Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan

Pancasila dan Akhir Ideologi

Dalam wacana perpolitikan di Indonesia, akhir-akhir ini banyak dikeluhkan suatu gejala di mana para pemimpin, tokoh politik, publik politik, dan masyarakat politik pada umumnya telah meninggalkan atau melupakan Pancasila sebagai ideologi politik yang menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir berbangsa, pedoman bertindak, dan motif berpolitik.
Dari kajian disertasinya, Dr Pramono Anung terkejut menemukan fakta bahwa motif berpolitik para pemimpin politik mutakhir Indonesia bukan bersumber dari idealisme, melainkan kombinasi dari uang dan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan uang atau menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan. Inilah yang sering dipahami secara peyoratif sebagai pragmatisme.
Gejala atau sinyalemen itu mengingatkan kita pada tesis akhir ideologi, the end of ideology, yang ditulis Daniel Bell (1960), tesis Francis Fukuyama tentang pungkasan sejarah, The end of history, dan manusia terakhir, the last man, yang masih hidup di ujung sejarah dalam imajinasi Nietzche, yang ditulis staf ahli Deplu AS itu di Foreign Affair pada 1989, tahun runtuhnya Tembok Berlin yang jadi simbol runtuhnya ideologi Sosialisme-Komunis.
Dalam tesis Bell, sosiolog Amerika terkemuka beraliran kiri, akhir ideologi dimaksudkan sebagai tak munculnya lagi ide-ide politik karena hegemoni Amerika- nisme yang pada 1960-an dilatari pembentukan Committe on Un-American Activities, digerakkan senator Partai Republik, McCharthy, dan bertujuan membendung gerakan yang dinilai anti-Amerika seperti, dalam konteks waktu itu, gagasan the New Left atau Kiri Baru.
Gejala akhir ideologi itu disesalkan Bell karena hegemoni Amerikanisme telah membendung ide politik kritis, kreatif, dan progresif yang berarti membunuh kebebasan/liberalisme yang dianut Amerika sendiri.
Namun, tesis Fukuyama mengandung arti lain: sorak kemenangan liberalisme politik, yaitu demokrasi liberal dan liberalisme ekonomi, yaitu kapitalisme atas ideologi rival lain, khususnya Fasisme yang runtuh 1945 dan Sosialisme-Komunis pada 1989. Liberalisme politik dan ekonomi oleh Fukuyama dianggap puncak perkembangan pemikiran manusia dalam sistem politik dan ekonomi yang dihasilkan proses survival of the fittest sebagai hukum sosial yang dalam teori disebut Darwinisme sosial itu.
Pancasila sebagai ideologi yang diusulkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 sebenarnya puncak perkembangan pemikiran politik di masa perjuangan kemerdekaan 1908-1945. Lima sila Pancasila yang dirumuskan kembali oleh Panitia 9 memang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, tetapi istilah Pancasila tak tertera dalam konstitusi dan tak disebut sebagai dasar negara karena yang disebut dasar negara adalah ”Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 Ayat 1) yang dilandasi prinsip kebebasan beragama (Pasal 2).
Pancasila sebagai dasar negara baru ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai solusi atas kegagalan Sidang Konstituante yang menawarkan tiga dasar negara: Pancasila, Islamisme, dan Sosial-ekonomi (Sosialisme). Namun, sesudah itu, Pancasila masih belum juga dianggap ideologi tunggal dan menciptakan kondisi the end of ideology karena Soekarno sendiri di masa pemerintahannya justru menggerakkan proses Nasional Demokrasi yang menghabisi sisa-sisa feodalisme dan imperialisme menuju Sosialisme.
Barulah Orde Baru, yang ingin menegakkan kembali Pancasila ”secara murni dan konsekuen”, menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui monopoli penafsiran dan indoktrinasi, penegakan Pancasila membendung ide-ide politik lain, khususnya Komunisme dan Islamisme. Dampak konkretnya, mencegah tumbuhnya partai-partai politik dengan tujuan menegakkan hegemoni Golongan Karya sebagai partai pelopor dan hanya menyisakan dua partai marjinal bentukan pemerintah: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili aspirasi golongan Islam dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewakili golongan nasionalis.
Namun, semuanya harus berasaskan Pancasila. Bahkan, asas tunggal itu diberlakukan juga bagi seluruh organisasi kemasyarakatan.

Akhir politik aliran
Hegemoni Pancasila sebagai satu-satunya ideologi itu dinilai sebagai akhir dari politik aliran. Gejala inilah yang baru menyerupai tesis the end of ideology yang digundahkan oleh Bell karena telah menghabisi ide-ide dan cita-cita politik.
Pada waktu itu Pancasila yang dirinci dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(P4) oleh pemerintah disebut Nurcholish Madjid sebagai ideologi tertutup. Padahal, Pancasila dalam teori ideologi mengandung tiga akar ideologi, yaitu kepercayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), nilai-nilai universal (kemanusiaan dan keadilan sosial), dan prinsip politik (persatuan Indonesia dan kedaulatan rakyat).
Dikaitkan dengan ideologi-ideologi universal yang lahir pada abad ideologi Eropa abad ke-19, Pancasila dapat diasosiasikan dengan Deisme yang disesuaikan dengan kepercayaan agama menjadi monoteisme, humanisme atau internasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Karena itu, Nurcholish Madjid mengusulkan agar Pancasila dipahami sebagai sebuah ideologi terbuka yang memungkinkan berkembangnya ide-ide politik dalam bingkai Pancasila dan sebenarnya mengandung dua elemen: nilai-nilai motivasional rambu-rambu moral dan pemikiran.
Konsekuensinya, sebagaimana dimaksudkan Maklumat Wakil Presiden No X Tahun 1945, memberikan kesempatan bagi masyarakat mendirikan partai politik yang waktu itu menimbulkan politik aliran dan parpol berbasis ideologi, seperti Sosialisme, Islamisme, Kristianisme, Komunisme, dan Nasionalisme.

Ideologi payung
Reformasi abad ke-21, dimulai oleh Presiden BJ Habibie, membuka kembali proses demokratisasi yang melahirkan kembali sistem multipartai. Tidak sebagaimana tahun 1940-an, demokratisasi itu tak menghidupkan kembali politik aliran karena politik aliran sudah dianggap tabu politik. Asas tunggal Orde Baru masih berlaku, bahkan hingga sekarang.
Dari sistem kepartaian yang terbentuk, yang berkembang adalah pragmatisme politik dalam arti peyoratif, yang menimbulkan politik transaksional yang melahirkan oligarki politik dalam pengertian Michel. Pancasila sebenarnya sebuah ideologi payung semacam konsep tenda besar yang jadi sumber dan pengayom ide-ide politik Indonesia. Namun, Pancasila bukan semacam Trilogi Revolusi Perancis yang mencanangkan tiga nilai—liberte, egalite, dan fraternite—yang melahirkan pluralitas ideologi karena trilogi itu berakar dari filsafat politik liberal sejak John Locke, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mills. Intinya adalah individualisme dan liberalisme.
Sementara, Pancasila pada dasarnya menabukan dua ideologi itu. Namun, Pancasila, jika dipandang sebagai ideologi terbuka, tak akan menjadikan akhir ideologi. Yang perlu dikembangkan, filsafat sosial dan teori sosial yang bertolak dari gagasan besar Pancasila.
Karena belum dikembangkan sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai ideologi masih belum jadi kesadaran rasional Descartian. Ia lebih banyak mencerminkan elemen bawah sadar bangsa Indonesia, bahkan belum merupakan elemen kebudayaan suatu ideologi dalam pengertian Gramchian yang bisa memotivasi dan menjadi pedoman bertindak yang etis bagi para pemimpin politik Indonesia.

M Dawam Rahardjo ;   
Rektor Universitas Proklamasi ’45,
Pemimpin Redaksi Jurnal Ulumul Qur’an
KOMPAS, 22 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Kakus dan Pancasila II

Bagaimanapun, haramnya pup mesti kita lokalisasikan di tempat yang namanya kakus atau toilet. Kalau bisa, kakus itu dibuat sebersih dan seindah mungkin agar kesan joroknya hilang. Tanpa kakus, maka pupitu akan bertebaran di mana-mana: di balik lemari, di kolong tempat tidur, atau di bawah karpet. Hihihihi, jijaykan? Begitu juga pelacuran. Banyak kepala daerah yg enggan disebut daerahnya ada lokalisasi. 

Tetapi tanpa lokalisasi, PSK (pekerja seks komersial) tetap beroperasi dari mana-mana, termasuk dari kos atau rumahnya sendiri. Siapa tahu mereka ada yang mengekos di rumah Anda? Karena itu, sebaiknya (menurut saya) kita ikuti strategi Gubernur Ali Sadikin dan Pemerintah Malaysia yang mengharamkan pelacuran di tempat lain kecuali di lokalisasi dan memanfaatkan pemasukan dananya untuk pembangunan. Akhirnya saya tutup tulisan saya minggu lalu itu dengan kalimat“Mungkin sekali ada yang tidak setuju dengan pendapat saya. Apalagi kalau rujukannya kitab suci. Ya, silakan saja. Tetapi, kenapa masih ada kakus di rumah Anda?” 

Setelah dimuat di KORAN SINDO, tulisan itu saya posting di Facebook saya. Tanggapan yang masuk banyak sekali, kebanyakan setuju dan minta izin untuk sharing. Tetapi, seperti yang saya duga, ada beberapa yang tidak setuju. Gak apa-apa, beda pendapat itu kan biasa. Tetapi, saya ingin berbagi dengan Anda tentang argumentasi yang mereka gunakan untuk menggugurkan pendapat saya. 

Saya ambil dua pendapat saja dari mereka yang berbeda pendapat dengan saya. “Jadi maksud Prof, kita disuruh makan uang hasil judi, pelacuran, maksiat. Waduh, Prof... Lebih baik kita berusaha sadarkan dan latih mereka. Hahaha... Negara kita mau ditimpa bencana apalagi, Prof?”

“Pemusnahan Lokalisasi menimbulkan masalah baru, kemana kah para PSK? Simpel: mereka bukan penduduk asli, jadi bisa saja mereka pulang ke daerah asalnya....Kalau mereka sulit mencari nafkah karena lokalisasi sudah ditutup, percayalah mencari mangsa adalah jalan terakhir, kalau lah masih ada jalan yang lain, pastilah mereka tempuh. Di sinilah peran pemerintah. Kalau sudah menutup, ya sediakanlah usaha baru buat mereka, entah pelatihan menjahit, memasak dsb.”

Kedua argumentasi itu normatif, yaitu sesuai dengan norma, terutama norma agama. Kalau norma sama dengan fakta di lapangan maka argumentasi itu benar. Tetapi nyatanya, datadi lapangan sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Usaha untuk menyadarkan dan melatih para PSK sudah sangat banyak dilakukan, baik oleh pemerintah (pantipanti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial), maupun oleh LSM (kebanyakan organisasi wanita dan/atau keagamaan). 

Banyak PSK yang ikut, ada yang berhasil, sebagian dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Tetapi, jauh lebih banyak yang tidak ikut panti, atau awalnya ikut dan jadi residivis. Pasalnya, faktor yang berpengaruh banyak sekali, mulai dari faktor ekonomi (kemiskinan) sampai adat-budaya (ada beberapa daerah yang justru menjadi sumber SDM PSK). Karena itu, walaupun program-program rehabilitasi tetap harus dijalankan, kita tidak boleh menafikan fakta bahwa panti rehab tidak bisa menghapuskan pelacuran. 

Untuk itulah, lokalisasi diperlukan (agar mereka lebih bisa dikontrol kesehatannya dll). Selain itu, tsunami di Aceh membuktikan bahwa tidak ada hubungannya antara bencana dan agama. 

Tetapi, memang fakta tidak serta bisa mengubah jalan pikiran seseorang. Berikut ini dialog seorang pasien dengan dokternya. “Dok, saya Zombie” “Gak mungkin. Kamu kan bisa jalan.” “Tetapi, Zombie jalan juga, Dok.” “Kamu kan bernapas?” “Zombie juga!” “Zombie mengeluarkan darah, gak?” “Ya, nggak, dong, Dok.” “OK, kalau begitu kamu saya suntik. Kita lihat apakah kamu berdarah.”

Setelah disuntik ternyata benar berdarah. “Wah, saya baru tahu, Dok! Ternyata Zombie juga mengeluarkan darah!” Dalam ilmu Logika, kesimpulan sang pasien yang tetap berpikir bahwa dia benar Zombie (mayat hidup) walaupun faktanya dia berdarah disebut “the naturalistic fallacy”, yaitu salah menyimpulkan karena kecenderungan untuk mengingkari fakta. Kalau fakta tidak sesuai dengan norma, maka dicari argumentasi untuk tetap membenarkan norma. 

Sulitnya, banyak orang Indonesia yang tidak terlatih untuk menggunakan logika dengan baik dan benar. Itulah sebabnya di tahun 1990-an, di awal era HIV/AIDS mulai melanda dunia, ada pejabat tinggi Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mungkin kemasukan HIV/AIDS karena Indonesia adalah negara Pancasila. Di tahun 1980-an seorang siswa SMA di Yogyakarta pernah dipecat dari sekolah karena laporan hasil surveinya menyatakan bahwa 25% dari teman-teman yang disebarinya angket mengaku sudah pernah berhubungan seks. 

Kepala Dinas Pendidikan ketika itu marah. Penelitian itu tidak mungkin benar, karena Provinsi DIY adalah provinsi yang berbudaya. Demikian juga orang tua tidak habis pikir, mengapa anaknya balik lagi jadi narkobais padahal ia sudah mengirimkan anaknya yang kena narkoba ke pesantren, yang terbaik. 

Seorang ibu tetap tidak menyetujui putrinya pacaran dengan pemuda yang mengenakan jins robek-robek, berambut gondrong, dan memakai anting, walaupun beberapa hari kemudian sang pemuda itu datang lagi berbusana eksekutif, berdasi sangat rapi, dan rambut terikat rapi, karena dia adalah CEO dari sebuah perusahaan IT (namun masih tetap juga memakai anting di salah satu kupingnya). 

Tentu saja orang boleh berpendapat. Tetapi pendapat yang terbaik, terutama kalau hendak memperbaiki keadaan masyarakat, haruslah yang berbasis fakta (empirical based), karena hanya dengan fakta empirik bisa disusun program yang efektif. Termasuk untuk menegakkan Pancasila yang bersih dari pup masyarakat.

Sarlito Wirawan Sarwono ;   
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
KORAN SINDO, 16 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Pancasila & Gurita Ketidakadilan Sosial

TANGGAL 1 Juni merupakan hari dimana pancasila lahir sebagai falsafah negera kita, indonesia. Sebagai satu-satnya falsafah yang diakui oleh segenab lapisan bangsa, maka sudah seharusnya setiap warga negara ikut andil berperan aktif mengindahkan segala pesan yang terkandung didalamnya. Karena dengan begitu eksistensi pancasila sebagai falsafah negera akan tetap berdiri kokoh, hidup mengakar mengalau perjalanan bangsa indonesia kedepan.

Makna pancasila sebagai falsafah negara dalam kelahirannya pada hakikatnya adalah satu produk falsafah yang didalamnya memuat nilai-nilai bersifat fundamental, menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum, cermin dari keseluruhan aspek dalam negeri, menjadi wadah yang fleksibel bagi faham-faham positif untuk berkembang, serta sebagai dasar ketentuan yang menolak faham-faham yang bertentangan seperti Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama, komunisme, kolonialisme, diktatorisme, kapitalis, dan lain-lainnya.

Sebagaimana yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, selain sebagai dasar negara Pancasila juga merpakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, serta juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Arti pancasila sebagai jiwa berarti memiliki makna subtansi yang mempunyai peran sentral menggerakkan bangsa-negara. Baik itu dalam hal birokrasi, ekonomi, interaksi sosial semua harus didasarkan pada sila yang lima. Sedangkan arti pancasila sebagai pandangan hidup menunjukkan, bahwa pancasila yang didalamnya memuat nilai-nilai humanis harus mampu diaktualisasikan dalam setiap keseharian. Dijadikan barometer berperilaku, bersikap, berinteraksi dalam menjalin hidup berbangsa dan bernegara.

Pancasila dan ketidakadilan social
Melihati perjalanan bangsa yang dewasa ini kian tambah carut marut merupakan pertanda, bahwa nilai-nilai pancasila yang selama ini didengung-dengungkan ternyata masih belum cukup mampu kita jiwai secara mendalam. Jargon lima sila yang tertulis gagah ditengah dada Burung Garuda seakan tinggal simbol tak bermakna, sebatas dilihati dan dihafalkan, namun belum cukup mengakar menyusupi sendi-sendi pola hidup kita.

Betapa tidak? konflik kesukuan hingga keagamaan masih terus saja bergejolak, tak pelak berujung pada  tindak brutal hingga menyebabkan nyawa berjatuhan. Aksai separatis, kekerasan, betrokan, serta kriminalitas dalam bentuk yang beragam terus saja menghantui lapisan masyrakat. Seakan tak pernah habis, konflik dan polarisasi sosial ramai menyeruak. Fenomena seperti demikian dinegeri ini tak ubahnya bom waktu yang siap meledak kapan pun dan dimanapun yang dimau.

Lain halnya dengan kriminalitas dan polarisasi sosial, lain pula dengan kesenjangan sosial. Kemiskinan, pengangguran, keterbatasan pangan, hingga pada aksi perbudakan semakin menambah catatan hitam perjalanan bangsa ini. Pancasila yang didalamnya memuat jargon keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bagaikan tong kosong. Rakyat tetap saja dibiarkan hidup melarat, sedangkan para elit pejabat enak-enakan menikmati uang rakyat. pantas saja kesenjangan sosial dinegeri ini tetap saja jalan ditempat. Isu kemiskinan yang berhasil ditekan hanya sebatas angka, sedangkan realitasnya tetap saja kemiskinan menggurita.

Jika mau jujur, subtansi keadilan yang disebutkan dalam poin sila kelima sebenarnya masih mengabur, sama sekali belum jelas dan tak tentu arah. Keadilan sosial dinegeri yang (katanya) demokratis ini tak ubahnya semboyan kuno yang sifatnya untung-untungan. Bukan merupakan satu jaminan pasti yang mutlak bisa dimiliki, dinikmati, dan dirasakan. 

Asumsi demikian semakin tambah nyata ketika kita melihati sekian tontonan lucu yang subur menjamur menyertai ruang hidup para pemimpin dan elit politisi kita. Meski konsep keadilan tidak harus diartikan secara sama rata dalam posisi yang sama, namun tidaklah dapat dibenarkan jika dalam kenyataannya hidup seorang pejabat jauh mewah ketimbang hidup rakyat. Tidak bersahabat, dan acuh tarhadap persoalan kebangsaan. Dan lebih tidak dibenarkan lagi jika sampai hati mengerok hak rakyat.

Pancasila dan merebaknya hukum rimba
Persolan lain yang semakin mangaburkan subtansi keadilan sosial pancasila adalah kian amburadulnya penegakan hukum. Hukum yang sejatinya diberlakukan secara berimbang dan bijak pada segenab lapisan masyarakat ternyata tidak berjalan lurus. Jauh bersebrangan dengan konsep dasar serta jargon besarnya.

Istilah hukum yang tidak kenal tebang pilih tak lain hanyalah topeng semata. Peradilan independen yang lepas dari intervensi dan kekuasaan pihak manapun sebatas pada simbol, sedangkan subtansi keadilan yang lantang digemakan tereduksi oleh nilai-nilai materi dan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum dinegeri ini kerap dijadikan media politisasi mempertahankan status quo.

Hukum rimba dinegeri ini nampak kental sekali mengidentitas
Dalam hukum rimba, posisi negera biasa diidentikkan dengan Hutan. Kehidupan di dalamnya sangat buas dan kejam, saling memangsa antara yang satu dan yang lainnya. Dunia rimba tidak mengenal istilah rukun dan damai. Kalapun ada itu hanya sebatas topeng belaka, dibaliknya ada maksud terselubung yang sulit dicerna pihak lawan. Karenanya, dalam dunia rimba hukum hanyalah persoalan “silat lidah” dan adu kekuatan. Siapa yang kuat dialah penguasa, dan yang lemah siap-siaplah menjadi mangsa.

Model hukum demikian memunculkan istilah “tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi”. Bahkan kongkalikong di dalamnya telah menciptakan budaya khas, seakan terikat dalam satu perangkat sistem yang siap menerkam siapa pun yang singgah di lingkungan kekuasaannya.

Hukum dunia rimba yang terlampau ekstrim dan akut membuat gelisah para penghuninya. Bagaikan berada di tengah semak belukar pedalaman hutan, keselamatan menjadi satu bahan taruhan yang sulit didapat. Tidak ada norma, tidak ada nilai. Sosio kultur mereka  dibentuk berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Norma sebagai cerminan berperilaku berubah arah, tereduksi pada apa yang disebut rasionalisasi dan instrumental belaka. Akibatnya, etika bukan merupakan satu bagian kaidah yang mendapat banyak perhatian. Semua lebih tertuju pada estetika, kepuasan diri berdasarkan nafsu bejat dan penggunaan rasio yang berlebihan.

Posisi kekuatan dan kekuasaan dalam dunia rimba betul-betul mengakar, menduduki berbagai lini struktural hingga menyentuh pada yang asas sekalipun. Kondisi ini mengakibatkan struktur dan sistem sosial dibuat tak berkutik, tunduk dibawah intervensi dan dominasi kaum borjuis kapital. Alienasi sebagai bentuk keterasingan kaum pribumi dari hak kepemilikan pribadi menjadi satu realitas yang tak bisa disangkal. Persoalan pun kian tambah akut ketika peradilan dipasung dan dihadapkan pada kepentingan sepihak. Sampai disini pancasila pun hilang memudar, hanya sebatas jargon dan hiasan, sedangkan nilai dan subtansinya dibawa lari oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan.

Miris memang menyaksikan betapa akutnya persoalan kebangsaan dinegeri kita. mulai dari krisis sosial hingga pada bencana alam yang menggoncang banyak daerah. Berbagai macam persoalan yang muncul selama ini merupakan indikasi jelas betapa bangsa kita dihadapkan pada krisis yang betul-betul kronis. Pancasila yang sejatinya dijadikan barometer, jiwa, cermin, dan dasar perjalanan hidup ternyata masih belum mampu ditanam kuat. Sehingga identitas bangsa kita sebagai negeri berrbasis pancasila hanya tinggal jargon dan simbol semata.

Karenanya, marilah dihari kelahiran pancasila kali ini kita jadikan momentum bangkitkan nilai-nilai pancasila, kembali kefitroh dengan menjunjung setia sila yang ada dialamnya. Menegakkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan warga negara tanpa terkecuali. Dengan harapan, semoga kedepannya perjalanan bangsa kita akan semakin lebih baik, dan hidup rakyat pun bertambah rukun, tentram, dan sejahtera. Semoga!

Abd Hannan ;   
Anggota Tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Budaya
Universitas Trunojoyo Madura
SUAR OKEZONE, 14 Juni 2013




Selengkapnya.. »»  

TK dan Cerita tentang Pancasila

Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Taufiq Kiemas wafat, selain meninggalkan nama, juga meninggalkan banyak cerita tentang Pancasila.

Pancasila, menurut Taufiq Kiemas, selama dua belas tahun telah kita lupakan. Kata-kata ini beliau ucapkan tahun 2010, saat “empat pilar” mulai disosialisasikan. Empat pilar adalah nomenklatur yang dilahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merujuk pada: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu tugas pemimpin MPR, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD RI tahun 1945. Dari tugas inilah, pemimpin MPR kemudian merumuskannya dalam “sosialisasi empat pilar kebangsaan”.

Karena kata “empat pilar” lahir pada periode MPR yang dipimpin Taufiq Kiemas, tak ayal suami Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputeri, ini kerap dijuluki sebagai “Bapak Empat Pilar”.

Di antara empat pilar yang paling menjadi pusat perhatian Taufiq Kiemas adalah Pancasila, bukan lantaran beliau mempunyai hubungan kekerabatan (menantu) Presiden pertama RI, Soekarno, yang pertama kali memperkenalkan rumusan Pancasila, tapi karena dasar negara ini, sebagaimana disinggung di atas, telah dilupakan banyak orang. Padahal, Pancasila memiliki nilai strategis terutama dalam menjaga keutuhan bangsa.

Pada saat berkunjung ke Jakarta, November 2010, dalam pidato yang disampaikan di kampus Universitas Indonesia, Depok, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberi apresiasi yang tinggi pada Pancasila. Menurutnya, jika di Amerika ada E pluribus unum, beragam tapi bersatu, di Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman.

Amerika dan Indonesia mampu menyatukan ratusan juta orang yang memiliki kepercayaan berbeda di bawah satu panji. “Itulah semangat Indonesia, itulah pesan yang tertuang dalam Pancasila,” kata Obama dalam pidatonya.

Taufiq Kiemas gembira sekali mendengar pidato Obama. Kalau presiden negara adikuasa saja mengapresiasi Pancasila, mengapa kita sendiri yang memilikinya tidak? Karena itu, dalam setiap kesempatan berbicara, baik dalam pidato-pidato resmi maupun pada saat berbincang-bincang, politikus yang oleh masyarakat Minangkabau diberi gelar “Datuk Basa Batuah” ini selalu menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila, dalam pandangan Taufiq, bukan kata keramat yang jauh dari rakyat, tapi dasar bernegara yang harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat. Karenanya, ketimbang memperingati Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, Taufiq lebih condong memperingati kelahiran Pancasila, 1 Juni.

Upayanya menyosialisasikan kelahiran Pancasila 1 Juni bukan tanpa tantangan. Banyak kalangan menolak, terutama dari para politikus partai-partai berhaluan Islam. Penolakan itu karena 1 Juni merujuk pada hari pidato pertama Bung Karno mengenai Pancasila, 1 Juni 1945 di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Karena pidato itulah, Pancasila dianggap identik dengan Bung Karno. Karena identik dengan Bung Karno, ada beberapa politikus partai Islam yang mengkhawatirkan Pancasila hanya menjadi milik golongan tertentu, dalam hal ini, kaum nasionalis pelanjut gagasan Soekarno.

AM Fatwa –yang kurang setuju dengan penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila—misalnya menegaskan dalam banyak kesempatan bahwa Pancasila adalah karya bersama milik bangsa, bukan hak paten suatu golongan saja. Siapa yang dimaksud dengan suatu golongan oleh politikus senior PAN ini, publik sudah mafhum.

Taufiq Kiemas adalah satu dari sedikit tokoh politik yang enggan berkonflik. Ia selalu berusaha menjalin silaturahmi dengan semua kalangan tanpa membedakan agama, suku, dan partai politik. Dengan sikapnya yang terbuka dan bersahabat dengan siapa saja, kita yakin bahwa nasionalisme yang menjadi landasan perjuangan Taufiq Kiemas bukan untuk satu golongan saja, begitu pun kelahiran Pancasila.

Taufiq Kiemas tak mau menanggapi mereka yang tak setuju hari lahir Pancasila 1 Juni dengan kata-kata, tapi ia lebih memilih tindakan nyata.

Setiap datang 1 Juni ia selalu memperingatinya. Bahkan, 1 Juni 2013 lalu, ia berangkat ke Ende –bersama Wapres Boediono—untuk memperingati lahirnya Pancasila sekaligus peresmian situs Bung Karno. Karena kelelahan, sepulang dari Ende beliau langsung diterbangkan menuju salah satu rumah sakit di Singapura, untuk dirawat hingga wafat (8/6/2013).

Pancasila, di tangan Taufiq Kiemas, selain menjadi ideologi yang profan, merakyat, juga menjadi ajaran yang mudah diterima semua kalangan. Oleh karena itu, sosialisasi empat pilar yang digagasnya dinilai banyak kalangan sebagai upaya brilian, yang mengontraskannya dengan indoktrinasi P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) ala Orde Baru.

Karena P-4, banyak generasi baru antipati pada Pancasila dan melupakannya. Banyak aktivis memelesetkan sila-sila Pancasila sehingga dasar negara itu menjadi bahan ledekan. Pancasila dipelesetkan menjadi Pancasial.

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa, Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi Kemanusiaan yang labil dan biadab, Persatuan Indonesia menjadi Persatean Indonesia, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena yang diajarkan hanya doktrin yang tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak diberi contoh oleh para pejabat dan para petinggi negara yang memegang amanat rakyat.

Sementara itu, banyak kalangan menilai, cara berpolitik Taufiq Kiemas adalah cermin hidup dari Pancasila. Untuk mengimplementasikan sila Ketuhanan, beliau mendorong lahirnya Baitul Muslimin Indonesia, sayap agama dalam PDIP; untuk mengamalkan sila kedua, beliau selalu memberi bantuan kepada siapa pun yang membutuhkan uluran tangan; untuk sila ketiga beliau selalu berupaya merajut persatuan dengan semua kalangan; untuk sila keempat beliau senantiasa mendorong musyawarah mufakat dalam setiap momen permusyawaratan; dan untuk sila kelima beliau tak pernah lelah mendorong tegaknya keadilan.

Berbeda dengan indoktrinasi P-4 yang minus keteladanan. 4-P (empat pilar) benar-benar diamalkan Taufiq Kiemas sebagai pejabat yang menjadi motor utama sosialisasinya. Tak berlebihan jika beliau disebut sebagai living legend dari empat pilar.

Jeffrie Geovanie ;   
Founder The Indonesian Institute
SINAR HARAPAN, 10 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Merevitalisasi Sekolah Rakyat Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara belakangan ini tampak kian luntur penghayatannya di kalangan warga Indonesia. Apalagi, sesudah mata pelajaran Pancasila selama hampir satu dekade dihapuskan dalam pendidikan dasar maupun tinggi, dan digantikan semata oleh Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).

Pengamalan nilai-nilai Pancasila pun seakan-akan hanya manis di bibir karena senjangnya dimensi ajaran dan praktik dari ideologi tersebut, terbukti dari kian banyaknya masalah yang menghantam negeri ini: korupsi, konflik horizontal, dan lain sebagainya. Alhasil, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang mengawang-awang, tidak membumi, dan kurang konkret.

Padahal, nilai-nilai Pancasila sejatinya mampu menjadi pendasaran kuat untuk merumuskan satu metode pendidikan ampuh guna membangun kualitas SDM Indonesia yang unggul. Dan, siapa sangka nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah pernah diolah menjadi satu cetak biru (blue print) pendidikan bernama Sekolah Rakyat Pancasila sejak 1950-an. Inilah satu gagasan revolusioner yang teronggok mengenaskan di pojok sejarah dan menunggu direvitalisasi.

Sekolah Rakyat Pancasila (SRP) sebagai satu konsep pendidikan digagas oleh Sutedjo Bradjanegara, Ketua Badan Kongres Pendidikan Indonesia pada 1950-an. Menurut Bradjanegara dalam dua bukunya, Djalan Baru untuk Memperbaharui Pendidikan dan Pengadjaran Sekolah Rakyat Pantjasila dan Sedjarah Pendidikan Indonesia (dalam Negara Minus Nurani, Penerbit Kompas, 2009), SRP bercita-cita membangun satu masyarakat yang bersifat nasional, demokratis, berperikemanusiaan, dan ber-Ketuhanan untuk mewujudkan keadilan sosial. Tujuan pendidikan dan pengajaran, membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.

Untuk itu, SRP kemudian menyaripatikan metode pendidikannya menjadi dua prinsip. Pertama, pengajaran harus diberikan menurut kodrat anak-anak. Maksudnya, sekolah tidak boleh menerapkan aturan sempit yang terlalu keras karena hal demikian akan mematikan kreativitas anak. Kedua, sekolah harus berhubungan rapat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekolah menjadi bagian dari masyarakat untuk menjadi agen perubahan masyarakat, bukannya menjadi alat kekuasaan atau alat mempertajam elitisme dan fanatisme. Maka, prinsip kedua SRP ini meniscayakan alam sekitar menjadi dasar pengajaran pada pendidikan sekolah paling dasar. Guru harus tahu betul keadaan sekitar sekolah, sehingga guru sekaligus sekolah dapat mengajarkan ilmu yang ada hubungannya dengan masyarakat; mampu memperkaya pengetahuan siswa lewat perbandingan dengan kondisi di lingkungan lain; dan bisa menjaga agar pengaruh lingkungan buruk tidak menular kepada anak.

Konsep SRP pun mensyaratkan para gurunya untuk menguasai sejarah pendidikan. Yaitu, pengetahuan tentang konsep pendidikan warisan filsafat Yunani, Romawi, Israel, Zaman Abad Pertengahan Eropa, Zaman Renaissance, Humanisme, realisme dan rasionalisme selain juga mengenal ahli-ahli pendidikan seperti Dr Montessori dan Frobel. Tak lupa pula konsep-konsep pendidikan yang digali dari nilai-nilai bangsa sendiri seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bayangkan betapa majunya konsep era 1950-an ini yang mampu menggabungkan nilai Barat dan Timur.Tidak berhenti pada tataran teoretis dan filosofis, SRP bisa dikembangkan secara lebih konkret untuk memudahkan pelaksanaan di kelas.

Pertama, isi pelajaran harus diambil dari kebudayaan bangsa yang menumbuhkan jiwa anak ditambah isi budaya asing yang dapat memperkaya budaya sendiri. Contoh, kisah Harry Potter atau Chronicles of Narnia yang menakjubkan dan memberikan nilai-nilai kesatriaan bisa disandingkan dengan kisah Calon Arang yang bertemakan serupa: wizardry alias dunia sihir. Atau, permainan Angry Birds bisa diimbangi dengan dolanan serupa - ketapel - yang intinya sama-sama melatih akurasi, presisi, dan ketelitian.

Kedua, sekolah harus lebih memperbanyak porsi belajar lewat praktik dan penyelidikan seraya mengurangi porsi belajar verbal. Di sini, murid diasah kreativitasnya dan aspek yang kurang praktis dari satu ilmu tidak perlu menjadi terlalu dominan. Lebih konkret lagi, murid diwajibkan mengikuti kegiatan pramuka (kepanduan) dan mempelajari keterampilan seperti bela diri, pertanian, berkebun, beternak, dan menenun. Hal ini tentu mensyaratkan sekolah memiliki lapangan dan sejumlah hewan serta ragam tanaman. Langkah ini diharapkan akan membuat anak lebih mandiri, percaya diri, mampu menjaga diri dan lingkungan sekitar, bertanggung jawab, dan mampu mengembangkan benih pemikiran awal untuk menciptakan lapangan pekerjaan kelak.

Ketiga, murid di sekolah seyogianya diberikan pelajaran sosiologi untuk mengasah naluri dan empati kemasyarakatannya serta filsafat dan etika. Tak kurang Sutedjo Brajanagara sendiri sempat mengemukakan hal ini untuk meningkatkan nalar dan kesadaran kritis siswa yang akan berguna mengasah daya asertifnya - kemampuan mengekspresikan kepentingan diri secara bertanggung jawab tanpa takut menyinggung perasaan orang lain - dalam kehidupan pergaulan yang lebih luas di masyarakat.

Akhirnya, konsep SRP jelas merupakan satu cetak biru potensial untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia berkarakter yang sangat dibutuhkan di era ketika negara ini dilanda begitu banyak masalah. Tinggal, bagaimana para stakeholders pendidikan bangsa ini bisa menghimpun komitmen bersama untuk merealisasikan secara institusional satu metode pedagogis yang begitu visioner melampaui zamannya. Satu metode yang jauh mendahului sejumlah konsep sekolah-sekolah mahal yang konon, berkurikulum "progresif, termodern, dan internasional." Semoga terwujud suatu saat!

Intan Indah Prathiwie ;    
Pendidik, Alumnus Psikologi UI, Peserta Program Pascasarjana UNJ
SUARA KARYA, 08 Juni 2013

Selengkapnya.. »»  

Pancasila dan Demokrasi

Sejalan dengan peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni, menarik menjadi bahan perenungan kita bersama tentang dua nilai yang memang sangat penting. Menurut pendapat saya, nilai yang sangat memengaruhi berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia selama ini adalah nilai Pancasila dan nilai demokrasi.

Dari kedua nilai tersebut ada pertanyaan yang penting untuk segera mendapatkan jawaban. Pertama, manakah dari kedua nilai tersebut yang paling memengaruhi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini, Pancasila atau demokrasi? Kedua, apakah nilai demokrasi dapat menggantikan nilai Pancasila? Ketiga, nilai manakah yang semestinya menjadi lebih utama dalam kehidupan, nilai Pancasila atau nilai demokrasi serta apakah kedua nilai tersebut setara atau tidak?

Nilai Pancasila digali dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat Indonesia serta merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara jelas termaktub dalam kelima silanya yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusian yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sedangkan nilai-nilai demokrasi digali dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat lainnya, bangsa-bangsa dan negara lainnya serta merupakan abstraksi dari nilai-nilai universal. Adapun nilai-nilai demokrasi, antara lain, meliputi persoalan kebebasan, persamaan, pluralisme, keterbukaan, rasionalisme, dan legitimasi pilihan rakyat. 

Terhadap pertanyaan pertama, kelihatannya secara faktual yang paling banyak dikutip dalam berbagai makalah, media, dan seminar adalah `demokrasi' ketimbang `Pancasila'. Orang yang paling sering mengutip `demokrasi' seakan-akan lebih reformis, dan yang sering mengutip `Pancasila' seakan-akan agak konservatif. Sehingga, terdapat kecenderungan lebih kuat secara sistemik penanamannya di masyarakat nilai demokrasi ketimbang nilai Pancasila.

Sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh dikultuskan apalagi dijadikan `agama', patut juga kita mengingatkan hal serupa agar jangan sampai `demokrasi' juga dikultuskan. Jangan sampai demokrasi dianggap seakan-akan menjadi agama baru bagi masyarakat Indonesia.

Banyak hal dalam demoktasi yang juga perlu kita semua pandang secara kritis. Misalnya soal `kebebasan' sebagai nilai demokrasi yang tentunya berbeda dengan `kebebasan' sebagai nilai Pancasila. Pancasila menempatkan kebebasan bukanlah berarti bebas-sebebasnya. 

`Persamaan' sebagai nilai demokrasi juga bisa berbeda maknanya dengan makna `persamaan' sebagai nilai Pancasila. Berikutnya, `keterbukaan' sebagai nilai Pancasila, bukan berarti kita boleh secara terbuka menghinakan orang lain sesuka hati kita di ruang publik. Peraturan daerah walau mendapat legitimasi dari rakyat daerah setempat, semestinya tidak boleh mengancam Persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila).

Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi harus disaring untuk selanjut nya diambil saripatinya yang cocok bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tidak bisa demokrasi diterima begitu saja tanpa ada proses penyesuaian dengan konteks Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mestinya kita bangga memiliki Pancasila. Pancasila semestinya menjadi pedoman kita dalam mengelola negara. Pancasila sebagai falsafah, jiwa, napas dan semangat bernegara dalam setiap membentuk undang-undang, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan di ilhami oleh nilai-nilai Pancasila. Proses pembuatan berbagai aturan tidak semestinya dijalankan dengan asal mengadopsi nilai demokrasi semata. 

Pancasila merupakan alat ukur dan pedoman yang memberi arah pembangunan demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya. Demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; Demokrasi yang berdasarkan kemanusian yang adil dan beradab; Demokrasi yang memperkokoh persatuan Indonesia; Demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila tidaklah setara dengan nilai demokrasi. Untuk Indonesia, nilai Pancasila lebih utama ketimbang nilai demokrasi dan nilai demokrasi tidak dapat menggantikan nilai Pancasila.

Akhirnya, kita patut bersyukur karena pendiri bangsa ini telah mewariskan Pancasila, sehingga kita semua tidak perlu memikirkan `jalan ketiga demokrasi' sebagaimana pemikiran Antoni Giddens. Karena, Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai jalan pertama dan jalan utama yang justru memberi arah demokrasi. Jadi, kita boleh mempersilakan bangsa dan negara lainnya di dunia untuk juga belajar demokrasi versi Indonesia.

Bahtiar ;   
Kepala Sub Direktorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri
REPUBLIKA, 04 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Pancasila dan Agama

Dalam artikel yang berjudul "Pancasila dan Demokrasi Kita" (Republika, 1/6/2013), ditulis: "Lahirnya Pancasila merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia sudah mengakhiri negara agama. Bangsa Indonesia lebih memilih negara bangsa karena Indonesia bukanlah terdiri satu agama saja. Indonesia memiliki banyak agama sehingga ideologi yang tepat adalah Pancasila." 

Kekeliruan yang banyak terjadi dalam memahami Pancasila adalah meletakkan Pancasila dalamworldview sekuler (netral agama). Mendikotomikan antara "negara bangsa" dan "negara agama" adalah tidak tepat dalam konteks keindonesiaan. Begitu juga mendikotomikan antara "negara Pancasila" dengan  "negara agama". 

Memahami Pancasila adalah soal tafsir. Ada tafsir yang tepat dan tafsir yang keliru. Usulan agar Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara sekuler pernah disampaikan oleh Dr Soedjati Djiwandhono. Perlu dicatat, bahwa Pancasila saat ini secara substansial sangat berbeda dengan rumusan Bung Karno yang diajukan pada 1 Juni 1945: (1) kebangsaan Indonesia, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan (5) ketuhanan. 

Rumusan Pancasila saat ini merupakan rumusan yang bersumber dari Piagam Jakarta yang juga diketuai Bung Karno. Bedanya, hanya pada tujuh kata yang dihapus, yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Rumusan Pancasila selengkapnya saat ini: (1) ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika ditelaah, NKRI, menurut Pancasila dan UUD 1945, bukanlah negara yang netral agama. Pancasila dan UUD 1945 sangat sarat dengan muatan pandangan alam Islam. Hilangnya tujuh kata dari pembukaan UUD 1945, meski pun sangat disesalkan oleh umat Islam, tidaklah membuang kerangka pandangan alam Islam tersebut. Itu bisa dilihat dari banyaknya kata-kata kunci dalam Islam pada Pembukaan UUD 1945, seperti kata "Allah", "adil", "adab", "musyawarah", "hikmah", "wakil", dan lain-lain. 

Kata "perikemanusiaan" sangat berbeda maknanya dengan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam pandangan alam Islam, adil bukan tidak berpihak, tetapi berpihak kepada yang benar. Koruptor tidak disamakan dengan orang yang jujur dan bersih. Memberikan ruang yang sama di masyarakat kepada aliran sesat pemuja seks bebas dengan agama Islam bukan adil namanya, tapi zalim. 

Konsep adab begitu banyak diuraikan dalam Islam. (Lihat, misalnya, Kitab Adabul Alim wal-Muta'allim-karya KH Hasyim Asy'ari; buku Risalah untuk Kaum Muslimin, karya Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas). Tidak beradab menyamakan kedudukan Rasulullah SAW dengan manusia biasa. Tidak beradab namanya, melegalkan perkawinan sejenis atau perkawinan manusia dengan binatang, meskipun diatasnamakan perikemanusiaan dan saling cinta satu sama lain. Syuro tidak sama dengan demokrasi. Sebab, dalam syuro tidak dibahas zina perlu dilegalkan atau tidak.

Guru besar Ilmu hukum Universitas Indonesia Prof Hazairin dalam bukunya, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Rineka CIpta, 1990, cet ke-6), menulis bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa berarti pengakuan kekuasaan Allah atau kedaulatan Allah (hlm 31). Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan Syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan Negara (hlm 34). 

Pemahaman sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep negara tauhid bisa ditelusuri dari sejarah rumusan sila tersebut. Sebagai saksi sejarah, Prof Kasman Singodimedjo menegaskan: "Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam." (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm 123-125).

Lebih jelas lagi adalah keterangan Ki Bagus Hadikusuma, Ketua Muhammadiyah, yang akhirnya bersedia menerima penghapusan tujuh kata setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus. (Siswanto Masruri, Ki Bagus Hadikusuma, Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan Tauhid, pun ditegaskan oleh tokoh NU KH Achmad Siddiq. Dalam satu makalahnya yang berjudul "Hubungan Agama dan Pancasila" yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU KH Achmad Siddiq, menyatakan:

"Kata `Yang Maha Esa' pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata `Yang Maha Esa' merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan `Ketuhanan Yang Maha Esa' itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (Surah al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa." (Dikutip dari buku Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990, disunting oleh Sudjangi, Jakarta: Balitbang Departemen Agama, 1991-1992).

Pancasila sebagai konsep negara tauhid sejatinya merupakan rumusan para tokoh pendiri bangsa. Maka sudah sepatutnya, di negara tauhid, kemusyrikan dan kemunkaran tidak dilegalkan dan dipromosikan. Bagi kaum Muslim Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Mengimani Tuhan Yang Maha Esa itu juga bermakna kesediaan untuk dan patuh kepada-Nya. Jika mengaku percaya kepada-Nya tapi tidak mau diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, apa bedanya dengan Iblis?

Adian Husaini ;   
Dosen Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor 
REPUBLIKA, 03 Juni 2013



Selengkapnya.. »»