BBM dan Pendidikan

Seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah menaikkan anggaran belanja tahun ini lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 menjadi Rp 1,722 triliun. Peningkatan ini menyebabkan anggaran pendidikan turut naik. Dikutip dari data RAPBN-P 2013, total anggaran pendidikan pada RAPBN-P 2013 naik menjadi Rp 345,335 triliun dari sebelumnya pada APBN 2013 Rp 336,8 triliun. Salah satu rencananya, tambahan anggaran pendidikan ini akan dioptimalkan penggunaannya dalam bentuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi sebesar Rp 7,43 triliun untuk 16,6 juta anak dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.

Melihat komitmen pemerintah untuk tetap mematuhi amanah undang-undang bahwa anggaran pendidikan wajib 20 persen dari APBN patut diapresiasi. Hanya, yang masih patut disayangkan ada lah efektivitas anggaran dan strategi politik pendidikan yang masih melayang entah ke mana. 

Distribusi anggaran

Kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Oleh karena itu, dua sektor penting pendidikan dan kemiskinan seharusnya menjadi cerminan fungsi distribusi anggaran. Dalam praktiknya, besarnya anggaran pendidikan tidak berbanding lurus dengan perluasan akses pendidikan berkualitas. 

Sejak 2009, akhirnya pemerintah memenuhi amanat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan komponen gaji. Pada APBN-P 2009 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 208,2 triliun dan empat tahun kemudian melonjak Rp 336,8 triliun pada APBN 2013, bahkan mengalami kenaikan lagi setelah APBN-P 2013 disahkan.

Besarnya peningkatan anggaran pendidikan ini terlihat belum bisa menyelesaikan persoalan pendidikan yang masih karut-marut. Di berbagai daerah, masih banyak jumlah gedung sekolah yang rusak dan tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.  Begitu pun yang terjadi kepada para pengajar. Secara umum kualitas dan kompetensi guru di Indonesia belum sesuai harapan. Hingga saat ini, baru sekitar 51 persen berpendidikan S-1, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Selain itu, baru 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. 

Alhasil, saat ini angka putus sekolah di Indonesia tergolong cukup tinggi. Pada 2010 mencapai 1,08 juta anak atau naik 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring yang dirilis UNESCO 2011, Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara dalam Education Development Index. Pada level Asia, Indonesia tertinggal jauh dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34 yang masuk dalam jajaran kelompok dengan skor tinggi bersama Jepang (nomor 1 di Asia). Indonesia hanya mampu berada di atas negara-negara, seperti Filipina, Kamboja, India, dan Laos. 

Tak ayal, laporan terbaru World Economic Forum (WEF) bertajuk The Global Competitiveness Index 2012-2013 menunjukkan bahwa peringkat daya saing Indonesia melorot ke posisi 50 dengan skor 4,4 dari posisi ke-46 pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, dibandingkan dengan negara tetangga, posisi daya saing Indonesia makin tertinggal.
Kita pasti bertanya-tanya, mengapa besarnya anggaran pendidikan belum membawa hasil yang signifikan. Hal ini terjadi karena politik pendidikan nasional belum memiliki visi yang jelas sehingga berbagai kebijakan dan implementasi pendidikan tampak sekadar coba-coba dan reaktif. 

Dalam teori pembangunan kontemporer dikemukakan bahwa pendidikan mempunyai keterkaitan yang amat erat dengan pembangunan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pembangunan SDM bernilai sangat strategis, tidak bisa diterapkan secara coba-coba dan seram- pangan. Sebab, pendidikan memberikan kontribusi yang amat besar terhadap kemajuan pembangunan, termasuk untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan yang baik dan benar akan mampu melahirkan angkatan kerja yang terdidik. Tenaga kerja terdidik akan berpengaruh lebih signifikan lagi bila disertai penguasaan teknologi sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Penguasaan teknologi ini sangat penting untuk mendorong produktivi tas dan efisiensi. Penguasaan teknologi itu dimungkin kan bilamana persyaratan modal manusia yang andal telah dipenuhi. Jadi, antara modal manusia dan teknologi harus ada persenyawaan agar menciptakan kekuatan sinergis sehingga bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kini, semakin jelas bahwa investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas lagi, yaitu perkembangan ekonomi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pengembangan investasi pendidikan tidak bisa dilakukan dengan kebijakan instan, seperti BSM, Beasiswa Bidik Misi, atau sejenisnya. Program BSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin sekadar sebagai objek penerima bantuan. Dalam konteks ini, akhirnya masyarakat tidak mampu berpikir secara kritis dan mengembangkan prakarsa-prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi dari pemberdayaan.

Di tengah sebagian masyarakat yang semakin pragmatis, program BSM ini sangat tidak tepat karena justru hanya akan mengajarkan masyarakat semakin bergantung kepada pemerintah . Sudah saatnya pemerintah merancang solusi kebijakan jangka panjang dan terintegrasi agar masyarakat miskin tetap terlindungi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perseorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. 

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan, kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan instabilitas sosial yang menjadi beban sosial-politik bagi pemerintah. Sepatutnya kebijakan investasi pendidikan tak dihubungkan dengan kenaikan harga BBM

Ali Masykur Musa  ;   

Pengurus Pusat Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Penggagas AMM Berdedikasi

REPUBLIKA, 06 Juli 2013

Selengkapnya.. »»  

Pancasila dan Tertib Sosial

TEPAT pada 1 Juni ini, 68 tahun lalu, lima dasar negara diprokla masikan Bung Karno di hadapan peserta sidang BPUPKI (Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Memperingati hari kelahiran lima nilai yang kita sebut Pancasila itu merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat yang diwariskan para pendahulu kita untuk membenahi berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Salah satu dari tumpukan persoalan yang belum rampung ialah pembahasan RUU Ormas. Di hari bersejarah ini, perlu kita pahami kembali secara mendalam spirit pembahasan RUU Ormas yang sebentar lagi diputuskan di DPR seiring dengan penguatan civil society. Penguatan karakter kebangsaan kita yaitu Pancasila dan apa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar bermusyawarah mufakat yang tidak boleh kita tinggalkan.

Seperti yang sudah kita pahami, indikasi bertumbuhnya iklim demokratis ialah semakin lebarnya kesempatan warga masyarakat untuk berperan menurut fungsi sosial formatifnya di ruang-ruang sosial masing-masing. Penguatan peran masyarakat (citizenship) dalam mengelola ruang hidup bersama secara sosial, budaya, politik, dan keagamaan adalah implementasinya. Sejalan dengan itu, hukum harus menjadi koridor dan ramburambu dalam mengatur atau memfasilitasi kesempatan berekspresi, berpendapat, dan menyampaikan pandangan dan pilihan seorang warga dalam masyarakatnya.

RUU Ormas yang sedang dibahas menurut rencana akan merevisi UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam undang-undang lama itu terlihat semangat `asas tunggal' yang kental. Memahaminya juga otomatis memunculkan `tafsir tunggal' sang penguasa. Kentalnya nuansa asas tunggal itu sedikit luruh di RUU Ormas yang sedianya akan ditetapkan dan diputuskan.

Akan tetapi, RUU Ormas itu membuka tafsir liar sebagai upaya memanfaatkan kekuasaan untuk mengebiri kreativitas masyarakat dalam membangun demokrasi. Maka, catatan yang perlu disertakan di sini ialah iktikad dan spirit pembahasan RUU Ormas itu untuk mengatur perikehidupan masyarakat yang lebih mandiri, partisipatif, bertanggung jawab, dan dewasa dalam era demokrasi ini.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, penulis memandang perlu kehadiran suatu perundang-undangan yang mengatur tata kelola organisasi kemasyarakatan. Suatu aturan yang tidak menghalangi semarak bertumbuhnya partisipasi warga masyarakat dalam membangun etika sosial di era demokrasi ini. Bukan suatu aturan atau undangundang yang membungkam setiap aspirasi dan ekspresi masyarakat, melainkan aturan yang menunjukkan semakin kuatnya ideologi bernegara.

Kemerdekaan berpendapat

Konstitusi kita menjamin kemerdekaan orang per orang untuk menyampaikan aspirasi dan mengekspresikan dalam beraneka media, baik secara lisan maupun tulisan, terutama melalui mediamedia organisasi yang menjadi wa hana penyaluran aspirasi yang nonparpol. Memang, para warga ketika ingin menyampaikan aspirasinya atau mengekspresikan pandangan dan harapan hidupnya tidak harus selalu melalui partai politik. Dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi wahana yang strategis dan fungsional untuk mengekspresikan hak-haknya.

Pemerintah dan DPR RI tentunya tidak ingin menarik kembali pertumbuhan iklim demokrasi yang kondusif ini. Masyarakat tidak ingin juga set-back ke masa lalu, ketika pengebirian tidak hanya terjadi pada aspek kreativitas masyarakat tetapi juga membungkam aspirasi dan mengurangi (corrupting) hak-hak kewarganegaraan (citizenship). Akan terlihat ironis jika atmosfer demokratis yang terlahir dari semangat reformasi ini tiba-tiba melahirkan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang tidak beranjak dari kesadaran dan bayang-bayang rezim masa lalu.

Oleh karena itu, seiring dengan visi yang terbit dari semangat reformasi itu, alangkah lebih baik bila terus-menerus diupayakan penguatan kapasitas masyarakat dalam membangun demokrasi yang dewasa dan mandiri. Terlebih, semangat yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sehingga negara mampu mendorong dan memfasilitasi masyarakat meraih kesejahteraannya. Bukankah itu sejalan dengan semangat corporate governance yang sudah dideklarasikan?

Tentunya peraturan yang akan mengatur masalah organisasi kemasyarakatan itu tidak boleh lepas dari semangat `pembaruan' tata kelola pemerintahan itu. Yakni, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi tetap dalam semangat ideologi negara dengan terciptanya tertib sosial.

Di era demokrasi, semangat corporate-governance bisa diartikan kesempatan bagi pemerintah sebagai pendorong masyarakat untuk memperkuat kapasitas, juga untuk memfasilitasi masyarakat menuju kesejahteraannya. Pemerintah juga harus bisa menciptakan hawa kebebasan dalam masyarakat untuk berekspresi, mengembangkan diri, dan meraih harapan hidupnya sekaligus memperkukuh elemen penguatan hukum (nomokrasi) di era demokrasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat

Hal terpenting dalam menetapkan RUU itu ialah menghentikan segala perdebatan dan berkaca kembali ke pada Pancasila. Pancasila ialah pilihan final yang menjadi komitmen bersama saat bangsa Indonesia mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka sudah seharusnya nilai nilai Pancasila dijadi kan sebagai cita-cita bangsa yang harus diwujudkan.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai kehidupan berbangsa dan berne gara harus menjadi asas dari organisasi kemasyarakatan dan segala perangkat kebangsaan, sebagai perwujudan konkret dari komitmen bersama hidup di NKRI. Salah satu inti Pancasila ialah pentingnya musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan.

Oleh karena itu, sangat perlu untuk diadakan `dialog keadaban' dalam membahas RUU Ormas yang menempatkan secara paralel kebebasan berekspresi dengan karakter ideologi Pancasila. Dialog tersebut juga bertindak sebagai upaya konstruktif dengan memanfaatkan media apa pun, yang memberi pencerahan dan jalan terang yang dapat menunjukkan letak masyarakat menaruh harapan-harapannya terhadap UU Ormas yang baru kelak.

Memang, belum tentu RUU Ormas bisa diundangkan karena masih menyisakan aspek intrinsik di dalam pasal-pasal bermasalah, seperti pasal-pasal yang bertumpang tindih dengan peraturan hukum, misal UU Pencucian Uang, Yayasan, dan Perkumpulan serta pasal yang lain. Maka, tahapan pembahasan RUU Ormas selanjutnya harus dikembalikan lagi kepada semangat untuk meluruskan kembali jalannya reformasi yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Karena itu, pembahasan RUU Ormas bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus memberi solusi yang tepat melalui ruang aspirasi publik, terutama serapan aspirasi dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Pancasila harus menjadi the living ideology yang menginspirasi semua gerak kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Tanpa implementasi nilainilai Pancasila, ia hanya akan menjadi ornamen tekstual konstitusi. Pengejawantahan Pancasila itulah yang menjadi intisari pembahasan RUU Ormas. Rakyat yang berdaulat dan kukuhnya Pancasila harus ditarik menjadi satu napas agar terjadi tertib sosial.
Bukankah kita merindukan suasana harmonis itu?

Ali Masykur Musa ;  

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Penggagas AMM Berdedikasi

MEDIA INDONESIA, 01 Juni 2013

Selengkapnya.. »»