Tampilkan postingan dengan label Ideologi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ideologi. Tampilkan semua postingan

Pancasila dan Akhir Ideologi

Dalam wacana perpolitikan di Indonesia, akhir-akhir ini banyak dikeluhkan suatu gejala di mana para pemimpin, tokoh politik, publik politik, dan masyarakat politik pada umumnya telah meninggalkan atau melupakan Pancasila sebagai ideologi politik yang menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir berbangsa, pedoman bertindak, dan motif berpolitik.
Dari kajian disertasinya, Dr Pramono Anung terkejut menemukan fakta bahwa motif berpolitik para pemimpin politik mutakhir Indonesia bukan bersumber dari idealisme, melainkan kombinasi dari uang dan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan uang atau menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan. Inilah yang sering dipahami secara peyoratif sebagai pragmatisme.
Gejala atau sinyalemen itu mengingatkan kita pada tesis akhir ideologi, the end of ideology, yang ditulis Daniel Bell (1960), tesis Francis Fukuyama tentang pungkasan sejarah, The end of history, dan manusia terakhir, the last man, yang masih hidup di ujung sejarah dalam imajinasi Nietzche, yang ditulis staf ahli Deplu AS itu di Foreign Affair pada 1989, tahun runtuhnya Tembok Berlin yang jadi simbol runtuhnya ideologi Sosialisme-Komunis.
Dalam tesis Bell, sosiolog Amerika terkemuka beraliran kiri, akhir ideologi dimaksudkan sebagai tak munculnya lagi ide-ide politik karena hegemoni Amerika- nisme yang pada 1960-an dilatari pembentukan Committe on Un-American Activities, digerakkan senator Partai Republik, McCharthy, dan bertujuan membendung gerakan yang dinilai anti-Amerika seperti, dalam konteks waktu itu, gagasan the New Left atau Kiri Baru.
Gejala akhir ideologi itu disesalkan Bell karena hegemoni Amerikanisme telah membendung ide politik kritis, kreatif, dan progresif yang berarti membunuh kebebasan/liberalisme yang dianut Amerika sendiri.
Namun, tesis Fukuyama mengandung arti lain: sorak kemenangan liberalisme politik, yaitu demokrasi liberal dan liberalisme ekonomi, yaitu kapitalisme atas ideologi rival lain, khususnya Fasisme yang runtuh 1945 dan Sosialisme-Komunis pada 1989. Liberalisme politik dan ekonomi oleh Fukuyama dianggap puncak perkembangan pemikiran manusia dalam sistem politik dan ekonomi yang dihasilkan proses survival of the fittest sebagai hukum sosial yang dalam teori disebut Darwinisme sosial itu.
Pancasila sebagai ideologi yang diusulkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 sebenarnya puncak perkembangan pemikiran politik di masa perjuangan kemerdekaan 1908-1945. Lima sila Pancasila yang dirumuskan kembali oleh Panitia 9 memang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, tetapi istilah Pancasila tak tertera dalam konstitusi dan tak disebut sebagai dasar negara karena yang disebut dasar negara adalah ”Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 Ayat 1) yang dilandasi prinsip kebebasan beragama (Pasal 2).
Pancasila sebagai dasar negara baru ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai solusi atas kegagalan Sidang Konstituante yang menawarkan tiga dasar negara: Pancasila, Islamisme, dan Sosial-ekonomi (Sosialisme). Namun, sesudah itu, Pancasila masih belum juga dianggap ideologi tunggal dan menciptakan kondisi the end of ideology karena Soekarno sendiri di masa pemerintahannya justru menggerakkan proses Nasional Demokrasi yang menghabisi sisa-sisa feodalisme dan imperialisme menuju Sosialisme.
Barulah Orde Baru, yang ingin menegakkan kembali Pancasila ”secara murni dan konsekuen”, menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui monopoli penafsiran dan indoktrinasi, penegakan Pancasila membendung ide-ide politik lain, khususnya Komunisme dan Islamisme. Dampak konkretnya, mencegah tumbuhnya partai-partai politik dengan tujuan menegakkan hegemoni Golongan Karya sebagai partai pelopor dan hanya menyisakan dua partai marjinal bentukan pemerintah: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili aspirasi golongan Islam dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewakili golongan nasionalis.
Namun, semuanya harus berasaskan Pancasila. Bahkan, asas tunggal itu diberlakukan juga bagi seluruh organisasi kemasyarakatan.

Akhir politik aliran
Hegemoni Pancasila sebagai satu-satunya ideologi itu dinilai sebagai akhir dari politik aliran. Gejala inilah yang baru menyerupai tesis the end of ideology yang digundahkan oleh Bell karena telah menghabisi ide-ide dan cita-cita politik.
Pada waktu itu Pancasila yang dirinci dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(P4) oleh pemerintah disebut Nurcholish Madjid sebagai ideologi tertutup. Padahal, Pancasila dalam teori ideologi mengandung tiga akar ideologi, yaitu kepercayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), nilai-nilai universal (kemanusiaan dan keadilan sosial), dan prinsip politik (persatuan Indonesia dan kedaulatan rakyat).
Dikaitkan dengan ideologi-ideologi universal yang lahir pada abad ideologi Eropa abad ke-19, Pancasila dapat diasosiasikan dengan Deisme yang disesuaikan dengan kepercayaan agama menjadi monoteisme, humanisme atau internasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Karena itu, Nurcholish Madjid mengusulkan agar Pancasila dipahami sebagai sebuah ideologi terbuka yang memungkinkan berkembangnya ide-ide politik dalam bingkai Pancasila dan sebenarnya mengandung dua elemen: nilai-nilai motivasional rambu-rambu moral dan pemikiran.
Konsekuensinya, sebagaimana dimaksudkan Maklumat Wakil Presiden No X Tahun 1945, memberikan kesempatan bagi masyarakat mendirikan partai politik yang waktu itu menimbulkan politik aliran dan parpol berbasis ideologi, seperti Sosialisme, Islamisme, Kristianisme, Komunisme, dan Nasionalisme.

Ideologi payung
Reformasi abad ke-21, dimulai oleh Presiden BJ Habibie, membuka kembali proses demokratisasi yang melahirkan kembali sistem multipartai. Tidak sebagaimana tahun 1940-an, demokratisasi itu tak menghidupkan kembali politik aliran karena politik aliran sudah dianggap tabu politik. Asas tunggal Orde Baru masih berlaku, bahkan hingga sekarang.
Dari sistem kepartaian yang terbentuk, yang berkembang adalah pragmatisme politik dalam arti peyoratif, yang menimbulkan politik transaksional yang melahirkan oligarki politik dalam pengertian Michel. Pancasila sebenarnya sebuah ideologi payung semacam konsep tenda besar yang jadi sumber dan pengayom ide-ide politik Indonesia. Namun, Pancasila bukan semacam Trilogi Revolusi Perancis yang mencanangkan tiga nilai—liberte, egalite, dan fraternite—yang melahirkan pluralitas ideologi karena trilogi itu berakar dari filsafat politik liberal sejak John Locke, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mills. Intinya adalah individualisme dan liberalisme.
Sementara, Pancasila pada dasarnya menabukan dua ideologi itu. Namun, Pancasila, jika dipandang sebagai ideologi terbuka, tak akan menjadikan akhir ideologi. Yang perlu dikembangkan, filsafat sosial dan teori sosial yang bertolak dari gagasan besar Pancasila.
Karena belum dikembangkan sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai ideologi masih belum jadi kesadaran rasional Descartian. Ia lebih banyak mencerminkan elemen bawah sadar bangsa Indonesia, bahkan belum merupakan elemen kebudayaan suatu ideologi dalam pengertian Gramchian yang bisa memotivasi dan menjadi pedoman bertindak yang etis bagi para pemimpin politik Indonesia.

M Dawam Rahardjo ;   
Rektor Universitas Proklamasi ’45,
Pemimpin Redaksi Jurnal Ulumul Qur’an
KOMPAS, 22 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Membisukan Pancasila

Pancasila sebagai filosofi, jiwa, pandangan hidup, dan ideologi negara sudah final. Namun, setelah 68 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan tanpa kemampuan untuk membumikannya.

Kenistaan terpedih sebuah bangsa adalah saat ia kehilangan jati diri yang menjadi dasar dari pandangan hidupnya. Setelah 68 merdeka, Indonesia masih hidup di bawah bayang-bayang kebesaran Pancasila, tanpa kemampunan untuk membumikannya.

Kepedihan lain, warisan terburuk dari sebuah rezim otoritarian adalah ketidaksanggupan rezim penerus untuk membuat Pancasila bicara. Kesalahan rezim masa lalu yang memosisikan Pancasila sebagai “alat pukul” dipandang sebagai dosa struktural.

Di era Orde Baru, upaya pembumian Pancasila hanyalah seremoni berbungkus penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Di era reformasi, upaya itu hanya berpindah cara ke seremoni sosialisasi Empat Pilar, tanpa kekayaan metodologi dan perluasan imajinasi pematrian nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa (Yudi Latif, 2012).

Dalam kegundahan krisis jati diri bangsa, pemerintah, DPR, DPD, Parpol, dan beragam organisasi sosial kemasyarakatan kembali menengok dan merayakan Pancasila. Namun sekali lagi, tanpa kesungguhan usaha untuk membuatnya bicara. Empati atas Pancasila berhenti sebagai komedi omong, yang tingkat kedalamannya hanya sampai di tenggorokan.

Sebagai bangsa, kita merasakan begitu banyak ketidakberesan dalam aspek pemahaman, penjiwaan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ditelisik dari dimensi logos (pengetahuan) dan etos (semangat), kekosongan definisi dan kerendahan daya juang untuk membumikan Pancasila telah membuat Pancasila duduk kembali sebagai “ideologi bisu”.

Dalam kebisuan Pancasila itu, negara membiarkan ideologi lain—seperti fundamentalisme, radikalisme, atau liberalisme—tumbuh subur. Dalam kebisuannya, Pancasila terus “direcoki”, “diinfiltrasi” dan menghadapi ”inflasi” luar biasa.

Penghormatan dan penghargaan atas Pancasila seakan selesai ketika mimbar upacara dan peringatan digelar di sekolah atau kantor pemerintahan. Saat kita merayakan hari lahir Pancasila, para petinggi negeri terus mempertontonkan perilaku korup tanpa rasa malu.

Dalam rentang perjalanan kebangsaan kita, eksperimentasi Pancasila hingga kini hanya fasih melafalkan wajah kemerdekaan, kebinekaan, dan integrasi nasional yang berhasil dirakit generasi Soekarno (1945-1966) di satu sisi, serta pencetusan pembangunan nasional dan integrasi teritorial yang berhasil dipateri generasi Soeharto (1966-1998) pada sisi lain.

Jika pada masa Soekarno proyek nasionalisme digerakkan melalui jalan sosialisme Indonesia, di mana desain pembangunan negara-bangsa (nation-state) dilandasi oleh spirit persatuan nasional dengan nation and character building sebagai fundamennya; maka di era Soeharto konsep ini tedesak oleh ideologi "developmentalism", sebuah ajaran politik pragmatik yang beroperasi di bawah logika negara korporatis (state-corporatism).

Faktual, sejak era Soeharto hingga Yudhoyono saat ini, nilai-nilai dasar Pancasila seakan tak berelasi dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Logika pembangunan korporatis yang dipraktikkan Soeharto terbukti gagal mewujudkan daulat rakyat.

Ideologi pembangunan Orde Baru yang berencana mewujudkan—meminjam tesis Soekarno: "berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya"—ternyata cuma sanggup melahirkan negara Leviathan; gurita besar yang melumat kebebasan dan melahap hak rakyat.

Pada era Habibie, nasionalisme Indonesia kembali terinterupsi oleh soal territorial state, dengan lepasnya Timor Timur dari peta NKRI. Situasi ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Gus Dur yang terus menghadapi deraan separatisme Aceh dan Papua.

Pemerintah Megawati kemudian mencoba merajut kembali semangat persatuan nasional, terutama pascalepasnya Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Sementara di masa Yudhoyono, kasus radikalisme dan fundamentalisme agama serta terorisme agaknya masih menjadi bayang-bayang yang terus mengancam.

Tantangan Ganda

Pancasila praktis menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ia harus membuktikan diri sebagai ideologi yang relevan di tengah gempuran keras globalisasi. Di sisi lain, ia wajib menjaga kedaulatan bangsa dari pelbagai rongrongan internal.

Problemnya, campur tangan lembaga keuangan internasional (World Bank, IMF, atau ADB) dalam kebijakan ekonomi negara serta penguasaan korporasi global (seperti Caltex, Freeport, atau Newmont) atas manajemen sumber daya alam dan energi nasional justru kian menguat di tengah teriakan rakyat untuk kembali kepada Pancasila.

Praktis, Pancasila kini lunglai di hadapan rezim pasar dan korporasi global. Pancasila praktis tak menjadi rujukan dalam soal pengaturan produksi, konsumsi, dan distribusi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

Pancasila menjadi kian paradoks ketika ia cuma bisa diam membisu saat menyaksikan rezim neoliberal memaksakan kebijakan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi beragam sektor strategis yang menguasai hajat hidup rakyat di kudeta oleh rezim globalisasi-neoliberal dan para kaki tangannya.

Pancasila bak Goliath kurang gizi; lunglai dalam mewujudkan emansipasi sosial, menggerakan proses demokrasi substansial, menopang kedaulatan politik dan ekonomi nasional, serta punya kecerdasan dan adaptasi tinggi dalam menghadapi kecongkakan rezim globalisasi-neoliberal.

Sebaliknya, arus nasionalisme-sosialisme—sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap doktrin globalisasi-neoliberal—kini menggeliat kuat di kawasan Amerika Latin. Pemimpin seperti Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Michele Bachelet (Chile), Lula da Silva (Brasil), Tabare Vasquez (Uruguay), atau Alfredo Palacio (Ekuador) adalah tokoh-tokoh sosialis kiri-tengah yang berani melawan kecongkakan Barat.

Tantangan aktual pembumian Pancasila adalah kesanggupan pandangan bangsa ini menjadi bintang penuntun (lead star) untuk membumikan nilai-nilai demokrasi, persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional secara nyata dalam kehidupan berbangsa.

Selama kita tak serius membumikan Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan pernah punya dasar kokoh untuk mewujudkan peri kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur seperti dimandatkan konstitusi.

Mari kita ingat pesan Presiden Soekarno dalam pidatonya tahun 1958, “Tak ada sebuah bangsa yang mampu bertahan tanpa kepercayaan”. Nah, mungkinkah Indonesia bisa terus bertahan hidup tanpa Pancasila?

Launa  ;  
Dosen FISIP Universitas Satya Negara; Sekretaris Eksekutif Sinergi Indonesia
SINAR HARAPAN, 01 Juni  2013



Selengkapnya.. »»  

Kurikulum Minus Ideologi


Kurikulum hanyalah salah satu komponen pengubah untuk hasil dan luaran pendidikan yang memuaskan. Selain itu, masih perlu diiringi dalam satu paket dengan penyiapan guru dan laboratorium, termasuk ideologi di balik kurikulum itu sendiri.
Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan, mengingat zaman berubah, termasuk cita-cita jangka panjang negara. Dalam konsepsi kurikulum baru, penyusunannya merespons perubahan aspek eksternal, seperti globalisasi, persoalan lingkungan, dan kemajuan teknologi.

Di samping diakui bahwa praktik kurikulum sekarang bernuansa padat bahan, hafalan, dan belum cukup analisis yang memuaskan apa sebenarnya akar masalah utamanya. Pada sisi cita-cita pembangunan jangka panjang, kurikulum belum jelas untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi. Serta, kondisi akhir seperti apa generasi sekarang setelah memperoleh kurikulum baru.

Oleh karena itu, penyusunan kurikulum mesti merestorasi beberapa resultan. Tidak saja perubahan internal dan eksternal saat sekarang, tetapi juga kondisi apa yang ingin dituju oleh negara Indonesia berdasarkan beberapa ideologi.

Ideologi evaluasi Berbagai perubahan komposisi mata ajar telah diperlihatkan dalam kurikulum baru. Intinya, menambah jam belajar dan mengubah komposisi mata ajar. Dasar dari perubahan juga tidak terlalu diketahui, mengingat keyakinan bahwa mungkin tidak banyak academic paper yang disusun sebelum lahirnya kurikulum baru ini.

Hingga saat ini, boleh dikata, hasil kajian akademik yang mengungkap apa saja keterbatasan dari kurikulum saat ini sangat minim. Apakah karena komposisi mata ajar atau jangan-jangan bukan. Berbagai penelitian tentang kualitas pendidikan memperlihatkan 60 persen lebih dari penelitian itu membuktikan bahwa kualitas guru lebih dominan menjelaskan capaian hasil proses belajar mengajar, kemudian diikuti oleh ketersediaan buku dan laboratorium. Unsur kenaikan gaji dan kurikulum memerankan relatif sedikit.

Temuan kajian terdahulu dapat secara kasat mata kita lihat, mengapa kualitas pendidikan lahir pada organisasi sekolah dengan dipimpin oleh kepala sekolah dan memiliki guru yang lebih menguasai unsur pedagogi dan diikuti oleh praktik pembelajarannya secara baik. Sekolah yang baik juga dilahirkan dari kurikulum sekarang. Sementara, banyak sekolah yang gagal mempraktikkan kurikulum secara benar.

Kurikulum Barat bukanlah suatu yang ideal. Apalagi kurikulum tersebut terang-terangan menghasilkan kualitas, tetapi tanpa perasaan quality without a soul. Hal ini diperlihatkan dengan semakin tumpulnya emosional anak didik, rendahnya daya tanggap terhadap lingkungan, semakin sering munculnya tawuran, melemahnya kedisiplinan, dan sikap apatis. Dalam konsepsi luaran pendidikan, jelas konsepsi kognitif, psikomotorik, dan soft skills menghasilkan manusia yang semakin lengkap melalui pendidikan. Akan tetapi, kombinasi ketiga capaian keseimbangan ranah di atas hanyalah menghasilkan manusia-manusia yang tidak seiring dengan pengenalan dirinya dengan Sang Pencipta.

Jika kurikulum minus spiritual dikembangkan maka produk pendidikan akan mirip dengan pendidikan yang melahirkan manusia sekuler. Padahal, sebuah kurikulum yang komprehensif, persoalan agama mesti terakomodasi alias melekat dalam proses pengenalan, keyakinan, dan praktik-praktik beragama yang benar. Unsur inilah yang belum terjabarkan dalam kurikulum baru ini.

Jika kita bangun kurikulum yang sensitif terhadap agama maka akan lahir anak-anak yang tidak saja ilmu dan keterampilannya cocok dengan tuntutan zaman, tetapi juga soft skills dan cara beragama yang semakin sempurna. Pada unsur yang terakhir, pemenuhan unsur beragama yang benar dan menjalankan secara taat adalah merupakan hasil dari sebuah kurikulum yang membuat manusia menjadi khalifah yang siap dalam memberikan fungsinya.

Tindak Lanjut

Jika kurikulum baru ingin diterapkan, alangkah baiknya jika diterapkan terlebih dahulu melalui uji coba. Uji coba seperti menyiapkan program-program ikutannya, di antaranya menyiapkan pendidik, melengkapi sarana penunjang pendidikan, meningkatkan suasana akademik, dan manajemen sekolah.

Ketergesaan tidak diperlukan mengingat setelah kurikulum jadi, tak ada jaminan pelatihan guru dapat mendongkrak kemampuan pedagogis serta kemampuan akademik terhadap keilmuan yang akan diberikan. Pemahaman kurikulum mungkin mudah, tapi memerlukan waktu dan sistem pengembangan kapasitas guru yang cukup lama.

Lebih-lebih persoalan klasik guru banyak dihasilkan dari input individual dan kelembagaan penghasil yang jauh dari memuaskan. Semoga penataan pendidikan ke depan dapat melahirkan sebuah pembaruan peradaban yang dihasilkan melalui pendidikan.

Elfindri ; 
Guru Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas
REPUBLIKA, 29 Desember 2012


Selengkapnya.. »»