Tampilkan postingan dengan label Daniel M Rosyid. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daniel M Rosyid. Tampilkan semua postingan

Unas, Gejala Sekolahisme Kronis

Di tengah-tengah kritik keras terhadap pelaksanaan ujian nasional (unas) yang amburadul dan putusan hukum yang memerintahkan unas distop, pemerintah nekat. Kebijakan itu dilanjutkan dengan beberapa akrobat formulasi kelulusan dan manajemen unas. Unas masih ikut menentukan kelulusan murid dari sekolahnya. 

Setelah bertahun-tahun di sekolah, yang tak selalu menyenangkan, untuk mengakhiri pun murid harus bersusah payah dan membayar lagi, terutama mengambil pelajaran tambahan dan latihan-latihan ujian. Unas adalah gejala puncak schoolism (sekolahisme, Red) yang kronis. 

Schoolism adalah pandangan yang menyamakan pendidikan dengan persekolahan. Wajib belajar diartikan sebagai wajib sekolah. Anak petani pedesaan usia sekolah tidak boleh bekerja membantu keluarganya di sawah karena bekerja itu bukan belajar dan melanggar hak anak untuk belajar, yaitu bersekolah. Karena itu, bagi semua anak, semakin lama bersekolah diyakini akan semakin baik karena akan semakin pintar. 

Sayang, schoolism juga memandang semua kegiatan di luar sekolah bukanlah kegiatan belajar yang serius karena tidak terukur. Sekolah, terutama sekolah negeri, berusaha keras untuk memberikan pesan dan kesan sebagai satu-satunya tempat belajar. Pesan itu ingin diperkuat dengan pemberian ijazah sebagai bukti telah belajar di sekolah. Jabatan-jabatan publik dan pegawai negeri mensyaratkan ijazah. Efek sampingnya adalah banyak ijazah asli, tapi palsu beredar. Banyak sekolah dan kampus hanya menjadi pabrik ijazah  (diploma mills) yang belum tentu membangun kompetensi, apalagi pembentuk watak. 

Unas ala Kemendikbud adalah kebijakan yang ingin mengendalikan sekolah secara sentralistis. Padahal, kewenangan pembangunan pendidikan sudah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan, sudah tidak ada lagi kurikulum nasional, diganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bukannya menyerahkan kelulusan kepada guru melalui proses moderasi sidang dewan guru sekolah, unas justru merampas sebagian yang amat penting dari tanggung jawab profesional guru untuk mengevaluasi kinerja belajar murid-murid yang diasuhnya bertahun-tahun. 

Guru vs Pemindai 

Begitu guru tahu bahwa kelulusan murid-muridnya ditentukan komputer pemindai ''bodoh", tanggung jawab mendidiknya secara wholistic menjadi hancur. Guru akan mengarahkan proses belajar agar sesuai dengan format unas ini: tes tulis pilihan berganda. Tidak ada penentu kelulusan yang lebih buruk dari itu. Maka, patut dipertanyakan benarkah murid-murid telah belajar sesuatu yang penting untuk hidup sehat dan produktif.

Untuk proses semacam itu, kebanyakan guru kalah kompeten dibanding mentor lembaga bimbingan belajar. Sering kali kita jumpai sekolah bekerja sama dengan lembaga bimbel untuk memberikan pelajaran tambahan berbayar. 

Unas juga mendorong penyeragaman bias-kota, meminggirkan keragaman budaya dan alam Nusantara. Dengan desain yang ada saat ini, murid yang berbakat di bidang seni dan olahraga dirugikan. Tidak ada unas seni dan olahraga. Pelajaran yang tidak diunaskan akan diparkir begitu masuk semester-semester terakhir. Tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, diganti dengan drill dan tryout hingga malam dan akhir pekan. Tidak jarang anak mengalami kelelahan fisik dan mental menjelang unas. 

Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, dipaksa untuk mengikuti unas jika mau tetap memperoleh izin operasional. Unas juga dipakai sebagai tolok ukur kinerja sekolah. Sekolah dengan nilai unas tinggi menjadi prestise sekolah, guru, dan wali murid serta birokrat. 

Schoolism, yang tumbuh dari pendekatan industri di dunia pendidikan, bisa menghambat pembentukan masyarakat  pembelajar (learning society).  Schoolism berbahaya karena berpotensi menolak praksis pendidikan luar sekolah yang dalam banyak kasus justru lebih dibutuhkan masyarakat dengan kebutuhan amat beragam. 

Murid membutuhkan sebuah evaluasi yang mampu mengukur kompetensi yang diminatinya untuk dikembangkan bagi karirnya di masa depan. Seorang anak yang bermaksud menjadi pemusik dan menyiapkan diri untuk itu secara otodidak atau sekolah khusus musik memerlukan unas musik dan tidak harus menempuh unas lain -matematika, misalnya- yang memang tidak disyaratkan untuk menjadi pemusik. 

Untuk masuk ke sekolah tertentu, sekolah bisa mensyaratkan kriteria-kriteria sesuai dengan visi dan misinya. Syarat-syarat itu bisa dengan meminta calon murid yang berminat untuk menunjukkan hasil ujian yang diambil melalui tes lepas oleh lembaga-lembaga independen. Tes tersebut bisa diselenggarakan beberapa kali setahun, bahkan secara online. Institut seni bisa meminta bukti lulus ujian bagi calon mahasiswanya. 

Akhirnya, kekuatan baru yang akan mengurangi dan mendekonstruksi  schoolism itu adalah internet sebagai jejaring belajar nonformal, bahkan informal. Jika gejala schoolism tidak disembuhkan, saya yakin sekolah akan menjadi dinosaurus abad ke-21, kehilangan relevansi, dan ditinggal pergi para netizen.

Daniel M Rosyid ;  
Guru besar ITS, penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur
JAWA POS, 24 April 2013


Selengkapnya.. »»  

Jejaring Belajar dalam Kurikulum 2013


SAAT ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum baru yang bakal digunakan pada 2013. Dalam drafnya, kurikulum baru ini dikembangkan sebagai bagian dari strategi pengembangan pendidikan tiga dimensi. Dimensi pertama adalah peningkatan efektivitas belajar. Kurikulum dan pelaksananya, yaitu guru, menjadi kunci. Dimensi kedua, meningkatkan lama tinggal di sekolah hingga jenjang SMU melalui program Pendidikan Menengah Universal, atau program Wajib Belajar 12 Tahun. Yang ketiga adalah menambah jam belajar di sekolah hingga sore hari. Ketiga strategi itu tentu perlu kita apresiasi. Tulisan pendek ini bermaksud memberikan catatan atas strategi tersebut.

 Catatan pertama, ketiga dimensi strategi tersebut saling berkaitan, bukan besaran yang mandiri. Harus dikatakan bahwa dimensi pertama sesungguhnya adalah strategi yang paling menentukan. Dalam banyak kasus, dimensi kedua dan ketiga justru bisa menghambat dimensi yang pertama. Itu telah ditunjukkan oleh Ivan Illich sekitar 40 tahun lalu dan bisa kita amati secara empiris di sekitar kita saat ini.

 Kedua, ada asumsi yang kuat bahwa dimensi kedua, yaitu semakin lama bersekolah (hingga jenjang sekolah menengah), semakin baik. Lalu, semakin lama di sekolah (pulang sore) (dimensi ketiga) juga semakin baik. Asumsi itu hanya valid bila dimensi pertama juga valid. Artinya, pembelajaran terjadi secara efektif. Jika asumsi tersebut tidak valid, semakin lama seorang murid bersekolah dan di sekolah hingga sore hari justru semakin buruk akibatnya bagi dirinya. Asumsi-asumsi tersebut sangat dipengaruhi oleh schoolism yang mereduksi pendidikan sebagai persekolahan belaka. 

 Strategi dimensi kedua dan ketiga yang lebih bersifat kuantitatif relatif lebih mudah melaksanakannya. Persoalannya hanya ketersediaan anggaran. Semakin besar anggaran semakin baik. Sementara dimensi pertama yang lebih kualitatif jauh lebih sulit. Untuk dimensi pertama itulah, praktik pendidikan kita selama ini kedodoran. Artinya, proses pembelajaran di banyak sekolah kita tidak berlangsung efektif: tidak membangun karakter dan kompetensi-kompetensi kunci yang diperlukan agar hidup sehat dan produktif.

 Kedodoran itu dibuktikan dengan utak-atik kurikulum yang dilakukan selama ini, termasuk upaya pengembangan kurikulum 2013 saat ini. Kedodoran itu diperparah oleh guru yang tidak kompeten dan budaya sekolah yang tidak meritokratik sebagai pelaksana kurikulum yang mengubah kurikulum yang direncanakan menjadi kurikulum yang terlaksana.

 Pada akhirnya, pendidikan yang baik bergantung bagaimana murid belajar sebagai sebuah proses memaknai pengalamannya. Proses memaknai pengalaman itu kemudian ditunjukkan oleh perubahan sikap dan praktik kehidupan sehari-hari. Sesederhana itulah sebenarnya apa yang bisa kita harapkan dari pendidikan.

Bukan Perubahan Kurikulum

 Di abad internet ini, belajar semakin tidak membutuhkan sekolah. Yang dibutuhkan adalah sebuah jejaring belajar (oleh Ivan Illich disebut learning web) yang lentur dan luwes. Murid bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kurikulum harus menyesuaikan murid, bukan sebaliknya. Dalam perspektif itu, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah cukup baik, namun tidak terlaksanakan oleh guru yang kompeten. Saya merasa khawatir ikhtiar Kemendikbud kali ini akan sia-sia (lagi) dan Kurikulum 2013 akan menjadi perencanaan kegagalan pendidikan dan kita bakal menuai "tagihan demografi", bukan bonus demografi.

 Perbaikan mutu pendidikan itu dengan demikian sesungguhnya bergantung kepada kualitas guru dan budaya sekolah. Di sana murid mengalaminya sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari, bukan sekadar menjelang ujian-ujian. Jika kualitas guru seperti saat ini, dan budaya sekolah sebirokratis saat ini, lama bersekolah justru semakin menggerogoti kemandirian dan imajinasi, bahkan juga mengasingkan murid dari kehidupan nyata sehari-hari. Sekolah menjadi lahan tandus inovasi, tempat yang tak memadai bagi beragam ekspresi multiranah multicerdas murid-muridnya.

 Yang kita butuhkan saat ini bukan perubahan kurikulum, melainkan perubahan guru dan budaya belajar. Guru harus menjadi sosok yang mandiri dan teladan manusia merdeka yang tidak mudah diintimidasi oleh birokrat pendidikan dan wali murid. Pembinaannya harus dilakukan oleh organisasi profesi guru, bukan oleh pemerintah. Guru tidak boleh dipandang lebih sebagai pegawai. Tapi, mereka sebagai profesional yang bekerja dengan berpedoman kepada kode etik guru, sesuai tema Hari Guru 25 November tahun ini.

 Budaya belajar dapat dikembangkan dengan sederhana. Mulailah dengan membangun budaya membaca yang sehat. Sediakan layanan perpustakaan yang baik, dengan koleksi buku yang bermutu, serta akses internet yang memadai hingga tingkat kecamatan. Kemudian, hargai pengalaman dan praktik murid sehari-hari menjadi bagian dari diskusi kelas. Kembangkan budaya menulis, lalu beri kesempatan luas untuk berbicara. Begitulah budaya belajar di sekolah dibentuk. Jadikan sekolah sebagai tempat murid belajar, bukan sekadar tempat guru mengajar, dan statistik kelulusan ujian diukur untuk kepentingan birokrasi.

Daniel M Rosyid ;
Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Guru Besar ITS
JAWA POS, 26 November 2012



Selengkapnya.. »»