Tampilkan postingan dengan label nasionalisme. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nasionalisme. Tampilkan semua postingan

Pancasila Barometer Indonesia

Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Pancasila, yakni setiap tanggal 1 Juni. Peringatan ini memang sudah menjadi ritual. Pancasila dipandang sebagai naskah terbaik yang pernah disusun dan disetujui oleh para pendiri bangsa, serta dipercaya bisa menaungi keindonesiaan yang merdeka. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia diselimuti seluruh masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya.

Hanya, ada apa dengan Pancasila sekarang, ketika semua orang bebas beropini? Bagaimana dengan modal-modal raksasa yang tak terkendali lagi. Dalam hal persatuan, ada kegamangan sejumlah daerah akan menjadi negara terpisah.

Pancasila sebetulnya mengandung semua isme yang pernah hidup di Indonesia. Isme pertama adalah teisme, yakni ketuhanan. Isme kedua adalah humanisme. Isme ketiga adalah nasionalisme. Isme keempat adalah demokrasi partikular berdasarkan musyawarah, bukan demokrasi universal yang ultra liberal. Isme kelima adalah sosialisme yang terkait dengan isme-isme yang lain. Cara membaca kelima isme itu tentulah tidak dalam satu isme terpisah, melainkan saling mempengaruhi. Demokrasi kita, misalnya, banyak mengambil dari kitab-kitab suci agama.

Indonesia dibalut oleh kelima isme itu. Filsafat politik, misalnya, dipengaruhi oleh kelima isme itu. Partai-partai politik, memberi warna pada masing-masing sila dalam Pancasila, baik dari sisi ketuhanan, nasionalisme, sampai ide-ide keadilan sosial seperti jaminan sosial. Hak-hak asasi manusia sungguh dihormati, diberikan landasan konstitusional dan hukum sehingga tak satu pun manusia di Indonesia boleh mengalami ketakutan akibat eksploitasi manusia lain.

Masalahnya sekarang, di mana Pancasila? Sudahkah jadi alam pikiran para pengambil kebijakan? Atau hanya naskah yang dibaca dalam setiap upacara bendera? Jangan-jangan, bahkan, tidak lagi menjadi hafalan banyak orang. Pancasila bukan lagi naskah yang layak jadi bahan perdebatan, sebagai doktrin tertinggi bangsa dan negara Indonesia.

Kita tentu tidak ingin seperti itu. Sudah selayaknya Pancasila jadi bahan yang terus didengungkan sebagai barometer kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Sudahkah pembangunan ekonomi kita berpihak kepada kemanusiaan? Bagaimana dengan sistem upah bagi pekerja, apakah mencerminkan filosofi keadilan sosial antara majikan dengan pekerja? Bolehkah ada gangguan terhadap penganut suatu prinsip ketuhanan, hanya karena berbeda dalam hal tertentu?

Pada titik ini, saya cenderung menganjurkan para penyelenggara negara, termasuk calon-calon penyelenggara negara, untuk berjibaku dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sudah pada ghalibnya kita mengutip dalam pidato, pandangan politik, visi dan misi, program kerja, sampai coretan di dalam spanduk. Kalau pun, katakanlah, negara ini dianggap kehilangan pemimpin, menghadapi situasi auto pilot, bukankah cita-cita keindonesiaan bisa terus dituju ketika sistem nilai kebangsaan kita sudah tertabur dalam diri warga?

Sebagai bangsa yang sedang berlayar di tengah samudera raya pergulatan antar negara, Pancasila bisa menjadi pembeda. Tak perlu ada keseragaman dalam pilihan kebijakan. Kita jangan lagi terlalu mudah diombang-ambingkan dengan pilihan-pilihan kesetaraan dan kesejajaran, ketika kebijakan yang dipilih adalah mengadu antara seekor naga dengan seeekor cacing. Kalau memang kita hanya dan baru sanggup mencapai indeks tertentu dengan tenaga sendiri, untuk apa menghancurkan cita-cita kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila yang pada prinsipnya memang berbeda?

Perlindungan terhadap kehidupan manusia-manusia Indonesia adalah prinsip ke-Pancasila-an hari ini. Mari terus berikhtiar untuk menjadi seorang yang Pancasilais.

Indra J Piliang ;  
Ketua Balitbang DPP Partai Golkar
SUARA KARYA, 06 Mei 2013



Selengkapnya.. »»  

Nasionalisme dan Buta Huruf


Buta huruf itu aib. Ibu negara Prancis, Carla Bruni-Sarkozy, juga sadar betul akan hal itu. Dalam wawancara dengan harian La Tribune pada 2009, Bruni pernah meradang atas adanya rilis data terbaru yang menyebutkan 3 juta warga Prancis buta huruf.

Carla berang. Ia pun mendirikan yayasan untuk menggalang dana, terutama sekali untuk gelandangan, narapidana, dan kelompok masyarakat buta huruf. Istri Presiden Prancis Nicolas Sarkozy itu mengistilahkan tindakannya sebagai perang melawan buta huruf.
Jauh sebelum Bruni marah-marah, kamus nasionalisme sudah menegaskan bahwa, bagi negara berstatus merdeka, buta huruf adalah aib.

A. Surjadi dalam buku Pembangunan Masyarakat Desa (1969) membuat pola pemberantasan buta huruf dari beberapa negara yang baru saja mengumumkan maklumat kemerdekaan. Simaklah kaum Komunis di Rusia sewaktu menumbangkan rezim Tsar pada 1917. Dalam dua tahun, Lenin bikin perintah untuk menghilangkan kebutahurufan. Turki memulai kampanye pemberantasan buta huruf segera setelah Kemal Attaturk menjadi presiden.

Perkembangan yang cepat dalam kerja pemberantasan buta huruf di India merupakan akibat langsung dari pembentukan kekuasaan Kongres. Di Indonesia dan Ghana demikian juga. Pemberantasan buta huruf dilakukan setelah kemerdekaan nasional dimaklumatkan.

Bagi pemerintah yang dipimpin kalangan nasionalis terpelajar dan revolusioner, buta huruf adalah aral yang merintangi kemajuan. Kata Lenin, "Seorang manusia buta huruf adalah di luar dunia politik." Dan ajaran minimum adalah mengetahui abjad alfabet. Pemerintah nasionalis beranggapan orang-orang yang melek huruf hanyalah satu-satunya dasar yang sehat untuk membangun masa depan bangsanya.

Sikap kaum nasionalis pada masalah buta huruf dimiliki pula oleh ratusan orang di pelbagai negara yang baru merdeka. Dengan usahanya, jumlah orang buta huruf yang berduyun-duyun untuk belajar makin bertambah, dan banyak orang yang pandai baca-tulis dikerahkan untuk mengajar secara sukarela. Semangat yang tumbuh dari gerakan kemerdekaan nasional berbarengan dengan gerakan pemberantasan buta huruf. Tanpa hal itu, diragukan apakah kampanye pemberantasan buta huruf akan berhasil cepat.

Dengan rangsangan-rangsangan usaha tersebut, banyak juga yang tak mempergunakan kesempatan tersebut untuk belajar. Sebagian menganggap tak ada kegunaan belajar membaca. Yang lainnya lagi karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya.

Hukuman

Sadar bahwa buta huruf menghambat kemajuan, disiapkanlah serangkaian hukuman bagi warga yang buta huruf atau tak mampu memperbaiki kualitas keberaksaraannya. Di Rusia, penolakan untuk ikut kursus pemberantasan buta huruf diancam hukum denda, kerja paksa, kehilangan kartu makanan, atau dikeluarkan dari persatuan dagang.

Hukuman Tiongkok yang menolak program pemberantasan buta huruf dikenai pajak yang diatur oleh undang-undang. Di Turki, pemerintah mengumumkan bahwa lapangan kerja di pemerintah hanya tersedia bagi orang-orang yang dapat membaca dan menulis. Tidak bagi yang buta huruf.

Sedangkan untuk kasus Indonesia bisa kita kutipkan Mass Education Handbook, "Pada kenyataannya kepentingan negara menuntut setiap warga negara memiliki kemampuan membaca dan menulis." Karena itu, dicoba jalan memaksa orang menjadi melek huruf dengan jalan perintah-perintah atau pengumuman. Bahwa setiap formulir diisi langsung oleh orang yang bersangkutan, dan memerintahkan setiap rumah dan tempat memakai papan nama.

Pada satu kecamatan di Jawa, misalnya, lulus dari ujian pemberantasan buta huruf merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin nikah. Pada masa pemerintahan Sukarno yang masih labil, penanggulangan tuna-pendidikan waktu itu dikenal dengan sebutan pemberantasan buta huruf (PBH) atau kursus ABC. Bagian yang menangani buta huruf adalah Bagian Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK).

Pada 1951, misalnya, disusun program Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf dengan harapan semua penduduk Indonesia akan melek huruf dalam jangka waktu sepuluh tahun berikutnya. Namun, pada 1960, masih terdapat sekitar 40 persen orang dewasa yang buta huruf. Pada 1960 dikeluarkan Komando Presiden Sukarno untuk menuntaskan buta huruf sampai 1964. Hasilnya, 31 Desember 1964, penduduk Indonesia usia 13-45 tahun (kecuali yang ada di Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf (Ali, 2007).

Pada masa awal Orde Baru, dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) tahun 1969, buta huruf sudah menjadi titik sorot. Program seperti Program Paket ABC distimulasi untuk melawan aib buta huruf. Rupanya, usaha semesta itu tak pernah berakhir, sebagaimana di Prancis. Aib itu pada 2011 masih bertengger di angka 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen dari jumlah penduduk Indonesia berusia 15-45 tahun

Muhidin M Dahlan ; 
Pengelola Radio Buku Live Streaming @radiobuku;
Tinggal di Yogyakarta
KORAN TEMPO, 12 September 2012


Selengkapnya.. »»  

Kembali ke Jalan Lurus (1)


Mulai ramai dibicarakan di mana-mana agar kita segera kembali ke jalan lurus, jalan Pancasila. Orang-orang pengemban nasionalisme mulai muak dengan liberalisme dan liberalisasi ekonomi yang dipelihara di negeri ini.

Dalam berbagai pembicaraan publik, mereka bisa tunjuk hidung siapa saja oknum-oknum liberalis, kampus-kampus mana saja yang menjadi benteng liberalisme, bahkan menteri-menteri yang mana saja yang tergolong kawanan kapitalisme global, siapa saja komprador-komprador Konsensus Washington yang tidak memiliki semangat nasionalisme.

Apabila 5 Juli 1959 kita catat sebagai puncak tekad bangsa ini kembali ke cita-cita Proklamasi Kemerdekaan berupa Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945, maka pada 5 Juli 2012 adalah deklarasi “kembali ke Pancasila”, yang diprakarsai antara lain oleh Forum Komunikasi (Foko) TNI dan Polri, Jalan Lurus, Barisan Nasional (Barnas), Nusantara Institut, Jatidiri Bangsa, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Dewan Harian Nasional (DHN) 1945, dan lain-lainnya.

Selain tokoh-tokoh nasional, purnawirawan TNI/Polri, tak ketinggalan tokoh-tokoh kampus, dan pemuda nasionalis, numplek hari itu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), mendeklarasikan Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP). Pembina GPP adalah Try Sutrisno dan Sekretaris Saiful Sulun.

Kita berontak terhadap penjajahan Belanda tidak terlepas dari penolakan terhadap sistem ekonomi liberal yang membentuk kapitalisme dan penindasan kolonial. Mohammad Hatta ketika diangkat menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda (1926) pidato inagurasinya berjudul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen” (Bangunan Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan) mengutuk tajam liberalisme, kapitalisme dan imperialisme.

Digambarkannya dalam pidato itu bakal pecahnya perang di Pasifik antara Timur dan Barat, yang ternyata benar-benar terjadi 16 tahun kemudian pada 1942.

Kemudian dalam pembelaan (pleidooi)-nya di Pengadilan Den Haag 9 Maret 1928 Hatta yang saat itu berusia 25 tahun telah menolak liberalisme, kapitalisme dan imperialisme, bahkan mengatakan di depan Hakim “lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain”.

Antara tahun 1931-1934 penolakan itu dalam artikel-artikelnya, “Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di Indonesia”, dalam Daulat Ra’jat, 20 November 1931 dan artikel-artikel berikutnya “Pendirian Kita” (Daulat Ra’jat, 10 September 1932).

“Krisis Dunia dan Nasib Ra’jat Indonesia” (Daulat Ra’jat, 20 September 1932), “Ekonomi Ra’jat” (Daulat Ra’jat, 20 November 1933), dan yang paling monumental artikelnya yang berjudul “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja” (Daulat Ra’jat, 10 Juni 1934). Kesemuanya menggambarkan keganasan kapitalisme yang menghancurkan ekonomi rakyat di Hindia Belanda.

Sepulangnya dari Negeri Belanda akhir 1932 tidak lama Hatta bebas bergerak, ia ditangkap dan masuk Penjara Glodok pada 1933 selama hampir satu tahun. Kemudian Hatta langsung dibuang ke Boven Digoel, Tanah Merah, tempat pembuangan yang paling kejam dan mengerikan.

Di dalam Penjara Glodok itu ia menulis buku Krisis Ekonomi dan Kapitalisme (dicetak 1934), di situ ditegaskan oleh Hatta penolakannya terhadap sistem pasar-bebas sebagai lahan hidupnya liberalisme ekonomi.

Ia menegaskan “…teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan homo economicus, yakni orang ekonomi, yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional… sebab itu dalam praktik laisser-faire stelsel – persaingan merdeka – tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh Adam Smith… Ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah…”. Apa yang dikemukakan Hatta tahun 1934 ini kiranya merupakan embrio Pasal 33 UUD 1945 yang menolak pasar bebas.

Liberalisme berubah lebih ganas dan predatorik menjadi neoliberalisme bersamaan dengan intensnya globalisasi rakus. Memang ada pendapat lain yang menganggap neoliberalisme adalah neo-Post-Keynesian yang tidak strukturalistik.

Neoliberalisme ibarat istilah baru sebagaimana globalisasi juga istilah baru dalam kamus bahasa Inggris. Pandangan Hatta adalah strukturalisme, pemikiran ekonomi yang mengungkap, mengusut dan berupaya mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural.

Saat ini, kaum neoliberalis dan pembela-pembelanya makin terang-terangan mengabaikan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33-nya. Saya ikut membela Serikat Pekerja PLN sebagai Saksi di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan judicial review menolak UU No 30/2009 agar terhadap PLN tidak dilakukan unbundling lalu bisa dipakai “bancaan” (ramai-ramai dijarah) melalui privatisasi.

Saksi pihak pemerintah Prof Radjagukguk membela UU No 30/2009 mengutipkan bahwa Bung Hatta tidak berkeberatan adanya kerja sama dengan investor asing, tidak pula antipinjaman luar negeri. Demikian pula di harian nasional terkemuka ada iklan anonim yang membela liberalisme, mengungkapkan: “Bung Hatta antikapitalisme, tetapi tidak antikapital…jadi Bung Hatta tidak anti-investasi asing.”

Lalu apa hebatnya kutipan pandangan Bung Hatta oleh Radjagukguk ini untuk membela privatisasi yang kemudian nanti pasti menjadi awal asingisasi. Semua orang terpelajar toh sudah tahu bahwa Bung Hatta, juga Bung Karno bukanlah xenophobic, tidak antiasing.

Pandangan Prof Radjagukguk yang mencuat dari kacamata liberalnya diulang lagi dalam sebuah harian nasional tanggal 27 Juli, katanya “…Bung Hatta tidak antiasing, jadi Pasal 33 tidak antiasing…jadi UU Migas No 22/2001 tidak bertentangan dengan UUD 1945.” Bukan main, doktrin Demokrasi Ekonomi yang dikandung dalam Pasal 33 UUD 1945 direduksi dan dipelintir habis-habisan dari konteks Demokrasi Ekonomi.

Bung Hatta mengartikan Demokrasi Ekonomi sebagai: “… Tidak seorang atau satu golongan kecil yang menguasai penghidupan orang banyak, melainkan keperluan dan kemauan orang banyak harus menjadi pedoman …” Inilah titik tolak doktrin ekonomi nasional Indonesia – anti-individualisme, liberalisme dan kapitalisme.

Ditegaskan pula dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa arti Demokrasi Ekonomi lebih lanjut adalah “kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama (mutualism, pen.) berdasar atas asas kekeluargaan (brotherhood, pen.)…”. (Penjelasan UUD 1945 asli tetap berlaku pada pasal-pasal atau ayat-ayat yang tidak diamendemen pada UUD 2002 – Maria Farida, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi.)

Sri-Edi Swasono
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
SINAR HARAPAN, 22 Agustus 2012


Selengkapnya.. »»