School of Climate Change

Di dunia ini ada beragam pandangan tentang perubahan iklim. Seperti biasa, setiap aliran selalu ada antinya. Jadi ada yang percaya (bahwa iklim itu terus berubah) dan ada pula yang meragukannya. 

Negara-negara kepulauan yang nyaris tenggelam akibat es mencair di Kutub Utara, mau tak mau mempercayainya. Vanuatu dan Maladewa misalnya praktis hidup dalam ancaman. Demikian pula negara-negara Skandinavia yang dekat dengan Kutub Utara. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar bercerita, bagaimana ia dibuat percaya oleh negaranegara Skandinavia yang berhubungan langsung dengan perubahan tersebut, “Saya diajak Menteri Lingkungan Hidup Swedia, menumpang pesawat, lalu naik helikopter, dan dari situ kami naik kereta es yang ditarik puluhan ekor anjing melewati jalan es. Setiba di suatu tempat kami menyaksikan sendiri bagaimana gumpalangumpalan raksasa es mencair. “Ia percaya, orang-orang yang tidak sempat melihat hal itu, umumnya sulit mempercayaiadanya perubahaniklim.” 

Satu Bumi Dua Populasi 

Hari Senin yang lalu saya diundang Prof Emil Salim bertemu di Kantor Wantimpres. Ia bertanya, “Why climate change school?” Wibawa Prof Emil yang kritis, namun selalu friendly membuat saya harus berpikir ekstrakeras. Rupanya, selain climate change, yang ia pikirkanadalahmasalah sustainable development. Ia percaya, segala sesuatu yang “berlebihan” (excessive) telah terjadi di atas muka bumi ini. 

Konsumsi berlebihan yang dilakukan penduduk membuat bumi ini rusak berat. Bumi yang seharusnya hanya mampu menampung 4,5 miliar penduduk sekarang telah dihuni lebih dari 7,5 miliar. Ini berarti satu bumi dihuni oleh penduduk yang seharusnya menghuni dua bumi. Lalu setelah itu begitu cepat menjadi 12 miliar dan 15 miliar jiwa. 

Manusia yang berlebih juga mengambil lebih banyak, lalu membuang segala limbahnya ke dalam sungai-sungai yang semasa kita kecil dialiri air yang bening. Dari air bening beralih kecokelat- cokelatan dan kehitamhitaman. Segala yang dulu di sungai memberi kita kehidupan pun mati perlahan-lahan. Kerang-kerang sungai yang betapa nikmatnya itu kini pun lenyap. 

Kita telah berkegiatan ekonomi dengan membebankan “cost”-nya kepada bumi yang membuat bumi menjadi lebih panas dan terjadilah bencana-bencana yang tak kita inginkan. Belum lama ini beredar tomcat, hama tikus yang menyerang petani secara besar-besaran, dan ulat bulu dalam jumlah yang mengerikan. Kita telah menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga membunuh segalanya yang menjaga alam, termasuk predator-predator pemangsa predator. 

Alam menjadi tidak stabil. Maka itu, Prof Emil melihat pentingnya “sustainable development” yang menyangkut tiga area: economic development, social development, dan ecological development. Selama ini kita memang lebih banyak bicara tentang ecological development ketimbang kedua elemen lainnya. Kita lebih banyak melakukan pengerukan kekayaan bumi ketimbang memperkayanya. 

Padahal kita hidup di garis khatulistiwa dengan kelembaban yang tinggi, di atas gugusan pulau-pulau dengan jangkauan terluas dengan gunung merapi terbanyak di dunia. Biodiversity yang begitu kaya dengan alternatif kehidupan yang luar biasa. Alam ini kita eksploitasi, bukan kita perkaya. Ketika bangsabangsa di Barat mengeluarkan biaya riset jutaan dolar untuk menemukan obat-obatan kimia, alam kita justru menyediakan secara cuma-cuma. 

Tak jauh dari lokasi Rumah Perubahan yang berada di tengah-tengah perkampungan saya sering melihat seorang pemuda yang membuka usaha pengobatan dengan menggunakan lintah (pacet). Kuli-kuli bangunan dan orang kampung percaya bahwa lintah bisa mengurangi pegal-pegal dan sakit-sakit tertentu. Namun, belakangan pemuda itu menghentikan usahanya hanya karena kesulitan mendapatkan lintah. 

Minggu ini saya mendapat kabar dari Prof Emil bahwa bisa yang dikeluarkan lintah-lintah jenis tertentu ternyata mampu menyembuhkan penyakit vertigo. Bisa itu dapat mengencerkan darah yang mengental. Itu kajian dari sebuah laboratorium besar. Saya bahkan dengar di pedalaman Kalimantan dan Sumatera, lintah telah lama digunakan untuk pengobatan tradisional. 

Empat Mazhab 

Belakangan ini Rumah Perubahan tengah menjalankan sebuah misi yaitu bagaimana menanamkan kepada kaum muda tentang perlunya merawat bumi. Kegiatan yang kami lakukan masih belum besar, tetapi mengarah menjadi School of Climate Change and Sustainable Development. Sungai-sungai kami bersihkan, airnya ditata, biogas diolah, digabung dengan limbah tempe, dan kami menjaga keseimbangan ekologi. 

Kalau ada kegiatan ekonominya, ini insentif yang bisa menggerakkan masyarakat. Di dunia ini ada empat mazhab mengenai perubahan iklim. Mazhab pertama menyatakan kita tengah memasuki abad es yang mencair, yang kedua menyangkut peningkatan suhu bumi. Yang ketiga, percaya tidak ada perubahan iklim (didasarkan data historis). 

Yang terakhir adalah mazhab agnostic. Secara garis besar sebenarnya dapat dibagi dua saja yaitu mereka yang percaya ada perubahan iklim dan selebihnya tidak. Itu saja. Namun, apa pun mazhabnya, bumi kali ini tengah dilanda sebuah masalah yaitu ledakan penduduk dan eksploitasi yang berlebihan. Kalau Indonesia ingin maju, kita tentu perlu berpikir sebaliknya yaitu memperkaya bumi, bukan menghancurkannya.

Rhenald Kasali ; 

Ketua Program MM UI

KORAN SINDO, 16 Mei 2013

Selengkapnya.. »»  

School, fraud and the sacrifice of Socrates

Two days after the story of the embarrassing administration of the national exams broke, a parent looking for an elementary school for his son asked me if my school was ready to implement the new curriculum.

After several seconds, I said that my school would surely follow it. We have tried to learn whatever we could about it and have been following a subject-integrated curriculum for some time. The school has been waiting to receive a complete version of the new curriculum.

The new academic year is drawing near. No comprehensive documents detailing the new curriculum have been released.

As a private school, we have had difficulties in answering those kind of questions from parents. We realize that parents have often been bewildered by corruption in our national education system. Their emotional burden regarding the future of their children very frequently leads them to unnecessary hesitation. They easily forget that school is just a part of a child’s entire education. Many of the parents make choices based on incorrect referrals.

In implementing programs, whether a new curriculum or new government policy, private schools are always in second place behind state schools.

An instance of this unfair treatment can be seen in the requirement that private schools to follow the lead of state schools, although the state schools might be poorer in quality. Here, poor quality should not be misunderstood as a dearth in operational funds. State schools receive more than enough cash from the government and they also raise funds from parents.

Private schools, especially new ones, those with a small number of students or with those with limited financial capability, are in a difficult position.

While most policies are administrative or procedural in nature, schools must implement them at an expense of funds, energy or time. This happens for the national exams, changes to the curriculum, new school accreditation processes and also for policies made by subdistrict or district state educational agencies.

In the district where I manage a school, for example, we have to spare certain amount of money every month to anticipate such policies. Recently, for example, related to a program called National Standard School Exams (USBN) for sixth graders, we had to pay, without protest, Rp 260,000 (US$26.80) per student.

What we have received in return has been poor quality exam papers prepared by local educational agencies as well as infuriating service provided by the school used by our students to take exams.

Back to the parent’s initial question in the opening of this article, as a private school, we tend to develop our own way to survive and in many cases to perform better, not only than private schools, but fully state-supported schools, too.

So, in responding to the above question, we must be able to ensure parents that we have distinct values. We often have to make them realize that changes in the national curriculum never amount to much and that the changes are more in administrative.

We actually do not want to misunderstand any alternatives proposed by the Education and Culture Ministry. But it has been often that change has been introduced to whitewash a problem and not to cope with it.

The plan to omit English from the curriculum of primary schools is a clear instance of the whitewash policy. The inability to assure fun, creative and effective learning processes at schools has camouflaged with an injudicious move: removing difficult topics from the curriculum.

By the same token, the ministry is disorganized. Questionable policies have been introduced to show that the ministry exists and does something. In fact, besides its 2.6 trillion rupiah cost, the plan to unnecessarily change the curriculum just makes things worse in the eyes of the public.

However, as citizens, we might learn something from what Socrates did thousands of years ago. Because of his dissenting opinion, he was forced to commit suicide, despite the public belief that he was right and the state was wrong. We in the end have to respect the existence of the state while at the same time hoping that all of the fraud and incompetence springs from ignorance, not heartlessness.

Khairil Azhar  ;   

A School Manager and A Researcher at Paramadina Foundation Jakarta

JAKARTA POST, 04 Mei 2013

Selengkapnya.. »»