Tampilkan postingan dengan label Iwan Pranoto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Iwan Pranoto. Tampilkan semua postingan

Menajuk Kurikulum 3.1

Pada 1993 Microsoft menggagas Encarta, sebuah ensiklopedia digital. Awalnya Microsoft mengajak ensiklopedia konvensional yang sudah seabad terkenal, Britannica, bergabung. Namun, Britannica menyadari bahwa bergabung dengan Encarta adalah tindakan bunuh diri. Ensiklopedia ternama ini menolak ajakan itu.
Setelah ada Encarta dengan keindahan multimedianya, tak memakan rak buku, dan harganya terjangkau, masyarakat akhirnya tak tertarik lagi pada ensiklopedia konvensional. Walau dengan tampilan mewah berlapis bahan kulit asli, Britannica tewas. Memperbarui edisi Encarta jauh lebih praktis daripada edisi ensiklopedia berbasis kertas. Encarta telah membunuh Britannica.
Perlu dicatat, Encarta membunuh Britannica hanya bersenjata keringkasan dan kecantikan tampilan. Kenyataannya, ini hanya memindahkan ensiklopedia kertas menjadi informasi digital dalam cakram padat. Paradigma Encarta sama dan sebangun dengan Britannica atau ensiklopedia konvensional lain. Walau penjelasan dalam Encarta indah melibatkan multimedia, gagasannya tetap: informasi tetap searah dari satu otoritas sebagai sumber dan pengguna pasif menyerapnya.
Pada 2001 muncul gagasan revolusioner membangun sebuah ensiklopedia daring berparadigma baru: Wikipedia. Penulis ensiklopedia daring ini diharapkan orang awam yang sukarela, tidak dibayar. Jika ensiklopedia sebelumnya harus dibeli, Wikipedia dirancang sebagai layanan gratis.
Berbeda dengan paradigma sebelumnya, di Wikipedia tiap pengguna diharapkan aktif berkontribusi menulis atau membantu mengoreksi berdasar kepakarannya. Para pengguna diajak berkolaborasi membangun ensiklopedia bagi semua orang. Tentu tak langsung sempurna, tetapi butuh keterlibatan warga internet menyempurnakannya. Namun, ketaksempurnaan inilah kunci kesempurnaannya. Fokus pada hasil bergeser ke proses.
Sikap pengguna ensiklopedia konvensional (langsung percaya dengan informasi yang dibacanya) sekarang diharapkan berganti dengan sikap kritis menyelidiki serta mengkaji rangkaian rujukan di Wikipedia. Pengguna layanan berbasis kolaborasi warga seperti Wikipedia ini diharapkan masyarakat yang belajar berkelanjutan. Paradigma ensiklopedia konvensional yang cermat tuntas hampir tanpa salah, tapi informasinya singkat telah ditinggal. Penggantinya sebuah ensiklopedia yang hidup, berkembang berkelanjutan dalam waktu nyata dengan informasi mendalam dan terkait luas.
Walau banyak yang ragu saat awal pembentukannya, sejarah merekam: Wikipedia menghabisi Encarta secara resmi pada 2009. Pesan moral gejala ensiklopedia ini: gagasan besar masyarakat era sekarang adalah berbagi, dicirikan sebagai pengguna sekaligus berkontribusi.

Mirip ensiklopedia
Pergeseran paradigma yang melatari perkembangan kurikulum pendidikan mirip dengan paradigma ensiklopedia tadi. Dalam kurikulum konvensional yang diistilahkan sebagai Kurikulum 1.0, guru menyampaikan pengetahuan yang disiapkan pemerintah pusat sama secara nasional. Semua sekolah dan murid secara pasif menyerap. Buku ajar dibuatkan pusat. Bahkan, kadang kala, rencana pembelajaran juga dibuatkan pemerintah pusat. Ini analog dengan paradigma ensiklopedia konvensional.
Dalam Kurikulum 1.0, murid, guru, bahkan sekolah tak terlibat mengembangkan kurikulum. Pengguna murni melaksanakan pengajaran. Namun, Kurikulum 2.0 menawarkan paradigma baru: sekolah membuat kurikulum berdasar standar yang dibuat sebuah badan independen atau profesi. Sekolah mandiri merancang kurikulum. Murid bersama guru menyusun program belajar bersama. Selanjutnya adalah paradigma Kurikulum 3.0. Di sini murid mandiri menyusun program belajar dan kurikulumnya dibantu guru. Mau belajar apa dan kapan ditentukan sendiri oleh murid. Dalam paradigma ini, murid bertanggung jawab atas apa yang perlu dipelajari serta cara belajarnya.
Sistem di Kurikulum 3.0 belum cukup. Mungkin terjadi pemerintah menciptakan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan murid. Dalam hal Indonesia, kebijakan seperti ujian nasional sebagai bagian penentu kelulusan adalah contoh pengganggu Kurikulum 3.0 karena dengan UN, murid dipaksa mempelajari kecakapan kedaluwarsa.
Koreksi terhadap paradigma Kurikulum 3.0 itu adalah terse- lenggaranya pemerintah berdaya yang rela membagikan kekuasaannya, seperti penentuan kelulusan siswa, mutlak ke sekolah. Setelah dikoreksi (meniru istilah dalam teknologi komputer: bugs fixed), Kurikulum 3.0 menjadi Kurikulum 3.1. Pemerintah dalam paradigma ini mirip administrator di Facebook atau Wiki- pedia. Misinya menjamin berfungsinya fasilitas serta insentif belajar agar setiap siswa dapat mengembangkan dirinya seopti- mum mungkin, tetapi tidak turut menentukan apa yang dipelajari murid dan bagaimana mempelajarinya. Murid berperan sebagai guru dan guru berperan sebagai murid. Seperti di Wikipedia, kita produsen sekaligus konsumen.
Fenomena produsen sekaligus konsumen yang diistilahkan prosumer ini sudah lama ditajuk Alfin Toffler. Istilah ini dirumuskan dalam The Third Wave (1980). Untuk pendidikan, padanan prosumer ini kita rumuskan saja sebagai gurid: insan yang berperan sebagai guru bagi insan lain sekaligus berperan sebagai murid.
Dengan analogi di atas, walau masih jauh dari sempurna, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah berparadigma Kurikulum 2.0. Menurut UU Sisdiknas, sekolah sudah mandiri bikin kurikulum berdasarkan standar nasional buatan BSNP. Namun, Kurikulum 2013 justru mundur ke paradigma Kurikulum 1.0 karena pemerintah mengambil peran sebagai pembuat kurikulum kembali. Kemdikbud di Senayan kembali merasa mahatahu menentukan pengetahuan dan kecakapan apa yang dibutuhkan setiap murid di seluruh penjuru Nusantara. Murid, guru, dan sekolah kembali jadi obyek semata.
Mustahil tepat menggambarkan masa depan, tetapi fenomena prosumer dan  gurid itu sudah merasuk di beberapa bagian kehidupan. Seperti Encarta yang tewas dan Wikipedia yang berkembang meluas, Kurikulum 1.0 yang otoriter akan diabaikan masyarakat belajar dan sebaliknya Kurikulum 2.0 ke atas akan alamiah berkembang dan makin dibutuhkan gurid. Kebijakan atau layanan apa pun di masa depan mutlak melibatkan masyarakat.

Iwan Pranoto  ;   
Guru Besar ITB
KOMPAS, 18 September 2013





Selengkapnya.. »»  

Kementerian Budaya Belajar

Belajar adalah inti terdalam gagasan pendidikan. Tanpa mampu belajar, pendidikan adalah sebuah kata yang hampa, tidak penting sama sekali.
Dalam opini yang ditulis oleh Edward J Ray, Presiden Oregon State University, dikutipkan sebuah survei yang mengungkap lebih dari 90 persen CEO yang diwawancarai mengharapkan pekerjanya mampu belajar hal baru secara berkelanjutan (Huffington Post College, 24 Juli 2013).
Ini berarti kemampuan mempelajari pengetahuan dan kecakapan baru bukan saja dibutuhkan siswa di SD, melainkan juga pekerja profesional di industri. Terlebih lagi, sejumlah pekerjaan baru saja muncul, seperti analis media, di dekade ini. Jika mau berkarier, harus belajar.
Kecuali itu, dengan teknologi yang semakin cepat dan luas penerapannya dalam kehidupan, semakin menyadarkan betapa dibutuhkan kecakapan mendasar manusia sejak prasejarah itu. Manusia adalah mamalia yang perlu waktu belajar sangat lama dalam hidupnya. Bahkan, untuk bergerak seperti sosok dewasanya (berjalan, berlari, dan melompat), manusia perlu belajar sekitar lima tahun. Kebanyakan manusia modern di kota besar saat sini butuh waktu sekitar 18 tahun (lulus sekolah menengah) untuk belajar hidup mandiri.
Belajar dan manusia memang dua unsur tak terpisahkan. Masyarakat yang berhasrat belajar juga akan menjamin inovasi dan pengembangan yang dibutuhkan pembangunan. Tidak itu saja, masyarakat belajar juga akan merawat keselarasan sosial. Keselarasan sosial ini dampak langsung mutu pendidikan. Oleh karena itu, budaya belajar harus menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat.
Di saat sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepertinya sebuah kementerian yang menggarap dua hal terpisah: pendidikan dan kebudayaan. Karena itu, perlu upaya perumusan ulang yang lebih sesuai zaman dan sekaligus menggagas kedua konsep itu menjadi satu keterpaduan yang erat saling terjalin.
Kebudayaan di era sekarang perlu dimaknai bukan sekadar tarian, seni patung, atau barang- barang kuno. Namun, ini adalah segala pemikiran, upaya, dan tindakan manusia yang mungkin terkait kehidupan manusia banyak. Oleh karena itu, satu hal yang kokoh nalar bagi pemerintah mendatang jika merumuskan ulang kementerian pendidikan, misalnya, menjadi kementerian budaya belajar. Tugas utamanya: menjamin penyediaan pengalaman belajar bermutu bagi setiap warga sehingga hasrat belajar terawat di masyarakat.
Menebar dan mengembangkan layanan belajar ke seluruh masyarakat di semua penjuru kota, desa, pulau, dan sudut Nusantara luas ini tak mudah. Memang sulit jika menggunakan cara pandang dan peralatan dua abad lalu. Apalagi ketersediaan dan penyebaran guru bermutu terbatas. Namun, teknologi sudah mengubah segalanya.

Teknologi
Suka atau tidak, pemanfaatan teknologi dalam dunia belajar- mengajar sudah ada di depan mata. Bukan lusa atau esok, tetapi detik ini, teknologi sudah bekerja. Dua ilustrasi berikut meyakinkan kenyataan ini.
Ilustrasi pertama dari pengurus Dewan Pendidikan Jawa Timur, Sulistyanto Soejoso. Dia mengisahkan bahwa di dekat sebuah masjid di Surabaya, di bulan Ramadhan tahun ini, ada yang menjual kerak telor. Ini tentu penganan khas Betawi. Ternyata sang penjual yang dari Jombang, Jawa Timur, belajar membuat kerak telor melalui internet. Ini bukti gamblang bahwa belajar berbasis internet sudah berfungsi. Masyarakat kelas bawah juga sangat terbantu oleh internet guna belajar serta mengembangkan dan menyejahterakan dirinya.
Ilustrasi kedua dari eksperimen One Laptop Per Child oleh Nicholas Negroponte, anggota staf Massachusetts Institute of Technology (MIT Technology Review, 29 Oktober 2012). Bersama timnya, ia membagikan sejumlah sabak digital ke anak-anak di dua desa sangat terpencil di Etiopia.
Saat memberikan sabak digital yang dilengkapi sumber daya listrik bertenaga surya, mereka tak menjelaskan cara penggunaannya, kecuali hanya cara mengisi ulang dayanya. Tim peneliti ini membagikan tiap sabak digital tersebut dalam keadaan masih terbungkus rapat dalam kardus pengemasnya. Perlu dicatat, penduduk di desa ini buta huruf, bahkan tak sedikit yang belum pernah melihat bahan cetakan, seperti buku, koran, atau kardus pengemas sepanjang hidupnya.
Tiap minggu tim merekam apa yang telah dikerjakan dengan tiap sabak. Hasil temuannya sangat mengejutkan. Ternyata, hanya lima hari pertama tiap hari anak-anak telah mengoperasikan 47 aplikasi dalam sabak tersebut. Beberapa anak terus asyik belajar menyusun aksara menjadi kata dan beberapa yang lain belajar mengeja lewat nyanyian. Satu anak bahkan sanggup meretas sistem operasi untuk mengubah pengaturan sabak tersebut agar kameranya berfungsi karena sebelumnya kamera dimatikan tim. Jadi, kita harus yakin dengan kemampuan anak-anak di pedalaman untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi.
Kementerian budaya belajar bersama masyarakat harus menebarkan kasmaran belajar. Caranya dapat dengan menginisiasi ”awan belajar” yang merupakan fasilitas maya tempat pengetahuan, peranti lunak, dan bersosialisasi. Ini adalah masa depan teknologi belajar-mengajar. Jika masalah ketersediaan dan penyebaran guru bermutu seperti masalah tak berjawab saat ini, awan belajar dapat membantu.

Tak bisa lagi menunggu
Pelayanan pendidikan bermutu bagi setiap warga dapat diwujudkan. Ditambah penyediaan sumber listrik tenaga surya atau alternatif lain yang teknologinya makin terjangkau, pemerintah mendatang diharapkan memfasilitasi upaya menumbuhkembangkan kasmaran belajar di pelosok Nusantara.
Sampai kapan harus menunggu tersedianya kurikulum dan buku bermutu? Sampai kapan harus menunggu tersebarnya guru kelas dunia di lereng pegunungan terpencil? Sampai kapan harus menunggu adanya fasilitas laboratorium sekolah di pedalaman? Sampai kapan harus menunggu usainya transaksi politik dalam kebijakan pendidikan?

Anak bangsa ini tak punya kemewahan untuk menunggu. Masyarakat dan lembaga pendidikan yang berdaya harus bergerak untuk meyakinkan agar setiap anak segera menjalani belajar bermutu yang mendukung pengembangan kecakapan belajar dan berpikir.

Iwan Pranoto ;  
Guru Besar ITB
KOMPAS, 12 Agustus 2013




Selengkapnya.. »»  

Merdeka Berilmu-pengetahuan

Dalam setahun belakangan ini, media kerap memberitakan bahwa pendidikan di Indonesia menekankan sisi kognitif.
Terlebih, tak jarang pendidikan yang mengembangkan sisi kognitif dipertentangkan dengan pendidikan karakter. Bahkan, sesekali pendidikan yang menekankan sisi kognitif dituduh sebagai penyebab masalah, seperti tawuran. Tak pernah ada penelitian yang mengatakan semakin tinggi sisi kognitif seseorang, semakin tinggi peluang kekerasan. Yang terjadi justru pendidikan di Indonesia saat ini terlalu menceramahkan moral, sekaligus lalai menumbuhkan kecakapan berpikir kritis dan analitis.
Hasil survei Programme for International Student Assessment dan Trends in International Mathematics and Science Study berkala sejak sebelum 2000 sampai 2011 justru menunjukkan sisi kognitif siswa Indonesia sangat lemah dan stagnan. Memang betul siswa Indonesia sangat kuat dalam domain ”mengingat”, yang tak butuh mengolah informasi. Namun, pada tingkatan yang perlu pemrosesan informasi, siswa Indonesia sangat lemah. Ini berarti pembelajaran Matematika dan IPA di Indonesia belum berhasil mengembangkan sisi kognitif.
Sisi kognitif dan karakter pada praktiknya mustahil dipisahkan. Keduanya beriringan. Sekolah yang berhasil dalam pendidikan karakter juga mengembangkan atmosfer yang mendukung dan merawat proses berpikir (Costa dan Kallik, 2009, hal 76).
Pengetahuan ilmiah
Sesudah menyalahkan pendidikan yang menekankan domain kognitif sebagai penyebab kekacauan sosial, kemudian tampaknya tercetus gagasan dan hasrat memorali pengetahuan ilmiah. Moral yang sejak 1980-an gagal ditumbuhkan melalui penataran ratusan jam sekarang hendak dipaksakan lewat jalan pintas lain, yakni disisipkan di pengetahuan ilmiah. Dari pergerakan elektron di Kimia sampai perhitungan akuntansi di Ekonomi disuntikkan perbendaharaan kata-kata moral. Penyusun Kurikulum 2013 secara gamblang mengompromikan pengetahuan ilmiah, tanpa rasa segan secuil pun.
Upaya memorali memang tak selalu salah, tetapi masalahnya moral yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah belum tentu sama dengan moral sehari-hari. Sikap jujur atau patuh terhadap hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, di matematika, misalnya, tak dikenal norma jujur. Jika siswa menuliskan 2 + 3 = 7, itu bukan tak jujur, tetapi salah. Jika seseorang menghitung luas persegi panjang dengan cara menjumlahkan–bukan mengalikan–panjang dan lebar, itu bukan tak patuh, tetapi salah. Dengan pemaksaan memorali ini, substansi disiplin keilmuan dibengkokkan, dicocok-cocokkan, hingga menghasilkan sains berwujud aneh dan keliru. Ini gambaran kelahiran pseudoscience/sains semu.
Secara umum, setiap cabang pengetahuan ilmiah sudah mengandung moralnya sendiri. Lebih cerdas dan berguna sebenarnya mengenali sekaligus mengembangkan moral yang berasal dari hasil proses berilmu-pengetahuan. Contohnya, bertanggung jawab itu adalah norma alamiah yang terkandung dalam proses berilmu-pengetahuan, yakni senantiasa memberikan alasan pada setiap pernyataan ilmiah.
Dalam kasus kejadian pelanggaran hakikat berilmu-pengetahuan di tataran kebijakan nasional seperti disinggung di atas, sebenarnya sudah tersedia mekanisme pengendaliannya. Akademisi pendidikan tinggi sejatinya menjadi garda penjaga berjalannya hakikat keilmuan. Namun, mengapa mekanisme tersebut tidak berfungsi sekarang ini? Misalnya pada kekisruhan kasus UN dan Kurikulum 2013, dapat dilihat bagaimana justru kebanyakan perguruan tinggi menutup mata. Mempertaruhkan pendidikan tinggi dengan menerima mahasiswa baru berdasarkan UN yang terang benderang ringkih dasar penalarannya sekaligus semrawut pelaksanaannya justru dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri. Kemudian, kenyataan penyusunan buku ajar untuk Kurikulum 2013 yang kurang saksama, dengan mutu meragukan, dan hanya 1,5 bulan (Kompas, Sosok, 7/6) juga tak meresahkan perguruan tinggi.
Dengan tata kelola perguruan tinggi seperti sekarang, sulit mengharapkan akademisi peduli, merdeka berpendapat, dan gigih menyampaikan koreksi. Kemdikbud terkesan bak adi-rektorat untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pemikiran tentang perlunya kemerdekaan pengelolaan perguruan tinggi yang tak sekadar kemandirian mengurus keuangan ini disampaikan 20-an akademisi pada saat bertandang ke kantor Wakil Presiden, 21 Mei 2013.
Agar pengetahuan ilmiah dapat berkembang, bermanfaat, dan memajukan bangsa, perlu atmosfer yang menjamin kemerdekaan berilmu-pengetahuan. Untuk menciptakan atmosfer seperti ini dibutuhkan jajaran kepemimpinan yang percaya diri dan berdaya sehingga berani berbagi kewenangan serta kekuasaan. Ini senada pernyataan di Tajuk Rencana (Kompas, 4/6) bahwa Kemdikbud perlu melakukan reformasi birokrasi. Ini tak sulit. Jika menyusun buku ajar sekaligus melatih guru yang begitu rumit dengan sangat yakin dapat dikerjakan secepat kilat, semestinya menuntaskan reformasi atau revolusi budaya birokrasi sebelum tahun ini berakhir tak sulit.

Iwan Pranoto ;   
Guru Besar ITB
KOMPAS, 20 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Berjuang di Pendidikan 2.0

ANGKA pada usia atau ketuaan adalah keniscayaan, tetapi keterpakuan pada gagasan usanglah yang menakutkan. Terlebih, jika gagasan usang dipaksakan pada kebijakan pendidikan publik, generasi mendatang jelas sedang diancam bahaya.

Pada 16 Oktober 1996, saat capres Bob Dole dari Partai Republik menantang kursi kepresidenan AS yang dipegang petahana Presiden Bill Clinton, isu perbedaan usia menyeruak. Bob Dole yang merupakan veteran Perang Dunia II berusia jauh di atas Presiden Clinton, yang berasal dari generasi Flower Power atau Daya Bunga. Media ramai mempertanyakan apakah Senator Dole tidak terlalu tua untuk menjadi presiden. Namun, Presiden Clinton menegaskan, “I can only tell you that I don't think Senator Dole is too old to be president. It's the age of his ideas that I question.“Keusangan gagasanlah yang harus dipertanyakan.

Gagasan usang

Pemaksaan gagasan usang dan tak sesuai itu juga yang kerap menjadi akar kebanyakan masalah pendidikan nasional. Padahal, syarat kesesuaian pendidikan dengan generasi anak sudah diingatkan, antara lain oleh Ali bin Abi Thalib ra: “Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.“

Dalam ucapan itu terkandung tiga pesan. Pesan pertama mengingatkan bahwa penentu kebijakan pendidikan ha rus mampu merumuskan kecakapan apa yang dibutuhkan di masa depan, agar dapat membekali para siswa dengan kecakapan tersebut. Sebaliknya, hindari membekali siswa dengan kecakapan basi yang tak relevan.

Oleh karenanya, menjadi aneh saat mendengar pendapat pembelaan politisi pencetus UN, yang membandingkan soal 1950-an dengan soal matematika 2000-an. Terlebih lagi saat dikatakan bahwa soal 1950-an lebih susah jika dibandingkan dengan sekarang. Itu dua disiplin dan masa yang sangat berbeda. Yang satu namanya berhitung, sedangkan yang sekarang bernama matematika. Selain itu, di kehidupan tahun 1950 belum ada kalkulator, sedangkan sekarang benda itu tersedia dan bahkan mungkin lebih murah dari harga sebungkus nasi. Sebuah zaman, kata Friederich Schiller, tidak dapat dilihat dari perspektif zaman lain.

Matematika kerap dimaknai keliru sebagai keilmuan yang sudah tak berkembang lagi. Sekarang, kemampuan bermatematika dalam situasi sehari-hari jauh lebih dicari ketimbang berhitung. Merepotkan siswa dengan perhitungan ruwet nirmakna sudah bukan masanya.

Tampaknya, para pemaksa kebijakan UN ini berupaya memaksa memutarbalikkan arah jarum jam pada siswa. Karena kecakapan basi semata yang diujikan lewat ujian nasional, para siswa jadi menghar gai kecakapan berhitung rutin dan berpikir tingkat rendah. Kebijakan sejenis ini telah merusak citra matematika, yang sejati nya merupakan seni berpikir menjadi sekadar keterampilan berhitung.

Pesan kedua menyatakan bahwa penentu kebijakan pendidikan harus paham bagaimana cara siswa sekarang belajar. Perkembangan ilmu saraf modern membantu memahami bagaimana siswa belajar. Siswa di SD kelas 1 sekarang sampai mahasiswa tahun ke-2 di pendidikan tinggi termasuk generasi unik, yang disebut Generasi Z. Mereka belajar dengan cara sangat berbeda dengan gurunya apalagi dengan para penguasa pendidikan. Sudah sadarkah penentu kebijakan pendidikan bahwa warga asli dunia digital ini lebih suka belajar dari mesin, seperti video dan kegiatan interaktif, ketimbang dari manusia langsung?

Jika para guru dan juga orang tua kebanyakan sekarang lahir saat dunia masih bergelimang dengan peralatan analog, seperti telepon kabel tetap, piringan hitam, dan pita magnetik, para siswa sekarang justru lahir saat gelombang di gital itu sedang terbit dan me rasuki kehidupan mereka.

Layaknya semua perubahan, gelombang digital berdampak baik sekaligus buruk. Generasi ini dikatakan sulit konsentrasi dalam waktu yang lama, enggan membaca buku, haus keberhasilan yang seketika, dsb. Namun, mereka juga cerdas dan dikenal penggarap tugas banyak serta mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah pembuat kebijakan pendidikan sudah mempertimbangkan ini?

Pesan ketiga mengatakan bahwa ketersediaan metode serta teknologi mutakhir dalam dunia pendidikan harus dimanfaatkan secara optimum. Khususnya, saat sekarang ini, permasalahan utama pendidikan adalah keterbatasan mutu serta penyebaran guru di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Itu adalah permasalahan abad ke-19 yang masih dihadapi bangsa ini sampai sekarang. Saat dikan adala keterbatasan mutu serta penyebaran guru di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Itu adalah permasalahan abad ke-19 yang masih dihadapi bangsa ini sampai sekarang. Saat menyimak usulan rencana sistem pelatihan tatap muka untuk dapat melayani lebih dari 2,8 juta guru, termasuk di daerah-daerah sulit dijamah pula, membuat dahi berkerut. Ditambah lagi, mana mungkin pelatihan hanya sekali, katakanlah selama dua pekan, langsung dapat membuat guru cakap? Tentu rumit.

Namun, jika permasalahan tersebut dikaji menggunakan ketersediaan peralatan dan tek nologi mutakhir, sebenarnya sederhana dan relatif mudah. Penerapan pelatihan nir dinding dan nirkabel akan mampu melayani pengembangan profesi para guru di pelosok. Penggunaan ponsel dan ponsel cerdas harus di manfaatkan dalam upaya pengembangan profesi para guru ini.

Kampanye Kurikulum 2013 lewat SMS sudah gencar dilakukan. Mengapa tak memanfaatkan cara ini untuk melatih guru? Ketimbang uang pajak dan keringat rakyat dihabiskan untuk kampanye politik seperti itu, mengapa tak langsung saja melatih cara membelajarkan bahasa Indonesia, fisika, sejarah, dsb lewat SMS?
Ini era digital baru!

Pendidikan 2.0

Dalam dunia teknologi informasi, Internet 2.0 ditandai dengan keadaan saat masyarakat bukan lagi sebagai penyerap informasi pasif belaka, tetapi juga sebagai sumber informasi. Jaring sosial semacam Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, Wikis, dsb merupakan ilustrasi yang tepat atas esensi Internet 2.0. Berbagai situs ini sebenarnya tak menguasai informasi, tetapi penggunanya justru yang membagikan informasinya.

Analoginya, jika di Pendidikan 1.0 siswa menyerap pengetahuan dari guru, di Pendidik an 2.0 siswa saling membagikan pengetahuannya. Dengan ketersediaan jaringan internet, Pendidikan 2.0 ini sangat cepat menjamur dan mewabah ke seluruh penjuru dunia.

Yang tadinya guru menentukan siapa siswanya, dalam Pendidikan 2.0 justru siswa menentukan ingin belajar dengan siapa gurunya. Ini seperti era Yunani kuno dan tradisi pesantren. Di era Pendidikan 2.0, setiap warga dunia maya dapat belajar dengan guru terbaik yang ada. Sangat jamak jika sekarang warga yang tinggal di pelosok Kalimantan dapat belajar langsung dengan Prof Sebastian Thrun yang pakar kecerdasan buatan atau Prof Keith Devlin yang pakar matematika. Gratis.  Sekarang, diperlukan kolaborasi Balitbang Dikbud, Pustekkom, berbagai QITEP bersama Kemenkominfo guna menyediakan layanan listrik dan internet untuk daerah terpencil agar Pendidikan 2.0 dapat dinikmati setiap warga. Peran utama Kemendikbud adalah pompa, bukan filter, bukan seperti kebijakan UN itu.

Di Pendidikan 2.0, siswa menentukan subjek apa dan kapan dia mau mempelajari. Akibatnya, persekolahan formal bukan satu-satunya tempat belajar lagi. Makhluk bernama kurikulum nasional untuk negara seluas Indonesia menjadi suatu gagasan yang sangat tak relevan, jika tak mau dikatakan usang.

Dalam buku The New Digital Age (Schmidt dan Cohen, 2013) difirmankan kurang-lebih sebuah berita gembira: `Siswa yang terpaksa berada dalam sistem sekolah dengan kurikulum dangkal atau hanya mengajarkan kecakapan menghafal, akan terselamatkan, karena sekarang akan memiliki peluang belajar di dunia maya yang mendorong penjelajahan keingintahuan dan berpikir kritis.'

Segera perlu dikampanyekan gerakan agar tiap warga saling menularkan virus hasrat membangun jaringan belajar mandiri. Mari berjuang dan belajar dengan menjadi guru, murid, bahkan pelatih guru di Pendidikan 2.0. Perjuangan tanpa penyorak ini sudah lahir. Tiap-tiap kita segera membangun jaringan belajar, menjadi guru pejuang di Pendidikan 2.0. Masa depan Republik di tangan kita, bukan Kurikulum 2013. Dengan berselancar di gelombang digital baru, nyalakan gagasan kemerdekaan di benak setiap anak republik.

Iwan Pranoto ;  
Siswa sekaligus Guru di pakiwan.com
MEDIA INDONESIA, 20 Mei 2013



Selengkapnya.. »»  

Guru Merdeka


Tahun 1928, saat sejumlah pemuda mendeklarasikan jati diri bangsanya, dapat dikatakan itulah kelahiran resmi budaya bernalar di Nusantara.
Jika sang rasionalis RenĂ© Descartes dianggap sebagai pencetus kebudayaan bernalar dan juga bidan revolusi sains, maka—sesama penggila matematika—Tan Malaka adalah penggagas budaya bernalar untuk bangsa kita. Malahan, lebih dari tiga tahun sebelum Sumpah Pemuda, Tan yang tak kenal kompromi ini sudah merumuskan gagasan keindonesiaan, disebarkan lewat brosur ”Naar de Republiek Indonesia”.
Dengan kegigihannya bernalar, Tan yang kerap menganalogikan dirinya sebagai guru matematika mengajak rakyatnya, yang dianalogikan sebagai murid, untuk bernalar aktif. Rakyat harus terlibat aktif bernalar dengan pemimpinnya. Bahkan, dari dalam kubur sampai abad ke-21 ini pun masih bergema jelas gaung zikir ajakan bernalarnya lewat suara para guru sejati.
Namun, budaya bernalar itu pingsan sejak 1970-an. Budaya bernalar tak subur dan kalah pamor dengan kepatuhan. Bahkan, kerap penalaran dikorbankan demi kesantunan.
Proses belajar dalam dunia pendidikan telah disepelekan menjadi pembiasaan kepatuhan. Murid membeo keterampilan yang dipertontonkan guru. Ini tidak saja terjadi di pendidikan pra-universitas, tetapi juga di pendidikan tinggi.
Murid menyalin persis ucapan dan tulisan guru, bukan mencatat gagasan inti untuk bernalar mandiri. Ditambah lagi, sistem pendidikan sekarang menguntungkan murid penyalin dan penurut. Persekolahan sekarang adalah tanah tandus bagi budaya bernalar.
Lebih menyedihkan lagi, pertumbuhan budaya bernalar justru kerap dirusak kebijakan pendidikan sendiri. Satu perusak budaya bernalar paling efektif adalah ujian nasional (UN). Kebijakan ini telah memupuskan gairah bernalar siswa dan guru.
Pemaksaan penerapan UN bermutu sangat rendah, mengabaikan teori belajar—ditambah penyuburan tradisi jalan pintas—telah merendahkan makna belajar. Terkhusus UN matematika, yang berpusat pada tataran kognitif sangat rendah serta kegandrungan pada pragmatisme membuat proses bernalar seperti pembuktian, tak lagi dianggap penting.

Lemah Bernalar
Dampak kebijakan yang tak ramah pada budaya bernalar dapat dibaca dari beberapa survei internasional, yang menunjukkan performa siswa kita teramat rendah.
Patut disimak hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA), sejak tahun 2000-an, yang tak hanya mengukur penyerapan pengetahuan, tetapi juga kecakapan berpikir dan mengolah pengetahuan. Hasil berbagai studi itu konvergen menuju satu kesimpulan: siswa kita tak cakap bernalar.
Lebih meresahkan lagi, belum tampak tanda-tanda perbaikan. Namun, ada secuil berita baik, dari hasil TIMSS 2011 Sains, siswa kita ternyata sangat piawai di tataran menghafal fakta, bahkan jauh di atas rata-rata dunia. Di tataran kognitif paling rendah ini, seperti saat ditanya apa rumus kimia dari karbon dioksida, anak- anak kita mengalahkan teman- temannya di beberapa negara maju, termasuk AS.
Akan tetapi, siswa kita jatuh di tataran yang butuh penalaran dan pengolahan informasi serta pengungkapan argumen. Misalnya saat diminta menjelaskan bagaimana mengetahui apakah suatu zat itu logam. Ini merupakan penanda jelas atas penekanan berlebihan pada perilaku menghafal dan, sebaliknya, pengabaian proses bernalar.
Pengabaian budaya bernalar di pra-universitas itu logikanya berpengaruh pada pendidikan tinggi. Secara informal, sudah jamak di antara pengajar perguruan tinggi terdengar keluhan tak siapnya lulusan SMA belajar di perguruan tinggi akhir-akhir ini. Perlu penelitian ilmiah secara saksama guna memahami situasi ini.
Semua warga bertanggung jawab membangunkan budaya bernalar. Namun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian dengan jumlah doktor terbanyak dan mengemban nama kebudayaan tentunya pegang peran sentral. Di kementerian ini, guru adalah garda terdepan pejuang budaya bernalar menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.
Namun, sekarang guru sulit membudayakan bernalar. Menggunakan istilah Dr Bana G Kartasasmita yang aktif dalam pendidikan guru, ”Guru tersandera oleh kebijakan dan sistem.” Bukan salah guru tak membelajarkan kecakapan bernalar. Kebijakan pendidikan sekarang tidak ramah terhadap upaya pembudayaan bernalar. Bahkan, pengakuan bagi guru yang berinovasi membelajarkan bernalar pun nyaris tak ada.
Unsur terpenting sekarang adalah kemerdekaan guru. Mematahkan pasung penyandera itu sederhana: hanya butuh rasionalitas. Guru harus diberdayakan jadi seorang intelektual merdeka. Caranya, menggelorakan kembali semangat belajar guru, terutama untuk mendalami konsep sekaligus budaya keilmuannya.
Di sini mutlak butuh kepeloporan perguruan tinggi sebagai lembaga pengembang ilmu. Juga, sangat perlu penggunaan bahasa yang berbudaya saat membangun komunikasi dengan guru. Kemudian, perlu penyadaran guru atas peran pusatnya dalam pembangunan negara berdasarkan intelektualitas. Hasrat kejuangan dan semangat kemerdekaan guru akan berimbas langsung pada siswa yang bergairah bernalar.
Guru berdaya otomatis memicu atmosfer subur sehingga pelajar bergairah bermatematika dan bersains; bukan beriman kepatuhan pada rumus atau ketakutan salah. Apalagi sebagai sebuah seni, matematika sejatinya mengundang pelajar mempertanyakan, meragukan, dan mengembangkan aturan. Matematika bukan kumpulan aturan lalu lintas yang harus dipatuhi.
Konon, matematikawan pertama Indonesia, Sam Ratulangi, saat menjumlahkan bilangan tak ikut aturan biasa. Ia mulai dengan yang terbesar, yakni puluhan, baru satuan. Tentunya, buyut-cicit Sam Ratulangi di abad ke-21 ini juga mampu mencipta algoritmanya sendiri.
Matematika adalah buatan manusia yang punya ketaksempurnaan, maka perlu dikritisi dan dikembangkan. Pertumbuhan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika merupakan pilar pembangunan negara berdasarkan intelektualitas. Dan, pertumbuhan ini butuh guru merdeka.

Iwan Pranoto ; 
Guru Besar Matematika ITB
KOMPAS, 20 Februari 2013

Selengkapnya.. »»