Education strategy and the philosophy of bicycle riding

Indonesia is a vast country that should not tolerate dilettantish national policy formulations, let alone in the field of education, which should always be perceived as the most important undertaking of human investment. With its population of 240 million people and abundant natural resources, it is a land that is badly in need of a state of the art education strategy.

Indonesia’s education strategy should be capable to withstand geopolitical shifts, yet, flexible enough for policy adjustments that may be called for by changes in the course of national development. We cannot undermine serious thoughts on such a strategy, as Indonesia, like all other countries, faces a future of mankind that will be marked as a risk society (Ulrich Beck) with tendencies really hard to predict.

The quintessence of education is to guarantee the inter-generational cultural relay race that consists of the transfer of previous “weather proven” knowledge and experiences, the critical communication over the here and now (Jürgen Habermas) and a dialogue about the future. 

In that regard education firstly has a conservative-conventional function: to prepare the next generations with integer basic capabilities (Ki Hajar Dewantara) in order to survive against nature and survive in relations with fellow humans (Sigmund Freud).

Therefore, it is our obligation to equip the next generations with an education in liberal arts that is historically proven; a correct mother tongue which in our case would be our national language, mathematics and natural sciences, history and geography and, not the least, ethics and discipline in order for individuals at large to be civilized in an increasingly pluralistic society. 

The second function is rather progressive-nonconventional: to open opportunities for the development of autonomous poietic capabilities (Engkoe Mohammad Sjafei) in order to cope with a future that no one knows how it would look like. Somehow generations of each era shall have to find their own problem solving if they want to survive (Han Feizi, Machiavelli). 

Older generations have the obligation to pass on their best knowledge and capabilities to the coming generations and also enlighten them with skills and training to discover, on their own, sophisticated methods and prudence that they would think adequate to cope with a risk society of the future, the trend of which is hard to predict.

The coming generations will become the more like an arrow that we shoot in a battle of civilizations whereby we cannot dictate where it should stuck. Most important, the coming generations will certainly define on their own what they are or will be, while we cannot convince them to retain what we now deem as our precious identity. We should not wonder if the future generations would find out on their own to love values what we hate, or the other way around — to hate norms what we love. We should also open a broad poietic sphere for youngsters to be creative by means of providing them with opportunities for artistic works (painting, singing, writing and crafts), sports and, increasingly recommendable, martial arts. 

Those capabilities are required for the next generations to train themselves to be skilled in independent analysis, self-evaluation and to deal autonomously out of the box, let alone out of our box. As the human future will be tight with technology which does not promise anything enduring nor certainty, the coming generations should be prepared to think and to act beyond the conventional frontiers and rely more on their own autonomous analytical capabilities to decide what they would deem fit to bringing them to a better life and to prevent setbacks (Flügel-Martinsen, Jenseits von Glauben und Wissen, 2011).

Wading across life in the future would be much like riding a bicycle in a terrain bumpy with all kinds of challenges and obstacles, some of them could be even devastating. In such a terrain one should not rely too much on others, as others would also have increasing problems of their own. If one rides a bicycle, there is little use to rely on anybody; one relies on one’s own bicycle and one’s own élan to accomplish track by track of history. Change that metaphor into real life then we get our most valuable reason in place of a bicycle, and get the real tough life to deal with instead of history. 

Still, once you ride the bicycle of history, keep paddling, because if you ever stop, you will get trapped in failure and the tragedy of life that will prevent you to stand up again, because history is only a one way path. To avoid the tragedies of history Indonesia really needs an able and solid government, and not one whose high ranking officials only offer apologies for fiascoes caused by their sheer incompetence or indecisiveness. 

The next general election in April 2014 should produce such a government, or else we would be bound for a deeper history of ignorance, which no reasonable nation would be willing to go into.

Budi0no Kusumohamidjojo ;  

Professor of Philosophy of Law

JAKARTA POST, 14 Mei 2013

Selengkapnya.. »»  

Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Sebaris kalimat penuh makna inilah yang dibawa Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara untuk membangun negeri ini melalui semangat juangnya. Hingga akhirnya tanggal 2 Mei yang merupakan tanggal kelahiran beliau, sampai sekarang terus diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan beliau sendiri dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959.

Ki Hajar Dewantara sosok tokoh yang rela berkorban, menguras tenaga dan pikirannya demi memperjuangkan pendidikan untuk anak negeri. Menurut beliau, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Bisa dikatakan bahwa antara ketiga hal tersebut harusnya mendapatkan posisi yang seimbang dalam proses pendidikan. Namun melihat realitas yang terjadi di masyarakat kita, tampaknya tidak demikian. Lembaga pendidikan saat ini cenderung hanya mengasah kemampuan kognitif peserta didiknya saja. Sekolah lebih banyak menuntut siswanya untuk berpikir melalui latihan-latihan soal yang diberikan. Ironisnya, hanya berdasarkan angka-angka saja seorang siswa bisa di-judge bodoh atau pandai.

Sebagai hasilnya, banyak upaya yang dilakukan siswa agar mereka bisa dikatakan pandai. Termasuk di dalamnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan makna pendidikan itu sendiri. Contoh konkritnya, dalam pelaksaan Ujian Nasional (UN), sejumlah kasus kecurangan ditemukan di beberapa sekolah. 

Kecurangan-kecurangan seperti itu selalu mengiringi pelaksanaan UN, seakan tidak afdol jika hal tersebut ditinggalkan. Persoalan utama yang mendasarinya tidak lain adalah keinginan untuk mendapakan angka (nilai) yang tinggi. Ketika kejadian semacam ini terjadi, jelas ada hal lain yang bertentangan yaitu mengenai pendidikan karakter.

Melalui semboyannya yang biasa disebut juga dengan 'Trilogi Pendidikan', Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bagaimana seharusnya guru mendidik muridnya.

Pertama, Ing ngarsa sung tuladha memiliki makna, di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, guru harus bisa meberikan teladan kepada siswanya, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Namun, kenyataannya, di negara kita sekarang masih sering dijumpai guru yang sama sekali tidak menunjukkan sikap yang patut untuk diteladani. Peristiwa pencabulan anak dengan pelaku oknum guru kepada siswinya yang beberapa kali diberitakan media sudah cukup menjadi bukti akan hal tersebut.

Kedua, Ing madya mangun karsa, maksudnya, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada siswa-siswinya. Harus dicermati, bahwa mereka harus bisa memberi wawasan bukan hanya membaca ulang apa-apa yang sudah tertera di buku yang dipegang siswa. Atau, malah hanya memberi soal-soal saja dan siswa diminta mengerjakan. Di wilayah ini, sebisa mungkin guru menanamkan pendidikan karakter kepada siswa meskipun tidak secara langsung. Dari materi-materi yang disampaikan pasti ada muatan karakter yang bisa ditunjukkan pada siswa. Nilai-nilai pembangun karakter sangat urgen untuk dimiliki setiap siswa yang merupakan generasi bangsa kita.

Ketiga, Tut wuri handayani, yakni, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa, merupakan hal yang harus difikirkan. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan.

Trilogi pendidikan ini sangat penting diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Sekarang sudah bukan saatnya lagi guru mengajar hanya sekedar menuntaskan tuntutan kurikulum saja. Mereka harus memiliki idealisme untuk mengajar dan mendidik siswa. Hakikat dari mengajar harus benar-benar diterapkan. Melalui merekalah generasi bangsa kita berproses. Setiap proses situ semestinya berjalan sebaik-baiknya agar menghasilkan produk pendidikan yang benar-benar umggul. Bukan yang secara intelektual unggul namun moralitasnya hancur.

Sudah cukup kita melihat pemandangan di pemerintahan yang dipenuhi pejabat korup sekarang ini. Mereka adalah bukti produk pendidikan yang tidak bisa memberikan penguatan pada karakter siswanya. Meski sebenarnya ada hal lain yang berpengaruh. Mereka yang duduk di kursi pemerintahan jelas bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pintar yang merupakan produk dari pendidikan pula. Namun, kita pun bisa melihatnya sendiri bahwa kerusakan lah yang terjadi ketika ketinggian intelektual tidak diikuti dengan kualitas kebaikan karakter. Kepintarannya bukan membawa bangsa kita pada kemajuan tetapi malah membawa bangsa pada kehancuran.

Sebagai awal mula setiap generasi penerus bangsa berproses, trilogi pendidikan yang dicanamgkan Ki Hajar Dewantara adalah cara yang tepat untuk diterapkan. Dengan benar-benar mengimplementasikan ketiganya dalam dunia pendidikan maka akan lebih mudah bagi bangsa ini untuk bangkit. Lepas dari julukan negara terkorup, dan membersihkan birokrasi dari tindakan-tindakan penyelewengan yang merugikan rakyat. Negara kita benar-benar sedang membutuhkan generasi yang selain tinggi intelektualnya juga tinggi kualitas karakternya. Dengan menjunjung tinggi konsep Trilogi Pendidikan-lah, semua itu bisa didapatkan.

Nafisatul Husniah ;  

Aktivis di Laskar Ambisi dan Mahasiswa Santri Pesantren Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya

SUARA KARYA, 10 Mei 2013

Selengkapnya.. »»