Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan

Implementasi Pendidikan


Meskipun di tingkat fondasi dan filosofi terdapat persoalan, berbagai anomali pendidikan kita kebanyakan bersumber dari ranah politik pendidikan. Problemnya: implementasi.  Kasus dikabulkannya beberapa gugatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, serta ditolaknya kasasi pemerintah tentang ujian nasional oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tingkat pelaksanaan, pendidikan kita memang bermasalah.

Mengakali Pendidikan
 Sejak Reformasi, ada beberapa ketetap- an yang secara normatif tepat dan seyo- gianya membuat pendidikan nasional semakin baik.

 Pertama, konstitusi mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Kemudian, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperjelas bahwa dana minimal 20 persen itu tak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

 Ketentuan itu diimplementasikan pada 2009 setelah UU APBN 2005-2008 berturut-turut digugat dan dinyatakan inkonstitusional, serta sesudah frasa ”selain gaji pendidik” dibatalkan oleh MK. Sejak gaji guru jadi bagian anggaran minimal 20 persen yang disalurkan sebagai dana alokasi umum, di atas kertas anggaran pendidikan secara nasional dan per daerah melonjak tajam. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, besarnya anggaran itu sebenarnya tak jauh berbeda persentasenya.

 Sebagai ilustrasi, anggaran pendidikan 2013 berjumlah Rp 331,8 triliun (20,01 persen) termasuk pendidikan Kementerian Agama dan 18 kementerian/lembaga lain yang, jika dikeluarkan bersama gaji guru, jadi hanya 9,8 persen dari APBN. Sementara itu, belanja pendidikan 1973 (ketika harga minyak mentah naik) Rp 436 miliar (9 persen); 2006 Rp 44,11 triliun (10,1 persen); dan 2007 Rp 53,07 triliun (10,5 persen). Jadi, kata ”memprioritaskan” minimal 20 persen pada implementasinya kurang bermakna, apalagi sering kali kurang tepat pemanfaatan dan tak jelas pula pertanggungjawabannya.

 Kedua, tentang definisi pendidikan. UU No 20/2003 mendefinisikan ”pendidikan” sebagai ”usaha sadar dan terencana mewu- judkan suasana belajar dan proses pembe- lajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk...” Artinya, pembelajaran berpusat pada sis- wa dan siswa aktif. Ayat ini menuntut perubahan pendekatan dan metode pembelajaran.

 Meski Presiden Susilo Bambang Yudho- yono saat membuka Temu Nasional 2009 meminta menteri mengubah metodologi belajar-mengajar, hingga sejauh ini tak ada upaya serius dan sistematik yang dilakukan. Alih-alih, menteri mengubah kurikulum yang sebenarnya tak urgen dan kurang strategis bagi perbaikan mutu, sementara metode pembelajaran dibiarkan berlangsung bak ritual kuno.

 Ketiga, RSBI. Pasal 50 Ayat (3) UU No 20/2003 mengharuskan pemerintah dan atau pemerintah daerah mengembangkan satuan pendidikan bertaraf internasional. Spirit pasal ini adalah peningkatan mutu agar pendidikan kita setara atau melebihi kualitas pendidikan terbaik di negara-negara maju. Dalam hal ini pemerintah mengacu pada negara-negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.

 Implementasinya adalah RSBI sebagian besar berbiaya tinggi. Asumsinya dipinjam dari adagium dunia dagang, ”kalau mau berkualitas, harus berani membayar mahal”. Karena itu, terjadilah komersialisasi, diskriminasi (pengastaan), dan liberalisasi dalam pendidikan, sementara kualitas tetap tak jelas. Akhirnya MK membatalkan Pasal 50 Ayat (3) yang jadi dasar RSBI dan sekolah mahal itu harus diubah menjadi sekolah reguler.

 Keempat, ujian nasional. Dalam Pasal 57 dan 58 UU No 20/2003 dinyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan pendidik. Sementara itu, evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri.

 Implementasinya, pemerintah setiap tahun sejak 2004 menyelenggarakan ujian nasional untuk pemetaan dan pengenda- lian mutu dengan mengevaluasi hasil belajar murid dan berimplikasi pada ketidaklulusan. Atas desakan DPR, tahun 2005 dengan terburu-buru pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai payung hukum ujian nasional.

 Meskipun demikian, ujian nasional tetap dianggap melanggar undang-undang, prinsip-prinsip pedagogi, dan berdampak buruk bagi pendidikan dan pengajaran sehingga pemerintah digugat dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

 Namun, dengan berkelit bahwa pemerintah terus menyelenggarakan tujuan nasional hingga sekarang, bahkan mulai 2013 dijadikan salah satu komponen menentukan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur undangan.

 Kelima, profesionalisme guru dan dosen. Menurut UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, profesionalitas guru dan dosen berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan martabat dan peran guru atau dosen (Pasal 4 dan 5).

 Untuk itu, undang-undang itu memberi landasan kuantitatif berupa kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik.  Implementasinya yang paling marak adalah sertifikasi portofolio, yaitu penilaian berbagai dokumen guru atau dosen (dalam jabatan). Ketika program separuh jalan, tanpa persiapan matang, tiba-tiba pemerintah menggelar uji kompetensi awal dilanjutkan dengan uji kompetensi guru yang katanya untuk pemetaan.

Hanya Perbaikan Ekonomi Guru
 Setelah lebih dari lima tahun berlangsung, hasil riset Bank Dunia menunjukkan, sertifikasi portofolio berdampak positif hanya pada perbaikan ekonomi guru dan peningkatan minat menjadi guru. Adapun kinerja guru dan prestasi belajar murid, tak ada efek perbaikan signifikan.
 Kebijakan profesionalisme guru yang seharusnya mengubah peran dan substansi lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam menyiapkan calon guru hingga sejauh ini belum dilakukan. Sementara itu, program pendidikan profesi guru baru mulai diujicobakan tahun ini.

 Tampaknya berbagai implementasi pendidikan lebih dimaksudkan untuk mengakali pendidikan bukan upaya memformulasikan kebijakan agar efektif dan memajukan. Pengelolaan pendidikan seperti bermain istana pasir atau tari poco- poco (istilah Megawati Soekarnoputri), sibuk bangun-runtuh, maju-mundur, walhasil tetap di situ.

 Untuk mengurangi semangat arbitrer dalam implementasi barangkali diperlukan institusi brain trust, pemikir, sekaligus pengawas pendidikan tepercaya. Ini semakin penting bila mengingat alokasi terbesar APBN dan APBD ada pada bidang pendidikan.

Mohammad Abduhzen ; 
Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI
KOMPAS, 06 Maret 2013

Selengkapnya.. »»  

Reka Duga Anggaran Kurikulum 2013


ANGIN "tahun politik" meniup juga pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pembahasan dan rencana diberlakukannya Kurikulum 2013 pun "diramesi" (direka duga) sebagai upaya penguasa mencari kucuran dana sebagai modal politik.

Tidak penting hasil rekaan penuh praduga itu dapat dinalar atau tidak. Yang jelas, anggaran Kurikulum 2013 yang Rp 2,49 triliun itu lebih besar daripada kasus Hambalang, dilontarkan ke publik sebagai bagian dari dana 2014.

Benarkah anggaran untuk penyiapan Kurikulum 2013 mencapai Rp 2,49 triliun? Tulisan berikut ingin menjelaskan berkait dengan adanya anggapan di masyarakat akan kemungkinan penyalahgunaan anggaran itu. Namun, kewaspadaan publik itu juga patut dihargai agar mendorong penggunaan anggaran lebih akuntabel.

Anggaran Melekat

Besarnya anggaran yang mencapai Rp 2,49 triliun untuk Kurikulum 2013 memang benar adanya. Tapi, jangan dulu disimpulkan bahwa anggaran sebesar itu datangnya tiba-tiba dan bakal bisa menjadi "bancakan" orang-orang yang berkepentingan dengan Pemilu 2014.

Keliru jika kesimpulannya seperti itu. Sebab, sejatinya anggaran sebesar itu terdiri atas anggaran melekat dan anggaran langsung. Yakni, anggaran yang secara rutin diajukan oleh Kemendikbud berkait dengan upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan di bidang pendidikan. Artinya, ada atau tidak ada Kurikulum 2013, anggaran itu tiap tahun diusulkan dalam anggaran rutin Kemendikbud.

Masuk dalam kategori anggaran melekat ini, antara lain, pengadaan buku dan pelatihan-pelatihan guru pada tiap satuan pendidikan. Anggarannya pun bukan hanya melekat pada APBN yang dikelola oleh Kemendikbud, tapi termasuk APBN yang disalurkan melalui DAK (dana alokasi khusus) ke provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya mencapai angka Rp 1,74 triliun, terdiri atas APBN Kemendikbud Rp 991,8 miliar dan DAK Rp 748,5 miliar.

Adapun anggaran langsung yang nilainya Rp 751,4 miliar adalah anggaran murni yang diusulkan dan didedikasikan karena adanya Kurikulum 2013. Peruntukannya, antara lain, penyiapan dokumen kurikulum; penulisan dan pembuatan buku untuk siswa dan guru; uji publik dan sosialisasi; pengadaan buku; pelatihan guru; serta monitoring dan evaluasi.

Gabungan antara anggaran yang melekat dan anggaran murni yang diusulkan karena adanya Kurikulum 2013 itulah yang memunculkan angka Rp 2,49 triliun. Sebuah angka yang fantastis jika dilihat semata hanya dari jumlah dan nilai, tanpa mempertimbangkan jangkauan dan jumlah sasaran yang hendak dilayani.

Upaya menjumlahkan nilai anggaran yang melekat dengan anggaran langsung (anggaran murni), sehingga menjadi besar adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang ingin dibangun dan dijalankan jajaran Kemendikbud.

Sebenarnya jika pertimbangannya ingin aman dan tidak mengundang polemik di masyarakat, Kemendikbud cukup menyebut angka Rp 751,4 miliar, nilai yang memang diusulkan dan diperuntukkan Kurikulum 2013. Tapi, bukan itu yang dipilih. Sebab, memang faktanya anggaran yang telah melekat itu pun akan diperuntukkan kesiapan implementasi kurikulum. Justru akan menjadi pertanyaan besar ketika anggaran yang melekat itu, dengan adanya Kurikulum 2013, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kurikulum.

Penjumlahan dua jenis anggaran itu juga antara lain untuk "mengawal" penggunaan anggaran yang sejak awal tahun anggaran berada di daerah dalam bentuk DAK.

Harus diingat, berkait dengan implementasi Kurikulum 2013, pemerintah juga telah menjamin bahwa kebutuhan akan buku dan pelatihan guru tidak boleh memberatkan peserta didik dan guru. Artinya, semua disiapkan secara gratis, baik buku maupun bentuk pelatihan.

Penerimanya Besar

Harus juga diakui bahwa besarnya nilai anggaran itu karena memang jangkauan dan jumlah sasaran yang hendak diberikan pelayanan terhadap Kurikulum 2013 begitu besar.

Sebut contoh pengadaan buku teks siswa, pegangan guru, dan dokumentasi kurikulum yang dianggarkan Rp 1,28 triliun. Besar dari sisi nilai memang, tapi jumlah yang dihasilkannya pun besar, mencapai angka lebih dari 62 juta eksemplar buku untuk siswa di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 1,7 juta eksemplar buku panduan atau pegangan guru.

Demikian juga anggaran pelatihan guru sebesar Rp 1,09 triliun yang diperuntukkan 700 ribu lebih guru, kepala sekolah, dan pengawas, dengan waktu pelatihan 3-5 hari pertemuan. Dari jumlah sasaran yang sangat besar itulah, anggaran Rp 2,49 triliun menjadi kecil jika dibagi dengan mereka yang akan menerima pelayanan.

Terlalu berprasangka kiranya jika melihat fakta-fakta ini, kemudian masih ada masyarakat yang mencoba "ngramesi" anggaran Kurikulum 2013 dan menyimpulkan bahwa besarnya anggaran untuk kurikulum adalah bagian yang bakal menjadi "bancakan" orang-orang untuk kepentingan Pemilu 2014. Naudzubillah mindzalik.

Sukemi ; 
Staf khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media
JAWA POS, 27 Februari 2013


Selengkapnya.. »»  

Kesadaran Hukum Kemendikbud


Setelah dihujani kritik tajam tentang kurikulum 2013, Kemendikbud dikritik lagi sebagai kementerian dengan kesadaran hukum paling rendah (Utomo Dananjaya, Kompas, 1/2, dalam opininya, ”Pendidikan dan Konstitusi”).

Wajar bila kementerian atau lembaga yang banyak bersinggungan dengan urusan masyarakat luas mendapat sorotan, kritik, bahkan tuntutan hukum. Kemendikbud akhir-akhir ini sering menjadi obyek kritik, tetapi tak berarti ia paling buruk atau lemah kesadaran hukumnya.

Kemendikbud mengurus hal yang bersinggungan hampir dengan setiap orang atau keluarga. Kita tahu banyak kementerian yang jarang diberitakan dan dibicarakan, bahkan kita tak tahu apa yang mereka lakukan. Berapakah dari kita tahu yang dilakukan Kementerian Koperasi atau Kementerian Sosial?

Begitu juga personel menteri yang paling banyak melakukan perubahan (meski kadang tak berhasil), pasti dia paling sering dihujani komentar dan kritik. Mau aman dari kritik? Duduk manis. Namun, bukan itu yang dibutuhkan negara ini. Lebih baik berbuat sesuatu yang diyakini benar meski banyak dikritik.

Tidak Tepat

Ketika Utomo menyatakan Kemendikbud adalah kementerian yang paling lemah kesadaran hukumnya, kita tahu pernyataan itu tidak tepat. Kita bisa membandingkannya dengan kementerian lain yang tidak mendapat tuntutan hukum dari masyarakat atau kementerian lain yang tak kedengaran kabar apa yang ia lakukan. Mungkin di sana pelanggaran hukum lebih besar.

Mestinya, fakta-fakta dari lembaga setingkat harus dilihat lebih akurat. Kasus yang disampaikan dalam tulisan itu sebagai bukti kerendahan kesadaran hukum pun tak tepat. Pertama, pemerintah (mungkin juga DPR) tak melaksanakan amanat konstitusi, tak mengalokasikan 20 persen APBN untuk dana pendidikan. Jelas, ini domain pemerintah pusat, bukan Kemendikbud. Mengapa Kemendikbud yang disalahkan? Kedua, kasus pembubaran pelaksanaan ujian nasional (UN) yang sudah sampai ke tingkat kasasi. Kalau MA menolak adanya UN, apakah di sekolah tak akan dilakukan evaluasi untuk menentukan kelulusan? Lalu, bagaimana bentuk jaminan mutu pendidikan di sekolah?

Tentu Kemendikbud punya banyak alasan melakukan itu. Tak semua siswa atau masyarakat menolak UN. Fakta bahwa UN punya kelemahan, itu harus diakui dan akan terjadi jika diganti dengan sistem lain. Ketika Kemendikbud punya ide UN dibuat beda untuk Jawa dan luar Jawa, buru-buru satu daerah dari Indonesia timur protes bahwa mereka tidak mau dikelasduakan.

Dalam hal RSBI, mestinya harus dipilah antara UU dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, banyak sekolah berkategori RSBI memungut biaya mahal, mestinya bukan UU-nya yang disalahkan. Benarkah pemerintah memberi dana dan mengistimewakan RSBI? Mungkin benar, tetapi rasanya wajar sekolah bagus mendapat dana lebih karena memang dana diberikan berdasarkan kriteria mutu.

Itu juga terjadi dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Universitas bermutu akan cenderung dapat bantuan lebih besar, baik melalui penelitian maupun sumbangan khusus untuk, misalnya, dapat akreditasi internasional. Kenapa tak semua perguruan tinggi negeri mendapatkannya? Tak benar RSBI membatasi rakyat miskin sekolah di sana. Semua siswa bisa masuk asal memenuhi syarat akademis. Kalau di RSBI Jakarta terjadi pungutan besar, di Surabaya itu tak terjadi. Ini jelas bukan soal UU, tetapi implementasi. Yang dituntut mestinya bukan UU-nya.

Untuk kasus lain bisa juga diberikan argumentasi akademik. Kita perlu melengkapi kerangka berpikir kita bahwa pengadilan tak selalu mengambil keputusan cukup obyektif. Pengadilan tidak sedang mengadili kasus pidana atau perdata yang lebih jelas hitam putihnya. Mengadili kebijakan dan aturan tentu sangat bergantung pada kondisi persidangan, misalnya saksi ahli yang diundang. Jika saksi yang didatangkan tak obyektif, putusan yang diambil bisa tak obyektif. Masyarakat juga perlu menimbang apakah suatu kebijakan perlu diajukan ke pengadilan dari sisi kemanfaatan dan kerugiannya bagi masyarakat luas.

Budi Santosa ; 
Ketua Jurusan Teknik Industri ITS
KOMPAS, 23 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Stop Dana Abadi Pendidikan


Pada tahun ini, pemerintah akan mencairkan bunga dari dana abadi pendidikan yang konon mencapai Rp 700 miliar. Langkah ini perlu perhatian serius karena memang sejak awal keberadaan dana ini penuh kejanggalan. Tak hanya soal aturan, motif di balik eksisnya dana abadi pendidikan (DAP) tiga tahun belakangan juga penuh misteri. Meski pemanfaatannya untuk pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DAP yang dalam UU APBN bernama Dana Pengembangan Pendidikan Nasional diprakarsai mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kompas, 8/3/2010).
Setelah mewacanakan DAP pada Maret 2010, Sri memasukkan DAP dalam UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 47/2009 tentang APBN tahun 2010. UU APBN ini kemudian diikuti penerbitan Permenkeu No 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan pada Desember 2010. Berbeda dengan dana abadi umat yang dihimpun dari masyarakat melalui efisiensi penyelenggaraan haji, DAP diambil langsung dari 20 persen anggaran pendidikan. Besarannya 1 persen-2 persen tiap tahun. Dalam APBN 2013, DAP dialokasikan Rp 5 triliun sehingga total DAP saat ini mencapai Rp 15,6 triliun (akumulasi sejak tahun 2010).

Tak Terkonsep Baik
Jumlah ini sangat besar, bahkan melebihi total anggaran di kementerian/ lembaga negara. Sebut saja anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya Rp 2 triliun (2013), Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 1,9 triliun, serta Perpustakaan Nasional Rp 478 miliar. Kehadiran DAP ini sejatinya tak istimewa, kecuali dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Dana ini juga tak terkonsep dengan baik. Menurut UU No 19/2012, dana abadi pendidikan (endowment fund) dipakai untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Hal ini diwujudkan antara lain dengan mengalokasikannya untuk beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Mendikbud menyatakan, DAP akan dialokasikan khusus untuk beasiswa S-2 dan S-3 non-PNS dan nondosen, penelitian yang berbasis energi dan pangan, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana.
Fungsi anggaran, mulai beasiswa, penelitian, sampai rehabilitasi sejatinya telah dialokasikan dalam anggaran reguler di luar DAP. Jika DAP digunakan membiayai hal yang sama, untuk apa ada DAP? Niat Kemdikbud memanfaatkan DAP untuk beasiswa S-2 dan S-3 nondosen dan non-PNS juga jelas tak sesuai rencana strategis (renstra) Kemdikbud 2010-2014 yang justru ingin meningkatkan persentase pendidikan dosen berkualifikasi S-2 dan S-3. Dalam renstra ini, Kemdikbud menargetkan peningkatan dosen berkualifikasi S-2 sampai 85 persen dan dosen berkualifikasi S-3 hingga 90 persen.
Selain itu, beasiswa yang hanya difokuskan bagi S-2 dan S-3 juga tak linear dengan upaya peningkatan APK SMA/SMK (wajib belajar 12 tahun). Karena ketika APK meningkat, otomatis calon S-1 juga meningkat, yang kemudian membutuhkan pendanaan pendidikan untuk jenjang sarjana. Kemudian, DAP yang dalam UU APBN disebutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi memberikan kesan bahwa suatu saat nanti kita akan kekurangan dan kehabisan uang untuk membiayai pendidikan. Pandangan ini memang dibantah Sri Mulyani yang menegaskan bahwa kehadiran DAP bukan soal kekurangan dana, melainkan bagaimana membelanjakan anggaran dengan benar (daya serap) (Kontan, 13/3/2010).
Hal ini mengindikasikan Sri Mulyani, selaku Menkeu waktu itu, tak percaya kepada Kemdikbud dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Wajar bila kemudian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dicabik-cabik. Dari mulai dibagi kepada 18 kementerian/lembaga, transfer ke daerah, alokasi khusus, hingga penyediaan pos bagi DAP. Dengan kata lain, DAP dijadikan jalan memenuhi kuota 20 persen anggaran pendidikan, sekaligus mengatasi daya serap rendah atas anggaran yang besar tersebut.

Salah Kaprah
Lebih lanjut, pengelolaan DAP oleh badan layanan umum (BLU) adalah kebijakan yang salah kaprah. Karena konsep BLU sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin (1) dan (2) PP No 23/2005 adalah sebagai penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual (menerapkan praktik bisnis yang sehat). Adapun DAP adalah dana yang didepositokan dan pendapatannya hanya berupa bunga. Dengan kata lain, DAP bukanlah modal segar (fresh capital) yang kelak dipakai untuk berbisnis.
Ironisnya, Mendikbud, sebagai menteri yang terkait dengan pendidikan dan yang akan memanfaatkan DAP, tidak menguasai dana tersebut. Pasalnya, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permenkeu No 238/PMK.05/2010, pengguna anggaran DAP adalah Menkeu bukan Mendikbud. Anggaran ini semakin liar lantaran Komisi X sebagai mitra Kemdikbud tak bisa mengawasi penggunaan anggaran itu sebab anggaran ini berada di bawah cengkeraman Menkeu dan sepenuhnya di bawah pengawasan kementeriannya.
Pembentukan BLU yang baru dilakukan pada 2012 dan pencairan yang akan dilakukan pada tahun ini juga patut dipertanyakan. Pasalnya, DAP sudah dianggarkan sejak tahun 2010. Hal ini memicu kecurigaan akan besarnya kemungkinan penyelewengan DAP untuk kepentingan politik 2014. Apalagi dana abadi terbukti rentan terhadap korupsi. Seperti korupsi DAU yang menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar. Selain itu, DAP di Aceh juga diduga dikorupsi karena, berdasarkan temuan LSM, saldo DAP Aceh sudah kosong.
Pada akhirnya, anggota DPR yang memiliki hak budget mesti bertindak. Bagaimanapun kesalahan tidak bisa ditujukan sepenuhnya kepada pemerintah, mengingat UU APBN terlahir dari ketuk palu Rapat Paripurna DPR. Peluang masih ada lantaran basis aturan DAP adalah APBN; jadi APBN-P 2013 adalah pintu masuk atas komitmen wakil rakyat.
Namun, semuanya akan kembali pada proses politik. Akankah suara terbanyak diberikan kepada pemerintah (lanjutkan) atau sebaliknya (stop DAP)?

Tulus Santoso ; 
Tenaga Ahli Anggota Dewan di Komisi X DPR
KOMPAS, 18 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Quo Vadis Kurikulum 2013?


Dunia pendidikan nasional kembali digegerkan dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2013/2014. Bahkan di media sosial seperti Twitter dan Facebook mulai ramai diperdebatkan dan sebagian masyarakat menentang kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu. Kalangan lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti koalisi pendidikan, praktisi dan terakhir para guru besar se-Indonesia juga menyampaikan aspirasi dengan cara mengirim surat kepada Presiden SBY untuk mempertimbangkan kembali rencana Kemendikbud yang terkesan pemaksaan pelaksanaan kurikulum baru. Argumentasi yang disampaikan karena perubahan Kurikulum 2013 tidak memiliki visi dan latar belakang yang kuat, apalagi kurikulum lama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 belum dievaluasi.

Persoalannya apakah perubahan kurikulum baru ada jaminan kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik, biaya pendidikan semakin murah (gratis), dan setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Prakteknya, pendidikan di Indonesia tak pernah lepas dari faktor komersialisasi dan menjadi ladang subur koruptor di balik jubah dan toga pendidikan.

Mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Buktinya, hingga saat ini pemerintah belum mampu memberantas pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah, begitu pula kebocoran setiap kali pelaksaan ujian nasional mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMU.

Apalagi saat ini, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR yang membidangi pendidikan masih debatebel dan belum satu suara menyetujui atau tidak perubahan kurikulum 2013. Antara Panja dan pemerintah belum menyepakati poin-poin krusial dari draf kurikulum yang diajukan pemerintah. Yang lebih parah, Kemendikbud sudah mengklaim melakukan uji publik tentang kurikulum baru. Melanggar Konstitusi Sepanjang Indonesia merdeka sejak 1945, dunia pendidikan nasional sudah mengalami sembilan kali pergantian kurikulum. Itu dimulai sejak 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir 2006. Sayangnya, setiap kali terjadi pergantian kurikulum sama sekali tidak membawa perbaikan yang berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Tidak mengherankan setiap kali terjadi perubahan kurikulum tidak serta merta menjadikan sektor pendidikan mampu berkompetisi secara global, memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pergantian kurikulum justru menciptakan kasta-kasta dalam dunia pendidikan.

Pelaksanaan RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yang belum lama ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, semakin memperjelas adanya kasta-kasta dan diskriminasi dalam dunia pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Padahal, sektor pendidikan sesuai amanat UUD 1945 merupakan sektor strategis yang mendapat porsi 20 persen dari anggaran APBN. Yang lebih fantastis dari goncang-gancing kurikulum 2013 justru anggaran yang digunakan sangat besar yang semula hanya sekitar Rp 684,4 miliar, tapi secara mengejutkan membengkak menjadi Rp 1,457 triliun dengan rincian anggaran pencetakan buku sebesar Rp 1,03 triliun dan biaya pelatihan guru sebesar Rp 422 miliar. Kenaikan anggaran kurikulum 2013 tersebut seyogyanya perlu dicermati karena bukan saja berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran, tapi juga merugikan peserta didik jika pemerintah tetap memaksa menerapkan kebijakan tersebut.

Salah satu potensi penyalahgunaan anggaran adalah alokasi proyek buku panduan serta biaya pelatihan guru yang seringkali menggunakan modus mark up anggaran. Pasalnya, ada ruang yang sangat terbuka "permainan anggaran" sekalipun dengan dalih penyediaan paket buku disesuaikan dengan kebijakan baru dan menjadi kewajiban siswa untuk membeli sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas pendidikan dan peserta didik di Indonesia.

Pada akhirnya pendidikan yang baik tergantung bagaimana peserta didik mampu mengikuti proses belajar mengajar serta kualitas guru yang memadai. Persoalannya, banyak sekolah-sekolah negeri masih memiliki guru-guru yang sudah tidak memadai bahkan hanya sekedar kegiatan rutinitas tanpa mampu melakukan kreasi dan memotivasi kreatifitas peserta didik untuk mampu berkompetisi. Dengan demikian dapat dipahami perbaikan mutu pendidikan di Indonesia sangat penting sebagai salah satu sarana pencerdasan anak-anak bangsa, termasuk perbaikan dan kualitas guru. Sebab, yang diperlukan sekarang ini bukanlah perubahan kurikulum, tapi perubahan budaya mengajar dan kualitas para guru.

Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada para guru untuk memotivasi semangat mengajar. Sehingga, motto pahlawan tanpa tanda jasa itu memiliki spirit dan motivasi untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik. Bukan hanya sekedar formalitas semata. Mudah-mudahan saja tidak!

Rusmin Effendy ; 
Tenaga Ahli DPR RI
SUARA KARYA, 13 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Impian Sekolah Berkualitas


Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang telah menyedot anggaran triliunan rupiah sejak digulirkan pada tahun ajaran 2006/ 2007 kini tinggal kenangan. Yang tersisa dari kontroversi RSBI adalah tidak surutnya impian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kini, sampai berakhir tahun ajaran 2012/2013, sebagaimana ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, terjadi masa transisi pada sekolah berlabel RSBI. Langkah tersebut sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai Pasal 50 Ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 sebagai payung hukum penyelenggaraan RSBI tidak sesuai konstitusi.

Masa transisi diperlukan sebab sekolah RSBI sudah memiliki anggaran dan rencana kerja selama satu tahun anggaran. Selain itu, sekolah RSBI juga sudah menampung sumbangan dari wali murid dan orangtua siswa. Maka, kata Mohammad Nuh, rencana kerja dan anggaran RSBI tahun ajaran ini harus dijalankan terlebih dahulu. Sesuai dengan putusan MK, Mendikbud melarang pungutan sumbangan baru di sekolah eks RSBI. Sekolah eks RSBI juga diwajibkan untuk melepaskan label dan atribut RSBI (www.jurnas.com, 22 Januari 2013).
Bagaimana pun, kita tentu perlu mengapresiasi setiap ikhtiar pemerintah (cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud) meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Namun, kita tidak mungkin menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian masyarakat menilai kebijakan RSBI bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan pendidikan. Penolakan terhadap sekolah dengan label RSBI hendaknya dimaknai pemerintah sebagai bentuk harapan masyarakat di negeri ini untuk menjadikan institusi sekolah sebagai wahana meniti masa depan yang lebih baik. Bagaimana pun juga, sekolah tetap diharapkan untuk menciptakan perubahan sosial.

Dengan jutaan anak bangsa yang memiliki potensi di negeri ini, pemerintah memang menghadapi tantangan besar agar seluruh anak bangsa bisa berkembang dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Pemerintah masih berikhtiar sepenuh daya untuk melunasi janji kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah tetap dihayati pemerintah sebagai wahana memajukan anak-anak bangsa agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Tetapi, persepsi antara pemerintah dan para pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan nasional kerapkali berlainan.

Prinsip bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan belajar yang sama tentu saja telah dimengerti oleh pemerintah. Hanya saja, sebisa mungkin soal kualitas sekolah selayaknya tak ada diskriminasi. Apalagi dengan kebijakan ujian nasional (UN), amat tidak masuk akal apabila siswa-siswa yang berada di sekolah yang kualitasnya tidak sama harus menempuh UN yang sama. Persamaan kesempatan belajar yang menjadi prasyarat akuntabilitas pendidikan, dijelaskan Doni Koesoema (2007), adalah memastikan semua siswa dapat hadir di sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar.

Di sekolah, siswa mendapatkan metode pengajaran yang berkualitas dengan materi yang terorganisasi baik, logis, dan koheren, yang didukung kehadiran guru yang cakap, kompeten, dan profesional, disertai fasilitas sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, kebijakan sekolah yang nondiskriminatif, serta pemberian materi pelajaran yang selaras standar isi minimal kurikulum sesuai yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas sekolah, daya dukung anggaran tidak mungkin diabaikan. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa tingkat korupsi terbesar pada tahun 2012 lalu terjadi di dunia pendidikan perlu dijadikan evaluasi Kemdikbud. Naiknya anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) disinyalir sebagai pemicu kasus korupsi. Upaya peningkatan kualitas sekolah tentu memerlukan manajemen anggaran secara akuntabel dan transparan.

Dalam meningkatkan kualitas sekolah, Kemdikbud memang diharapkan dapat mengimplementasikan standar pendidikan nasional di setiap sekolah. Standar nasional itu meliputi standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Namun, yang perlu digarisbawahi, standarisasi tetap perlu memperhatikan potensi dan kekhasan masing-masing daerah di negeri ini. Proses dan isi penyelenggaraan pendidikan sekolah di daerah dengan potensi kelautan, misalnya, tidak perlu disamaratakan dengan daerah-daerah agraris. Begitu pula potensi dan kekhasan budaya adiluhung masing-masing daerah perlu diperhatikan. Muatan lokal pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodasi kekhasan masing-masing daerah di Indonesia, namun harus diakui pelaksanaannya belum berjalan secara baik.

Jadi, proses pendidikan sekolah perlu memasukkan potensi dan kekhasan masing-masing daerah, sehingga mampu membekali kemampuan siswa-siswanya untuk membangun dan memajukan daerahnya. Sejatinya kemajuan daerah yang digerakkan oleh putra dan putri daerahnya akan turut menopang kemajuan bangsa dan negara ini. 

Contoh menarik barangkali bisa melihat Australia. Menurut Ki Supriyoko (2010), kurikulum sekolah di Australia bisa berbeda apabila provinsi atau teritorinya berbeda. Billanook School dan Trinity School yang dikenal sebagai sekolah berkualitas di Australia memiliki perbedaan dalam ukuran kualitasnya.

Tentu, bicara peningkatan kualitas sekolah, kebijakan yang tepat dari Kemdikbud amat sangat dinantikan. Hal-hal yang beraroma diskiriminasi dan komersialisasi, sebagaimana pengalaman selama ini, cenderung sensitif dan disikapi negatif oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah masih menjadi pekerjaan tak mudah. Namun, optimisme harus terus tercipta untuk melunasi janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hendra Sugiantoro ;  
Pendidik & Pegiat Transform Institute, Tinggal di Yogyakarta
SUARA KARYA, 12 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Wajar 12 Tahun


Pada tahun 2013, Kemendikbud akan mulai menjalankan kebijakan baru terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Tanah Air melalui beberapa program. Di antaranya Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan 'rintisan wajib belajar 12 tahun'. Menurut Mendikbud Mohammad Nuh, alasan pemerintah segera menggulirkan program PMU adalah untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. (Kompas, 7/1/2013).
Mulai tahun 2010-2035 Indonesia dianugerahi bonus demografi. Dalam rentang waktu itu, di Indonesia, terjadi puncak pertumbuhan populasi usia produktif.
Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif.
PMU juga ditempatkan sebagai program lanjutan setelah pemerintah memberi klaim sukses pada pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Terdapat tiga sasaran utama program PMU. Pertama, untuk mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. Setelah akses lebih terbuka, masyarakat akan didorong untuk menuntaskan pendidikan minimal sampai 12 tahun. Targetnya, APK pendidikan menengah pada 2020 akan mencapai 97 persen. Tanpa PMU, pertumbuhan APK akan jauh lebih lambat dan diprediksi baru akan mencapai 97 persen sekitar tahun 2040.
Kedua, dengan adanya program PMU, maka akan memperkecil disparitas antarkabupaten-kota. Saat ini, sebanyak 71 kabupaten-kota masih memiliki APK kurang dari 50 persen.
Itu belum termasuk 255 kabupaten-kota, yang APK pendidikan menengahnya ada di bawah rata-rata nasional (70 persen). Tanpa PMU, maka APK 97 persen itu baru kesampaian pada 2040, namun dengan PMU kita bisa mencapainya di tahun 2020. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi besar-besaran melalui program PMU dan dimulai pada 2013 mendatang melalui rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah dan ruang kelas baru.
Ketiga, memperbaiki komposisi SMA dan SMK. Para lulusan SMP akan memiliki akses lebih luas untuk melanjutkan pendidikan setelah pemerintah melakukan rehabilitasi, dan pembangunan sekolah serta ruang kelas baru.
Maka, pemerintah perlu mendorong peserta didik untuk masuk ke SMK guna menyiapkan sumber daya pekerja yang lebih terampil. Pemerintah juga akan mengadakan 216 unit sekolah baru dan lebih dari 4.550 ruang kelas baru SMA/SMK/SMLB.
Lalu, rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang. Selanjutnya, pemerintah perlu melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220.000 siswa/mahasiswa.
Pada tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun. Tahun 2012 meningkat menjadi Rp310,8 triliun dan tahun 2013 mendatang direncanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen. Namun, kita perlu mempertanyakan kelayakan pelaksanaan program wajib belajar (wajar) 12 Tahun. Pasalnya, program rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ini tak wajar untuk dimulai karena masih menyisakan "pekerjaan rumah" dalam program sebelumnya, yakni wajib belajar 9 tahun.
Program wajar 9 tahun masih sesungguhnya belum tuntas. Program itu hanya mengurangi angka melek huruf dan angka partisipasi kasarnya saja, tetapi secara kualitas, pendidikan wajar 9 tahun belum berkualitas. Pendidikan dasar di dalam negeri masih terbengkalai meski pemerintah telah mengklaim bahwa program wajar 9 tahun telah rampung secara kuantitatif dengan ditunjukkannya Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 98 persen.
Kekurangan jumlah guru di SMK akan terjadi saat PMU digulirkan. Indonesia kekurangan 40.000 guru kejuruan pada 2012. Jika PMU diterapkan pada 2013, maka kekurangannya akan bertambah 15.000.Selain guru kejuruan, guru lain yang kekurangan adalah guru kesenian dan olahraga. Kebutuhan guru akan semakin banyak pada tahun-tahun mendatang karena pembangunan sekolah baru.
Selain kekurangan guru, masalah lainnya adalah kualitas guru karena masih banyak ditemukan guru lulusan SMA mengajar di SMA. Terutama di Indonesia bagian timur. Guru yang berlebih itu adalah guru kimia, berlebih sekitar 10.000 guru.
Guru SMA mungkin tak akan kurang karena jumlahnya masih berlebih. Tapi untuk SMK, gurunya masih belum menutupi kebutuhan nasional. Kekurangan guru SMK terjadi karena pemerintah akan mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) secara lebih masif. Dalam rangka menyiapkan berjalannya PMU, tahun ini pemerintah telah membangun sekitar 100 USB dan sembilan ribu RKB melalui APBN dan APBN Perubahan 2012. Tahun depan, rencananya akan ada penambahan 216 USB dan 4500 RKB di jenjang pendidikan menengah.
Saat ini, jumlah SMA dan SMK berbanding 51 persen dan 49 persen. Mulai tahun ini, alokasi pengadaan fasilitas lebih condong ke SMK menyusul keluarnya program afirmasi khusus, yakni 60 persen untuk pembangunan RKB, sementara sisanya menjadi milik SMA.
Pemerintah pusat memang tidak bisa mengintervensi secara langsung anggaran di era otonomi daerah. Akan tetapi, pemberian penghargaan merupakan siasat lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Secara politis sangat mahal biayanya untuk mewujudkan program PMU, tetapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadikannya sebagai program nasional. Istilah PMU diambil sebagai rintisan karena belum adanya peraturan perundangan yang menetapkan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan amandemen UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 sebagai payung hukum yang kokoh untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Semoga dengan adanya PMU, ke depan bangsa ini semakin cerdas dan bermartabat. Saatnya Wajar 12 tahun

Susi Wulandari ; 
Pengajar TK Islam Mellatena,
 Aktivis Walisongo English Club IAIN Walisongo Semarang
SUARA KARYA, 02 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Keputusan MK Naif?


Cukup menarik tulisan bapak Aribowo, dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, yang penuh kegusaran mencerca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan RSBI (Republika, 26-01-2013). Andai saja Bapak Aribowo mau meluangkan sedikit waktu untuk menganalisis rangkaian normatif yang diamanatkan UUD 1945, UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, niscaya bapak Aribowo akan akan lebih arif dalam menghakimi putusan hakim MK.

Analog kaki kanan dan kiri yang bapak Aribowo kemukakan dalam penggambaran keputusan MK, bagi saya, justru merupakan penyodoran siluet yang dipaksakan untuk diterima dan dilihat sebagai gambar utuh 3D. Maaf, saya lebih memilih untuk menggunakan logika sederhana sebagai orang tua peserta didik.

Logika saya, sebelum melahirkan kebijakan dan pelaksanaan program RSBI yang secara garis besar sangat di sepakati Bapak Aribowo sebagai program peningkatan mutu, seharusnya pemerintah menjalankan dahulu apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang terkait mutu pendidikan. Dalam tataran normatif, pemerintah sendiri yang mensyaratkan suatu SBI, di antaranya harus memiliki lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) hektare, sarana dan prasarana laboratorium bahasa, IPA-IPS, komputer, olahraga, dan perpustakaan bertaraf internasional.

Begitu pun SDM pendidik sekurang-kurangnya strata 2 dan skor TOEFL 500. Dalam tataran konkret, jelas persyaratan itu jauh panggang dari api. Karena itu, tidak heran kalau dalam proses kembang biak RSBI periode 2006-2012 yang telah beranak pinak hingga lebih dari 1.350 RSBI di seluruh Indonesia, hingga saat ajal menjemputnya tidak ada satu pun RSBI yang berubah statusnya menjadi SBI sebagaimana keterangan ahli pihak pemerintah sendiri.

Andai pemerintah konsekuen mau melaksanakan amanat UUD 1945 dan putusan MK terdahulu yang mengamanatkan minimal 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan, akan teralokasi dana untuk pendidikan sekitar Rp 240 triliun per tahun berjalan.

Bayangkan, dengan dana sebesar ini, model pendidikan bermutu macam apa pun yang akan ditempuh pemerintah tidak akan membebani masyarakat. Negara-negara dengan pendidikan bermutu maju yang dicontohkan Bapak Aribowo, seperti Malaysia dan Brunei, bukan semata-mata karena mempergunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun, lebih karena mereka konsekuen untuk mengalokasikan dana maksimal untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bertaraf internasional. Bukankah di belahan benua Afrika banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris dan Prancis sebagai pengantar, tetapi memiliki mutu pendidikan di bawah Indonesia?

Contoh kasuistik Amien Rais, Mohammad Hatta dan BJ Habibie yang diusung Bapak Aribowo sebagai indikasi jati diri anak bangsa yang tak tergerus nasionalismenya meski lama di negeri rantau, justru menunjukkan bahwa mereka adalah produk sistem pendidikan kita yang sudah teruji kualitasnya, yang notabene bukan produk pendidikan RSBI. Bahkan, warga negara Indonesia yang berhasil menembus perguruan tinggi di luar negeri dan bertahan dalam persaingan global untuk beragam profesi, juga bermodal kualitas pendidikan kita sendiri.

Kita sudah memiliki Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswa, Budi Utomo, dan Muhammadiyah yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional yang menjadi benih jati diri nasionalisme Amien Rais, Mohammad Hatta, dan BJ Habibie untuk tidak tergerus nasionalismenya dalam perantauan menangguk ilmu di negeri orang.

MK menimbang, mengadili, dan memutus perkara tidak mengedepankan emosi dan sikap mentang-mentang memiliki kekuasaan. Justru, saya melihat bahwa opini dan hasrat yang diikhtiarkan Mendikbud untuk melobi MK sebagai bentuk sikap sangat naif. Bagaimana bisa sosok mendikbud yang sangat berpendidikan, tahu hukum, dan kerap mendengungkan pendidikan berkarakter, berupaya memelintir suatu keputusan hukum yang sudah final dan mengikat?

Dalam beberapa kesempatan di media massa, mendikbud dan segenap jajarannya hingga ke hilir di berbagai daerah, bahkan hingga di sekolah anak saya yang eks RSBI, menyatakan bahwa tidak masalah RSBI dihapuskan. Namun, secara eksplisit meminta tetap diperkenankan untuk mengambil pungutan dari masyarakat pada sekolah eks RSBI hingga akhir tahun ajaran 2012-2013.

Salahkah jika masyarakat yang sudah tercerahkan dengan putusan MK yang telah melihat indikasi tergerusnya jati diri bangsa dan indikasi komersialisasi pendidikan, menilai bahwa sesungguhnya kita tidak `butuh-butuh amat' RSBI.

Kemungkinan besar yang hendak dicapai dengan keberadaan RSBI adalah kebolehan untuk memungut dana pendidikan dari masyarakat untuk menomboki dana pendidikan dalam APBN.

Cukup sudah selama 2006-2012, banyak dana masyarakat ditangguk dalam hiruk pikuk pro-kontra RSBI yang ternyata inkonstitusional. Jangan lagi ada horor naif upaya pengerukan dana masyarakat yang berlindung di balik jargon pendidikan bermutu yang semu.

Harry Syahrial ;
Orang Tua Peserta Didik di Eks RSBI Jakarta
REPUBLIKA, 31 Januari 2013


Selengkapnya.. »»  

Pendidikan dan Konstitusi


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang paling lemah kesadaran hukumnya. Betapa tidak! Kebijakan yang mereka buat bahkan ada yang melanggar UUD 1945.
Banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) juga diabaikan atau disiasati dengan berbagai cara. Semua keputusan MK ataupun MA berkaitan dengan tindak diskriminasi.

Empat Contoh Kasus
Pertama, MK pernah mengeluarkan putusan atas uji materi terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hasilnya, UU APBN 2005, 2006, 2007 dinyatakan tidak memenuhi amanat amendemen UUD 1945 soal pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Tiga tahun berturut-turut keputusan ini dikeluarkan tanpa ada langkah konkret dari pemerintah untuk tunduk pada putusan hukum tersebut.
MK telah menetapkan, APBN untuk pendidikan tahun anggaran 2006 sekurang-kurangnya sebesar 20 persen. Itu artinya pemerintah tidak punya pilihan selain memenuhi anggaran minimal tersebut. Pemerintah seharusnya bisa memahami makna kata ”prioritas” dalam amendemen UUD 1945 dan segera mengalokasikan dana pendidikan sesuai amanat tersebut. Ketidakpahaman atas makna ”prioritas” menimbulkan tindakan pelanggaran keadilan, yaitu tidak semua warga negara memperoleh hak pendidikan, atau sebagian warga negara didiskriminasikan, atau pemerintah mendiskriminasikan sebagian warga negara.
Kedua, tahun 2010, MK membatalkan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai melanggar UUD 1945. Pelaksanaan UU tersebut mengakibatkan orang miskin tak dapat mengakses pendidikan.
Hal ini sangat mudah diidentifikasi sebagai bentuk inkonstitusional Mendikbud karena melahirkan kebijakan yang sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945. Dengan UU ini pemerintah dianggap memperlakukan warga negara secara berbeda. Warga negara miskin tidak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan kata lain, pemerintah (baca: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kemdikbud) melakukan diskriminasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Ketiga, pembubaran penyelenggaraan ujian nasional (UN) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili tuntutan masyarakat sipil terhadap pemerintah. Penyelenggaraan UN dianggap tak melindungi hak asasi manusia, hak asasi anak, dan hak pendidikan.
Kalah di peradilan tingkat pertama, pemerintah naik banding pada pengadilan tinggi dan ditolak. Kasasi yang diajukan pemerintah ke MA juga akhirnya ditolak. Artinya, MA sependapat dengan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Namun, terhadap penolakan kasasi tersebut, pemerintah tak menghiraukannya dan terus melaksanakan UN yang telah dianggap tidak melindungi hak asasi anak dan hak pendidikan.
Keempat, pembatalan Pasal 50 Ayat (3) UU No 20/2003 tentang Sisdiknas oleh MK. Pasal ini adalah dasar hukum keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI).
Pemerintah menyelenggarakan RSBI/SBI dengan mengorbankan sebagian besar pelajar dan mengistimewakan pelajar RSBI/SBI. Kebijakan ini dianggap tindak diskriminasi terhadap sebagian besar pelajar. Dalam persidangan di MK bahkan muncul istilah peng-”kasta”-an.
Pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, wajib segera membubarkan RSBI/SBI. Namun, yang terjadi, Mendikbud justru mengulur waktu dan berusaha menyiasati putusan ini dengan berencana mengubah ”wajah” RSBI menjadi sekolah mandiri.

Tidak Peka
Keempat putusan tersebut, tiga putusan MK dan satu putusan MA, membuktikan sejumlah kebijakan Kemdikbud bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
Jika putusan-putusan itu diabaikan, kita tidak bisa menyimpulkan lain kecuali bahwa Mendikbud tidak peka atau tidak mengerti bahwa pendidikan harus diselenggarakan dengan demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, sulit dipahami bagaimana mungkin pendidikan karakter tentang demokrasi, berkeadilan, dan tidak diskriminatif akan bisa ditegakkan oleh menteri yang tidak peka dan mengabaikan tindakan diskriminatif? Belum lagi soal perubahan Kurikulum 2013 yang banyak menuai kritik itu.
Kita berharap Pilpres 2014 memilih presiden yang baru yang sungguh-sungguh paham makna demokrasi, berkeadilan, dan tidak diskriminasi dalam pendidikan. Artinya, presiden terpilih nanti harus pula mengangkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang betul-betul memahami makna ”prioritas” dalam pendidikan dan dengan teguh melaksanakan amanat konstitusi.

Utomo Dananjaya ;
Direktur Institute for Education Reform (IER)
Universitas Paramadina
KOMPAS, 01 Februari 2013

Selengkapnya.. »»