Tampilkan postingan dengan label BOS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BOS. Tampilkan semua postingan

Antara PSB dan Kurikulum 2013


 Salah satu subjek pengimplementasian Kurikulum 2013 adalah peserta didik, yang diperoleh dari sistem penerimaan siswa baru (PSB). Kalau cara yang digunakan dalam PSB memberikan tempat bermartabat, humanis, dan demokratis, maka penerapan Kurikulum 2013 tidak akan banyak menemui hambatan. Peserta didik yang mendapatkan perlakuan melalui sistem inklusif dan demokratis, akan menganggap kurikulum sebagai bagian dari sistem edukasi yang memanusiakan.

 Sebaliknya, jika sistem PSB menempatkan (calon) peserta didik sebagai objek, dan bukan subjek, maka Kurikulum 2013 akan menemui batu sandungan besar. Peserta didik maupun masyarakat, tidak akan menempatkan Kurikulum 2013 sebagai jalan membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, tetapi sekedar produk 'yang perlu ada'.

 Selama ini, salah satu penyakit atau patologi pendidikan yang nyaris selalu mencuat di "musim" penerimaan siswa baru, adalah pemiskinan atas nama pendidikan. Artinya, ada orangtua siswa yang kondisinya sedang payah secara ekonomi atau masuk bilangan "akar rumput", namun kondisi ketidakberdayaan ini masih juga dijadikan objek sapi perah oleh sekolah atas nama kepentingan pendidikan, masa depan anak didik, infrastruktur, dan sebagainya. Kalangan penyelenggara atau komunitas edukatif yang diberi kepercayaan memanajerial PSB, justru menjadikan momentum setiap tahun ajaran baru sebagai "pasar terbuka dan bebas" untuk mengisi dan memperbanyak pundi-pundi keuangan sekolahan atau uang saku pribadi dan sekelompok orang. Mereka ini barangkali tidak berfikir panjang kalau yang diterapkannya sejak dini pada calon peserta didik bisa berpengaruh besar dalam membentuk pola berfikir dan berperilakunya.

 Mereka lupa pada ajaran filosof kenamaan Aristoteles bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Artinya, ketika seseorang terjerumus mendewakan atau menkulturkan perburuan uang, memperkaya diri, institusi atau korporasi, maka akan banyak pihak yang menjadi korban atau ditumbalkan.

 Jika keserakahan ini terjadi di dunia pendidikan, maka otomatis yang menjadi tumbal adalah siswa. Penyelenggara PSB atau penanggung jawab sekolah bisa terjerumus menempatkan siswa bukan sebagai subjek didik yang dimanusiakan secara lahir dan batin, tetapi diperlakukan menjadi objek yang dijarah dan dikuras kemampuan ekonominya.

 Kalau itu diberlakukan pada siswa yang secara ekonomi berada di jalur kemiskinan, maka praktik ini layak disebut sebagai dehumanisasi siswa miskin. Dunia pendidikan yang idealnya mengajarkan soal kasih sayang, kepedulian pada komunitas yang tak berdaya, atau doktrin memanusiakan manusia, justru terperangkap pada praktik penindasan.

 Pemiskinan dijadikan alat ampuh untuk menciptakan kondisi pasif dan tak berdaya di kalangan orangtua siswa. Mereka ini dibuat tak berkutik menghadapi taring-taring kekejaman diskresi sekolah yang selalu bersifat "menembak" dengan dalih sebagai kewajiban-kewajiban siswa yang harus dipenuhi.

 Pemiskinan itu merupakan gambaran dari bentuk "penzaliman" atau pengkriminalisasian masyarakat yang sudah berkutat di jalur ketidakberdayaan akibat kemiskinan yang sudah sekian lama membelenggunya. Meminjam istilah Jalaludin Rahmat, mereka dibentuk atau dipermak menjadi mustahd'afin, manusia (siswa) yang dibuat teraniaya, sengsara, atau semakin tak berdaya.

 Dengan jumlah orang miskin yang masih terbilang besar sekitar 28,6 juta jiwa (BPS 2012), otomatis banyak orangtua siswa sedang dihadapkan pada akumulasi kesulitan. Mereka bukan hanya semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, membayar berbagai bentuk "iuran" wajib seperti listrik, telpon, air, pajak, tetapi juga jelas makin tak berdaya jika dikondisikan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh sekolah.

 Katakanlah, meski siswa miskin itu sudah dibebaskan dari membayar SPP berkat dana BOS, tetapi mereka tetap tidak bisa bebas mutlak dari tekanan berbagai bentuk iuran yang didiskresikan oleh sekolah, mulai dari soal buku, seragam, karya wisata, asuransi, kursus-kursus, dan semacamnya.

 Sekolah tampaknya masih belum bisa meninggalkan tradisi lamanya yang berpola represif. Yakni, bereksperimen dengan kebijakan baru yang dinilainya bisa mendatangkan uang untuk sekolahan, tanpa mempedulikan kesulitan ekonomi siswa miskin. Sekolah tetap menebar surat edaran yang berisi kewajiban 'ini-itu' yang harus dipenuhi oleh orangtua siswa miskin.

 Pola pemiskinan siswa lewat PSB jelas bertentangan dengan jiwa pendidikan nasional. Ia layak digolongkan sebagai praktik penafian atau penihilan hak asasi anak-anak bangsa. Dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sementara pada Pasal 5 ayat (1) ditegaskan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

 Dalam dimensi yuridis itu sudah jelas ditentukan, bahwa penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada prinsip demokratis (memihak pada kemampuan rakyat), dan bukan pada keserakahan sekolah. Setiap siswa, termasuk siswa miskin wajib dimediasi supaya memperoleh pendidikan bermutu tanpa harus dikorbankan oleh diskresi atau sistem yang memiskinkannya. Calon peserta didik wajib dikenalkan sejak dini tentang model atau sistem PSB yang memanusiakan supaya target Kurikulum 2013 tidak sampai berjalan dalam atmosfer kegagapan dan "kegalauan".

Fitrotul Maulidiyah  ; 
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang,
 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang
SUARA KARYA, 09 Maret 2013

Selengkapnya.. »»  

Curriculum 2013 and ‘the fences eating the plants’


 Officers from the state educational technical implementation unit (UPTD) together with the principals of several Bekasi subdistrict elementary schools went to Bali recently to visit its state elementary schools.

 Looking at the “title” of the activity, there seemed to be absolutely nothing wrong. Wanting to greater develop their own institutions they wanted to use the experience to learn the systems that could not be found in the Greater Jakarta area.

 However, the decision to go on this trip beggars the question; “Why go to Bali?” And perhaps more importantly, “How was a trip like this possible?” Now, if we take in to consideration the limited funds and poor facilities at state-owned schools: How could they afford the trip at all?

 Two weeks prior to the group’s departure, I was informed that our school finance officer had been asked to pay around Rp 6.5 million (US$669.4) to the local UPTD. The cash was earmarked to buy books for our library.

 Strangely, the books were sourced from one publisher and we never knew what books we were to receive or if we really needed them or not.

 Characteristically, for this country, if you want your school to be “safe” there should be no questions asked and whatever materials you need to operate a school legally in this country must be obtained through the UPTD office. Your dependence will be more if your school receives grants from the state such as the school block grant (Bantuan Operasional Sekolah, BOS).

 It has been a week since we accepted the Rp 6.5 million price tagged books. But, we have not opened the package yet and it is likely we will never.

 Some teachers have commented after looking at the package, “Did they really cost Rp 6.5 million?” There is an unspoken pain that hangs around these teachers — professionals who are underpaid despite working hard from 7 a.m. until 4 p.m. every single day.
 It must be acknowledged that small and big publishers alike have to deal with state officials and state schools or private schools and corrupt management.

 Consequently, idealist teachers or school administrators face only two choices: to swim in the turbid water or to find another school and job, if one is available.

 Welcoming the 2013 Curriculum, which is now in the socialization phase, we could assume the same “corrupt” incidents will inevitably occur more.

 While the level of dependence of schools on state officials has been reduced in the school-based curriculum (KTSP), the new one conversely requires more intervention from various other offices.

 Beside local offices, there are other institutions that will be more involved, such as the State Teachers’ Training Center (LPTK) and the State Educational Quality Control Agency (LPMP).

 One of the main problems Indonesian education faces is the quality and integrity of the teachers and school administrators, there will be excessive “transactional” affairs between them and the state educational officers or individuals working for the agencies.

 I could not imagine how the senior teachers or administrators with limited informational and computer technology will deal with the new sophisticated but naïve requirements. Behavior will likely mirror what we, unfortunately, see at the teacher certification level.

 Whereby, some, individuals try hard to pass the process and others exploit the multiple transactional shortcuts: either bribing the trainers or by paying other teachers or persons to prepare the things they need.

 Even regarding the officers themselves, more comically, it is frequently found that school supervisors, often former school principals, could not use Microsoft Power Point and would suddenly end their presentation and call time. More saddening, is the recurrence of individuals who do not understand what they are talking about.

 For school administrators, however, regardless of the degree of quality given by educational officers, they should continue to pay respect but through another kind of transaction, for example an envelope with certain amount of money every time they come. It is absolutely necessary to ease their experience whenever they deal with them.

 The “well-trained teachers” often assist (or coach) their colleagues in teaching, we therefore must be aware of another transaction that might happen.

 Beside unnecessary individual gratification, a “copy and paste” practice has mushroomed, especially, since the endorsement of school accreditation.

 However, with the difficulty of teaching administration faced by many teachers, regarding both quantity and quality, the practice is the best shortcut.

 With the greater possibility of pagar makan tanaman or the fences eating the plants — where the guardians oppositely exploit the guarded ones — we should consider implementing the 2013 Curriculum soon.

 Besides the fact that the new curriculum appears to be substantially more theological and without scientific method coherence, we should make a better choice.

  It is not about being laggards, less patriotic or unreligious regarding the curriculum innovation, but it is more than the innovation itself that will potentially make more mess.

 Likewise, we are really in need of trustful guardians who think of how better education should be instead of merely managing illegal paths to raise funds to amuse themselves in Bali.

Khairil Azhar ; 
A School Manager and A Researcher
at Paramadina Foundation, Jakarta
JAKARTA POST, 02 Maret 2013

Selengkapnya.. »»  

Impian Sekolah Berkualitas


Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang telah menyedot anggaran triliunan rupiah sejak digulirkan pada tahun ajaran 2006/ 2007 kini tinggal kenangan. Yang tersisa dari kontroversi RSBI adalah tidak surutnya impian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kini, sampai berakhir tahun ajaran 2012/2013, sebagaimana ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, terjadi masa transisi pada sekolah berlabel RSBI. Langkah tersebut sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai Pasal 50 Ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 sebagai payung hukum penyelenggaraan RSBI tidak sesuai konstitusi.

Masa transisi diperlukan sebab sekolah RSBI sudah memiliki anggaran dan rencana kerja selama satu tahun anggaran. Selain itu, sekolah RSBI juga sudah menampung sumbangan dari wali murid dan orangtua siswa. Maka, kata Mohammad Nuh, rencana kerja dan anggaran RSBI tahun ajaran ini harus dijalankan terlebih dahulu. Sesuai dengan putusan MK, Mendikbud melarang pungutan sumbangan baru di sekolah eks RSBI. Sekolah eks RSBI juga diwajibkan untuk melepaskan label dan atribut RSBI (www.jurnas.com, 22 Januari 2013).
Bagaimana pun, kita tentu perlu mengapresiasi setiap ikhtiar pemerintah (cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud) meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Namun, kita tidak mungkin menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian masyarakat menilai kebijakan RSBI bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan pendidikan. Penolakan terhadap sekolah dengan label RSBI hendaknya dimaknai pemerintah sebagai bentuk harapan masyarakat di negeri ini untuk menjadikan institusi sekolah sebagai wahana meniti masa depan yang lebih baik. Bagaimana pun juga, sekolah tetap diharapkan untuk menciptakan perubahan sosial.

Dengan jutaan anak bangsa yang memiliki potensi di negeri ini, pemerintah memang menghadapi tantangan besar agar seluruh anak bangsa bisa berkembang dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Pemerintah masih berikhtiar sepenuh daya untuk melunasi janji kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah tetap dihayati pemerintah sebagai wahana memajukan anak-anak bangsa agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Tetapi, persepsi antara pemerintah dan para pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan nasional kerapkali berlainan.

Prinsip bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan belajar yang sama tentu saja telah dimengerti oleh pemerintah. Hanya saja, sebisa mungkin soal kualitas sekolah selayaknya tak ada diskriminasi. Apalagi dengan kebijakan ujian nasional (UN), amat tidak masuk akal apabila siswa-siswa yang berada di sekolah yang kualitasnya tidak sama harus menempuh UN yang sama. Persamaan kesempatan belajar yang menjadi prasyarat akuntabilitas pendidikan, dijelaskan Doni Koesoema (2007), adalah memastikan semua siswa dapat hadir di sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar.

Di sekolah, siswa mendapatkan metode pengajaran yang berkualitas dengan materi yang terorganisasi baik, logis, dan koheren, yang didukung kehadiran guru yang cakap, kompeten, dan profesional, disertai fasilitas sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, kebijakan sekolah yang nondiskriminatif, serta pemberian materi pelajaran yang selaras standar isi minimal kurikulum sesuai yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas sekolah, daya dukung anggaran tidak mungkin diabaikan. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa tingkat korupsi terbesar pada tahun 2012 lalu terjadi di dunia pendidikan perlu dijadikan evaluasi Kemdikbud. Naiknya anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) disinyalir sebagai pemicu kasus korupsi. Upaya peningkatan kualitas sekolah tentu memerlukan manajemen anggaran secara akuntabel dan transparan.

Dalam meningkatkan kualitas sekolah, Kemdikbud memang diharapkan dapat mengimplementasikan standar pendidikan nasional di setiap sekolah. Standar nasional itu meliputi standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Namun, yang perlu digarisbawahi, standarisasi tetap perlu memperhatikan potensi dan kekhasan masing-masing daerah di negeri ini. Proses dan isi penyelenggaraan pendidikan sekolah di daerah dengan potensi kelautan, misalnya, tidak perlu disamaratakan dengan daerah-daerah agraris. Begitu pula potensi dan kekhasan budaya adiluhung masing-masing daerah perlu diperhatikan. Muatan lokal pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodasi kekhasan masing-masing daerah di Indonesia, namun harus diakui pelaksanaannya belum berjalan secara baik.

Jadi, proses pendidikan sekolah perlu memasukkan potensi dan kekhasan masing-masing daerah, sehingga mampu membekali kemampuan siswa-siswanya untuk membangun dan memajukan daerahnya. Sejatinya kemajuan daerah yang digerakkan oleh putra dan putri daerahnya akan turut menopang kemajuan bangsa dan negara ini. 

Contoh menarik barangkali bisa melihat Australia. Menurut Ki Supriyoko (2010), kurikulum sekolah di Australia bisa berbeda apabila provinsi atau teritorinya berbeda. Billanook School dan Trinity School yang dikenal sebagai sekolah berkualitas di Australia memiliki perbedaan dalam ukuran kualitasnya.

Tentu, bicara peningkatan kualitas sekolah, kebijakan yang tepat dari Kemdikbud amat sangat dinantikan. Hal-hal yang beraroma diskiriminasi dan komersialisasi, sebagaimana pengalaman selama ini, cenderung sensitif dan disikapi negatif oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah masih menjadi pekerjaan tak mudah. Namun, optimisme harus terus tercipta untuk melunasi janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hendra Sugiantoro ;  
Pendidik & Pegiat Transform Institute, Tinggal di Yogyakarta
SUARA KARYA, 12 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Percayakah Kita dengan Pendidikan?


SETIAP orang pasti akan berhenti berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaan itu. Jika kita percaya kepada Tuhan, padahal Tuhan tak berbentuk, mengapa kita tak memercayai pendidikan yang efek negatifnya terlihat begitu dahsyat terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat kita?

Lihat saja angka pengangguran terus bertumbuh, pertumbuhan ekonomi tak seimbang sehingga membuat jurang antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar, juga kekerasan, kelaparan, dan kebodohan. Akan tetapi, mengapa kita tetap seperti tak memercayai pentingnya pendidikan untuk suatu bangsa?

Ketika negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura di era 70-an banyak mengalokasikan dana untuk mengirim ratusan ribu anak-anak mereka agar belajar ke luar negeri, kesadaran itu di Indonesia justru baru muncul belakangan. Di 2010 pernah pemerintah mengeluarkan statement akan membuat dana abadi (endowment) pendidikan yang bertujuan untuk mengirim mahasiswa kita belajar ke luar negeri. Kabar itu tak pernah terdengar lagi dan tiba-tiba salah satu rekan saya, seorang profesor ternama dari Yogyakarta, bercerita dia baru saja mendapat tugas untuk me-review calon pe-review yang akan menyeleksi anak-anak berbakat untuk melanjutkan studi keluar negeri. Apa komentarnya?

Lucu, karena hampir semua calon pe-review yang di-review tak sampai 20% yang lulus berkas. Padahal, jumlah calon pe-review program penerima beasiswa semuanya berasal dari kampus ternama di Tanah Air. Apa penyebabnya? Rekan saya menduga praktik pemilihan calon pe-review ini asal-asalan dan beraroma kolusi dan nepotisme di tingkat rektorat. Saya kira selain kemiskinan, kelaparan, dan kekerasan sebagai akibat langsung dari proses pendidikan 30 tahun silam, korupsi menjadi peninggalan kasatmata dari sistem pendidikan yang tidak jelas karena hampir semua indikator yang merujuk kepada visi pendidikan nasional sangat sulit mengukurnya.

Di tingkat sekolah, kerusakan sistem terlihat amat jelas dari cara pemerintah daerah mengatur alokasi dan distribusi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang penuh dengan praktik korupsi. Jika sudah seperti itu masalahnya, masihkah kita percaya bahwa pendidikan dapat mengubah perilaku masyarakat? Jawabannya harus bisa, apalagi jika disertai dengan keyakinan dan kebersamaan. Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun kembali. Bukan seperti sekarang, seperti imajinasi masyarakat bahwa sekolah selalu terasosiasi dengan milik pemerintah, bukan milik masyarakat.

Hampir semua skema kebijakan publik tentang pendidikan selalu menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang tak berdaya dan harus terus dibantu. Padahal, sejatinya, dalam sejarah pendidikan di negara mana pun di dunia, masyarakatlah pemilik saham terbesar dari setiap lembaga pendidikan. Bahkan ketika sekarang ini pemerintah mengendalikan semua suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, masyarakat tetap melakukan perlawanan dengan memberikan bukti bahwa mereka, meskipun miskin, bisa berdaya dalam mendidik anakanak mereka.

James Tooley (2013), dalam The Beautiful Tree: A Personal Journey into How the World’s Poorest People are Educating Themselves, mengonfirmasi beragam bentuk perlawanan masyarakat miskin terhadap sistem pendidikan dan politik yang tidak berpihak kepada mereka.

Tidak hanya di negara seperti India, Ghana, dan China terdapat perilaku diskriminatif terhadap kaum miskin, di Amerika Serikat juga tetap ada contoh dan perilaku otoritas pendidikan yang tidak pro terhadap kaum miskin.

Seni Berkemungkinan

Film dokumenter Waiting for Superman memberi kita banyak ilustrasi tentang optimisme, harapan, dan kesetiaan sistem yang memiliki keberpihakan kepada yang lemah dan tak berdaya. Selain itu, film tersebut mengajarkan pentingnya kebijakan melihat sisi lain dari kehidupan sosial manusia, yaitu tentang seni berkemungkinan (the art of possibilities). Kehidupan ialah soal menjaga kemungkinan untuk tetap hidup di hati dan kepala setiap orang, dan sistem pendidikan yang baik tentu saja harus mengadopsi beragam kemungkinan, termasuk memelihara asa dan kemungkinan anak-anak kurang beruntung dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Salah satu contoh berkemungkinan dalam dunia pendidikan dilakukan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Ketika di awal sekolah itu dibangun, idealisme yang diusung ialah bagaimana memberikan kualitas pendidikan yang layak dan memadai bagi anak-anak yang kurang beruntung. Karena itu, ketika di tahun pertama sekolah tersebut menerima siswa, hal pertama yang disepakati ialah tentang kualifi kasi siswa, yaitu untuk anak korban tsunami, korban konfl ik, yatim piatu, dan fakir miskin. Dalam prosesnya, rekrutmen siswa ternyata tidak semudah itu, mengingat jumlah anak korban tsunami dan konfl ik serta anak yatim dan fakir sangatlah banyak.

Dalam pikiran sekolah normal, mungkin salah satu cara untuk menekan jumlah peminat dari kalangan kurang beruntung tersebut ialah dengan menggunakan tes, baik akademis maupun psikologis. Namun, pengurus memutuskan untuk tidak melakukan keduanya, tetapi lebih memilih merekrut siswa secara door-to-door alias terjun langsung ke daerah untuk memastikan kepapaan calon siswa.

Prosedur awalnya yaitu dengan membagi kuota beasiswa kepada setiap kabupaten/kota. Kemudian panitia rekrutmen menyeleksi sendiri ketidakmampuan anak-anak calon siswa Sukma Bangsa tersebut.

Kesadaran dan idealisme untuk mempertahankan pola rekrutmen siswa yang pro kepada kemiskinan siswa merupakan sebuah kebermungkinan yang seharusnya dimiliki para pimpinan negeri ini. Itulah pangkal keyakinan bahwa kita tetap harus percaya akan pendidikan yang bisa melayani semua lapisan sosial dan tetap mempertahankan idealisme puritan tersebut; membela si papa untuk ikut serta ke dalam proses pendidikan yang berkualitas.

Dengan demikian, artinya kita sedang bergerak ke arah kesetaraan terhadap akses pendidikan berkualitas.

Ahmad Baedowi ;  
Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 11 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

After RSBI is dismissed, what’s next in the agenda?


The Constitutional Court (MK) again made a historic decision to grant a judicial review of Article 50, paragraph 3 of Law No. 20/2003 on the national education system, which was the legal basis for the establishment of the international-standard school pilot project (RSBI) by the government.

 The review was submitted by the Coalition for Anti-Commercialization of Education over a year ago. With this decision, more than 1,300 RSBIs across the country, by law, must be dissolved because they no longer have a legal basis.

 This decision has been welcomed by many, especially those who have criticized the existence of the RSBIs. They agreed that the RSBI are not in line with the spirit of the 1945 Constitution and has led to discrimination and social segregation in education. The Court also considered that the use of English as the medium of instruction in the RSBIs could potentially erode national identity.

 I agree with the Court’s decision. It is undeniable that the program (intentional or not) has been disriminatory in terms of access to good education. This is because the RSBIs usually pick and select prospective students from certain circles in society (upper-middle class).

 It has always been widely considered that the RSBIs have frivolously spent funds from the national education budget. It can be said that the government has wrongly subsidized education for the upper-middle class by spending billions of rupiahs every year on the RSBIs development, thereby ignoring other groups.

 A program once considered a “lighthouse project” that many were proud of is now ending with the pounding of the judges’ gavel. Moreover, if we calculate how much of the state budget and public funds has been spent on this program, our sense of sympathy only grows.

 For your information, the Research and Development Center of the Education and Culture Ministry said that total revenue for the RSBI block grant funding since 2006-2010 had reached Rp 1.07 trillion (US$108.75 million). This does not include budget support from local government and public donations.

 So, what next? After this decision, the government (like it or not) is certainly obliged to obey the Court’s decision. If the government is stubborn and maintains the existence of the RSBIs, as stated by the mayor of Surabaya, Tri Rismaharini, and confirmed by Akil Mukhtar (Court spokesman), it could be considered against the law.

 Therefore, all schools with the RSBI status must be returned to regular schools, all levies on behalf of the RSBIs need to be stopped, all forms of school administration, even the name on the school signpost must be replaced.

 Education and Culture Minister Mohammad Nuh on several occasions said that he respected the Court’s decision, but that the government did not expect closures to be immediate as school was still in session. Nuh even said that until the end of the school year, the RSBIs were still allowed to collect fees from parents.

 However, the Court’s decision was firm and binding and any activities related to the project must be stopped.

 There is concern, however, that local governments will just rename the RSBIs — “Sekolah Unggul”, “Sekolah Mandiri” or “Sekolah Model”, for example. If these (public) schools remain discriminatory, expensive, and enforce the use of English as the language of instruction disproportionately, people should, of course, refuse it.

 Furthermore, It is important to reemphasize that the Court’s decision does not dissolve the existence of a school itself. What the decision cancels is only the implementation of the RSBI program. Therefore, teaching and learning processes in all former schools have to continue as usual. The spirit to go forward and excel at all schools, however, should be kept, and if possible, improved.

 I understand that there will probably a little “cultural shock” after this dissolution among teachers, students, principals, or perhaps in some parents as some of them could have greatly enjoyed all the privileges that the RSBI label gave them over the years.

 For the school management, they might be shocked by the fact that they no longer receive the large amount of funding they once did. Some students or parents may also be a little disturbed by the termination, as for them, the RSBI was a symbol of a good life. They were proud to be part of the RSBI as it symbolized that they belonged to a group of people with social and economic advantages.

 However, these kinds of shocks should not bring down the spirits of the affected parties. These former RSBIs certainly have a lot of good values and the potential to be further developed. They already have better facilities, a conducive learning culture and possibly cooperate with several international institutions. These could all be used as motivation to excel.

 On the other hand, in addition to its responsibility to make sure that these former RSBIs continue to grow and excel, the government is expected to continue programs for improving the quality of education for everyone.

 Some good programs in the Education and Culture Ministry that are now running, such as school accreditation, teachers and schools certification, subsidizing the cost of education through the BOS program, and the provision of a physical development block grant, deserve to continue, and certainly by continuously evaluating and improving the system of implementation.

 Implementing competitive grants as an alternative solution to improve the quality of schools, after the removal of the RSBIs, is also a good idea. This is of course by taking into account the fact that there are still sharp differences among certain urban schools and schools in rural areas.

 Specific requirements or different mechanisms to enable these so-called “marginalized” schools to have the opportunity to win this grant is necessary. I believe that if the programs I mentioned above can be implemented well, evaluated and improved, slowly but surely, our education will get better, without the RSBIs labels.

Afrianto Daud ; 
A PhD Candidate in the School of Education,
Monash University, Australia
JAKARTA POST, 19 Januari 2013


Selengkapnya.. »»  

Demi Harkat dan Martabat Guru


"Kewibawaan hanya bisa hadir bila guru punya perilaku mulia selaku pendidik dan pribadi yang layak diteladani"

Beragam kasus yang melibatkan oknum guru dan mencoreng wajah pendidik sering tersaji lewat media. Dalam hal wibawa, situasi sekolah zaman kakek-nenek kita sangat berbeda. Ibarat bumi dan langit, begitu cerita mereka selama ini. Dulu, guru amat disegani. Apa pun kata guru, murid melaksanakannya dengan patuh. Bukan berarti kita ingin kembali ke zaman kuno tapi perlu menyadari tidak semua yang kuno itu selalu buruk.

Prinsipnya, untuk bisa berkarya dengan baik, guru mesti kompeten dan berwibawa. Kewibawaan hanya hadir bila guru punya perilaku mulia selaku pendidik, dan pribadi yang layak diteladani. Agar harkat dan martabat tetap terjaga, hindari tindakan kurang terpuji dan perilaku tercela lain yang bisa merusak citra pendidik (meski itu dilakukan di luar tembok sekolah).

Sementara guna meningkatkan kompetensi diri, berbagai upaya bisa dilakukan melalui studi lanjut, ikut program pelatihan, rajin membaca, juga bertanya pada mereka yang lebih berpengalaman. Di luar itu, guru mesti berhati-hati menangani kasus kecil yang cukup mengganggu, semisal siswa menyontek tanpa risi saat ujian atau datang terlambat.

Yang cukup merisaukan, tak sedikit faktor eksternal berimbas pada guru. Beberapa kebijakan yang terkesan memanjakan murid, seperti ketentuan tak ada siswa drop-out karena biaya; siswa harus lulus maksimal; atau hukuman disiplin tak boleh terlalu keras, bisa saja mengundang masalah. Tidak jarang ini membuat guru takut memberi sanksi meski pelanggaran berat telah terjadi.

Pada dasarnya, disiplin tanpa sanksi tegas adalah non-sense, omong kosong. Bila sanksi tidak diberikan, tindakan melawan aturan, dan benih-benih korupsi akan tumbuh subur. Karena itu, ketentuan tidak boleh ada sanksi hukuman tegas terhadap pelanggar disiplin layak dipertanyakan.

Ketika perilaku siswa menyimpang dan melanggar aturan, sekolah akan memanggil orang tua untuk membahas masalah secara kekeluargaan. Sayang, teramat sering panggilan semacam itu tidak dipenuhi. Dampaknya, siswa tenang-tenang saja karena yakin tak akan ada hukuman, apalagi secara fisik.

Wibawa Hilang

Jika itu dilakukan, bisa-bisa jadi bumerang. Nasib guru (dan keluarga) menjadi taruhan. Pernah terjadi guru dilaporkan ke polisi gara-gara memberi hukuman yang dinilai terlalu keras. Padahal ungkapan ”terlalu keras” itu subjektif dan relatif, serta tidak selayaknya dipakai sebagai dasar untuk menghakimi guru.

Memang serbadilematis. Bayangkan, disiplin berkali-kali dilanggar, peringatan pun berulangkali diberikan tanpa tanggapan. Tapi ketika masalah berkembang menjadi kasus, yang ramai menjadi berita justru tentang hukuman yang dinilai berlebihan. Semua itu hanya sebagian dari dampak kebijakan yang berisiko menggerogoti wibawa guru. Banyak contoh lain bisa ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Harus diakui, awalnya semua kebijakan itu diciptakan demi tujuan baik. Semisal, tak boleh ada anak putus sekolah karena  biaya. Tujuannya jelas mulia, membela rakyat kecil. Agar pendidikan berlangsung lancar, pemerintah memberi bantuan operasional sekolah (BOS). Jika ternyata keluarnya dana seret, itu masalah lain.

Dalam tiap kebijakan selalu terkandung celah yang bisa ditembus secara tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi jika pelanggaran dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas? Boleh jadi murid lepas kendali dan situasi sekolah amburadul. Akibatnya, guru dilecehkan, wibawa guru hilang, pendidikan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, akhirnya target pendidikan tidak tercapai.

Kiranya, lebih utama semua pihak duduk bersama guna mencari solusi terbaik. Yang pasti, untuk bisa mengajar dan mendidik dengan benar, guru mesti berwibawa. Terlepas dari masalah pergantian kurikulum dan target sekolah, kendala yang mengadang memang tidak ringan. Tapi guru yang bijak mampu bekerja secara cerdas dan optimal untuk bertahan dari gempuran beragam kepentingan. Dengan begitu mereka bisa berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Th Rosid Ahmad ; 
Mantan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK
Kota (dan Eks Karesidenan) Semarang
SUARA MERDEKA, 17 Januari 2013


Selengkapnya.. »»  

Setelah RSBI Bubar, What Next


Tak bisa dimungkiri bahwa program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) telah menciptakan diskriminasi dalam akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini karena RSBI biasanya memilih dan menyeleksi calon siswa dari kalangan tertentu sejak awal. Program RSBI lebih jauh dinilai sebagai program yang telah menghabiskan anggaran pendidikan nasional secara tidak tepat sasaran.

Pembubaran RSBI menjadi tamparan tersendiri bagi pemerintah yang selama ini bertanggung jawab sebagai pelaksana. Betapa tidak, program yang dulu dianggap "proyek mercusuar" dan menjadi kebanggaan untuk sebagian kalangan ini harus berakhir tragis di ketukan palu hakim MK.

Pascakeputusan ini, pemerintah suka ataupun tidak suka tentu wajib mematuhi amar keputusan MK. Jika ada pemerintah daerah yang membandel dengan keputusan ini atau masih ingin mempertahankan eksistensi RSBI di daerahya maka Akil Mukhtar (salah seorang hakim dan juru bicara MK) menegaskan bahwa tindakan tersebut bisa dikategorikan melawan hukum.

Karenanya, semua sekolah yang berlabel RSBI harus dikembalikan statusnya ke sekolah reguler. Segala pungutan atas nama RSBI harus dihentikan. Segala bentuk administrasi sekolah, bahkan plang nama sekolah yang ada tulisan RSBI-nya pun harus diganti.

Mentri Kemendiknas M Nuh dalam beberapa kesempatan menyatakan legowo dan menghormati keputusan MK ini. Pemerintah awalnya berharap bahwa penutupan itu tentu tidak bisa serta-merta dilakukan karena tahun ajaran di sekolah sedang berjalan. M Nuh bahkan mengatakan bahwa sampai akhir tahun ajaran selesai, RSBI masih dibolehkan memungut SPP kepada orang tua murid (Republika, 11/01/2013).

Namun, keputusan MK adalah tegas dan mengikat. Dengan sendirinya segala kegiatan yang terkait RSBI harus dihentikan. Oleh karena itu, edaran Kemendiknas(?) terbaru kemudian berubah dan menyatakan melarang semua sekolah berlabel RSBI memungut sumbangan atau SPP pascakeputusan MK ini.

Masyarakat mesti ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan amar keputusan MK ini karena ada kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa bisa saja RSBI hanya berganti nama atau label dengan istilah non-RSBI. Beberapa pemerintah daerah bisa saja mengganti label RSBI menjadi sekolah unggulan, sekolah mandiri, atau sekolah model, misalnya. Jika keberadaan sekolah (negeri) ini secara substansi masih mempertahankan prinsip diskriminatif, masyarakat wajib menolak.

Sekolah Tak Bubar

Tentu harus ditegaskan bahwa keputusan MK bukanlah membubarkan keberadaan sebuah sekolah. Yang dibatalkan MK adalah pelaksanaan program RSBI. Karenanya, segala proses belajar mengajar di semua sekolah RSBI itu harus tetap berjalan sebagaimana biasa.

Mungkin akan terjadi sedikit culture shock setelah pembubaran program RSBI ini di kalangan guru, siswa, kepala sekolah, ataupun mungkin pada sebagian orang tua. Keterkejutan seperti itu sangat mungkin terjadi karena sebagian mereka bisa saja sangat menikmati label RSBI. Bagi pihak pengelola sekolah, keterkejutan bisa terjadi karena sekolah tidak bisa lagi menerima kucuran dana yang lumayan besar seperti sebelumnya.

Namun, rasa ini tentu tidak boleh men jadi alasan bagi semua pihak di sekolah untuk berhenti berusaha menjadi yang terbaik. Pertama, karena memang sekolah itu sendiri masih ada dan tidak ikut bubar bersama hilangnya program RSBI. Kedua, karena sekolah mantan RSBI itu tentu memiliki banyak nilai lebih dan potensi yang bisa terus dikembangkan. Di lain pihak, selain memperhatikan nasib semua sekolah mantan RSBI ini agar terus berkembang dan berprestasi, pemerintah diharapkan terus mengembangkan program peningkatan kualitas pendidikan yang menyentuh semua kalangan anak bangsa.

Beberapa program bagus di Kemendikbud yang sedang berjalan, seperti akreditasi sekolah, sertifikasi guru dan pengawas sekolah, subsidi biaya pendidikan melalui program BOS, dan pemberian block grant pembangunan fisik sekolah, pantas diteruskan, tentu dengan terus dievaluasi dan diperbaiki sistem pelaksanaanya.

Pelaksanaan hibah kompetitif yang di wacanakan pemerintah sebagai alternatif solusi perbaikan mutu sekolah pascapenghapusan RSBI juga layak dilanjutkan. Tentu dengan tetap mempertimbangkan fakta perbedaan yang masih tajam dalam banyak hal antara sekolah tertentu di perkotaan dan sekolah di pelosok daerah. Harus dipikirkan pula mekanisme dan persyaratan yang berbeda, bagaimana sekolah-sekolah yang selama ini terpinggirkan juga memiliki peluang untuk memenangkan dana hibah atas kompetisi tersebut.

Saya berkeyakinan bahwa jika program yang saya sebut di atas bisa terus kita lakukan dengan baik, dievaluasi, dan diperbaiki kelemahan sistemnya, perlahan tapi pasti, insya Allah dunia pendidikan kita akan semakin baik. Bukankah pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang? Karenanya, mari terus menanam usaha dan kebaikan di dunia pendidikan kita. Insya Allah pendidikan kita akan jaya pada waktunya walau tanpa embel-embel RSBI. Wallahua'lam.

Afrianto Daud ; 
Kandidat PhD di Fakultas Pendidikan, Monash University Australia
REPUBLIKA, 15 Januari 2013


Selengkapnya.. »»  

Pendidikan untuk Rakyat


Pendidikan harus memerdekakan dan membebaskan rakyat dari belenggu kebodohan. Pendidikan nasional bukan untuk kepentingan politik, golongan, atau agama, melainkan untuk membangun bangsa.

Masyarakat dunia sesudah Perang Dunia II dilandasi peradaban, yang menurut Sutan Takdir Alisjahbana, berciri modern, rasional, berdasarkan kemajuan ilmu, teknologi, dan menekankan hak-hak manusia. Namun, menurut Djojonegoro, pada tahun 1940, rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan dasar sangat sedikit, bahkan mahasiswa hanya 157 orang (Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, 1996).

Akhirnya, para pendiri Republik yang menjadi cerdas karena pendidikan sekolah menetapkan tujuan kemerdekaan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Mereka yang menganut moto ”membangun bangsa, membangun sekolah” itu menetapkan kewajiban pemerintah sebagai ”mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” (Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945).

Mencerdaskan Rakyat

Sering ”mencerdaskan kehidupan bangsa” dimaknai sebagai memperluas kesempatan memperoleh pendidikan apa pun mutunya. Saat ini, memang kesempatan memperoleh pendidikan tingkat SD sudah berada di atas 96 persen, tingkat SMP hampir 70 persen serta perguruan tinggi di atas 10 persen. Namun, kehidupan bangsa yang cerdas sesungguhnya belum terwujud. Lembaga pendidikan kita masih dengan gedung sekolah tanpa laboratorium, tanpa buku, tanpa lapangan olahraga, dengan guru yang kurang terjamin kesejahteraannya.

Hakikat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah gerakan transformasi budaya dari tradisional dan feodalistik menjadi modern, rasional, demokratis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Semangat ”ada hari ada nasi” harus berubah menjadi rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Perlu transformasi budaya bagi perubahan sikap hidup: dari menerima nasib menjadi manusia yang memiliki jati diri dalam menghadapi tantangan. Untuk itu, sekolah harus menjadi pusat pembudayaan warga negara yang bermoral, beretos kerja, berdisiplin, produktif, demokratis, dan bertanggung jawab.

Persoalan besar yang sedang kita hadapi sekarang adalah hilangnya roh pendidikan nasional. Dengan sadar kita meninggalkan tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara, pendiri Perguruan Tamansiswa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pengajaran di Sekolah. Di situ, siswa dilihat sebagai makhluk sosial.

Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan insan mandiri yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi juga tidak menjadi individualis, insan yang dapat mengatur diri sendiri dalam rangka hidup bersama. Idealnya, pendidikan bersifat membebaskan dan memberdayakan.

Pendidikan Terpisah dari Rakyat

Rakyat sebagai pemilik negeri semakin susah mendapatkan pendidikan bermutu. Pendidikan kita semakin menciptakan segregasi sosial (pengotak-kotakan masyarakat) berdasarkan kemampuan ekonomi dan agama. Sekolah negeri yang seharusnya sekolah kebangsaan semakin terpenjara oleh berbagai kepentingan non-pendidikan.

WS Rendra mengungkapkan kegelisahannya tentang pendidikan yang semakin terpisah dari kenyataan hidup rakyat. Apa gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di Ibu Kota, kikuk pulang ke daerahnya? (Sajak Seonggok Jagung, 1975)

Tak kalah memprihatinkannya, praktik pungutan untuk mengikuti pendidikan wajib belajar masih berlangsung, meski tersurat dalam konstitusi ”setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pemerintah pun secara sadar tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat 2, tetapi hanya membantu melalui program yang dikenal dengan bantuan operasional sekolah (BOS).

Padahal, bersama ketentuan Ayat 4 yang mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta ketentuan Ayat 5 yang mewajibkan pemerintah untuk memajukan iptek, tujuan akhirnya adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan dengan rakyat yang cerdas. Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Di samping dimensi pembiayaan, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen penyelenggaraan pendidikan. Di hampir semua negara kesatuan, seperti Perancis, Inggris, atau Jepang, penyelenggaraan pendidikan tidak sepenuhnya terdesentralisasi. Perancis adalah negara kesatuan yang tidak mengenal desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Inggris, sejak Perdana Menteri Margaret Thatcher mengurangi otonomi penyelenggaraan pendidikan, terutama yang terkait kurikulum, karena mutu pendidikan justru merosot akibat desentralisasi.

Sejak UU Pemerintahan Daerah tahun 1999 berlaku, otonomi penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada pemerintah tingkat kabupaten. Dunia pendidikan pun tercemari kepentingan politik sesaat. Bahkan, ada cerita nyata, karena sang bupati tidak suka dengan kepala SMA di suatu kota, kepala sekolah itu dipindahkan menjadi guru TK di daerah terpencil.

Rakyat Bertindak

Apa yang salah dengan pendidikan kita? Mengapa setelah hampir 70 tahun merdeka, kualitas pendidikan kita belum maju, dan bahkan tertinggal dari negara-negara di sekitar kita? Para pendiri Republik mungkin menangis melihat sebagian besar rakyat Indonesia yang belum cerdas.

Visi mulia pendidikan dalam konstitusi seperti kata-kata kosong makna, hanya menjadi bumbu retorika politik para penguasa menjelang pemilu. Visi pendidikan diperdebatkan dan menjadi bahan diskusi, tetapi tidak mengubah dan menghidupi apa pun. Kebijakan sistem pendidikan, kurikulum nasional, dan peraturan perundang-undangan berubah-ubah tanpa arah karena selalu tersandera oleh berbagai kepentingan non-pendidikan. Dan, akhirnya rakyat tetap menjadi obyek pendidikan bukan subyek.

Memang menagih janji pendidikan untuk rakyat bersenjatakan konstitusi tidaklah cukup. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menantikan kemauan politik pemerintah untuk memajukan pendidikan.

Rakyat terdidik perlu merapatkan barisan dan mengorganisasi diri demi menuntut pendidikan untuk rakyat. Orangtua dan guru menjadi garda depan memperjuangkan visi mulia pendidikan dan menolak campur tangan kepentingan non-pendidikan.

Organisasi guru yang independen dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek penguasa perlu ditumbuhkembangkan dan diperkuat. Komunitas-komunitas pendidikan harus terus bersuara tanpa kenal lelah, mendesak dan menanamkan berbagai kebijakan pendidikan untuk rakyat dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan saat ini.

Diskusi Panel Kompas
‘Konstitusi dan Negara Kesejahteraan: Pendidikan yang Memerdekakan’
KOMPAS, 09 Oktober 2012


Selengkapnya.. »»