Politik Kebudayaan Pancasila

PENGHARGAAN internasional, Word Statesman Award atau Anugerah Negarawan Dunia untuk Presiden SBY berkenaan dengan toleransi beragama, perdamaian, dan demokrasi di Indonesia seyogianya diterima dengan baik, walaupun beberapa pihak  mempertanyakan, bahkan menyatakan tidak setuju.

Mereka mendalihkan pada kekerasan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah, komunitas Syiah di Sampang Madura Jatim, dan pelarangan beribadah untuk komunitas sebuah gereja di Bogor Jabar yang mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah melindungi kaum minoritas agama. Karena itu, beberapa pihak menyarankan SBY menolak penghargaan itu.

Toleransi beragama di Indonesia ini sebenarnya sudah lama terbangun. Semasa Kerajaan Majapahit misalnya, walaupun kerajaan ini menganut agama Hindu dan Buddha, realitasnya sangat toleran terhadap kehadiran Islam. Sunan Ampel, salah satu Walisongo bahkan datang ke Surabaya atas undangan raja Majapahit guna memberikan penyuluhan dan memperbaiki moral masyarakat yang dinilai sudah rusak.

Kerajaan Majapahit menjalankan politik secara sekuler karena itu sangat toleran terhadap tamu kerajaan dari golongan apa pun, semisal kehadiran Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Bahkan di situs bekas kota Majapahit di Trowulan Mojokerto Jatim ditemukan kompleks makam orang Islam. Zaman sebelum Majapahit pun toleransi beragama sudah terbentuk, semisal kerukunan antara agama Hindu dan Buddha yang terbangun sejak awal abad Masehi. Padahal di negara asalnya, di India, pengikut dua agama tersebut tidak bisa akur.

Contoh lain dari toleransi itu, yakni ketika Raja Wisnuwardhana dan Kertanegara dari Kerajaan Singasari memproklamirkan diri sebagai pemeluk Syiwa Buddha. Bukti atau testimoni mengenai hal itu kini masih bisa dilihat pada peninggalan Candi Jago dan Candi Singosari Malang.

Realitas itu menunjukkan bahwa toleransi kehidupan beragama di Indonesia sudah lama terbangun. Sebelum agama besar (Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik) masuk ke Indonesia, di Nusantara sudah berkembang kepercayaan asli yang bersumber pada pemujaan arwah leluhur. Karena itu, agama-agama ''asing'' yang datang kemudian, dalam proses budaya hanya diterima sebagai agama tamu yang harus dihormati.

Kalaupun akhirnya agama-agama besar itu diterima oleh masyarakat Indonesia, agama asli itu tetap menjadi akarnya. Dalam ajaran Pancayajnya di Bali misalnya, doktrin agama Hindu dan Buddha bisa bersatu-padu dengan akar penghormatan kepada roh dan arwah leluhur. Sebagian pemeluk Islam di Jawa ini pun tak bisa meninggalkan keyakinannya terhadap arwah leluhur dan tokoh masa lampau. Itu dimanifestasikan lewat wisata ziarah ke makam Walisongo atau para leluhur, terutama ketika nyadran dan Idul Fitri.

Sila pertama Pancasila, yaitu Ke Tuhanan Yang Maha Esa, merupakan hasil pemikiran mendalam penggali dan perumus Pancasila, dengan mengambil akar-akar agama dan kepercayaan, untuk disarikan guna menemukan persamaan. Akar-akar itu kemudian digunakan sebagai landasan pembuatan konsep sila pertama itu, yang mengandung pengertian bertoleransi dalam kehidupan beragama.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan toleransi agama ini sudah demikian mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu, penghargaan internasional untuk SBY itu layak diterima sebab sangat terkait dengan sila pertama Pancasila. Kalaupun saat ini masih ada persoalan terkait toleransi beragama, itu karena kekurangtegasan pemerintah menyikapi persoalan yang sudah digariskan dalam sila pertama itu.

Hal lain yang berkenaan dengan Pancasila adalah pengimplementasian sila-sila ataupun nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang saat ini masih kacau-balau. Berbagai kejahatan dan kekerasan, juga diskriminasi merebak, smisal perampokan, penipuan, korupsi, terorisme, tawuran, kekerasan agama, kekerasan terhadap anak dan sebagainya.

Relevansi Nilai

Semua itu merupakan indikasi kemelunturan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya dan etika yang terkait dengan nilai-nilai luhur dasar negara kita. Pancasila merupakan strategi politik kebudayaan, gagasan orisinal yang dicetuskan pendiri bangsa. Itu juga hasil pemikiran yang brilian pada eranya mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senantiasa relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sepanjang masa.

Namun nilai-nilai luhur itu perlu selalu diaktualisasikan dan disosialisasikan supaya tidak tergerus. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa ini, yang digali dari kebudayaan yang terbentuk dan berkembang di negara ini. Sejarah juga mencatat bahwa keterbentukan kebudayaan-kebudayaan di negara ini penuh toleransi terhadap kelompok dan agama yang berbeda-beda.

Peringatan hari lahir Pancasila yang waktunya berdekatan dengan pemberian penghargaan internasional kepada Presiden SBY harus menjadi momentum untuk menanggulangi persoalan bangsa yang menyimpang dari norma, etika, dan nilai kebudayaan. Banyak negara menganggap Indonesia sebagai negara yang sukses dalam membangun perekonomian.

Yang tidak kalah penting adalah membangun manusianya, yang juga berarti membangun kebudayaan guna membentuk manusia Indonesia yang berbudaya dan bermartabat. Inilah yang sering dilupakan pemerintah, dan saatnya nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus benar-benar diaktualisasi dan disosialisasikan. 

Eko P Hendro  ;  

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

SUARA MERDEKA, 01 Juni  2013

Selengkapnya.. »»  

Strategi Kebudayaan Kurikulum Baru

 TIDAK bisa dimungkiri, diperlukan strategi kebudayaan dan pembudayaan yang pas dan tepat guna bagi rencana implementasi kurikulum baru. Jika kebudayaan adalah sumber energi kehidupan manusia semisal air, pendidikan adalah saluran tempat ke mana air harus mengalir. Keduanya tak mungkin kita pisahkan sampai kapan pun juga. Karena itu menjadi tuntutan bagi kita bersama untuk memasukkan strategi kebudayaan dalam rencana implementasi kurikulum baru, terutama ketika para guru akan lebih banyak berinteraksi secara kreatif untuk meningkatkan kompetensi sikap siswa.

 Tidak mudah menciptakan budaya baik untuk tumbuh di sekolah dan ruang kelas. Kecuali para guru memiliki bacaan dan pegangan budaya dan tradisi yang baik serta tidak terjebak pada rutinitas guru yang sekadar mengajar. Strategi kebudayaan dalam pendidikan menyiratkan keinginan sebuah sistem dalam jangka panjang yang disertai dengan grand design yang luas dan besar. Kemudian, apa yang kita pikirkan dan rencanakan sangat amat tergantung dengan apa yang akan dilakukan orang lain terhadap grand design tersebut.

 Dalam konstelasi rencana implementasi kurikulum baru, strategi kebudayaan jelas harus ditubuhkan dan ditumbuhkan secara sekaligus ke dalam relung jiwa setiap guru, terutama ketika proses belajar-mengajar berlangsung di ruang kelas. Bagaimana caranya? Jika grand design kurikulum baru adalah penubuhan dan penumbuhan sikap (attitude) siswa untuk menjadi manusia yang berbudaya dan berkeadaban, proses berlangsungnya suasana belajar-mengajar jelas memerlukan sebuah pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Di sinilah sebenarnya kebutuhan how to secara praktis perlu dipikirkan secara komprehensif oleh semua stakeholder pendidikan.

 Jika ingin mengikuti logika penubuhan kebudayaan dalam pendidikan versi D Paul Schafer, kebudayaan dalam pendidikan setidaknya dimulai dengan proses penyadaran tentang pentingnya mempelajari kebudayaan secara umum, mempelajari kebudayaan nasional sendiri, mempelajari kebudayaan bangsa lain, serta belajar hidup secara kreatif, konstruktif, dan memenuhi tuntutan kehidupan berbudaya (learning about culture in general; learning about one’s own culture in particular; learning about culture of others; and learning to live a creative, constructive, and fulfilling cultural life).

 Secara praksis, penting untuk memperkenalkan modelmodel pembelajaran berbasis kreativitas (creative learning) bagi para guru kita sebagai strategi implementasi kurikulum baru. Dalam pembelajaran berbasis kreativitas, guru dapat diperkenalkan dengan teknik-teknik berpikir kreatif serta jenis-jenis hambatan psikologis (mental blocks) dalam berpikir kreatif. Pendekatan lain yang juga memungkinkan untuk meningkatkan cara berpikir kreatif guru adalah memperkenalkan guru dengan system thinking in school-nya Peter Senge.

Implementasi Kurikulum

 Selain kemampuan berpikir kreatif, guru juga perlu dibekali dengan strategi pembelajaran kreatif berbasis budaya lokal dan nasional. Ada begitu banyak pendekatan yang bisa diadaptasi guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara kreatif dan menyenangkan.

 Tools atau alat yang mungkin digunakan untuk menciptakan pembelajaran kreatif adalah sejenis cara berpikir sebab-akibat (causal loops), pembelajaran tematis, behavior overtime graphs (BOTGs), stock and flows, EELDRC (enroll, experience, label learning, demonstrate, review, celebrate), dan narrative chains. Problemnya adalah adakah skenario itu dalam rencana implementasi kurikulum 2013?

 Metode dan alat-alat yang disebutkan itu jika dirancang dalam sebuah modul yang bertanggung jawab pasti dapat menjadi jembatan bagi upaya menubuhkan sekaligus menumbuhkan budaya dan tradisi siswa yang lebih mandiri dan berkarakter. Dalam jangka panjang, tentu saja kemampuan itulah yang diharapkan diadaptasi oleh Kemendikbud sebagai alasan pengembangan kurikulum 2013, yaitu terdiri dari kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

 Sekali lagi, jika diamati secara saksama, rencana kurikulum 2013 ini bagi saya harus kuat mengagendakan penguatan kapasitas sekolah dalam rangka menumbuhkan budaya sekolah yang sehat. Budaya sekolah yang sehat hanya dapat dibangun melalui strategi kebudayaan yang tepat, dengan cara memberikan guru pelatihan dan workshop yang menunjang kemampuan berpikir kritis, menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, serta memahami struktur filosofis grand design kurikulum baru yang lebih berorientasi pada penanaman karakter yang kuat terhadap peserta didik.

 Penting untuk diingat, bahwa selama lebih dari tiga dekade perubahan kurikulum di Indonesia selalu bersifat top-down approach. Yin Cheong Cheng dalam Effectiveness of Curriculum Change in School: An Organizational Perspective (1994) mengingatkan agar perubahan kurikulum bisa berlangsung setidaknya di tiga level, yaitu individu guru, kelompok, dan sekolah.

 Karena itu, strategi kebudayaan dalam pendidikan kita juga seyogianya memasukkan agenda seperti perbaikan manajemen sekolah, memberlakukan kurikulum berbasis sekolah (school based curriculum), serta membiarkan sekolah memiliki strategi implementasi kurikulum berdasarkan perencanaan pengembangan sekolah yang sesuai dengan visi dan misinya adalah sebuah keniscayaan.

 Dibutuhkan workshop penguat an kapasitas leadership guru dan manajemen sekolah dalam proses implementasi kurikulum 2013. Wallahu a’lam bi-sawab.

Ahmad Baedowi  ;  

Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

MEDIA INDONESIA, 11 Maret 2013

Selengkapnya.. »»  

Kurikulum 2013, Modal Anak Bangsa untuk Bersaing

Jika tidak ada aral, implementasi kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan secara bertahap akan dilakukan pada awal tahun pelajaran Juli 2013.Kini berbagai persiapan sudah dilakukan.

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pengantar Sidang Kabinet, Senin, 18 Februari 2013, juga menyatakan perlunya sosialisasi kurikulum baru yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013. Kata Presiden, sampaikan bahwa yang kita didik dan kita siapkan bukan hanya manusiamanusia Indonesia yang cerdas semata,tapi juga yang tangguh mentalnya, sehat jasmaninya, toleran, dan rukun terhadap saudaranya yang berbeda (SINDO,19/2).

 Sebelumnya Wakil Presiden Boediono, dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, meminta agar pelaksanaan kurikulum jangan ditunda. Jika pelaksanaannya telah,yang rugi adalah peserta didik, anak bangsa yang kelak akan memimpin negeri ini, saat Kemerdekaan Indonesia memasuki usia 100 tahun pada 2045. Memang secara substansial, baik guru, orang tua, maupun siswa tidak ada yang keberatan terhadap kurikulum 2013.

 Riak kecil ada perbedaan yang selama ini mengemuka diyakini, cepat atau lambat, akan selesai. Apalagi secara politis panitia kerja kurikulum di DPR, yang terdiri atas unsurunsur fraksi, sebagian besar telah menyatakan menerima kurikulum 2013. Dua organisasi besar penyelenggara pendidikan di tingkat swasta pun, Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, tegas menyatakan siap mengimplementasikan kurikulum 2013.

Respons Positif

 Jika ada kurikulum yang disiapkan melalui uji publik dan melibatkan banyak pakar serta lintas direktorat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mungkin baru terjadi pada kurikulum 2013. Karena itu, wajar jika masyarakat merespons positif langkah itu.

 Masyarakat berharap kurikulum 2013 dapat benar-benar mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran, sebagaimana tujuan awal perubahan kurikulum ini. Inilah yang disebut kurikulum dengan pendekatan scientific (ilmiah).

 Jika boleh menggambarkan suasana di lingkungan Kemendikbud, mereka yang terlibat di dalam penyiapan kurikulum 2013 pun mengakui bahwa baru kali ini sebuah kurikulum disiapkan dengan matang dan terstruktur, melibatkan bukan hanya banyak narasumber dan pakar, melainkan juga lintas direktorat.

Penyederhanaan

 Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik- integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan sebagai modal anak bangsa untuk bersaing.

 Kurikulum 2013 sedikit-banyak juga akan menjawab “kegelisahan” orang tua selama ini yang sering menyatakan bahwa para pelajar sekarang lebih berat bukunya ketimbang timbangan berat badannya. Itulah sebabnya, penyederhanaan menjadi salah satu kata kuncinya. Di jenjang sekolah dasar (SD), dari sepuluh mata pelajaran kini menjadi enam, disekolah menengah pertama (SMP) dari sebelumnya dua belas menjadi sepuluh, sedang di sekolah menengah atas (SMA) tidak lagi mengenal penjurusan.

 Tentu pertimbangan penyederhanaan itu bukan semata soal beban, melainkan juga telah melalui proses pengkajian baik terhadap hasil Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), maupun hasil Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

 Terhadap hasil PISA misalnya, hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3, sementara negara lain banyak yang sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama,interpretasi dari fakta ini hanya satu bahwa yang diajarkan siswa di Indonesia berbeda dengan tuntutan zaman.

 Kajian terhadap isi mata pelajaran pun dilakukan dan ditemukan fakta ada beberapa materi pada mata pelajaran tertentu yang terlalu berat untuk diberikan dan dicerna peserta didik. Penyederhanaan jumlah mata pelajaran juga diikuti dengan penambahan jam pelajaran. Ini untuk peningkatan efektivitas pembelajaran.

 Penambahan jam pelajaran ini rasionalitasnya adalah perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output), memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhirakhir ini juga ada kecenderungan menambah jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negaranegara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat.

Peran Guru

 Ada pertanyaan bernada khawatir terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Apakah sedemikian mendesak sehingga tahun pelajaran 2013 kurikulum itu sudah harus diterapkan? Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda kementerian untuk implementasi kurikulum 2013.

 Pertama, terkait dengan buku pegangan dan buku murid. Pemerintah kini sedang menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dan lainnya.

 Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap pula. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu dan empat di jenjang SD dengan 30% dari populasi SD,dan kelas tujuh di SMP,serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang akan diikutkan pelatihan pun tidak seluruhnya.

 Ketiga, tata kelola.Kementerian sudah pula memikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Dengan kurikulum 2013, tata kelola pun akan berubah. Sebagai misal administrasi buku rapor. Karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, buku rapor pun harus berubah.

 Persoalannya,jangan sekalikali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.

 Pada titik ini pulalah, peran guru menjadi sangat-sangat penting. Guru dan kurikulum dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu saja tidak ada, tidak memiliki nilai apa-apa. Pada diri guru sedikitnya ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013 yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi akademik (keilmuan), kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan.

 Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadi perubahan. Itu sebabnya, guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas, tapi juga adaptif terhadap perubahan. Semoga!

Sukemi ;  

Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media

SINDO, 22 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Menyelamatkan Bahasa Ibu

Tak banyak yang peduli ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 lalu menyatakan bahwa 90 persen bahasa daerah terancam punah pada akhir abad ke-21.

Sesungguhnya, ini peringatan bagi setiap pemangku kepentingan budaya. Dari 746 bahasa daerah yang masih eksis, diperkirakan hanya akan tersisa sekitar 10 persen atau 75 bahasa daerah. Ironisnya, Kemendikbud menetapkan kurikulum 2013 tanpa muatan lokal/bahasa daerah. Pertanyaan di atas jadi sangat relevan untuk direnungkan bertepatan dengan 21 Februari, yang oleh UNESCO pada 17 November 1999 lalu, ditetapkan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Ini pun tak banyak yang tahu. Hari Bahasa Ibu Internasional nyaris tak ada gaungnya. Padahal, sebagian besar anak bangsa ini mengenal bahasa daerah sebagai bahasa ibu (mother tongue).

UNESCO—badan PBB yang bertugas di bidang pendidikan dan kebudayaan—menetapkan Hari Bahasa Ibu Internasional berdasarkan keprihatinan terhadap banyaknya bahasa ibu yang punah di atas bumi. Hari Bahasa Ibu Internasional berasal dari pengakuan internasional terhadap Hari Gerakan Bahasa yang dirayakan di Banglades.

Beberapa pegiat sastra mencoba berjuang sendiri-sendiri melestarikan bahasa daerah. Di antaranya, bahasa daerah Jawa, Sunda, Bali, Banjarmasin, dan Batak. Ajip Rosidi, Erry Riyana Harjapamekas, Edi S Ekajati, dan beberapa tokoh lain melalui Yayasan Kebudayaan Rancage telah menginisiasi pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa bagi pengembangan bahasa dan sastra daerah. Hadiah Sastra Rancage diberikan setiap tahun sejak 1989. Buletin internal berbahasa daerah mungkin ada. Beberapa majalah atau koran berbahasa daerah masih mencoba bertahan, seperti majalah bahasa Jawa Panjebar Semangat, Jaya Baya, Djaka Lodang, Damar Jati, Mekar Sari, dan ANCAS. Dalam bahasa Sunda ada Cupumanik, Manglé, dan Ujung Galuh.

Majalah etnis Batak ada beberapa, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Tahun 2012, saya menulis kumpulan cerpen Mangongkal Holi dan novel Mandera na Metmet dalam bahasa Batak Toba. Ini sastra modern pertama berbahasa Batak Toba.

Kian Ditinggalkan

Dalam keseharian, kian banyak generasi muda yang enggan bertutur dalam bahasa ibunya. Di kampung-kampung, remaja dan anak-anak berbahasa Indonesia dengan dialek dan struktur bahasa daerah setempat. Orangtua sejak dini membiasakan anak-anak berbahasa Indonesia. Sebab, jika nanti mereka masuk sekolah dan kuliah, terlebih saat mencari pekerjaan, bahasa Indonesia dan bahasa asing yang lebih diperlukan.

Komjen (Purn) Posma L Tobing dalam pengantar buku Mandera na Metmet menulis, inilah konsekuensi dari modernisasi yang mendorong derap urbanisasi, pernikahan antar-etnis, industrialisasi, dan terciptanya masyarakat heterogen. Bahasa daerah juga semakin terpinggirkan oleh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang ”English heavy”. Apalagi, pendidikan dan transformasi ilmu pengetahuan nyaris tak ada yang diantarkan dalam bahasa daerah. Pendidikan bahasa lokal kerap dimarjinalkan dan tidak begitu menentukan dalam mengindikasi keberhasilan pendidikan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pergaulan, telekomunikasi, dan media seolah mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing sebagai bagian dari gaya hidup. Maka, bagi sebagian generasi muda, berbahasa daerah dianggap kampungan, tak diperlukan, tak menarik, dan bahkan anakronis, tak sesuai perkembangan zaman. Memang, bahasa Indonesia benar-benar sudah jadi bahasa persatuan. Namun, ini seharusnya tak membuat bahasa daerah jadi punah.

Tak semua etnis di Indonesia punya lembaga yang konsisten menjaga warisan budayanya, seperti keraton di Yogyakarta atau Solo. Namun, itu tak seharusnya jadi kendala. Masih banyak bentuk kreativitas untuk mengawal bahasa daerah. Cara terbaik, membiasakan penggunaannya. Sekolah, kampus, dan lembaga keagamaan mestinya peduli pelestarian bahasa daerah, dibarengi dukungan pemda lewat perda, misalnya penggunaan di kawasan kantor atau sekolah.

Banyak kearifan lokal dan nilai luhur tradisional yang hanya tepat ditransformasikan lewat bahasa ibu. Karena itu, banyak kearifan lokal yang sirna bersamaan dengan pudarnya minat bertutur dalam bahasa daerah.

Saut Poltak Tambunan ; 

Novelis

KOMPAS, 21 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Guru Merdeka

Tahun 1928, saat sejumlah pemuda mendeklarasikan jati diri bangsanya, dapat dikatakan itulah kelahiran resmi budaya bernalar di Nusantara.

Jika sang rasionalis René Descartes dianggap sebagai pencetus kebudayaan bernalar dan juga bidan revolusi sains, maka—sesama penggila matematika—Tan Malaka adalah penggagas budaya bernalar untuk bangsa kita. Malahan, lebih dari tiga tahun sebelum Sumpah Pemuda, Tan yang tak kenal kompromi ini sudah merumuskan gagasan keindonesiaan, disebarkan lewat brosur ”Naar de Republiek Indonesia”.

Dengan kegigihannya bernalar, Tan yang kerap menganalogikan dirinya sebagai guru matematika mengajak rakyatnya, yang dianalogikan sebagai murid, untuk bernalar aktif. Rakyat harus terlibat aktif bernalar dengan pemimpinnya. Bahkan, dari dalam kubur sampai abad ke-21 ini pun masih bergema jelas gaung zikir ajakan bernalarnya lewat suara para guru sejati.

Namun, budaya bernalar itu pingsan sejak 1970-an. Budaya bernalar tak subur dan kalah pamor dengan kepatuhan. Bahkan, kerap penalaran dikorbankan demi kesantunan.

Proses belajar dalam dunia pendidikan telah disepelekan menjadi pembiasaan kepatuhan. Murid membeo keterampilan yang dipertontonkan guru. Ini tidak saja terjadi di pendidikan pra-universitas, tetapi juga di pendidikan tinggi.

Murid menyalin persis ucapan dan tulisan guru, bukan mencatat gagasan inti untuk bernalar mandiri. Ditambah lagi, sistem pendidikan sekarang menguntungkan murid penyalin dan penurut. Persekolahan sekarang adalah tanah tandus bagi budaya bernalar.

Lebih menyedihkan lagi, pertumbuhan budaya bernalar justru kerap dirusak kebijakan pendidikan sendiri. Satu perusak budaya bernalar paling efektif adalah ujian nasional (UN). Kebijakan ini telah memupuskan gairah bernalar siswa dan guru.

Pemaksaan penerapan UN bermutu sangat rendah, mengabaikan teori belajar—ditambah penyuburan tradisi jalan pintas—telah merendahkan makna belajar. Terkhusus UN matematika, yang berpusat pada tataran kognitif sangat rendah serta kegandrungan pada pragmatisme membuat proses bernalar seperti pembuktian, tak lagi dianggap penting.

Lemah Bernalar

Dampak kebijakan yang tak ramah pada budaya bernalar dapat dibaca dari beberapa survei internasional, yang menunjukkan performa siswa kita teramat rendah.

Patut disimak hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA), sejak tahun 2000-an, yang tak hanya mengukur penyerapan pengetahuan, tetapi juga kecakapan berpikir dan mengolah pengetahuan. Hasil berbagai studi itu konvergen menuju satu kesimpulan: siswa kita tak cakap bernalar.

Lebih meresahkan lagi, belum tampak tanda-tanda perbaikan. Namun, ada secuil berita baik, dari hasil TIMSS 2011 Sains, siswa kita ternyata sangat piawai di tataran menghafal fakta, bahkan jauh di atas rata-rata dunia. Di tataran kognitif paling rendah ini, seperti saat ditanya apa rumus kimia dari karbon dioksida, anak- anak kita mengalahkan teman- temannya di beberapa negara maju, termasuk AS.

Akan tetapi, siswa kita jatuh di tataran yang butuh penalaran dan pengolahan informasi serta pengungkapan argumen. Misalnya saat diminta menjelaskan bagaimana mengetahui apakah suatu zat itu logam. Ini merupakan penanda jelas atas penekanan berlebihan pada perilaku menghafal dan, sebaliknya, pengabaian proses bernalar.

Pengabaian budaya bernalar di pra-universitas itu logikanya berpengaruh pada pendidikan tinggi. Secara informal, sudah jamak di antara pengajar perguruan tinggi terdengar keluhan tak siapnya lulusan SMA belajar di perguruan tinggi akhir-akhir ini. Perlu penelitian ilmiah secara saksama guna memahami situasi ini.

Semua warga bertanggung jawab membangunkan budaya bernalar. Namun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian dengan jumlah doktor terbanyak dan mengemban nama kebudayaan tentunya pegang peran sentral. Di kementerian ini, guru adalah garda terdepan pejuang budaya bernalar menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.

Namun, sekarang guru sulit membudayakan bernalar. Menggunakan istilah Dr Bana G Kartasasmita yang aktif dalam pendidikan guru, ”Guru tersandera oleh kebijakan dan sistem.” Bukan salah guru tak membelajarkan kecakapan bernalar. Kebijakan pendidikan sekarang tidak ramah terhadap upaya pembudayaan bernalar. Bahkan, pengakuan bagi guru yang berinovasi membelajarkan bernalar pun nyaris tak ada.

Unsur terpenting sekarang adalah kemerdekaan guru. Mematahkan pasung penyandera itu sederhana: hanya butuh rasionalitas. Guru harus diberdayakan jadi seorang intelektual merdeka. Caranya, menggelorakan kembali semangat belajar guru, terutama untuk mendalami konsep sekaligus budaya keilmuannya.

Di sini mutlak butuh kepeloporan perguruan tinggi sebagai lembaga pengembang ilmu. Juga, sangat perlu penggunaan bahasa yang berbudaya saat membangun komunikasi dengan guru. Kemudian, perlu penyadaran guru atas peran pusatnya dalam pembangunan negara berdasarkan intelektualitas. Hasrat kejuangan dan semangat kemerdekaan guru akan berimbas langsung pada siswa yang bergairah bernalar.

Guru berdaya otomatis memicu atmosfer subur sehingga pelajar bergairah bermatematika dan bersains; bukan beriman kepatuhan pada rumus atau ketakutan salah. Apalagi sebagai sebuah seni, matematika sejatinya mengundang pelajar mempertanyakan, meragukan, dan mengembangkan aturan. Matematika bukan kumpulan aturan lalu lintas yang harus dipatuhi.

Konon, matematikawan pertama Indonesia, Sam Ratulangi, saat menjumlahkan bilangan tak ikut aturan biasa. Ia mulai dengan yang terbesar, yakni puluhan, baru satuan. Tentunya, buyut-cicit Sam Ratulangi di abad ke-21 ini juga mampu mencipta algoritmanya sendiri.

Matematika adalah buatan manusia yang punya ketaksempurnaan, maka perlu dikritisi dan dikembangkan. Pertumbuhan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika merupakan pilar pembangunan negara berdasarkan intelektualitas. Dan, pertumbuhan ini butuh guru merdeka.

Iwan Pranoto ; 

Guru Besar Matematika ITB

KOMPAS, 20 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Kebudayaan dalam Pemerintahan

Sebenarnya banyak yang mempertanyakan komentar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, beberapa waktu lalu, tentang eksistensi taman budaya yang tersebar di banyak provinsi negeri ini.

Hal yang cukup mengejutkan adalah anggapan sang menteri tentang lembaga budaya itu yang, menurut dia, bisa jadi etalase produk-produk budaya Indonesia. Sinisme pun merebak: taman budaya menjadi showroom?

Lebih dari itu, sebagian pihak mempertanyakan urusan sang menteri dengan keberadaan taman budaya di Indonesia. Sejak bilakah taman-taman budaya itu jadi bagian atau urusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)? Bukankah semestinya ia dalam subordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)? Tidakkah mengerikan bila taman-taman budaya itu didesak jadi toko-toko yang mengecer karya-karya seni negeri ini, bukan justru menjadi laboratorium atau kawah candradimuka kerja-kerja artistik para seniman kita?

Semua pertanyaan itu sesungguhnya bermuara pada salah paham, yang akhirnya melahirkan visi dan misi yang keliru, dari para menteri kita tentang apa dan di mana posisi kebudayaan dalam kerja mereka (pemerintah). Satu persoalan yang sudah terjadi ketika kebudayaan dipisahkan dari (departemen) pendidikan, dan lebih celaka lagi ditautkan dengan (departemen) pariwisata. Protes mengalir deras hingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan mengembalikan kebudayaan ke habitat aslinya bersama pendidikan.

Persoalan muncul kembali terkait wilayah kerja dari kebudayaan dan ekonomi kreatif, karena yang belakangan juga merasa berkepentingan dengan kebudayaan dan kesenian yang terikut di dalamnya. Efeknya, terjadi semacam tarik-menarik kepentingan, misalnya tentang industri film, Galeri Nasional, dan respons terhadap klaim Malaysia atas sejumlah produk budaya kita.

Hulu dan Hilir

Terlebih dahulu perlu diafirmasi apa makna dan bagaimana kerja kebudayaan kita, sekurangnya untuk dua kementerian itu. Hal utama adalah memahami kebudayaan sebagai sebuah produk (juga proses di baliknya) dan manfaatnya secara praktis. Sebagaimana dalam industri, produk adalah bagian hulu, sementara manfaat ada di bagian hilir.

Dalam pengertian ini, kebudayaan, termasuk kesenian di dalamnya, adalah sebuah kerja yang idealistik di ujung hulunya. Di bagian inilah konten, ide-ide, bentuk, dan rekayasa artistik diolah dan diproduksi. Dari hasil ini muncul kemudian manfaat- manfaatnya. Dari sekian banyak manfaat itu, baik yang benda maupun tak benda, baik yang material maupun imaterial, diapresiasi publik dengan fungsi dan signifikansi masing-masing.

Salah satu dari pemanfaatan itu adalah mendapatkan surplus nilai secara praktis, material, dan komersial. Sebagaimana alam memproduksi kayu yang kemudian kita jual dalam bentuk kursi, demikian pula produk artistik dari kebudayaan juga harus diproses lagi untuk mendapatkan surplus nilai saat ia dilempar ke ranah publik untuk diapresiasi.

Dari pemahaman dasar itu, jelaslah di mana posisi dan peran pemerintah. Ada yang bermain di hulu (Kemdikbud) dan di hilir (Kemenparekraf). Kemdikbud bertanggung jawab menciptakan kondisi sekondusif mungkin bagi dinamika kerja kreatif-artistik: mulai dari infrastruktur, pendanaan, perlindungan hukum, fasilitas pajak, dan sebagainya. Karena itu—di bagian ini—isi, bentuk, termasuk eksperimentasi dan pembaruan hingga pergaulan atau relasi institusional ada di dalam di wilayah Kemdikbud.

Sementara Kemenparekraf memanfaatkan secara praktis dan pragmatis semua produk itu, tidak peduli bagaimana isi dan bentuk hasil kreatif itu. Tugasnya melakukan pengemasan, promosi, dan jika perlu ”menjual” tanpa perlu ikut campur, apalagi mengganggu proses yang ada di hulu.

Dengan distribusi tugas seperti di atas, tak perlu lagi ada kerancuan atau tarik-menarik di antara keduanya mengenai banyak hal. Soal taman budaya atau Galeri Nasional, misalnya, mudah dipahami apakah ia merupakan bagian integral dari proses kreatif (hulu) atau komersialisasi (hilir). Saya kira kita, umumnya para pekerja budaya, paling tidak setuju soal itu ada di bagian hulu.

Atau, siapa yang bertanggung jawab pada diplomasi budaya, tentang masalah klaim-klaim  budaya itu? Tentu saja keduanya, bahkan bertiga dengan Kementerian Luar Negeri, tetapi dengan pembagian kerja yang jelas.

Sebagai lembaga ide(alis), Kemdikbud menyiapkan argumen seilmiah dan seadekuat mungkin. Kemenparekraf mengemasnya untuk kebutuhan media internasional dan lain-lain. Lalu, Kemlu menggerakkan jaringannya untuk menyebarluaskan argumen canggih yang sudah indah itu.

Logika ini bisa diterapkan pada banyak masalah lain, termasuk film dan juga satu hal ganjil yang luput selama ini: arkeologi!

Arkeologi sebagai disiplin ilmu berada dalam wilayah kerja praktis dan aplikatif Kemdikbud. Penempatan ini sebenarnya cukup mengherankan, atau bisa jadi justru seperti diistimewakan. Sebab hanya ia satu-satunya kerja saintifik yang termaktub dalam wilayah kerja Kemdikbud.

Boleh jadi hal itu terjadi lantaran pengertian arkeologi berkait ketat dengan situs-situs purbakala, yang pemeliharaan, konservasi, dan restorasinya memang jadi tanggung jawab Kemdikbud. Arkeologi dan situs menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa ini, sejarah identitas dan jati diri yang menjadi soal krusial dalam pendidikan dan kebudayaan. Namun, apakah sejarah hanya berkait dengan arkeologi, situs, dan ilmu sejarah? Tidakkah banyak cabang ilmu lain yang juga turut menelusurinya, seperti paleontologi, bahasa, antropologi, bahkan genetika?

Dalam hemat penulis, arkeologi sebagai disiplin ilmu sebaiknya dientaskan dari Kemdikbud. Kembalikan ia pada komunitas akademiknya, dalam hal ini LIPI. Tugas Kemdikbud bukan melakukan riset spesifik di bidang itu, tapi melakukan perlindungan, konservasi, dan restorasi saja, plus menyebarluaskan maknanya kepada generasi muda.

Kebudayaan Lelucon

Akhirnya, harus tetap dikatakan, kebudayaan dalam pemerintahan seyogianya tidak hanya dianggap hiburan, lelucon, atau pemanis dari kerja-kerja kenegaraan lainnya. Kebudayaan adalah—sekali lagi—fundamen dari semua kerja pemerintahan. Dengan kebudayaan (aparatus) pemerintah bisa melakukan signifikansi atau menjumput nilai dan hikmah dari hasil kerjanya. Tanpa kebudayaan, semua jadi hampa. Tak dibutuhkan kecerdasan lebih untuk memahami hal itu.

Menggembirakan misalnya, dalam beberapa bulan terakhir ini muncul seksi kebudayaan dan seksi kesenian dalam Kementerian Dalam Negeri. Sebuah keputusan visioner yang menggambarkan kesadaran betapa kerja membangun kesadaran bernegara akan terasa reduksionis, bahkan menyesatkan bila hanya didasari oleh cara berpikir politis, bukan kebudayaan.

Visi semacam ini semestinya juga ada dalam kementerian atau lembaga negara lainnya, bahkan di bidang pertahanan atau Mahkamah Agung dan Kepolisian. Namun, apakah kita bisa berharap pemerintah memiliki visi sehebat itu, sementara di kementeriannya sendiri kebudayaan begitu nelangsa berhadapan dengan adik kandungnya (baca: pendidikan), ketika ia hanya menerima 0,5 persen dari dana yang dianggarkan bagi sang adik?

Radhar Panca Dahana

Budayawan

KOMPAS, 27 Agustus 2012

Selengkapnya.. »»  

Kemenangan Kebudayaan

Kemenangan Kebudayaan

Barangkali tak perlu lagi membuat perhitungan, baik sebelum maupun sesudah kemenangan sensasional dan spektakuler Spanyol serta rekor luar biasa yang ditorehkannya.

Baik hitungan di atas kertas, statistik, mental, maupun kematangan. Di atas itu semua, akhir dari ajang kompetisi sepak bola terbesar antarbangsa Eropa ini menghasilkan kemenangan keindahan, art of football, seni sebagai inti dari kebudayaan.

Sebagai sesama negeri Latin dari kawasan Mediterania, Spanyol dan Italia, sebagaimana negeri-negeri Latin di Amerika Selatan, memiliki pemain-pemain dengan kemampuan individual tinggi sehingga mereka tidak berlari dengan bola, tetapi menari bersamanya. Kita saksikan—terutama—Spanyol seperti menciptakan puisi pada setiap pemain dan menciptakan prosa dalam roman yang tidak hanya best-seller, tetapi juga bersejarah dan berkaliber Nobel.

Kembali ke Khitah

Tentu saja, kemenangan kebudayaan ini bukan hanya bermakna artistik, sebagaimana Latin tidak hanya dipenuhi dengan karya sastra dan intelektual. Ini adalah kemenangan atas mainstream di dua-tiga dekade terakhir yang dikuasai kecepatan dan tenaga, speed and power.

Sepak bola didominasi oleh fisik, pola, dan skema yang sangat sistemik, bahkan mekanik. Sebuah arus yang diperlihatkan dengan cara luar biasa oleh beberapa negara Eropa Utara, seperti Jerman, Belanda, Kroasia, dan Denmark.

Bisa jadi, inilah kemenangan peradaban Selatan, yang umumnya ditandai dengan konservativisme, tradisionalisme, kekeluargaan, juga kemaritiman. Sebut misalnya China, Jepang, dan Amerika. Peradaban yang dalam banyak gradasi berbeda dengan Utara yang relatif lebih rasional-mekanis, progresif, teknologis, dan individualistis.

Dengan latar kultural semacam itu, sepak bola dunia seperti kembali ke khitah sebagai seni menggocek dan menyerang. Karena itulah, orang-orang Selatan yang rata-rata lebih pendek ketimbang Utara dapat memamerkan kapasitas secara optimal. Tim Spanyol mungkin dapat dianggap tim ”terpendek” di Eropa, termasuk salah satu pahlawannya, bek sayap Jordi Alba.

Ini sangat disadari oleh Xavi Hernandez, sang jenderal dan maestro passing terbaik dunia (165 cm), yang merasa sangat beruntung dengan perubahan arus utama. Hal yang diamini oleh Andres Iniesta, Cesc Fabregas, David Silva, dan tentu Alba, yang memiliki tinggi rata-rata sama. Ini pula yang mencuatkan Lionel Messi sebagai keajaiban baru dalam sepak bola modern.

Filosofi Del Bosque

Semua tentu saja tak lepas dari peran luar biasa salah satu pelatih timnas tersukses dan terbaik dunia, Vicente del Bosque. Pelatih kalem, rendah hati, analis tajam, dan dijunjung tinggi ini adalah pelatih Pep Guardiola, pelatih klub paling fenomenal.

Para pengamat dan penggila bola sempat meragukan dirinya ketika ia memainkan pola yang belum pernah digunakan tim mana pun sepanjang sejarah sepak bola, 4-6-0. Ia menumpuk enam pemain tengah dan menafikan kehadiran pencetak gol betapapun ia memiliki stok berkaliber dunia, seperti Fernando Torres, Llorente, Negredo, dan Almeida.

Dalam penglihatan saya, Del Bosque bukan hanya bereksperimen. Ia memang menawarkan konsep dan filosofi baru dalam persepakbolaan dunia. Tumpukan gelandang di tengah tidak hanya menghilangkan perebutan peran, tetapi juga justru menjadi inti dari konsep tiki-taka yang akan segera ditiru di seluruh dunia setelah total football atau catenaccio, misalnya.

Inti itu datang dari potensi pemain tengah Spanyol yang seluruhnya berkapasitas sebagai target-man atau pencetak gol. Maka, pola baru Del Bosque ini memberi Spanyol bukan hanya enam pemain tengah paling luar biasa, melainkan juga enam striker dahsyat. Dari delapan gol yang diciptakan Spanyol hingga final, semua dilesakkan oleh lima pemain tengah dengan rata-rata 1,6. Hanya sebuah gol yang dihasilkan oleh striker (Torres). Bandingkan dengan Italia yang juga dipuji barisan tengahnya, hanya tiga gelandang mencetak gol, berarti rata-rata 1.

Bahkan, di final, pemain belakang, bek kiri suksesor Carlos Puyol, Jordi Alba, pun mampu menciptakan gol dengan kapabilitas dan ketenangan seorang striker, persis dengan apa yang ditunjukkan Torres. Kita pun melihat, bagaimana para pemain belakang lain, Pique, Ramos dan Arbeloa, begitu kerap berada di daerah pertahanan musuh, bahkan di kotak 16.

Saya mengira, eksperimen—jika itu ada—yang sedang dilakukan oleh Del Bosque adalah bagaimana menciptakan tim 10 pemain dengan semua kapasitas: bertahan, gelandang, dan penyerang. Saya menyebutnya sebagai ”pemain segala” (total player). Anda saksikan, bahkan ketika bola digenggam Gianluigi Buffon, 6-7 pemain Spanyol berjaga di sekitar kotak 16. Sebuah pola yang sungguh tinggi tingkat keberaniannya. Apa yang terjadi pada lawan dengan pola itu?

Ruang sebagai Peluang

Lawan pun menjadi grogi. Sekaligus merasa rendah diri. Mereka harus memompa semangat dua kali lebih dahsyat dari normal. Maknanya: tensi. Lawan sudah tegang sebelum peluit awal di bunyikan. Itu sebagian dari taktik psikologis Del Bosque yang genial. Ini terlihat pada awal final kemarin malam. Semua pemain Italia, dibantu kru, paduan suara, dan penonton, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh penghayatan, seperti mengempos daya lebih mental mereka.

Sebaliknya, tidak satu pun pemain, pelatih, bahkan kru tim Spanyol yang ikut bernyanyi saat lagu kebangsaan mereka dinyanyikan. Mereka tidak membutuhkan emposan itu karena kekuatan batin (mental) mereka sudah lebih dari cukup. Sikap dan raut muka mereka menunjukkan kematangan luar biasa. Saya kira kemenangan Spanyol sudah terjadi di detik ini. Sebelum mental kalah muncul seusai gol kedua, terutama setelah keluarnya Thiago Motta.

Sejak Luis Aragones memimpin tim Spanyol merebut Piala Eropa 2008, filosofi sepak bola Spanyol mengentak dunia. ”Bermain bola” adalah ”memainkan peluang” dan peluang itu berarti ”ruang”. ”Peluang” itu bukanlah sesuatu yang datang atau tercipta, melainkan diciptakan dengan kejelian, kecepatan berpikir, dan keputusan.

Itu diungkap (lagi) oleh satu di antara dua pemain terbaik dunia (setelah Messi), Xavi. ”Ruang. Di mana ruang, bola harus segera dialirkan ke arahnya”. Inilah dasar filosofi dan inilah representasi dari kebudayaan itu.

Bisa jadi sepak bola adalah ruang yang memberi siapa pun peluang merebut hati publik, bahkan dengan cara menggelikan dan memalukan. Sepak bola adalah magi dari keindahan kebudayaan, seni imajinatif di mana kita bisa sembunyi atau lari dari realitas faktual (Spanyol dan Italia adalah penderita utama resesi ekonomi Eropa saat ini).

Apakah ruang atau kesempatan itu pula yang dilihat oleh para politisi kita, pengusaha, baik yang senior maupun dadakan? Mereka seharusnya bisa melihat ruang untuk membawa bangsanya menuju kesejahteraan. Bukan diri sendiri.

Radhar Panca Dahana

Budayawan

KOMPAS, 04 Juli 2012

Selengkapnya.. »»