Tampilkan postingan dengan label OSIS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label OSIS. Tampilkan semua postingan

Kekerasan di Sekolah


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pendidikan yang disertai kekerasan baik di sekolah maupun perguruan tinggi.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi kekerasan di beberapa sekolah terkait masa orientasi sekolah baru-baru ini.

Kekerasan di sekolah ternyata tak hanya terjadi ketika masa orientasi sekolah, juga sepanjang tahun dengan beragam modus, intensitas, dan pelaku. Data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa dari 1.026 responden, 87,6 persen anak mengaku pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Dari persentase itu, 29,9 persen kekerasan dilakukan guru, 42,1 persen oleh teman sekelas, dan 28,0 persen oleh teman lain kelas.

Menghilangkan perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan bukan perkara mudah. Faktor penyebabnya sangat kompleks. Paulus Wirutomo (2007) menyebutkan bahwa kekerasan dapat disebabkan faktor yang bersifat individual, kultural, dan struktural. Perpeloncoan, menurut Guru Besar Sosiologi UI itu, merupakan wujud kekerasan struktural: sekolah kasih kesempatan dan wewenang resmi kepada senior melakukan kekerasan atas yunior.

Kekerasan adalah satu pilihan di antara sejumlah kemungkinan perilaku. Secara psikologis memang pelajar adalah anak muda yang tengah mengalami pancaroba, mencari identitas diri dan pengakuan. Yang jadi persoalan, mengapa tindak kekerasan bera-da dalam urutan teratas dalam jiwa, lalu jatuh sebagai pilihan para pelaku? Ini tentu berkorelasi dengan bagaimana persekolahan dan proses pembelajarannya diselenggarakan.

Pertama, kondisi lingkungan fisik pendidikan kita tak mendukung hadirnya rasa aman dan nyaman. Arsitektur sekolah kebanyakan dibangun memanjang dan terbuka seperti barak darurat tanpa memperhitungkan sisi- sisi edukatif. Situasi serupa itu, selain sulit memungkinkan kontrol, memudahkan pihak/pengaruh luar untuk masuk, juga mengurangi perasan terayomi.

Kedua, pembelajaran di seko- lah kurang mengembangkan kemampuan memilih sehingga murid dan lulusannya sering kesukaran memutuskan pilihan secara benar dan tepat. Memilih adalah proses mental yang mendahului setiap tindakan sadar dan menuntut sejumlah data pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan menalar.

Meskipun filosofi pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, strategi pemelajarannya tak mementingkan pengembangan kemampuan berpikir. Kuriku- lum dan metodologi pendidikan nasional dirancang lebih mengisi pikiran dengan seabrek fakta pengetahuan; tak memberi cukup ruang bagi tumbuhnya kemampuan nalar sehingga pemelajaran di sekolah tak mencerahkan.

Ketiga, relasi dalam pemela- jaran di sekolah kita sangat tidak demokratis. Bertahun-tahun murid jadi obyek dominasi guru yang memosisikan diri sebagai sumber utama belajar dan kebenaran. Kebanyakan guru mengajar secara otoriter tanpa memberi kesempatan bagi murid mengekspresikan dan memekarkan potensi dirinya. Anak tidak mendapat pengakuan, kenikmatan, dan kepuasan dalam proses pemelajaran yang kemudian berakumulasi mencari penyalurannya sendiri.

Keempat, iklim pemelajaran yang menegangkan, terlebih dengan adanya ujian nasional, bercampur dengan ketakpastian masa depan dalam situasi bangsa (juga keluarga) yang karut-marut seperti sekarang, menyimpan banyak potensi konflik yang laten. Problem ketakpastian hukum, kesenjangan ekonomi, ketaktegasan pemimpin serta ketakpuasan terhadap kelompok dominan setiap saat mudah memantik amuk yang mengerikan.

Kelima, media massa yang silih berganti dan terus-menerus mendedah segala macam kekera-san, irasionalitas, dan percabulan jadi sumber inspirasi, imitasi, dan referensi bertindak ketika anak menghadapi masalah.

Presiden SBY menekankan reformasi pendidikan besar-besaran sebagai solusi menghilangkan kekerasan. Ini kali kedua presiden menyampaikan gagasan demikian setelah yang pertama saat membuka Temu Nasional pada 29 Oktober 2009.

Solusi

Secara normatif, reformasi pendidikan telah dimulai sejak amendemen UUD 1945, berlanjut pada UU Sisdiknas 2003, dan UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Ada tiga ide utama yang ditetapkan mengawali perubahan besar: anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, perubahan copernican definisi pendidikan dari guru aktif ke murid aktif, dan profesionalisme jabatan guru.

Sayangnya, dalam implementasi, ketiga gagasan itu banyak terdistorsi sehingga pendidikan kita kuyup anomali, antara lain kekerasan di sekolah. Presiden seharusnya mengaudit jalannya reformasi pendidikan yang dicanangkan, bukannya tertarik pada hal sepele: masa orientasi sekolah atau gedung rusak.

Kekerasan di sekolah itu kompleks dan sukar dihilangkan seca- ra instan. Reformasi yang fundamental, total, dan gradual merupakan keniscayaan. Solusi sementara ialah pelatihan guru dan murid, terutama anak yang tergabung dalam kelompok dominan: OSIS dan kelompok lain.

Pelatihan guru terutama meningkatkan motivasi dan menginspirasi perubahan ke arah yang lebih demokratis. Problem kinerja guru adalah rendahnya motivasi yang tak akan membaik dengan diceramahi para pejabat atau dengan sertifikasi portofolio. Diperlukan model pelatihan yang partisipatif, efektif, dan menyenangkan.

Pelatihan murid bertujuan memberi orientasi hidup, motivasi berprestasi, dan kepemimpinan. Model pelatihan dengan pendekatan dinamika kelompok yang digunakan Pelajar Islam Indonesia untuk membina para pelajar selama ini ternyata efektif.

Mohammad Abduhzen
Direktur Eksekutif
Institute for Education Reform Universitas Paramadina
KOMPAS, 11 Agustus 2012


Selengkapnya.. »»  

Mengamini Korporasi Edukasi Pencederaan HAM Serius


Mengamini Korporasi Edukasi Pencederaan HAM Serius

TAJUK Media Indonesia (14/7) berjudul Menertibkan Sekolah Nakal menyebutkan dunia pendidikan masih memperlihatkan wajah suram. Penerimaan siswa baru dari jenjang terendah sampai tertinggi masih diwarnai berbagai pelanggaran, terutama menyangkut pungutan.

Posko pengaduan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012-2013 yang dibentuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman mencatat setidaknya ada 112 kasus pelanggaran di 108 sekolah di Tanah Air. Mayoritas pelanggaran terkait dengan pungutan. Besaran pungutan bergantung pada jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD atau madrasah ibtidaiah sebesar Rp1,3 juta, SMP atau madrasah sanawiah Rp2 juta, dan untuk tingkat sekolah menengah atas Rp2,4 juta. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur, bahkan menemukan 40 jenis pungutan liar yang dilakukan penyelenggara pendidikan di rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah bukan RSBI di Kabupaten/Kota Malang dan Kota Batu.

Masalahnya mengapa `sekolah nakal', sekolah serakah, sekolah tak kenal kasih sayang, sekolah berhaluan diskriminasi, atau sekolah yang menakar segala penyelenggaraan pendidikan mereka berasas serbauang itu tetap saja unjuk gigi di setiap tahun ajaran baru?

Mengapa sekolah-sekolah bergaya kapitaslistis itu bisa terus berjaya, tanpa merasa bersalah, dan tanpa merasa melanggar hak konstitusional warga?

`Sekolah nakal' atau `jagat pendidikan kapitalistis' itu secara fundamental layak dikategorikan sebagai wujud nyata pelanggaran terhadap hak kesetaraan pendidikan masyarakat. Sekolah bukan ditempatkan sebagai `rumah' yang memanusiakan dan mengharmoniskan, melainkan sebaliknya, didesain menjadi institusi dagang yang lebih berkiblat pada besaran modal yang bisa mereka peroleh.

Sekolah yang semestinya menjadi media strategis atau kawah candradimuka terhadap proses transformasi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan moralitas agung akhirnya digeser penyelenggaranya sebagai `korporasi edukasi' yang mengutamakan harga jual alih-alih harga keadaban dan demokratisasi edukasi.

“Uang tidak dapat memberi Anda rumah yang penuh dengan kasih dan penghargaan dari orang-orang yang tinggal di dalamnya,“ demikian pernyataan John Hagee dalam buku Barack Obama Menerjang Harapan diterjemahkan dari buku The Seven Secrets (2006), yang sebenarnya mengingatkan kita supaya dalam kehidupan atau menjalani aktivitas di dunia ini tidak menahbiskan uang atau tidak memenangkan uang di atas kesakralan ilmu pengetahuan (pendidikan).

Bukan Jadi Garansi

Uang memang bisa digunakan untuk membeli rumah atau sekolah, tetapi tidak otomatis bisa `membeli' kasih sayang yang bisa dihadirkan di dalam rumah dan sekolah. Uang bisa digunakan membeli kenikmatan dan kesenangan, tapi tidak bisa digunakan membeli kebahagiaan, ketenangan, dan khususnya keadaban (pembumian prinsip pemanusiaan manusia).

Sudah banyak sekolah mewah dibangun dengan menghabiskan uang hingga miliaran rupiah, tetapi pengeluaran yang sebanyak itu tidak selalu menjadi garansi institusi pendi dikan tersebut bisa menjadi mediasi lahirnya kedamaian, kebahagiaan, iklim progresivitas, dan pencerahan di dalamnya. Para penghuninya sebatas bisa mengarsiteki dan membangun serta membelikannya perabotan eksklusif bernilai ratusan hingga miliaran juta rupiah, tetapi gagal membelikan (memberikan) perhiasan terbaik bernama `keadaban' bagi anak didik mereka. Para peserta didik hanya dikenalkan pada besaran `korporasi edukasi' yang mereka terima, dan bukan keadaban yang wajib memperkuat kepribadian mereka.

Sosiolog kenamaan Juergen Habermas pernah bilang knowledge is power atau ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Siapa yang punya ilmu pengetahuan berarti punya sumber daya besar dan strategis yang menentukan sejarah peradaban manusia. Sepanjang dalam diri manusia, masyarakat, dan bangsa mengidap krisis ilmu pengetahuan atau menganaktirikan kesejatian kesakralan pendidikan, kemajuan dan kebesaran sebagai manusia, masyarakat, dan bangsa tidak akan pernah bisa diperolehnya.

Pendidikan Seumur Hidup

Syarat utama dan fundamental untuk memajukan bangsa ialah pemajuan ilmu pengetahuan atau menggalakkan gerakan cinta sekolah yang berbasis pemanusiaan manusia atau penyederajatan status sosial. Miskin atau kaya seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi, apalagi menghentikan dan mematikan semangat, gairah, dan obsesi untuk mengejar dan menguasai ilmu pengetahuan. Menggapai dan menguasai ilmu merupakan roh konsep ideal `pendidikan seumur hidup' (life long education), suatu pendidikan yang wajib diikuti setiap anak manusia di Bumi Pertiwi ini.

Kita pun disuruh berani `ibadah edukasi' melintas batas global demi ilmu, di masyarakat, bangsa, atau negara mana pun di dunia ini, sepanjang di situ memang menyediakan kesempatan secara egaliter untuk belajar dan menguras kemajuan ilmu pengetahuan yang tersedia.

Kita tidak boleh melihat pada siapa dan negara mana kita memperoleh `menu edukasi', tetapi kita disuruh menjadi pembelajar yang baik, yang berusaha maksimal mencerdaskan diri, termasuk menggerakkan semua mesin fundamental di negeri ini untuk membudayakan mental pembelajar atau membelajarkan mental mengutamakan jagat pendidikan, dan bukan mengamankan, apalagi mengamini akselerasi `korporasi edukasi', yang mendiskriminasikan (mengeliminasi) hak kependidikan.

Kita tak akan pernah punya anak-anak bangsa yang tangguh, militan, kreator, dan pejuang kalau diri mereka mengidap krisis ilmu pengetahuan, yang menjadi embrio merajalelanya `korporasi edukasi' dari `tuntutlah ilmu pengetahuan meskipun ke negeri China', yang merupakan sabda Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan di mana pun dan dalam kondisi apa pun, kita wajib membangun anak-anak menjadi komunitas pembelajar. Kasus tawanan perang yang dijadikan guru oleh Nabi Muhammad SAW juga menandakan urgensi dan fundamentalnya proses transformasi edukasi, dan bukan pada berapa besar kalkulasi ekonomi.

Kebijakan edukasi yang dikeluarkan Nabi itu seharusnya dijadikan pelajaran berharga oleh setiap warga bangsa, bahwa penyelengga raan pembelajaran merupakan kunci utama yang menentukan keberlanjutan dan kejayaan hidup bangsa. Dunia pendidikan wajib menciptakan atmosfer membebaskan dan bukan menghadirkan penindasan atau pendiskriminasian karena dengan atmosfer itu, kepribadian peserta didik terbentuk menjadi pembebas, dan bukan menjadi penindas.

Hanya dengan bermodalkan pengistimewaan pendidikan itu, berbagai bentuk problem bangsa yang menjajah itu bisa dimerdekakan. Mengamini pelanggaran HAM (hak pendidikan) ibarat mengamini berlangsungnya penjajahan atau penindasan dan membenarkan terjadinya dan lestarinya disparitas edukasi di balik selubung korporasi edukasi.

Jika penyelenggaraan pendidikannya masih sarat baksil atau dikuasai semacam virus diskriminasi atau korporasi edukasi seperti maraknya `sekolah nakal', bukan problem bangsa yang bisa dientas jagat pendidikan, sebaliknya dari jagat pendidikanlah, akumulasi problem penyakit bangsa diproduksi dan dilanggengkan.

Alangkah menyenangkan dan kondusifnya iklim belajar-mengajar jika anak-peserta didik yang masih berusia dini atau terikat regulasi `wajib belajar', bisa menikmati iklim pembelajaran tanpa perlu `diganggu' guru, kepala sekolah, atau elemen koperasi sekolah, yang bermaksud menagih uang buku pelajaran, iuran OSIS, asuransi sekolah, dana kesehatan, dan `daftar' pembiayaan selangit yang mencekik?

Betapa bergairahnya anakanak kita dalam mendengarkan, menyerap, dan mendiskusikan pelajaran yang diajarkan para guru ketika kepala mereka tidak `dijejali' problem kebijakan `sekolah nakal' yang mencoba mencari celah-celah yang bisa dijadikan alasan mengail uang sebanyak-banyaknya.

Sudah saatnya kita, terutama dari kalangan `wong elite', tidak mengamini multidimensi korporasi edukasi karena dalam ranah hukum (PP Nomor 48 Tahun 2008), sebenarnya pemerintah telah berjanji hendak mewujudkan pembebasan atau pemanusiaan manusia atas anak didik dari segi biaya

Bambang Satriya ; Guru besar dan Dosen Luar Biasa Universitas Machung dan UIN Malang, Penulis Buku Etika Birokrasi
MEDIA INDONESIA, 16 Juli 2012



Selengkapnya.. »»