Tampilkan postingan dengan label Demokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Demokrasi. Tampilkan semua postingan

Pancasila dan Demokrasi

Sejalan dengan peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni, menarik menjadi bahan perenungan kita bersama tentang dua nilai yang memang sangat penting. Menurut pendapat saya, nilai yang sangat memengaruhi berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia selama ini adalah nilai Pancasila dan nilai demokrasi.

Dari kedua nilai tersebut ada pertanyaan yang penting untuk segera mendapatkan jawaban. Pertama, manakah dari kedua nilai tersebut yang paling memengaruhi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini, Pancasila atau demokrasi? Kedua, apakah nilai demokrasi dapat menggantikan nilai Pancasila? Ketiga, nilai manakah yang semestinya menjadi lebih utama dalam kehidupan, nilai Pancasila atau nilai demokrasi serta apakah kedua nilai tersebut setara atau tidak?

Nilai Pancasila digali dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat Indonesia serta merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara jelas termaktub dalam kelima silanya yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusian yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sedangkan nilai-nilai demokrasi digali dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat lainnya, bangsa-bangsa dan negara lainnya serta merupakan abstraksi dari nilai-nilai universal. Adapun nilai-nilai demokrasi, antara lain, meliputi persoalan kebebasan, persamaan, pluralisme, keterbukaan, rasionalisme, dan legitimasi pilihan rakyat. 

Terhadap pertanyaan pertama, kelihatannya secara faktual yang paling banyak dikutip dalam berbagai makalah, media, dan seminar adalah `demokrasi' ketimbang `Pancasila'. Orang yang paling sering mengutip `demokrasi' seakan-akan lebih reformis, dan yang sering mengutip `Pancasila' seakan-akan agak konservatif. Sehingga, terdapat kecenderungan lebih kuat secara sistemik penanamannya di masyarakat nilai demokrasi ketimbang nilai Pancasila.

Sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh dikultuskan apalagi dijadikan `agama', patut juga kita mengingatkan hal serupa agar jangan sampai `demokrasi' juga dikultuskan. Jangan sampai demokrasi dianggap seakan-akan menjadi agama baru bagi masyarakat Indonesia.

Banyak hal dalam demoktasi yang juga perlu kita semua pandang secara kritis. Misalnya soal `kebebasan' sebagai nilai demokrasi yang tentunya berbeda dengan `kebebasan' sebagai nilai Pancasila. Pancasila menempatkan kebebasan bukanlah berarti bebas-sebebasnya. 

`Persamaan' sebagai nilai demokrasi juga bisa berbeda maknanya dengan makna `persamaan' sebagai nilai Pancasila. Berikutnya, `keterbukaan' sebagai nilai Pancasila, bukan berarti kita boleh secara terbuka menghinakan orang lain sesuka hati kita di ruang publik. Peraturan daerah walau mendapat legitimasi dari rakyat daerah setempat, semestinya tidak boleh mengancam Persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila).

Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi harus disaring untuk selanjut nya diambil saripatinya yang cocok bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tidak bisa demokrasi diterima begitu saja tanpa ada proses penyesuaian dengan konteks Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mestinya kita bangga memiliki Pancasila. Pancasila semestinya menjadi pedoman kita dalam mengelola negara. Pancasila sebagai falsafah, jiwa, napas dan semangat bernegara dalam setiap membentuk undang-undang, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan di ilhami oleh nilai-nilai Pancasila. Proses pembuatan berbagai aturan tidak semestinya dijalankan dengan asal mengadopsi nilai demokrasi semata. 

Pancasila merupakan alat ukur dan pedoman yang memberi arah pembangunan demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya. Demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; Demokrasi yang berdasarkan kemanusian yang adil dan beradab; Demokrasi yang memperkokoh persatuan Indonesia; Demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila tidaklah setara dengan nilai demokrasi. Untuk Indonesia, nilai Pancasila lebih utama ketimbang nilai demokrasi dan nilai demokrasi tidak dapat menggantikan nilai Pancasila.

Akhirnya, kita patut bersyukur karena pendiri bangsa ini telah mewariskan Pancasila, sehingga kita semua tidak perlu memikirkan `jalan ketiga demokrasi' sebagaimana pemikiran Antoni Giddens. Karena, Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai jalan pertama dan jalan utama yang justru memberi arah demokrasi. Jadi, kita boleh mempersilakan bangsa dan negara lainnya di dunia untuk juga belajar demokrasi versi Indonesia.

Bahtiar ;   
Kepala Sub Direktorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri
REPUBLIKA, 04 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Antara Pancasila dan Demokrasi

Sejalan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, menarik untuk direnungkan kita bersama, yaitu adanya dua nilai yang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Kedua nilai tersebut adalah nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai demokrasi. Terkait hal itu, ada beberapa pertanyaan yang tampaknya memerlukan jawaban masuk akal.

Pertama, manakah di antara kedua nilai tersebut yang paling mempengaruhi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini? Pancasila atau demokrasi?

Kedua, apakah nilai demokrasi dapat menggantikan nilai Pancasila?

Ketiga, nilai manakah yang semestinya menjadi lebih utama? Nilai Pancasila atau nilai demokrasi? Lalu, apakah kedua nilai tersebut setara atau tidak?

Nilai-nilai Pancasila digali dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat Indonesia serta merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara jelas termaktub dalam sila-silanya, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusian Yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai demokrasi digali dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat, bangsa-bangsa dan negara lainnya serta merupakan abstraksi dari nilai-nilai universal.

Adapun nilai-nilai demokrasi antara lain: kebebasan, persamaan, pluralisme, keterbukaan, rasionalisme, legitimasi pilihan rakyat dan lain-lain. Terhadap pertanyaan pertama, kelihatannya secara faktual, yang paling banyak dikutip dalam berbagai makalah, media dan seminar adalah demokrasi ketimbang Pancasila.

Orang yang paling sering mengutip demokrasi seakan-akan lebih reformis, dan yang sering mengutip Pancasila seakan-akan agak konservatif. Sehingga, terdapat kecenderungan lebih kuat secara sistemik penanamannya di masyarakat, nilai demokrasi ketimbang nilai Pancasila.

Menyaring Nilai

Sejalan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh dikultuskan apalagi dijadikan "agama". Patut juga kita mengingatkan jangan sampai demokrasi juga dikultuskan dan seakan-akan menjadi agama baru bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi pun perlu kita kritisi. Misalnya, pengertian "kebebasan" sebagai nilai demokrasi tentunya berbeda dengan "kebebasan" sebagai nilai Pancasila bahwa kebebasan bukanlah berarti 'bebas-sebebasnya'.

"Persamaan" sebagai nilai demokrasi bisa berbeda maknanya dengan "persamaan" sebagai nilai Pancasila.

"Keterbukaan" sebagai nilai Pancasila, bukan berarti kita boleh secara terbuka menghinakan orang lain sesuka hati kita di ruang publik. Peraturan daerah walau mendapat legitimasi dari rakyat daerah setempat, tetapi tidak boleh mengancam Persatuan Indonesia (Sila Ketiga Pancasila). Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi harus disaring untuk selanjutnya diambil saripatinya yang cocok bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mestinya kita bangga memiliki Pancasila. Pancasila semestinya menjadi pedoman kita dalam mengelola negara. Pancasila sebagai falsafah, jiwa, nafas dan semangat bernegara dalam setiap membentuk Undang-Undang (termasuk RUU Ormas).

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan diilhami oleh nilai-nilai Pancasila, bukanlah asal mengadopsi nilai demokrasi semata.

Pancasila merupakan alat ukur dan pedoman yang memberi arah pembangunan demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya. Demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; demokrasi yang berdasarkan Kemanusian Yang Adil dan Beradab; demokrasi yang memperkokoh Persatuan Indonesia; demokrasi yang berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; serta demokrasi yang ber-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, nilai Pancasila tidaklah setara dengan nilai demokrasi. Nilai Pancasila lebih utama ketimbang nilai demokrasi dan nilai demokrasi tidak dapat menggantikan nilai Pancasila.

Akhirnya, kita patut bersyukur karena pendiri bangsa ini telah mewariskan Pancasila, sehingga kita semua tidak perlu memikirkan "jalan ketiga demokrasi" sebagaimana pemikiran Antoni Giddens. Karena, Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai jalan pertama dan jalan utama yang justru memberi arah demokrasi. Jadi, kita boleh mempersilahkan bangsa dan negara lainnya di dunia, boleh belajar demokrasi versi Indonesia.

Bahtiar  ;   
Kepala Sub Direktorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri
SUARA KARYA, 03 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Pancasila dan Demokrasi Kita

Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, merupakan momentum untuk meneguhkan kembali ideologi negara di tengah gempuran ideologi transnasional. Sejak dirumuskan Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Persiapan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Pancasila mampu menjadi perekat yang menyatukan beragam suku, aliran, agama, dan budaya di Indonesia. Sampai abad ke-21 ini, Pancasila masih disepakati bersama sebagai pemersatu bangsa untuk memajukan masa depan Indonesia.

Tetapi, masih banyak kalangan umat Islam yang justru menggemakan idelogi agama sebagai ideologi negara. Perjuangan menegakkan kembali ideologi agama yang terekam dalam Piagam Jakarta ternyata terus bergulir tanpa henti.

Fenomena menegakkan kembali Piagam Jakarta pada era transisi reformasi merupakan bukti bahwa pemahaman terhadap ideologi agama belumlah tuntas dalam jejak demokrasi di Indonesia. 

Dalam proses demokratisasi, impian menegakkan Piagam Jakarta itu merupakan fenomena politik yang wajar karena impian masa silam yang dirasakan memberikan motivasi perjuangan mencoba dihidupkan kembali untuk merengkuh identitas politik. Karena Piagam Jakarta merupakan wujud kompromi yang baik kala itu, sebagaimana yang dikatakan Bung Karno, maka pilihan politik menjadikan Piagam Jakarta menjadi dasar negara merupakan konsekuensi politik yang tak terelakkan. 

Di tengah pergumulan politik inilah, perlu kembali meletakkan Piagam Jakarta sebagai sebuah fakta historis dalam gerak politik dan gerak demokratisasi di Indonesia. Dalam arti, hadirnya Piagam Jakarta bukanlah semata dimaknai dengan pendekatan politik saja, melainkan sebuah proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia. 

Karena mengarah kepada proses demokratisasi, Piagam Jakarta bukanlah penanda politik yang "selesai" kala disepakati pada 22 Juni 1945, melainkan sebuah gerak dinamis pendulum demokrasi yang akan terus bergerak di Indonesia. Gerak demokrasi bukanlah proses pemaknaan baku dan selesai dalam sebuah fenomena politik, melainkan sebuah bentuk pencarian isi yang akan terus menerus dilakukan generasi manusia sepanjang zaman.

Dalam konteks gerak dinamis itulah proses demokratisasi akan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Karena, pencarian isi demokrasi yang meliputi keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan sebagainya merupakan dimensi substansial yang akan terus digali dalam pemikiran dan tindakan manusia. Akan lahir beragam tafsir yang terkait Piagam Jakarta.

Mengakhiri `negara agama'

Lahirnya Pancasila merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia sudah mengakhiri negara agama. Bangsa Indonesia lebih memilih negara bangsa karena Indonesia bukanlah terdiri satu agama saja. Indonesia memiliki banyak agama sehingga ideologi yang tepat adalah Pancasila. Mengeja kisah Piagam Jakarta bukanlah mengeja kisah kegagalan politik agama. Karena gagalnya Piagam Jakarta menjadi dasar negara merupakan berkah politik yang luar biasa bagi tegaknya kedaulatan NKRI dan tegaknya demokratisasi di Indonesia. 

Kisah kegagalan Piagam Jakarta justru menjadi pelajaran politik yang berharga bahwa mendirikan negara agama dalam konteks Indonesia tidak sesuai dengan pluralitas dan multikulturalitas Indonesia. Dari Piagam Jakarta inilah negara bangsa menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia. 

Berbagai atraksi politik pascakisah gagalnya Piagam Jakarta yang menjadi dasar negara bagi Indonesia mengindikasikan bahwa perjuangan politik menegakkan negara agama tidak bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Perjuangan menegakkan agama (Islam) sebagai dasar negara dalam Majlis Konstituante selama tahun 1956-1959 menandai bahwa negara agama tidak sesuai dengan Indonesia. 

Tak salah kemudian kala Soeharto menggelorakan asas tunggal Pancasila, umat Islam menerimanya dengan bulat walaupun tidak serta merta langsung menerima. Tetapi, proses penerimaan umat Islam selama 1970-an dan 1980-an menunjukkan Indonesia begitu teguh menjaga warisan budaya nusantara sebagai penopang demokratisasinya. Kala reformasi bergulir, perjuangan menegakkan negara agama kembali bergulir. Tetapi, fakta politik tidak bisa dielakkan karena mayoritas umat Islam justru sudah begitu bulat dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Menegakkan demokrasi Pancasila mestinya digerakkan untuk menegakkan demokratisasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi sejak 1998 ternyata Indonesia masih terus berkutat dalam masa transisi. Indonesia tidak berani mengarah kepada konsolidasi demokrasi sehingga gerak kaum elite politik selalu terjebak dalam gerakan politik untung rugi.

Melakukan konsolidasi berdemokrasi merupakan keniscayaan dalam mengisi negara bangsa. Nilai-nilai Pancasila mesti diaktualisasikan sehingga bangsa ini mampu menggapai kembali harkat dan martabatnya. Bung Karno terbukti mampu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh wilayah nusantara.

Muhammadun ;  
Analis pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta 
REPUBLIKA, 1 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Pancasila Barometer Indonesia

Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Pancasila, yakni setiap tanggal 1 Juni. Peringatan ini memang sudah menjadi ritual. Pancasila dipandang sebagai naskah terbaik yang pernah disusun dan disetujui oleh para pendiri bangsa, serta dipercaya bisa menaungi keindonesiaan yang merdeka. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia diselimuti seluruh masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya.

Hanya, ada apa dengan Pancasila sekarang, ketika semua orang bebas beropini? Bagaimana dengan modal-modal raksasa yang tak terkendali lagi. Dalam hal persatuan, ada kegamangan sejumlah daerah akan menjadi negara terpisah.

Pancasila sebetulnya mengandung semua isme yang pernah hidup di Indonesia. Isme pertama adalah teisme, yakni ketuhanan. Isme kedua adalah humanisme. Isme ketiga adalah nasionalisme. Isme keempat adalah demokrasi partikular berdasarkan musyawarah, bukan demokrasi universal yang ultra liberal. Isme kelima adalah sosialisme yang terkait dengan isme-isme yang lain. Cara membaca kelima isme itu tentulah tidak dalam satu isme terpisah, melainkan saling mempengaruhi. Demokrasi kita, misalnya, banyak mengambil dari kitab-kitab suci agama.

Indonesia dibalut oleh kelima isme itu. Filsafat politik, misalnya, dipengaruhi oleh kelima isme itu. Partai-partai politik, memberi warna pada masing-masing sila dalam Pancasila, baik dari sisi ketuhanan, nasionalisme, sampai ide-ide keadilan sosial seperti jaminan sosial. Hak-hak asasi manusia sungguh dihormati, diberikan landasan konstitusional dan hukum sehingga tak satu pun manusia di Indonesia boleh mengalami ketakutan akibat eksploitasi manusia lain.

Masalahnya sekarang, di mana Pancasila? Sudahkah jadi alam pikiran para pengambil kebijakan? Atau hanya naskah yang dibaca dalam setiap upacara bendera? Jangan-jangan, bahkan, tidak lagi menjadi hafalan banyak orang. Pancasila bukan lagi naskah yang layak jadi bahan perdebatan, sebagai doktrin tertinggi bangsa dan negara Indonesia.

Kita tentu tidak ingin seperti itu. Sudah selayaknya Pancasila jadi bahan yang terus didengungkan sebagai barometer kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Sudahkah pembangunan ekonomi kita berpihak kepada kemanusiaan? Bagaimana dengan sistem upah bagi pekerja, apakah mencerminkan filosofi keadilan sosial antara majikan dengan pekerja? Bolehkah ada gangguan terhadap penganut suatu prinsip ketuhanan, hanya karena berbeda dalam hal tertentu?

Pada titik ini, saya cenderung menganjurkan para penyelenggara negara, termasuk calon-calon penyelenggara negara, untuk berjibaku dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sudah pada ghalibnya kita mengutip dalam pidato, pandangan politik, visi dan misi, program kerja, sampai coretan di dalam spanduk. Kalau pun, katakanlah, negara ini dianggap kehilangan pemimpin, menghadapi situasi auto pilot, bukankah cita-cita keindonesiaan bisa terus dituju ketika sistem nilai kebangsaan kita sudah tertabur dalam diri warga?

Sebagai bangsa yang sedang berlayar di tengah samudera raya pergulatan antar negara, Pancasila bisa menjadi pembeda. Tak perlu ada keseragaman dalam pilihan kebijakan. Kita jangan lagi terlalu mudah diombang-ambingkan dengan pilihan-pilihan kesetaraan dan kesejajaran, ketika kebijakan yang dipilih adalah mengadu antara seekor naga dengan seeekor cacing. Kalau memang kita hanya dan baru sanggup mencapai indeks tertentu dengan tenaga sendiri, untuk apa menghancurkan cita-cita kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila yang pada prinsipnya memang berbeda?

Perlindungan terhadap kehidupan manusia-manusia Indonesia adalah prinsip ke-Pancasila-an hari ini. Mari terus berikhtiar untuk menjadi seorang yang Pancasilais.

Indra J Piliang ;  
Ketua Balitbang DPP Partai Golkar
SUARA KARYA, 06 Mei 2013



Selengkapnya.. »»  

Otonomi dan PTN Badan Hukum


   Otonomi kampus adalah ruh suatu perguruan tinggi. Otonomi kampus tidak sekadar kebebasan mimbar akademik, tetapi juga otonomi non-akademik, antara lain di bidang keuangan, sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana.
 Meski saat ini otonomi kampus diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, masih ada resistansi terhadap UU itu, khususnya terkait isu komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Karena itu, penulis mencoba memaparkan alasan mengapa otonomi non-akademik sangat dibutuhkan secara faktual berdasarkan pengalaman dalam mengelola perguruan tinggi negeri (PTN).
 Karakteristik unik PTN yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah lain membutuhkan otonomi non-akademik yang lebih luas. Namun, peraturan yang ada cenderung kurang bisa mengakomodasi dan bahkan membatasi gerak PTN melakukan Tri Darma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) perguruan tinggi dengan baik.
 Untuk mendapatkan otonomi non-akademik, PTN dihadapkan pada pilihan untuk bermain di dalam ”rumah” atau di luar ”rumah” peraturan yang sudah ada. Pilihan pertama jelas kurang mengakomodasi dinamika PTN. Koridor yang harus dilewati antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Begitu penerimaan PTN masuk kategori penerimaan negara bukan pajak, segala peraturan di bawahnya akan memagari gerak PTN, seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa, penganggaran, dan pelaporan keuangan.
 Pilihan kedua lebih masuk akal, yaitu PTN dibuatkan ”rumah” peraturan tersendiri. Rumah baru itu saat ini dimanifestasikan dalam bentuk PTN berbadan hukum yang diatur UU No 12 Tahun 2012. Dengan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, PTN badan hukum bisa memiliki aturan main yang lebih sesuai dengan karakteristiknya dan memungkinkan untuk berkembang lebih baik. Kebutuhan akan otonomi non-akademik bagi PTN badan hukum sebenarnya merupakan amanah UU No 12 Tahun 2012 Pasal 89 Ayat 3, yang menyatakan, perlu ditetapkan PP tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN badan hukum.

Empat Alasan Pokok
 Pentingnya otonomi non-akademik tercermin dari berbagai kondisi berikut. Pertama, tahun anggaran pemerintah, Januari sampai Desember, tak sama dengan tahun akademik (tahun ajaran) yang dimulai Juli sampai Juni tahun berikutnya. Di PTN biasa, pada akhir tahun sisa saldo kas harus disetorkan kembali ke negara. Di sisi lain, sering kali kegiatan Tri Darma—misalnya riset atau ujian tetap—harus berjalan awal tahun. Padahal, dana DIPA sering kali belum cair.
 Terkait perbedaan siklus itu, bagi auditor, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa di laporan keuangan akhir tahun PTN badan layanan umum atau eks badan hukum milik negara (BHMN) menyisakan saldo kas? Ini menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan saldo kas PTN itu adalah keuntungan. Perlu diketahui, saldo kas tersebut adalah bagian dari penerimaan tahun ajaran berjalan untuk semester kedua. Situasi semacam ini menunjukkan institusi pendidikan, khususnya PTN, tidak dapat disamakan perlakuannya dengan institusi pemerintah lainnya.
 Kedua, sisi permasalahan sumber daya manusia. Meski PTN badan hukum (dulu PT BHMN) bisa merekrut dosen dan tenaga kependidikan, karier dan penggajian tak bisa disinkronkan dengan sistem penggajian PNS. Sistem anggaran pemerintah bukan block grant yang memberi otonomi kepada PTN untuk menggunakan anggarannya.
 Ketiga, sistem pelaporan keuangan pemerintah kurang bisa mengakomodasi laporan keuangan PTN yang bisa lebih kompleks dibandingkan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. Dalam menjalankan Tri Darma, PTN bisa punya rumah sakit, asrama, wisma, laboratorium, dan unit usaha. Konsekuensinya, dalam hal sistem pelaporan keuangan, PTN membuat laporan yang menggunakan standar akuntansi nirlaba, yaitu PSAK 45 dan standar akuntansi instansi. Kewajiban akuntabilitas dengan membuat dua jenis laporan keuangan tersebut sangat tidak efisien waktu dan tenaga. Kerumitan ini ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada laporan keuangan kementerian/lembaga yang hanya mengacu pada standar akuntansi instansi.
 Keempat, ketika keuangan PTN mengacu kepada UU Keuangan Negara, proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti peraturan pemerintah yang belum tentu cocok dengan siklus akademik dan kebutuhan hilirisasi produk penelitian. Dengan otonomi non-akademik, PTN bisa merancang sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan karakteristiknya.
 Sebagai PTN yang pernah menjadi BHMN, banyak manfaat yang dirasakan dari otonomi non-akademik. Di bidang keuangan, sebagai contoh, penggunaan dana internal bisa menalangi keterlambatan cairnya beasiswa mahasiswa dan dosen yang tugas belajar. Di kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang sangat dinamis sering kali tidak terakomodasi di sistem penganggaran pemerintah yang jadwalnya sangat kaku dan nilainya kurang memadai.
 Sebenarnya, sejak 2000 pemerintah melalui PT BHMN telah mencoba memberi otonomi akademik dan non-akademik yang lebih besar kepada beberapa PTN. Otonomi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kinerja PT BHMN, misalnya, tercermin dalam sejumlah indikator seperti akreditasi dalam dan luar negeri.

Cermin Prinsip Demokrasi
 Tentu saja harus diakui, prestasi PT BHMN itu tidak lepas dari sejumlah kritik, misalnya komersialiasi kampus. Namun, kritik tersebut dijawab pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain penghapusan uang pangkal di PTN dan pemberian beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa tidak mampu. UGM juga telah membuka akses bagi mahasiswa tidak mampu dengan memberi beasiswa dan menerima mahasiswa Bidik Misi yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
 Secara kelembagaan, otonomi non-akademik dalam bentuk PTN badan hukum lebih mencerminkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan check and balance. Otonomi tersebut memberi peran serta kepada masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk ikut dalam pengawasan pengelolaan PTN melalui Majelis Wali Amanat. Upaya untuk membatalkan pasal-pasal terkait PTN badan hukum akan mengebiri peran mahasiswa, alumni, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan PTN badan hukum.
 Selain itu, kekhawatiran akan adanya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di balik UU No 12 Tahun 2012 merupakan hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut dengan data empiris. Dugaan dan prasangka bukanlah bukti empiris yang layak dijadikan alat untuk menguji hipotesis secara ilmiah.
 Akhirnya, mari kita lihat permasalahan otonomi pendidikan tinggi ini secara jernih, arif, dan komprehensif. Sejarah akan mencatat siapa pihak yang menjadi pendukung kemajuan dan kemandirian bangsa melalui pendidikan tinggi dengan tetap memberikan otonomi yang menyeluruh. Akankah sejarah mencatat hal yang sebaliknya?

Didi Achjari  ; 
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi UGM
KOMPAS, 13 April 2013

Selengkapnya.. »»  

Subak, Sebuah Republik Kecil


Penetapan sistem subak di Bali sebagai warisan budaya dunia tentu bukan tak terduga, apalagi mengada-ada. Tidak hanya menjadi obyek turisme dan studi ilmiah—politis, antropologis, dan sosiologis—subak juga sistem tradisional yang langsung dan tak langsung mempertahankan Bali sebagai kesatuan etnik yang bertahan-berkembang hingga kini.

Sistem pengairan yang diatur subak, organisasi pengairan desa di Bali, juga membuat Bali sebagai gudang beras. Belakangan, kondisi ironis terjadi, ketika banyak lahan pertanian dikonversi menjadi lahan perumahan oleh para pengembang.
Konversi ini tidak hanya berbahaya bagi keberlanjutan sistem subak dan swasembada beras Bali, tetapi pada akhirnya juga sistem kekerabatan dan kemasyarakatan Bali yang berkait langsung/tidak dengan Subak.

Berkeliling Bali, pengunjung tak hanya disuguhi kesenian yang lekat dengan kehidupan orang Bali, tetapi juga persawahan indah, berteras-teras. Air dan pengaturan adalah kuncinya. Subak mengambil peran pengaturan itu.

Subak adalah masyarakat kerja sama pertanian, semacam dewan air yang mengontrol pembagian air yang adil kepada para anggotanya. Air diakui sebagai harta atau berkah milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan atau mendapatkan haknya, tetapi harus mempertimbangkan hak orang lain.

Subak menjamin petani gurem tak kekurangan air, mengawasi bendungan secara efektif, sehingga orang asing tak mengalihkan/mencuri air warga.

Dr Korn menyebut kesatuan tertutup masyarakat desa Bali yang mencukupi diri itu sebagai republik. Gagasan masyarakat Yunani kuno dengan republik ternyata masih hidup di Bali. Tak seperti Republik Indonesia yang besar, bermasalah, dan sulit menerapkan hukum langsung pada anggotanya, masyarakat desa Bali dengan kesederhanaan justru menjadi representasi republik sejati.

Van Erder menuliskan realitas orang Bali yang bersandar pada kekuatan adat desa, di mana sistem pengairan diterapkan ketat untuk kepentingan semua pihak, termasuk dimensi keagamaan yang jadi acuan utama penyelesaian etis semua pertikaian.

Semua itu bermuara pada sikap budaya dan filosofi orang Bali yang terkait dengan alam ini, termasuk kekuatan-kekuatan inhuman di dalamnya. Pada situasi itulah kegiatan sosial, spiritual, dan kultural berlangsung terpadu. Dalam ritual-ritual keagamaannya yang ketat, misalnya, orang Bali tetap menjalankan aktivitas artistiknya tanpa henti.

Demokrasi Tradisional

Setiap lelaki yang sudah menikah menjadi anggota dewan desa dan punya satu suara pada pertemuan desa. Pada malam bulan purnama, warga berkumpul di bale agung, balai pertemuan dewan desa. Setiap anggota punya tempat, dan yang berhalangan hadir tempatnya dibiarkan kosong.

Jamuan makan dilakukan bersama para leluhur yang diundang hadir. Leluhur menempati mahligai kayu yang ditinggikan, dan anggota dewan dapat berdiskusi mengenai masalah desa dengan tenang. Upacara ini contoh jelas dari makna organisasi sosial desa, yang dalam pengertian modern bisa disebut politik.

Kalau rapat DPR dimulai pembacaan doa yang mungkin tak berkesan, rapat dewan desa benar-benar dirasakan ”ditemani” para leluhur sehingga tak bisa sesuka hati. Anggota dewan desa dan tetuanya tak menerima gaji yang meluputkan mereka dari bentuk korupsi. Inilah bentuk pemerintahan tradisional sesungguhnya yang demokratis, merepresentasikan nilai-nilai ideal demokrasi yang dibayangkan siapa pun, di mana pun.

Pada demokrasi tradisional itu, hukum berlaku bagi pelanggar dengan mekanisme unik. Pelanggar aturan berat mendapat sanksi terberat: dikucilkan dari desa. Warga yang dibuang itu dianggap mati. Ini bukan saja azab sangat berat, tetapi juga meniadakan eksistensi seseorang. Tamat riwayatnya.

Pada bagian lain, pencuri akan dipermalukan dengan mengaraknya berkeliling kota berikut barang curiannya, diiringi tetabuhan. Hukuman ini sangat keras sehingga menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi siapa pun.

Namun, itu lebih banyak diterapkan sebelum merdeka. Kini di beberapa wilayah saja. Andai itu diterapkan di banyak tempat, termasuk korupsi

Sunaryono Basuki Ks
Satrawan, Tinggal di Singaraja
KOMPAS, 29 Agustus 2012


Selengkapnya.. »»  

Menanti Generasi Perubahan


Menanti Generasi Perubahan

Setelah 12 tahun rezim Orde Baru tumbang tahun 1998, Indonesia justru terjerembab ke dalam sumur tanpa dasar. Karut-marut kondisi bangsa ini justru seperti makin kusut. Panggung politik-hukum mementaskan drama: politik transaksional, koalisi pragmatis yang justru lebih banyak bertengkarnya, politik perkoncoan dan dinasti politik yang menyebar masif, hingga perselingkuhan penguasa-pengusaha yang ramai-ramai menggarong uang rakyat.

Apa yang salah? Fondasi bangsa ini, mulai dari dasar negara hingga beragam aturan, sebetulnya telah tersedia walaupun harus diakui masih banyak yang perlu disempurnakan. Akan tetapi, persoalannya bukan saja tak ingin menjalankan aturan itu secara konsisten, melainkan justru ada upaya mencari celah agar tidak terjerat aturan itu. Inilah babak yang paling menyedihkan, yaitu kerusakan mental bangsa, yang telah diinisiasi oleh elite pemegang kewenangan/kekuasaan di lembaga eksekutif, legislatif, juga yudikatif.

Bagi kita, hari-hari membosankan itu selalu berulang setiap hari. Ada saja pejabat atau politisi yang menjadi tersangka korupsi, ada bupati yang diseret ke meja hijau karena korupsi, dan ada pegawai pajak yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena penggelapan pajak. Jadi, jangan bertanya sudah berapa banyak anggota DPR, baik di pusat maupun daerah, yang terbelit kasus korupsi.

Beberapa kasus yang menghebohkan antara lain kasus suap cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang menyeret 24 anggota DPR dari berbagai partai politik, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang dan kasus proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang (Bogor) yang menyebut banyak politisi, serta proyek-proyek lain di banyak daerah.

Kasus-kasus korupsi itu umumnya mengeruk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejatinya dikucurkan untuk kesejahteraan rakyat. Modus yang paling kentara adalah mengutak-atik proyek dengan imbalan fee di Badan Anggaran DPR. Calo- calo anggaran mengutip uang rakyat bahkan saat masih dalam pembahasan.

Kalangan eksekutif juga sama saja, baik di pusat maupun daerah. Bayangkan saja, sampai awal pekan lalu, jumlah kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) yang tersangkut korupsi, entah terdakwa atau saksi, sebanyak 213 orang. Sungguh angka yang fantastis! Dari jumlah total 495 kepala daerah, berarti sekitar 43 persen kepala daerah bermasalah dengan kasus- kasus korupsi. Para kepala daerah bermasalah itu sudah otomatis sibuk mencari jalan untuk mengatasi masalah. Lalu, kapan waktunya bekerja mengurus rakyat?

Keropos dan Akut

Para kepala daerah itu sesungguhnya jauh dari harapan tipikal pemimpin modern yang seharusnya bersih dari korupsi, berintegritas, populis, dan bekerja sepenuh hati untuk rakyat tanpa memikirkan pamrih. Hal itu tentu saja menjadi contoh negatif yang diikuti bawahannya. Tidak mengherankan, birokrasi kita sangat rentan dan keropos. Birokrasi yang buruk ternyata tidak lepas dari cengkeraman politik. Problem birokrasi salah satunya adalah akibat relasi birokrasi dan politik. Birokrasi buruk karena selama ini selalu berada dalam subordinasi politik. Akibatnya, sebagai sebuah entitas, birokrasi sangat sulit untuk profesional, netral, dan melayani masyarakat.

Negeri ini pun hampir tenggelam ketika lembaga yudikatif juga setali tiga uang. Hampir tidak ada lembaga penegak hukum yang bersih. Kepolisian, kejaksaan, hakim, juga para pengacara seakan berlomba-lomba masuk ke dalam lingkaran setan korupsi. Korupsi menjadi kanker yang akut di negeri ini. Padahal, tidak ada dalam sejarah peradaban bangsa, negara mampu menahan kanker korupsi. Hukum yang terbolak-balik sepertinya menjadi pemandangan lazim. Penegakan hukum (law enforcement), kesamaan di muka hukum (equality before the law), dan keadilan menjadi barang mewah yang harus diperjuangkan. Hukum tebang pilih rasanya mulai terbiasa terdengar di telinga.

Kalau hukum saja karut-marut, jangan tanya lagi soal moralitas atau etika bangsa. Moralitas terutama para politisi tidak mudah ditemukan saat ini. Moralitas telah hilang sejak di jalanan hingga gedung-gedung mewah mentereng di parlemen atau lembaga pemerintah. Di jalanan, banyak pejabat justru dengan arogan menggunakan jalur terlarang untuk dilewati. Antre di imigrasi bandara saja juga tidak mau. Mentang-mentang berkuasa, pamer arogansi. Tidak ada rasa bersalah sama sekali.

Sementara itu, rakyat harus benar-benar bekerja lebih keras untuk mendapatkan makan. Ekonomi dengan pertumbuhan terus meningkat itu juga bisa dianggap sebagai transisi dari kolonialisasi menuju neokolonialisasi. Gambaran proses transisi itu antara lain semakin terperosoknya perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal setidaknya dalam satu dekade belakangan ini.

Buntutnya, tidak hanya dominasi modal asing dalam perekonomian kita yang makin meningkat, tetapi yang penting lagi adalah kekuatan kapital itu cenderung menjadi faktor dominan dalam proses perebutan kekuasaan dan perumusan kebijakan di negeri ini. Maka, pengorganisasian kekuatan ekonomi rakyat untuk melembagakan demokrasi ekonomi harus secara jelas ditujukan untuk mencegah berlanjutnya ekspansi kapitalisme dan cengkeraman neokolonialisme.

Salah Desain Demokrasi

Ada apa dengan republik ini? Yang terjadi saat ini, bangsa kita tengah mengalami disorientasi nilai. Kita rasanya mengalami disorientasi mengenai hal-hal apa yang benar, apa yang baik, atau apa yang indah. Kita juga mengalami disorientasi hidup berbangsa dan bernegara dengan dasar kultural dalam berperikemanusiaan, berkeadilan sosial, dan memuliakan hidup. Kita juga mengalami disorientasi atas hasil kreatif manusia dengan nilai intrinsiknya, yang berubah menjadi pembendaan dengan nilai tukar uang.

Semakin runyam karena kita telah melakukan kesalahan serius dengan institusi demokrasi. Desain demokrasi yang kita kembangkan lebih memberikan peluang bagi kepemimpinan atas dasar kekuatan- kekuatan alokatif ketimbang kekuatan-kekuatan otoritatif. Demokrasi lebih memberikan ruang bagi kekuatan daya beli daripada kekuatan-kekuatan prestasi. Demokrasi saat ini tidak punya kesanggupan untuk mengoreksi tradisi patrimonial yang diwariskan rezim sebelumnya, bahkan bisa jauh lebih buruk.

Faktanya, demokrasi kita dikuasai orang-orang tua (gerontokrasi), yang mampu menghipnosis anak-anak muda. Kaum muda tak mampu menarik garis batas antara masa lalu dan masa depan. Di tengah kondisi tersebut, yang paling krusial adalah kemunculan pemimpin muda. Tidak sekadar usia muda, tetapi yang sangat penting membawa visi perubahan. Generasi perubahanlah yang dapat ”memudakan” kembali politik Indonesia.

Untuk menghadirkan generasi perubahan, diperlukan creative destruction atas kejamakan politik hari ini dengan melakukan transformasi institusional dan kultural. Tanpa ada generasi perubahan, mustahil muncul pemimpin muda yang mampu menyegarkan atmosfer politik dan hukum republik ini.

Tim Kompas
KOMPAS, 24 Juli 2012



Selengkapnya.. »»