Tampilkan postingan dengan label Humanisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Humanisasi. Tampilkan semua postingan

Humanisasi Vs Kekerasan


PENDIDIKAN merupakan sarana humanisasi bagi anak didik. Itu disebabkan pendidikan memberikan ruang bagi pengajaran etika moral, dan segenap aturan luhur yang membimbing anak didik mencapai humanisasi. Melalui proses itu, anak didik menjadi terbimbing, tercerahkan, dan tabir ketidaktahuannya terbuka sehingga mereka mampu meniadakan aspek-aspek yang mendorong ke arah dehumanisasi. Itulah ancangan pendidikan bangsa kita, yang tidak saja menggaransikan keluaran manusia sejati, tetapi juga sosok yang kaya akan visi humanisme dalam kerangka kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.

Apakah ancangan mulia pendidikan bangsa itu saat ini sudah bisa direalisasikan? Tampaknya belum! Pendidikan kita belum mampu menjadi wahana humanisasi bagi anak didiknya. Pendidikan kita bukannya menjadi ruang menyemai humanisasi, malah menjadi wahana melanggengkan kekerasan (bullying) dan ketidakmanusiawian terhadap anak didiknya. Pendidikan kita sepertinya justru digegas menjadi ajang unjuk kekerasan guru atas siswa, atau senior terhadap juniornya.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Menurut WHO (2000), kekerasan terhadap anak atau child abuse dan neglect adalah tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan bisa berbentuk kekerasan fisik, psikologis, verbal, emosi dan sosial.

Menurut Francis Wahono (2003), kekerasan lebih sering terjadi pada unsur utama pendidikan, yakni pelaku pendidikan. Kekerasan itu bersifat horizontal, individu vis a vis individu yang lain. Bentuk kekerasan struktural dan kultural terjadi pada unsur selain pelaku utama pendidikan. Kekerasan itu mewujud dalam kerangka, pranata, dan kurikulum pendidikan. Kekerasan itu bersifat vertikal karena melibatkan negara melalui aparatus, institusi, dan kebijakan vis a vis masyarakat.

Anak didik menjadi objek langsung dari kurikulum yang didukung kerangka dan pranata pendidikan. Pendekatan pendidikan yang digunakan para guru lebih sering bersifat top down, dari atas ke bawah dan mendikte. Pendekatan seperti itu berasumsi bahwa guru ialah pusat kebenaran dan pengetahuan, lebih bermoral dan pandai, sehingga tidak dapat dibantah. Sistem pendidikan model itu sebenarnya cocok dalam dunia militer, dengan disiplin seragam, ketat ideologi, dan taat perintah tanpa boleh banyak bertanya. Sebagai konsekuensinya, metode pendidikan yang dipakai ialah metode anjing.

Sebagaimana tuan dan anjing, tulis Agus Wibowo (2008), anjing dididik tuannya dengan sistem reward and punishment agar si anjing menjadi setia dan tunduk kepada tuannya. Pendekatan top down, sistem militer, dan metode anjing yang selama ini cenderung dipakai dalam sistem pendidikan kita telah menjadikan lembaga kependidikan sebagai penghantar kekerasan.

Tindak kekerasan terhadap anak didik akan sangat terasa sekali setiap diadakan masa orientasi siswa (MOS) atau masa orientasi peserta didik baru (MOPDB). Benar, tujuan awal MOS sangat ideal, agar anak didik mengenal bagaimana proses pembela pembelajaran nantinya akan diikuti, mengenal lingkungan sekolah, sarana prasarana sekolah dan pemanfaatannya, sistem pembelajaran, guru dan model pembelajarannya, serta daya dukung pembelajaran. Jika memakai prinsip tersebut, pelaksanaan MOS sebenarnya tidak ada masalah.

Kekerasan psikologis?

Namun, dalam praktik MOS di lapangan, sekolah dalam hal ini masih tetap melanggengkan budaya kekerasan pada anak didiknya. Kekerasan dalam bentuk halus, misalnya, anak didik baru diperintahkan mengenakan berbagai atribut yang tidak lumrah, seperti memakai topi dari koran bekas, menyandang tas dari `kantong gandum', dan memakai sepatu serta kaus kaki aneh. Dasar-dasar militeristis juga mulai diajarkan, seperti baris-berbaris dan penghormatan kepada senior dalam hal ini kakak kelas atau panitia MOS.

Pada kasus sebagaimana disebutkan, anak didik mengalami kekerasan yang disebut Ted Robert Gurr (2000) sebagai kekerasan yang timbul akibat deprivasi relatif. Saya menyebutnya sebagai perasaan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Sebagaimana kita ketahui, kondisi psikologis siswa saat ini mengalami kemajuan yang amat pesat. Televisi terutama menyumbang hampir separuh perubahan persepsi. Anak didik sekarang lebih cepat dewasa sebelum waktunya.

Tujuan pihak sekolah memerintahkan anak didik memakai aneka atribut aneh mungkin baik. Namun, mereka lupa atau memang belum lupa--atau tahu--bahwa psikologis anak didik sekarang berbeda dengan sepuluh tahun lalu. Sebagian besar siswa mungkin merasa malu mengenakan atribut itu! Karena takut mendapat sanksi jika tidak menuruti pihak sekolah, anak didik rela menjadi `badut' yang ditonton para seniornya. Perasaan malu bercampur takut sudah pasti membawa dampak tersendiri. Ada blocking--meminjam istilah Siti Fathimatuz Zahroh (2010)--emosi yang menyumbat tataran kongnitif mereka.
 Perasaan benci, kesal, sebal, dan sebagainya mulai meng hambat penalaran mereka untuk belajar.

Belum lagi, jika MOS masih kental dengan upaya pen disiplinan. Istilah `disiplin' atau mendisiplinkan anak didik selama ini menjadi salah satu tameng bagi sekolah, khususnya para guru, dalam memberikan hukuman fisik. Padahal, berbagai bentuk hukuman fisik bisa membuat trauma siswa serta berakibat buruk bagi perkembangan psikologis siswa kelak.

Kasus kekerasan fisik dengan dalih pendisiplinan belum lama ini kembali terjadi dalam acara MOS di SMA Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Salah seorang siswa baru yang mengikuti MOS mengaku dipukul dan disundut rokok oleh kakak kelasnya. Meski kasus kekerasan dalam MOS di SMA Don Bosco sudah d ditangani pihak berwajib, seg genap insan pendidikan patut prihatin. Meski MOS sudah diupayakan minus kekerasan, pada praktiknya beberapa sekolah masih melanggengkan budaya mengebiri proses humanisasi anak didik itu.

Perlu Kerja Sama

Kasus kekerasan dalam MOS masih seperti gunung es. Artinya yang terjadi di SMA Don Bosco barangkali hanya sebagian kecil yang bisa terungkap. Di tempat lain, diduga juga masih terjadi. Data teranyar yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2012) berdasarkan survei di sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur, dengan total responden 1.026 siswa, menyebutkan masih tingginya tindak kekerasan pada siswa.

Survei yang dilaksanakan pada April 2012 itu menunjukkan 66,5% (628 anak) pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh guru, 74,8% (767 anak) pernah mengalami kekerasan yang dilakukan teman sekelas, dan sebanyak 56,3% (578 anak) pernah mengalami kekerasan yang dilakukan teman lain kelas selama MOS.

Guna meminimalkan tindak kekerasan pada anak didik itu, KPAI merekomendasikan agar pihak sekolah dan dinas pendidikan memastikan pelaksanaan MOS sesuai dengan tujuan pendidikan, serta bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kepala sekolah harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan MOS. Pihak Kemendikbud juga harus memberikan pendampingan dan pengawasan secara ketat. Masyarakat, termasuk wali murid dan komite sekolah, juga perlu berpartisipasi untuk mengontrol pelaksanaan MOS ini agar berjalan bagus, bermakna, sejalan dengan prinsip pendidikan, sejalan dengan prinsip perlindungan anak, dan terbebas dari kekerasan.

Akhirnya, kita berharap di masa yang akan datang MOS tidak menimbulkan penderitaan bagi anak didik. Bukan zamannya lagi masa MOS dijadikan sarana ‘balas dendam’ senior kepada junior, kekerasan dengan dalih pendisiplinan, eksploitasi, dan berbagai pungutan liar. Para guru harus menyadari persepsi awal anak didik tentang sekolah dan para gurunya akan berpengaruh pada kualitas belajar mereka. Selain itu, keengganan anak didik mempelajari sebuah mata pembelajaran yang diajarkan seorang guru akan berbuah pada tidak bertambahnya pengetahuan mereka terhadap mata pelajaran tersebut.

Sudah saatnya para guru dan stakeholder sekolah memahami bahwa esensi dasar pendidikan ialah wahana humanisasi anak didik melalui pembentukan jati diri dan prilaku dalam koridor kognitif (kecerdasan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku). Lingkungan, kurikulum, metode, dan kultur budaya merupakan unsur-unsur yang bertalian erat dengan outcome pendidikan itu sendiri.

Sekolah yang dikelola secara humanis, nirkekerasan, tanpa eksploitasi, dan pelaksanaan disiplin yang tidak kaku akan menciptakan iklim budaya yang nyaman.  Sekolah dengan budaya yang demikian akan melahirkan anak didik yang kaya akan perspektif humanisasi di samping berkarakter, bukan mereka yang beringas lantaran diedukasi dengan kekerasan. Mestinya, para stakeholder sekolah bisa memilih mana yang terbaik!

Agus Wibowo ; 
Magister Pendidikan dan Penulis buku Malpraktik Pendidikan
MEDIA INDONESIA, 24 September 2012


Selengkapnya.. »»  

Bina Damai dalam Pendidikan


KONFLIK horizontal semakin menjadi. Seluruh aspek kehidupan seperti menjadi pemantik kerusuhan dan konfl ik, mulai perebutan lahan (persoalan ekonomi), harga diri (sosial), kepercayaan terhadap Tuhan (agama), dan etnisitas.

Peristiwa tersebut tergambar jelas di Indonesia saat ini. Pada Agustus saja setidaknya ada empat peristiwa kerusuhan di Nusantara. Minggu (19/8), konflik SARA pecah di Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya di perkampungan Tarekat AtTijaniyah Mutlak di Kampung Cisaloka, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tujuh rumah jemaat At-Tijaniyah dibakar massa. Pembakaran itu dipicu meninggalnya seorang ustaz di daerah tersebut. Jenazah sang ustaz ditemukan tak jauh dari perkampungan Tarekat AtTijaniyah. Tarekat ini pernah divonis sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Senin (20/8), bentrok antara warga dua kampung pun menghiasi indahnya silaturahim dan bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri di Sigi, Sulawesi Tengah. Satu korban tewas ditemukan dalam bentrok di Sigi dan puluhan luka, termasuk seorang wartawan Nuansa TV. Bentrok juga terjadi di Kelurahan Mangga Dua dan Toboko, Ternate, Maluku Utara. Jatuhnya korban tidak bisa dihindari di tengah garang dan emosi massa yang tak terkendali.

Penembakan juga terjadi pada Selasa (21/8) di Enarotali, Kabupaten Paniai. Penembakan yang dilakukan anggota Organisasi Papua Merdeka itu menewaskan Brigadir Polisi Yohan Kisiwaito. Dalam enam hari terakhir, lima warga dan polisi di Papua tewas ditembak di lima tempat berbeda.

Teranyar ialah konflik di Sampang, Madura (26/8). Bentrokan antara kelompok anti-Syiah dan Syiah itu mengakibatkan dua orang meninggal dan lima lainnya terluka. Korban tewas ialah Hemama, 40, dan adiknya, Thohir, 35. Keduanya dikenal sebagai penganut Syiah. Korban luka berasal dari kelompok anti-Syiah, yakni Syaiful, Samsul, Syaifuddin, Hasyim, dan Mat Soleh. Selain korban dari warga, Kapolsek Omben AK Aries Dwi terluka parah di dahi karena lemparan warga saat mencoba melerai bentrokan. Yang terjadi tidak hanya bentrok. Beberapa rumah warga Syiah di Sampang pun hangus dibakar massa. Kini warga Syiah diungsikan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah potret kebangsaan yang tercoreng.

Semakin tingginya intensitas konflik di Indonesia menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Mengapa hal tersebut menjadi biasa di tengah euforia demokratisasi? Bagaimana pendidikan berperan dalam membangun keadaban bangsa tanpa konflik?

Dua Simpul Konflik

Menurut Jacques Bertrand dalam Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, ada dua simpul masalah umum yang bisa menyebabkan konflik. Prinsip pertama, yang terkait dengan pertanyaan mengenai inklusi dan ekslusi keanggotaan, menyerupai pembedaan antara nasionalisme sipil dan etnis. Kriteria inklusi paling luas cenderung merupakan kriteria yang paling mendukung kestabilan, sementara yang paling mengekang, kerap terkait dengan jenis nasionalisme etnik terburuk, yang cenderung memunculkan kekerasan terhadap mereka yang disingkirkan.

Kekerasan juga bisa terjadi ketika kelompok-kelompok tercakup sebagai individu-individu, tetapi mereka tidak diakui sebagai kelompok. Dalam kasus ini, inklusi bersifat luas dan mengikuti kriteria individualis menurut prinsip-prinsip liberal, tetapi tidak ada pengakuan atas kelompok-kelompok tertentu, perbedaan budayanya, dan kepentingan yang muncul dari perbedaan tersebut. Penolakan pengakuan yang berulangulang bisa menyebabkan kekerasan.

Prinsip kedua yang menentukan model kebangsaan terkait dengan ketentuan-ketentuan dan saran inklusi. Meski kriteria keanggotaan bisa saja luas dan beberapa kelompok diakui, inklusi mereka mungkin memberikan bagian yang lebih besar kepada budaya atau preferensi tertentu dari suatu kelompok yang hegemonis.

Dalam hal ini, bahasa resmi, kurikulum pendidikan, simbol nasional, praktik agama, atau representasi formal dalam lembaga-lembaga politik bisa memunculkan debat dan konflik. Perundingan bisa berlang sung melalui jalan damai jika pemerintah dilengkapi saluran atau wadah yang memadai untuk menyuarakan keluhan dan menciptakan tekanan terhadap kelompok yang dominan. Kelompok bisa membuat klaim dan mengedepankan kepentingan mereka melalui sarana kelembagaan formal seperti representasi dalam legislatif, atau sarana-sarana yang lebih informal seperti kritik terbuka melalui media ataupun protes politik damai.

Humanisasi

Lebih lanjut, konflik dan ke kerasan yang terjadi saat ini menunjukkan kepada kita betapa keadaban publik sudah mulai luntur. Proses humanisasi dalam term pembudayaan ala Driyarkara pun sudah semakin terpinggirkan.

Proses humanisasi adalah perjalanan tiap pelaku, aktor, subjek manusia Indonesia yang berjuang dengan cerdas, batin hening untuk mencipta struktur-struktur hidup bersama yang semakin manusiawi, berharkat hingga keragaman sebagai bangsa yang satu mengarah menuju bernegara yang demokratis dan berkepastian hukum dengan setiap kemajemukan dihormati dengan keberlain annya dan belajar untuk hidup saling damai sebagai warga negara Indonesia.

Humanisasi pun bermakna kerja kerja peradaban yang semakin mencipta kondisi hidup bersama semakin manu siawi, semakin menyejahterakan satu sama lain, karena orang-orangnya juga saling mengem bangkan kemanusiaan sesama dan dirinya. Humanisasi dari kondisi sosial manusia saling mengerkah sesamanya sebagai serigala (homo homini lupus) menuju ke kondisi hidup bersama ketika manusia memperlakukan sesamanya dan hidup bersama sebagai sahabat (homo homini socius) (Mudji Sutrisno, 2009).

Tiga Tahap

Guna mewujudkan hal tersebut, dalam sejarah filsafat pendidikan kita jumpai tokoh-tokoh yang menekankan aspek penyesuaian kurikulum dan cara mendidik dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Heinrich Pestalozzi (1746-1827), misalnya, membedakan tiga tahap dalam perkembangan anak yang perlu diperhatikan dalam mendidik mereka.

Pada tahap pertama itu pikiran anak biasanya masih cukup kabur dan belum terpilah-pilah. Pada tahap kedua, objek-objek pemikiran disadari dengan jelas dalam berbagai bentuk dan sifatnya. Pada tahap terakhir, objek-objek tersebut dapat dimengerti sebagai contoh perwujudan konsep umum. Dalam proses melewati tahap-tahap tersebut, sebagai peserta didik anak perlu secara aktif dilibatkan agar ia sendiri memperoleh dan memperdalam pengetahuannya.

Ketiga tahap perkembangan anak menurut Pentalozzi tersebut menampakkan gema pengaruhnya dalam paham Alfred N Whitehead (1896-1947) tentang ritme pendidikan. Menurut paham tersebut, dalam proses pendidikan dapat dibedakan tiga tahap yang secara ritmis perlu dijaga kelangsungannya.

Tahap pertama disebut tahap romantis, yakni tahap orang mendapatkan pengetahuan: bahannya masih terasa segar karena baru, tetapi banyak hal masih belum jelas; ada daya tarik untuk lebih mengerti; pengertian masih bersifat intuitif. Tahap kedua, tahap presisi, adalah tahap analisis untuk mendapatkan ketepatan pengertian. Bahan yang diperoleh secara umum dan global dalam tahap romantis dianalisis, disistematisasikan, dan diolah pada tahap ini. Tahap ketiga, tahap generalisasi, adalah tahap sintesis dengan pengetahuan yang diperoleh dapat ditempatkan dalam kerangka suatu sistem pemikiran tertentu (Alex Lanur, 2000).

Tampak jelas betapa tahapan di sekolah mempunyai peran masing-masing. Pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar) menjadi fondasi utama tahap perkembangan peserta didik. Di lembaga tersebut sifat dasar peserta didik dibentuk dan dibangun.

Benarlah ungkapan Romo YB Mangunwijaya, pendidikan dasar punya peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Di tingkat itu setiap ajaran dan ujuran akan selalu diingat peserta didik. Kegagalan dalam pendidikan ini akan bersifat fatal dalam kehidupan peserta didik kelak.

Karena itu, bina damai dalam pendidikan sudah selayaknya disemai pada tingkat tersebut. Pengenalan hal-hal sederhana seperti tolongmenolong, menghormati guru dan teman, dan mau mengakui kesalahan menjadi hal penting.

Hal-hal sederhana tersebut akan mampu membudaya dalam diri peserta didik. Basis kesadaran itulah yang kemudian dirasionalisasi dan diteorisasikan dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keberhasilan rasionalisasi dan teorisasi tentunya tidak dapat lepas dari pendidikan dasar.

Pada akhirnya, bina damai dalam pendidikan khususnya di tingkat pendidikan dasar sudah selayaknya kembali menjadi agenda kebangsaan di tengah intensitas konflik yang meninggi. Tanpa hal itu, bangsa Indonesia akan selalu dirundung masalah dan bara api permusuhan.

Benni Setiawan
Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
MEDIA INDONESIA , 03 September 2012


Selengkapnya.. »»