Tampilkan postingan dengan label SMK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SMK. Tampilkan semua postingan

Kurikulum 2013, Modal Anak Bangsa untuk Bersaing


Jika tidak ada aral, implementasi kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan secara bertahap akan dilakukan pada awal tahun pelajaran Juli 2013.Kini berbagai persiapan sudah dilakukan.

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pengantar Sidang Kabinet, Senin, 18 Februari 2013, juga menyatakan perlunya sosialisasi kurikulum baru yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013. Kata Presiden, sampaikan bahwa yang kita didik dan kita siapkan bukan hanya manusiamanusia Indonesia yang cerdas semata,tapi juga yang tangguh mentalnya, sehat jasmaninya, toleran, dan rukun terhadap saudaranya yang berbeda (SINDO,19/2).

 Sebelumnya Wakil Presiden Boediono, dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, meminta agar pelaksanaan kurikulum jangan ditunda. Jika pelaksanaannya telah,yang rugi adalah peserta didik, anak bangsa yang kelak akan memimpin negeri ini, saat Kemerdekaan Indonesia memasuki usia 100 tahun pada 2045. Memang secara substansial, baik guru, orang tua, maupun siswa tidak ada yang keberatan terhadap kurikulum 2013.

 Riak kecil ada perbedaan yang selama ini mengemuka diyakini, cepat atau lambat, akan selesai. Apalagi secara politis panitia kerja kurikulum di DPR, yang terdiri atas unsurunsur fraksi, sebagian besar telah menyatakan menerima kurikulum 2013. Dua organisasi besar penyelenggara pendidikan di tingkat swasta pun, Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, tegas menyatakan siap mengimplementasikan kurikulum 2013.

Respons Positif

 Jika ada kurikulum yang disiapkan melalui uji publik dan melibatkan banyak pakar serta lintas direktorat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mungkin baru terjadi pada kurikulum 2013. Karena itu, wajar jika masyarakat merespons positif langkah itu.

 Masyarakat berharap kurikulum 2013 dapat benar-benar mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran, sebagaimana tujuan awal perubahan kurikulum ini. Inilah yang disebut kurikulum dengan pendekatan scientific (ilmiah).

 Jika boleh menggambarkan suasana di lingkungan Kemendikbud, mereka yang terlibat di dalam penyiapan kurikulum 2013 pun mengakui bahwa baru kali ini sebuah kurikulum disiapkan dengan matang dan terstruktur, melibatkan bukan hanya banyak narasumber dan pakar, melainkan juga lintas direktorat.

Penyederhanaan

 Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik- integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan sebagai modal anak bangsa untuk bersaing.

 Kurikulum 2013 sedikit-banyak juga akan menjawab “kegelisahan” orang tua selama ini yang sering menyatakan bahwa para pelajar sekarang lebih berat bukunya ketimbang timbangan berat badannya. Itulah sebabnya, penyederhanaan menjadi salah satu kata kuncinya. Di jenjang sekolah dasar (SD), dari sepuluh mata pelajaran kini menjadi enam, disekolah menengah pertama (SMP) dari sebelumnya dua belas menjadi sepuluh, sedang di sekolah menengah atas (SMA) tidak lagi mengenal penjurusan.

 Tentu pertimbangan penyederhanaan itu bukan semata soal beban, melainkan juga telah melalui proses pengkajian baik terhadap hasil Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), maupun hasil Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

 Terhadap hasil PISA misalnya, hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3, sementara negara lain banyak yang sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama,interpretasi dari fakta ini hanya satu bahwa yang diajarkan siswa di Indonesia berbeda dengan tuntutan zaman.

 Kajian terhadap isi mata pelajaran pun dilakukan dan ditemukan fakta ada beberapa materi pada mata pelajaran tertentu yang terlalu berat untuk diberikan dan dicerna peserta didik. Penyederhanaan jumlah mata pelajaran juga diikuti dengan penambahan jam pelajaran. Ini untuk peningkatan efektivitas pembelajaran.

 Penambahan jam pelajaran ini rasionalitasnya adalah perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output), memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhirakhir ini juga ada kecenderungan menambah jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negaranegara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat.

Peran Guru

 Ada pertanyaan bernada khawatir terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Apakah sedemikian mendesak sehingga tahun pelajaran 2013 kurikulum itu sudah harus diterapkan? Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda kementerian untuk implementasi kurikulum 2013.

 Pertama, terkait dengan buku pegangan dan buku murid. Pemerintah kini sedang menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dan lainnya.

 Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap pula. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu dan empat di jenjang SD dengan 30% dari populasi SD,dan kelas tujuh di SMP,serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang akan diikutkan pelatihan pun tidak seluruhnya.

 Ketiga, tata kelola.Kementerian sudah pula memikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Dengan kurikulum 2013, tata kelola pun akan berubah. Sebagai misal administrasi buku rapor. Karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, buku rapor pun harus berubah.

 Persoalannya,jangan sekalikali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.

 Pada titik ini pulalah, peran guru menjadi sangat-sangat penting. Guru dan kurikulum dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu saja tidak ada, tidak memiliki nilai apa-apa. Pada diri guru sedikitnya ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013 yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi akademik (keilmuan), kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan.

 Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadi perubahan. Itu sebabnya, guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas, tapi juga adaptif terhadap perubahan. Semoga!


Sukemi ;  
Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media
SINDO, 22 Februari 2013


Selengkapnya.. »»  

Stop Dana Abadi Pendidikan


Pada tahun ini, pemerintah akan mencairkan bunga dari dana abadi pendidikan yang konon mencapai Rp 700 miliar. Langkah ini perlu perhatian serius karena memang sejak awal keberadaan dana ini penuh kejanggalan. Tak hanya soal aturan, motif di balik eksisnya dana abadi pendidikan (DAP) tiga tahun belakangan juga penuh misteri. Meski pemanfaatannya untuk pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DAP yang dalam UU APBN bernama Dana Pengembangan Pendidikan Nasional diprakarsai mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kompas, 8/3/2010).
Setelah mewacanakan DAP pada Maret 2010, Sri memasukkan DAP dalam UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 47/2009 tentang APBN tahun 2010. UU APBN ini kemudian diikuti penerbitan Permenkeu No 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan pada Desember 2010. Berbeda dengan dana abadi umat yang dihimpun dari masyarakat melalui efisiensi penyelenggaraan haji, DAP diambil langsung dari 20 persen anggaran pendidikan. Besarannya 1 persen-2 persen tiap tahun. Dalam APBN 2013, DAP dialokasikan Rp 5 triliun sehingga total DAP saat ini mencapai Rp 15,6 triliun (akumulasi sejak tahun 2010).

Tak Terkonsep Baik
Jumlah ini sangat besar, bahkan melebihi total anggaran di kementerian/ lembaga negara. Sebut saja anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya Rp 2 triliun (2013), Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 1,9 triliun, serta Perpustakaan Nasional Rp 478 miliar. Kehadiran DAP ini sejatinya tak istimewa, kecuali dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Dana ini juga tak terkonsep dengan baik. Menurut UU No 19/2012, dana abadi pendidikan (endowment fund) dipakai untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Hal ini diwujudkan antara lain dengan mengalokasikannya untuk beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Mendikbud menyatakan, DAP akan dialokasikan khusus untuk beasiswa S-2 dan S-3 non-PNS dan nondosen, penelitian yang berbasis energi dan pangan, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana.
Fungsi anggaran, mulai beasiswa, penelitian, sampai rehabilitasi sejatinya telah dialokasikan dalam anggaran reguler di luar DAP. Jika DAP digunakan membiayai hal yang sama, untuk apa ada DAP? Niat Kemdikbud memanfaatkan DAP untuk beasiswa S-2 dan S-3 nondosen dan non-PNS juga jelas tak sesuai rencana strategis (renstra) Kemdikbud 2010-2014 yang justru ingin meningkatkan persentase pendidikan dosen berkualifikasi S-2 dan S-3. Dalam renstra ini, Kemdikbud menargetkan peningkatan dosen berkualifikasi S-2 sampai 85 persen dan dosen berkualifikasi S-3 hingga 90 persen.
Selain itu, beasiswa yang hanya difokuskan bagi S-2 dan S-3 juga tak linear dengan upaya peningkatan APK SMA/SMK (wajib belajar 12 tahun). Karena ketika APK meningkat, otomatis calon S-1 juga meningkat, yang kemudian membutuhkan pendanaan pendidikan untuk jenjang sarjana. Kemudian, DAP yang dalam UU APBN disebutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi memberikan kesan bahwa suatu saat nanti kita akan kekurangan dan kehabisan uang untuk membiayai pendidikan. Pandangan ini memang dibantah Sri Mulyani yang menegaskan bahwa kehadiran DAP bukan soal kekurangan dana, melainkan bagaimana membelanjakan anggaran dengan benar (daya serap) (Kontan, 13/3/2010).
Hal ini mengindikasikan Sri Mulyani, selaku Menkeu waktu itu, tak percaya kepada Kemdikbud dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Wajar bila kemudian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dicabik-cabik. Dari mulai dibagi kepada 18 kementerian/lembaga, transfer ke daerah, alokasi khusus, hingga penyediaan pos bagi DAP. Dengan kata lain, DAP dijadikan jalan memenuhi kuota 20 persen anggaran pendidikan, sekaligus mengatasi daya serap rendah atas anggaran yang besar tersebut.

Salah Kaprah
Lebih lanjut, pengelolaan DAP oleh badan layanan umum (BLU) adalah kebijakan yang salah kaprah. Karena konsep BLU sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin (1) dan (2) PP No 23/2005 adalah sebagai penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual (menerapkan praktik bisnis yang sehat). Adapun DAP adalah dana yang didepositokan dan pendapatannya hanya berupa bunga. Dengan kata lain, DAP bukanlah modal segar (fresh capital) yang kelak dipakai untuk berbisnis.
Ironisnya, Mendikbud, sebagai menteri yang terkait dengan pendidikan dan yang akan memanfaatkan DAP, tidak menguasai dana tersebut. Pasalnya, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permenkeu No 238/PMK.05/2010, pengguna anggaran DAP adalah Menkeu bukan Mendikbud. Anggaran ini semakin liar lantaran Komisi X sebagai mitra Kemdikbud tak bisa mengawasi penggunaan anggaran itu sebab anggaran ini berada di bawah cengkeraman Menkeu dan sepenuhnya di bawah pengawasan kementeriannya.
Pembentukan BLU yang baru dilakukan pada 2012 dan pencairan yang akan dilakukan pada tahun ini juga patut dipertanyakan. Pasalnya, DAP sudah dianggarkan sejak tahun 2010. Hal ini memicu kecurigaan akan besarnya kemungkinan penyelewengan DAP untuk kepentingan politik 2014. Apalagi dana abadi terbukti rentan terhadap korupsi. Seperti korupsi DAU yang menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar. Selain itu, DAP di Aceh juga diduga dikorupsi karena, berdasarkan temuan LSM, saldo DAP Aceh sudah kosong.
Pada akhirnya, anggota DPR yang memiliki hak budget mesti bertindak. Bagaimanapun kesalahan tidak bisa ditujukan sepenuhnya kepada pemerintah, mengingat UU APBN terlahir dari ketuk palu Rapat Paripurna DPR. Peluang masih ada lantaran basis aturan DAP adalah APBN; jadi APBN-P 2013 adalah pintu masuk atas komitmen wakil rakyat.
Namun, semuanya akan kembali pada proses politik. Akankah suara terbanyak diberikan kepada pemerintah (lanjutkan) atau sebaliknya (stop DAP)?

Tulus Santoso ; 
Tenaga Ahli Anggota Dewan di Komisi X DPR
KOMPAS, 18 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Marifat Budi Pekerti Ki Hadjar


SOSIALISASI Kurikulum 2013 semakin gencar dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Model sosialisasinya pun beraneka ragam. Ada pimpinan Kemendikbud yang turun ke daerah dan ada pimpinan birokrasi pendidikan di daerah yang diundang ke Jakarta untuk diberi sosialisasi.

Wakil Presiden Boediono dikabarkan mendesak agar Kurikulum 2013 yang sarat dengan pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti itu segera diimplementasikan di sekolah (dan madrasah).

Mohammad Nuh sendiri selaku menteri pendidikan menyatakan bahwa Kemendikbud bertekad menjalankan Kurikulum 2013 seoptimal mungkin. Nanti para siswa diberi pemahaman agama dan budi pekerti yang baik. Jangan sampai kelak ada keluhan anak-anak yang dimasukkan ke sekolah justru bertambah nakal.

Konsep Ki Hadjar

Bicara budi pekerti tidak bisa dilepaskan dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara. Sejak Ki Hadjar mendirikan Tamansiswa pada 1922, budi pekerti menjadi ''educational mark'' Ki Hadjar.

Dalam majalah Poesara edisi Februari 1954, Ki Hadjar menyatakan bahwa budi pekerti wajib disampaikan kepada siswa oleh semua guru. ''Pengajaran budi pekerti sebaiknya diberikan secara spontan oleh sekalian pamong; jadi menurut adanya setiap kesempatan dan tidak harus menurut daftar pelajaran. Pendidikan budi pekerti harus diberikan oleh tiap-tiap pamong, baik ia mengajarkan bahasa, sejarah, kebudayaan, maupun ilmu alam, ilmu pasti, menggambar, dan sebagainya,'' tulisnya. Untuk menjabarkan konsepnya, Ki Hadjar menyampaikan empat tingkat dalam menanamkan budi pekerti kepada anak didik. Yaitu, syari'at, hakikat, tarikat, dan makrifat.

Tingkat syari'at cocok diberikan kepada anak yang sangat muda, dalam hal ini anak TK dan RA (raudhatul atfal). Adapun metodenya adalah membiasakan berperilaku baik menurut norma masyarakat. Anak TK dan RA tidak perlu diberi teori tentang budi pekerti, tapi langsung dibiasakan berperilaku yang baik menurut ukuran umum. Misalnya, mengucapkan salam ketika bertemu teman, menyatakan hormat ketika bertemu guru, dan mencium tangan kalau berhadapan dengan orang tua.

Tingkat hakikat cocok diberikan kepada anak berusia di atasnya, dalam hal ini murid SD dan MI. Anak tetap dibiasakan berperilaku baik menurut ukuran umum, tapi dalam waktu bersamaan mulai perlu diberi pengertian sederhana mengenai mengapa mereka harus berbuat demikian. Contohnya, selain dibiasakan mengucapkan salam sewaktu bertemu teman, mereka diberi pengertian tentang pentingnya mengucapkan salam itu. Misalnya, ucapan salam dapat menimbulkan ikatan hati dan keakraban lahir batin antarteman.

Tingkat tarikat cocok diberikan kepada anak berusia di atasnya lagi, dalam hal ini siswa SMP dan MTs. Siswa tetap dibiasakan berperilaku baik, diberi pengertian mengenai pentingnya hal itu dilakukan, tapi pada waktu bersamaan disertai aktivitas pendukung yang cocok. Misalnya, bagaimana anak-anak SMP dan MTs itu berkesenian, berolah puisi, berolahraga, dan bersastra ria sambil berolah budi. Contohnya, anak-anak SMP dan MTs dilatih menari ''halus'' sambil dijelaskan makna-makna gerakan di dalamnya untuk menanamkan budi pekerti.

Selanjutnya, tingkat makrifat cocok diberikan kepada anak berusia di atasnya lagi, yaitu siswa SMA, MA, dan SMK. Pemahaman dan kesadaran si anak disentuh sehingga berperilaku baik bukan sekadar kebiasaan dan berpengertian, tapi berkesadaran di lubuk hati untuk melakukan hal itu. Dalam bahasa Tamansiswa, sampai tingkat ''Tringa''. Yaitu, ngerti (mengerti), ngrasa (merasakan), dan nglakoni (menjalankan). Si anak mengerti maksud berperilaku baik dan perilakunya tersebut dijalankan berdasar kesadaran diri.

Mari Disempurnakan

Apakah Kurikulum 2013 yang sedang dikembangkan sudah mendasarkan, antara lain, pada konsep konkret dan layak diterapkan seperti rumusan Ki Hadjar tersebut? Entahlah. Tapi, setahu saya, tidak banyak tokoh Tamansiswa, yang didirikan Ki Hadjar, yang dilibatkan dalam pengembangannya.

Meski sosialisasi Kurikulum 2013 sudah dilakukan di mana-mana, penyempurnaannya masih dimungkinkan. Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah pernah menyatakan, Panja Kurikulum 2013 belum menerima dokumen resmi kurikulum dari Kemendikbud. Artinya, selama dokumen resmi kurikulum belum dikirim ke DPR, penyempurnaan masih terbuka untuk dilakukan.

Apakah konsep Ki Hadjar sudah diakomodasi dalam Kurikulum 2013 supaya penanaman budi pekerti di sekolah bisa dilakukan secara optimal? Entahlah! Apakah konsep Ki Hadjar sudah diakomodasi dalam Kurikulum 2013 untuk memajukan pendidikan di negara kita? Entahlah! Yang jelas, kita masih memiliki sedikit waktu untuk menyempurnakan konsep Kurikulum 2013 itu.

Ki Supriyoko ;  
Guru Besar, Wakil Ketua Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
JAWA POS, 15 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Mogok di Hari Pertama, 100 Km/Jam Hari-Hari Berikutnya


Mogok di Hari Pertama, 100 Km/Jam Hari-Hari Berikutnya

"MOGOK lagi ya, Pak?" tanya seorang wartawan melalui SMS. Rupanya, sekitar pukul 17.00 itu Twitter sudah ramai berkicau bahwa uji coba hari kedua mobil listrik Ahmadi ini mogok lagi. Bukan main senangnya mereka yang berharap proyek mobil listrik itu gagal.

 Maka, untuk menambah kegembiraan itu, saya pun menjawab sekenanya: Mogoooooook! Hehehe!

 Saat itu sebenarnya uji coba belum dimulai. Jam-jam itu (Selasa, 17 Juli 2012) saya masih bersama wartawan di restoran di Depok, 2 km dari workshop milik Dasep Ahmadi. Uji coba baru akan dimulai pukul 19.00. Memang awalnya uji coba dilakukan pada pukul 15.00. Yakni, setelah saya kembali dari mengikuti Bapak Presiden SBY menghadiri HUT GP Ansor di Solo.

 Begitu tiba di Depok, ternyata mobil belum siap. Belum mulai di-charge. Bahkan, belum bisa di-charge. Masih ada persoalan yang belum terpecahkan: Mengapa charging-nya tidak berfungsi. Beberapa teknisi (anak-anak lulusan SMK, D-3, dan madrasah aliyah) masih mencari-cari di mana kabel yang tidak nyambung. Dasep Ahmadi, pencipta mobnas listrik itu, terlihat batuk-batuk kecil. Wajahnya kusut dan rambutnya berantakan.

 Kelihatan sekali Dasep kurang tidur. Sudah seminggu memang Dasep dan anak buahnya begadang siang-malam.

 Mereka terus mencari penyebab "mogoknya" mobil listrik itu di uji coba hari pertama. Sungguh penasaran: Mengapa mobnas listrik Ahmadi itu tiba-tiba kehilangan power justru ketika perjalanan sejauh 50 km tersebut kurang 1 km lagi.

 Memang perjalanan itu akhirnya tiba juga di pintu masuk gedung BPPT, tujuan akhir perjalanan. Namun, 1 km terakhir itu (antara Bundaran Hotel Indonesia ke BPPT) dilakukan dengan sangat pelan dan beberapa kali terhenti.

 Syukurlah, pengecekan satu per satu kabel yang banyak itu akhirnya menemukan penyakit yang dicari: Ada sambungan kabel menuju accu yang ternyata tidak nyambung. Jam sudah menunjukkan pukul 15.00. Tidak nyambungnya itu tidak gampang dilihat karena connecting-nya di dalam boks kecil.

 Pantas listrik untuk uji coba hari pertama itu hanya cukup untuk dari Depok ke Bundaran Hotel Indonesia. Pantas untuk bisa menyelesaikan sisa 1 km terakhir itu harus berhenti dulu beberapa saat. Ternyata, charging malam menjelang uji coba pertama tersebut tidak bekerja. Berarti uji coba hari pertama itu hanya menggunakan sisa setrum yang lama.

 Tentu itu bukan masalah yang besar. Bahkan, amat sepele. Begitu konektornya diberesin, charging bisa dilakukan lagi. Jreng! Charging berjalan lancar. Aliran listrik masuk ke dalam accu dengan derasnya.

 Sambil menunggu pengisian listrik itulah, kami menuju restoran dengan perasaan lega. Bahwa di Twitter sudah beredar mobnas mogok lagi, saya anggap sebagai lauk santap sore.

 Lantaran charging baru dimulai pukul 16.00, berarti uji coba kedua itu baru bisa dilakukan paling cepat pukul 19.00. Hari sudah malam. Tapi, kami mensyukurinya. Sekalian bisa diuji apakah lampunya berfungsi. Ternyata, tidak masalah.

 Masalah baru justru ketika menapaki tanjakan terjal yang ternyata gagal. Dasep Ahmadi, yang berada di sebelah saya, langsung mengambil kesimpulan: Pengaturan gear-nya kurang tepat. RPM-nya terlalu besar. Ibarat mobil biasa yang menanjak dengan gigi 5.

 Persoalan tanjakan itu tentu lebih serius daripada persoalan mogok di hari pertama. Tapi, saya yakin bahwa Dasep akan bisa mengatasinya. Lulusan Teknik Mesin ITB yang memperdalam ilmunya di Jerman dan Jepang tersebut sangat mampu di bidang itu.

 Bukankah Dasep sudah mampu membuat, memproduksi, dan mengekspor mesin NCR? Mesin yang fungsinya untuk membuat mesin itu? Itu jauh lebih sulit daripada membuat mobnas listrik. Dia sudah terbukti bisa membuat "ibunya" mesin. Tentu persoalan pindah gear bisa dia atasi.

 Malam itu, untuk mencapai puncak tanjakan, mobil terpaksa harus didorong. Setelah melewati tanjakan tersebut, mobil kembali meluncur dengan gesitnya. Apalagi ketika memasuki jalan tol Jagorawi. Sangat mulus dan cepat. Satu-satunya "hantu" di otak adalah bayangan kehabisan setrum. Karena itu, teman-teman Jasa Marga menyiapkan fasilitas charging di pintu-pintu tol.

 Ternyata, hantunya tidak muncul. Staf Jasa Marga yang telanjur siap di pintu tol tidak perlu turun tangan. Mereka melambai-lambaikan tangan saat mobnas listrik hijau ngejreng itu melewati pintu tol tanpa persoalan.

 Di jalan tol itulah kesempatan uji kecepatan dilakukan: 60, 70, 80, 90, dan akhirnya 100 km/jam. Stabil dan cepat. ???... alangkah senang hatiku, hidup bersama denganmu ... ???. Baru di dekat Taman Mini Indonesia Indah kecepatan harus diturunkan: Hujan turun meski tidak deras. Wah, sekalian dapat "bonus" bisa uji coba kestabilan dan penyapu kaca. Nema problema!

 Bahkan, saat melewati Cawang yang agak menanjak itu, mobil meluncur dengan kecepatan 60 km/jam. Di sepanjang tol kawasan Gatot Subroto juga sing-sing-so. Maka, kami tiba di Pacific Place dengan horeee...! Saya berhenti sejenak di sini karena harus memenuhi undangan menteri BUMN yang sebenarnya, Tanri Abeng. Setelah itu, kami memacu lagi mobnas listrik tersebut ke acara lain di Wisma Antara di dekat Monas.

 Menjelang tengah malam, mobil saya bawa pulang. Sekalian sudah saatnya di-charge lagi. Saya menggunakan colokan listrik Pacific Place karena rumah saya dekat-dekat situ. Besok paginya akan saya gunakan ke Monas: olahraga di sana.

 Tentu saya masih penasaran pada kegagalan melewati tanjakan malam itu. Di hari ketiga ini saya coba menaiki tanjakan di halaman gedung Kementerian BUMN yang juga terjal. Ternyata, sama sekali tidak masalah. Saya muter sekali lagi untuk mengulanginya. Juga tidak masalah. Saya ulangi untuk kali ketiga: juga laa musykilah! Kabar baik itu segera saya sampaikan ke Dasep Ahmadi. Untuk tambahan bahan analisis.

 Siangnya, uji coba dilanjutkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saya memang harus ke Solo-Magetan-Jogja. Menjelang Semanggi, timbullah waswas: Bagaimana kalau tidak kuat menanjaki jembatan Semanggi yang selalu macet itu? Kalau sampai mogok, alangkah macetnya!

 Tapi, tidak boleh mundur. Tidak boleh ragu-ragu. La tahzan! Hanya, saya siapkan juga langkah darurat: Mobil khusus mengikutinya di belakang. Kalau tidak kuat menanjak, dorong saja dengan mobil itu. Paling rusak sedikit. Ternyata, mobnas listrik tersebut bisa merambati tanjakan itu dengan mulus. Segera pula kami kabarkan ke Dasep Ahmadi.

 Lolos tanjakan Semanggi, tentu tidak ada lagi tantangan berikutnya. Rasanya, tidak akan ada faktor yang menyebabkan saya ketinggalan pesawat. Bahkan, di tol menuju bandara itu saya sempat memacu 70, 80, 90, dan akhirnya 100 km/jam. Terlihat beberapa mobil mengejar kami, membuka kaca dan melambaikan tangan mereka.

 Praktis, uji coba di hari ketiga itu tidak mendapatkan pelajaran baru: Semuanya lancar dan mulus.

 Hari berikutnya, tidak banyak kesempatan uji coba. Saya baru tiba dari Jogja tengah hari. Dari bandara, langsung mengikuti sidang kabinet di istana. Maka, mobnas listrik Ahmadi saya minta menjemput di Istana Merdeka. Setelah sidang kabinet usai, saya meninggalkan istana dengan mengendarai mobnas listrik tersebut.

 Dalam hati, saya berjanji untuk tidak mengecewakan istana. Saya bangga dengan dukungan yang begitu kuat dari Bapak Presiden SBY untuk kelahiran mobil listrik itu. Saya juga bertekad untuk tidak mengecewakan para rektor yang telah membeberkan hasil riset mereka yang mendalam mengenai mobil listrik tersebut.

 Sepanjang perjalanan pulang dari istana, saya banyak tersenyum. Di samping karena mobnas listrik sudah masuk istana, dalam sidang kabinet sore itu Presiden SBY juga menggunakan bahasa terang: Seluruh menteri dan anak buahnya, termasuk seluruh jajaran BUMN, tidak boleh main kongkalikong dengan DPR soal anggaran negara!

 Saya akan kian tegas menerapkan penegasan Presiden SBY itu ke dalam jajaran BUMN!

 Hari kelima, Jumat, 20 Juli 2012, uji coba dimulai pukul 05.00: menuju Monas. Setelah berolahraga, saya mencoba lagi tanjakan di halaman Kementerian BUMN beberapa kali. Tidak ada masalah. Lantas, saya bawa mobnas listrik itu ke PLN pusat dan saya tinggal di situ. Begitu banyak teman PLN yang mencobanya: Dirut Nur Pamudji, Direktur Murtaqi Syamsudin, Direktur Harry Jaya Pahlawan, dan seterusnya.

 Selama lima hari uji coba, rasanya persoalan tanjakanlah yang terberat. Kalau persoalan itu terpecahkan, kita benar-benar menaruh harapan akan proyek tersebut.

 Benar kesimpulan penelitian UI, UGM, ITB, ITS, dan UNS yang disampaikan di sidang kabinet di Jogjakarta dua bulan lalu: sudah saatnya mobil listrik harus diproduksi. Sekarang juga.

 Setelah lima hari uji coba itu, saya selalu membayangkan: alangkah sehatnya hidup ini kalau tidak harus menghirup asap knalpot yang begitu tebal setiap hari. Alangkah leganya napas kita kalau semua kendaraan beralih ke listrik. Langit Jakarta akan cerah lagi. Paru-paru akan bernapas lega.

 Dan, tidak akan ada lagi demo BBM yang begitu masif dan begitu ributnya!

 Bus listrik LIPI sudah lahir dengan sempurna. Saya sudah mencobanya dengan kesimpulan yang meyakinkan: sudah andal di tanjakan. Mobil listrik Ahmadi sudah lima hari diuji coba. Tiga minggu lagi lahir pula tiga mobil listrik berikutnya.

Era mobil listrik Indonesia segera tiba!

Dahlan Iskan ; Menteri Negara BUMN
JAWA POS, 23 Juli 2012


Selengkapnya.. »»  

SMK: Antara Harapan dan Fakta


SMK: Antara Harapan dan Fakta

Pemerintah akan menambah jumlah sekolah kejuruan (SMK). Sebagaimana dilaporkan (Koran Tempo, Senin, 18 Juni 2012), jumlah sekolah kejuruan ini akan ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Targetnya, proporsi sekolah kejuruan dan sekolah umum kelak akan menjadi 60 persen berbanding 40 persen. Adapun saat ini proporsinya baru 46 persen berbanding 54 persen. Sebuah data lain menginformasikan bahwa, pada 2015, proporsinya menjadi 50:50, dan ditargetkan proporsinya menjadi 70:30 pada 2025 nanti.

Perluasan akses ke sekolah kejuruan merupakan pilihan kebijakan yang umumnya diambil oleh negara-negara sedang berkembang. Tujuannya untuk memperbaiki pasar tenaga kerja. Tetapi hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan. Dalam kasus Tanzania (pada 1960-an) dan Korea Selatan (30 tahun kemudian), kebijakan itu gagal mencapai target. Orang tua lebih memilih sekolah umum ketimbang sekolah kejuruan di Indonesia. Orang tua dengan pendidikan yang lebih baik lebih suka sekolah umum swasta. Dan anak-anak dengan nilai ujian yang lebih baik lebih suka memilih sekolah umum negeri (David Newhouse and Daniel Suryadarma, 2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa jumlah peminat sekolah kejuruan mengalami penurunan. Hal itu terjadi mungkin karena keterampilan yang diajarkan di sekolah kejuruan jauh lebih cepat ketinggalan zaman ketimbang keterampilan lulusan sekolah umum. Keterampilan sekolah kejuruan membuat para lulusannya lebih cepat mendapatkan pekerjaan, tetapi lulusan sekolah umum lebih mudah meningkatkan atau memperbaiki keterampilan kerja mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada.

Tambahan pula, dibandingkan dengan sekolah umum, sekolah kejuruan lebih mahal. Sekolah kejuruan membutuhkan peralatan mengajar yang lebih kompleks. Biaya sekolah kejuruan 28 persen lebih tinggi daripada sekolah umum. Namun, tampaknya, pemerintah Indonesia tidak terpengaruh oleh pengalaman dan fakta di atas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkukuh untuk meneruskan kebijakan itu dan mengubah beberapa sekolah umum menjadi sekolah kejuruan, walaupun tidak banyak bukti menunjukkan bahwa sekolah kejuruan bisa memperbaiki pasar tenaga kerja.

Diskusi Publik

Hasil penelitian di atas tampaknya mengonfirmasikan pandangan yang umum berkembang di masyarakat dan di kalangan pakar. D.A. Tisna Amidjaja (1991), mantan Dirjen Pendidikan Tinggi, mengatakan bahwa bertambahnya angka pengangguran merupakan satu masalah yang tidak mungkin dapat dipecahkan hanya dengan penambahan pendidikan kejuruan. Dengan mengutip pendapat umum, ia merekomendasikan agar pendidikan menengah memberikan pendidikan umum yang dijadikan “landasan bagi berbagai tipe pendidikan pasca-menengah yang lebih berspesialisasi”. Itu dimaksudkan agar “spesialisasi tidak dimulai terlalu dini dan tidak terjadi sebelum dimantapkannya suatu basis minimal”.

Dalam konteks yang agak berbeda, Mochtar Buchori (1995) berbicara tentang spesialisasi yang terlalu dini. Ia mengatakan hal ini ketika menyinggung soal penjurusan di sekolah menengah umum. Penjurusan yang terlalu dini menyebabkan apa yang disebutnya sebagai kesenjangan komunikasi intelektual di antara spesialisasi. Ia mengkritik kurangnya pelajaran sejarah di kalangan siswa yang mengambil ilmu pengetahuan alam dan kurangnya pelajaran matematika di kalangan mereka yang mengambil studi sosial. Kekurangan yang sama sungguh terjadi di kalangan mereka yang mengambil sekolah kejuruan.

Hasil penelitian dan pandangan sejumlah pakar pendidikan di atas tampaknya menegaskan kembali bahwa pendidikan harus fleksibel. Keterampilan teknis tidak perlu terlalu ditekankan pada level sekolah dasar dan menengah. Hutchins (1968) mengatakan bahwa keterampilan teknis yang dipelajari di sekolah menengah cepat kedaluwarsa dalam masyarakat teknologis yang berubah cepat.

Anderson (1966) mengatakan bahwa kebijakan untuk memberikan latihan kejuruan pada level pendidikan dasar dan menengah itu tidak bijaksana. Alih-alih menjadi terampil dan ahli, mereka malah membenci kegiatan yang berorientasi praktis itu, yang sebetulnya penting. Latihan teknis pada level sekolah menengah diberikan tanpa landasan ilmiah yang kukuh yang mendasarinya. Satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah tenaga kerja adalah memperbaiki kualitas pendidikan umum (general education) agar menghasilkan lulusan yang fleksibel. Keterampilan teknis tidak dihasilkan di sekolah, tetapi merupakan hasil dari latihan di tempat kerja.

John Dewey mengingatkan hal itu dalam bukunya Democracy and Education (1964) sejak kurang-lebih seratus tahun yang lalu. Filsuf pendidikan itu menemukan fenomena bahwa aspek kejuruan terlalu ditekankan dalam pendidikan. Kebijakan kejuruan semacam itu berdampak lebih jauh pada tercipta sekelompok manusia yang menjadi pekerja dan yang lain menjadi tuan. Yang satu disuruh dan yang lain menyuruh. Hal ini tentu saja tidak tepat dalam masyarakat dan negara yang demokratis. Kebijakan itu, menurut dia, melanggengkan tatanan sosial lama.

Tentu saja, orang tidak harus setuju dengan Dewey karena beranggapan bahwa kondisi masyarakat dewasa ini jauh berbeda. Tetapi dengan melihat fakta bahwa kebijakan semacam itu tidak memberi solusi atas masalah tenaga kerja kita, sebaiknya kebijakan itu didiskusikan secara luas. Pemerintah tidak perlu mengambil keputusan tergesa-gesa. Keputusan tanpa pertimbangan yang luas dan mendasar bisa akan membuang waktu, tenaga, dan biaya, tetapi tidak memberi manfaat banyak. Diskusi publik yang luas mencegah kita dari kesalahan yang berdampak jauh ke depan.

Penulis: Dion Pare
Peminat Masalah Pendidikan
Sumber :  KORAN TEMPO, 23 Juni 2012



Selengkapnya.. »»