Tampilkan postingan dengan label Unas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Unas. Tampilkan semua postingan

Unas, Gejala Sekolahisme Kronis

Di tengah-tengah kritik keras terhadap pelaksanaan ujian nasional (unas) yang amburadul dan putusan hukum yang memerintahkan unas distop, pemerintah nekat. Kebijakan itu dilanjutkan dengan beberapa akrobat formulasi kelulusan dan manajemen unas. Unas masih ikut menentukan kelulusan murid dari sekolahnya. 

Setelah bertahun-tahun di sekolah, yang tak selalu menyenangkan, untuk mengakhiri pun murid harus bersusah payah dan membayar lagi, terutama mengambil pelajaran tambahan dan latihan-latihan ujian. Unas adalah gejala puncak schoolism (sekolahisme, Red) yang kronis. 

Schoolism adalah pandangan yang menyamakan pendidikan dengan persekolahan. Wajib belajar diartikan sebagai wajib sekolah. Anak petani pedesaan usia sekolah tidak boleh bekerja membantu keluarganya di sawah karena bekerja itu bukan belajar dan melanggar hak anak untuk belajar, yaitu bersekolah. Karena itu, bagi semua anak, semakin lama bersekolah diyakini akan semakin baik karena akan semakin pintar. 

Sayang, schoolism juga memandang semua kegiatan di luar sekolah bukanlah kegiatan belajar yang serius karena tidak terukur. Sekolah, terutama sekolah negeri, berusaha keras untuk memberikan pesan dan kesan sebagai satu-satunya tempat belajar. Pesan itu ingin diperkuat dengan pemberian ijazah sebagai bukti telah belajar di sekolah. Jabatan-jabatan publik dan pegawai negeri mensyaratkan ijazah. Efek sampingnya adalah banyak ijazah asli, tapi palsu beredar. Banyak sekolah dan kampus hanya menjadi pabrik ijazah  (diploma mills) yang belum tentu membangun kompetensi, apalagi pembentuk watak. 

Unas ala Kemendikbud adalah kebijakan yang ingin mengendalikan sekolah secara sentralistis. Padahal, kewenangan pembangunan pendidikan sudah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan, sudah tidak ada lagi kurikulum nasional, diganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bukannya menyerahkan kelulusan kepada guru melalui proses moderasi sidang dewan guru sekolah, unas justru merampas sebagian yang amat penting dari tanggung jawab profesional guru untuk mengevaluasi kinerja belajar murid-murid yang diasuhnya bertahun-tahun. 

Guru vs Pemindai 

Begitu guru tahu bahwa kelulusan murid-muridnya ditentukan komputer pemindai ''bodoh", tanggung jawab mendidiknya secara wholistic menjadi hancur. Guru akan mengarahkan proses belajar agar sesuai dengan format unas ini: tes tulis pilihan berganda. Tidak ada penentu kelulusan yang lebih buruk dari itu. Maka, patut dipertanyakan benarkah murid-murid telah belajar sesuatu yang penting untuk hidup sehat dan produktif.

Untuk proses semacam itu, kebanyakan guru kalah kompeten dibanding mentor lembaga bimbingan belajar. Sering kali kita jumpai sekolah bekerja sama dengan lembaga bimbel untuk memberikan pelajaran tambahan berbayar. 

Unas juga mendorong penyeragaman bias-kota, meminggirkan keragaman budaya dan alam Nusantara. Dengan desain yang ada saat ini, murid yang berbakat di bidang seni dan olahraga dirugikan. Tidak ada unas seni dan olahraga. Pelajaran yang tidak diunaskan akan diparkir begitu masuk semester-semester terakhir. Tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, diganti dengan drill dan tryout hingga malam dan akhir pekan. Tidak jarang anak mengalami kelelahan fisik dan mental menjelang unas. 

Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, dipaksa untuk mengikuti unas jika mau tetap memperoleh izin operasional. Unas juga dipakai sebagai tolok ukur kinerja sekolah. Sekolah dengan nilai unas tinggi menjadi prestise sekolah, guru, dan wali murid serta birokrat. 

Schoolism, yang tumbuh dari pendekatan industri di dunia pendidikan, bisa menghambat pembentukan masyarakat  pembelajar (learning society).  Schoolism berbahaya karena berpotensi menolak praksis pendidikan luar sekolah yang dalam banyak kasus justru lebih dibutuhkan masyarakat dengan kebutuhan amat beragam. 

Murid membutuhkan sebuah evaluasi yang mampu mengukur kompetensi yang diminatinya untuk dikembangkan bagi karirnya di masa depan. Seorang anak yang bermaksud menjadi pemusik dan menyiapkan diri untuk itu secara otodidak atau sekolah khusus musik memerlukan unas musik dan tidak harus menempuh unas lain -matematika, misalnya- yang memang tidak disyaratkan untuk menjadi pemusik. 

Untuk masuk ke sekolah tertentu, sekolah bisa mensyaratkan kriteria-kriteria sesuai dengan visi dan misinya. Syarat-syarat itu bisa dengan meminta calon murid yang berminat untuk menunjukkan hasil ujian yang diambil melalui tes lepas oleh lembaga-lembaga independen. Tes tersebut bisa diselenggarakan beberapa kali setahun, bahkan secara online. Institut seni bisa meminta bukti lulus ujian bagi calon mahasiswanya. 

Akhirnya, kekuatan baru yang akan mengurangi dan mendekonstruksi  schoolism itu adalah internet sebagai jejaring belajar nonformal, bahkan informal. Jika gejala schoolism tidak disembuhkan, saya yakin sekolah akan menjadi dinosaurus abad ke-21, kehilangan relevansi, dan ditinggal pergi para netizen.

Daniel M Rosyid ;  
Guru besar ITS, penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur
JAWA POS, 24 April 2013


Selengkapnya.. »»  

Mundur-Tak Mundur Mendikbud

Karut-marut pelaksanaan ujian nasional (unas) SMA dan SMK ibarat air yang mengalirkan berbagai masalah ikutan di hilirnya. Termasuk desakan agar Mendikbud Mohammad Nuh mundur dari jabatannya. Desakan ini seharusnya tidak semata dipandang sebagai refleksi kegagalan mengelola unas, tapi juga cermin tanggung jawab atas kegagalan tersebut yang dianggap bisa dilunasi dengan mundurnya sang menteri.
Apakah itu suara pinggiran yang tidak suka kepada sang Mendikbud? Sejauh ini Muhammad Nuh mengapresiasi desakan mundur itu dengan pernyataan normatif bahwa dirinya bukan politikus yang sibuk meng­urusi jabatan sebagai menteri. Jabatan adalah amanah. Posisi dirinya adalah sebagai pembantu dan menyerahkan seluruh keputusan kepada presiden. Secara substantif dia akan mundur jika tersangkut korupsi, misalnya, dalam hal pencetakan naskah unas.
Kisah Rujukan 
Beberapa kisah desakan atau mundurnya menteri pernah terjadi dalam perjalanan pemerintahan kita. Ketika mengemuka kasus dana liar Bank Indonesia (BI) yang ramai pada 2008, desakan mundur ditujukan kepada Menteri Kehutanan M.S. Kaban dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang diindikasikan menerima dana tersebut. Namun, keduanya aman dan tidak jadi mundur, karena "secara formal" tidak terbukti menerima dana itu.
Ketika Orde Baru menjelang tutup buku, beberapa menteri mengundurkan diri. Bukan karena kasus tertentu, tapi sekadar pergeseran posisi atau pindah departemen. Hanya ada beberapa menteri yang dituntut mundur karena prahara profesionalisme kebijakan, dan karena musibah atau "kecelakaan".
Menteri Pertambangan dan Energi I.B. Sudjana, misalnya, dituntut mundur akibat kemelut tambang emas Busang di Kaltim karena ternyata hanya pepesan kosong. Dia dinilai alpa mengontrol investor awu-awu dari negeri Paman Sam yang menurunkan kepercayaan investasi di tanah air. Namun, tuntutan itu ibarat angin lalu dan tertutup dengan berbagai heboh peristiwa lain.
Catatan tentang desakan mundurnya menteri juga ditujukan kepada Menteri Perhubungan Hardjanto Danutirto, atau disapa Tuan Dhanu, terkait centang perenang pengelolaan transportasi. Begitu pula kepada Menparpostel Joop Ave, terkait moralitas, yaitu indikasi pelecehan seksual di Selandia Baru. Keduanya juga tidak direspons dan selamat sampai akhir masa jabatan.
Pada saat Presiden Abdurrahman Wahid, ada dua menteri yang benar-benar mundur pada saat kabinet baru 15 bulan. Mereka adalah Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz, yang kemudian malah menjabat Wapres zaman Megawati. Alasan formalnya adalah ketidaksesuaian program yang harus dijalankan dengan konsep yang harus diusung dari partainya, PPP. Pada saat yang sama, Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid mengajukan pengunduran diri karena tanggung jawab profesionalisme tentang ide otonominya tak terakomodasi dalam RPJP (rencana pembangunan jangka panjang), apa lagi dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah). Hal itu menjadi alasan bahwa dirinya tidak bisa bekerja.
Bergantung Sayang Presiden 
Pada tataran normatif, benturan mundurnya seorang menteri dari jabatan akibat suatu kasus, atau karena merasa tidak cocok adalah pada hak prerogatif presiden. Hal ini menjadi dasar sistem pemerintahan presidensial. Landasan konstitusional pada sistem ini memberikan kepastian bahwa menteri negara adalah pembantu presiden yang kedudukannya bergantung sepenuhnya kepada presiden. Menteri adalah kepala departemen yang bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala eksekutif. Mau menghentikan menteri di tengah jalan atau lanjut, itu bergantung pada presiden.
Adanya lembaga yang mengurusi kinerja para menteri, seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), ibarat anatomi kalimat, juga hanya sebagai "pelengkap penderita". Kendati bisa memberikan rapor merah, hitam, atau biru kepada kinerja menteri, akhirnya yang menentukan lanjut atau berhentinya sang menteri tetap presiden.
Maknanya, apa pun yang dilakukan seorang menteri secara normatif dan praktis tak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada menteri yang bersangkutan. Seburuk apa pun kinerjanya, dia akan selamat asalkan masih disayang presiden. Atau presiden jengah mencopotnya. Apa lagi untuk sekarang, bila menyangkut menteri hasil kompromi antara parpol yang berkoalisi dan partai penguasa.
Mengaca pada berbagai peristiwa yang berhubungan dengan jabatan menteri tersebut, desakan agar menteri mundur memang bisa dianggap bagian dari kontrol masyarakat. Namun, keputusannya terserah presiden. Kecuali yang mengindikasikan korupsi, seperti yang menimpa Andi Mallarangeng, dia harus mundur karena terkena aturan internal kabinet. 
Desakan mundur terasa mengulang lagu lama yang bisa disalahgunakan untuk mengalihkan perhatian. Mendikbud meminta tetap pada koridor substantif berupa permasalahan pelaksanaan unas yang tidak berlangsung sesuai dengan rencana. Selebihnya, klarifikasi dan solusi atas permasalahan tersebut lebih urgen untuk ditindaklanjuti. Termasuk menindaklanjuti dari sisi hukum, ketika ada indikasi terjadi korupsi.

Samsul Wahidin ; 
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
JAWA POS, 22 April 2013
  


Selengkapnya.. »»  

Curhat Unas Siswa SMA

Kegaduhan terjadi karena penundaan pelaksanaan ujian nasional (unas) untuk sekolah menengah atas (SMA). Saya sebagai siswi kelas XII yang tinggal di daerah yang terkena kebijakan penundaan tersebut merasa terpanggil untuk dapat angkat bicara secara langsung, guna menyuarakan aspirasi hati nurani saya.

Memang telah menjadi kesadaran bersama bahwa tanggung jawab siswa adalah belajar, belajar, dan terus membelajarkan diri. Kami selaku siswa disebut-sebut sebagai generasi muda harapan pembangunan bangsa ke depan. Bangsa yang besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kami adalah bagian dari generasi muda itu yang akan mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa di masa mendatang.

Terkait dengan pelaksanaan unas sebagaimana siswa lainnya, saya pun tetap giat belajar untuk mencapai persiapan yang optimal sebelum pelaksanaan unas dimulai. Bahkan, jauh-jauh hari saya telah belajar keras untuk dapat meyakinkan diri bahwa saya akan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Saya ingin dapat diterima di fakultas kedokteran untuk dapat mewujudkan cita-cita saya sebagai seorang dokter.

Saya sangat menyadari untuk bisa lulus unas 2013 ini memang tidak mudah, mengingat pemerintah telah menerapkan aturan yang sangat ketat dengan keberadaan 20 paket soal yang berbeda. Kemandirian dalam pengerjaan soal memang tampak sangat ditekankan oleh pemerintah untuk meminimalkan kecurangan-kecurangan dalam praktik pengerjaan unas, baik oleh siswa maupun pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kecurangan tersebut.

Info Simpang Siur 

Saya memang telah sangat siap dengan segala konsekuensi peraturan tersebut. Termasuk 20 paket soal dan peraturan-peraturan lain sudah secara jelas diterangkan oleh sekolah. Namun, kekhawatiran saya muncul ketika mendapat SMS dari teman teman-teman pada H-2, menjelang tengah malam pada Sabtu (13/4) yang meminta untuk mengecek jadwal perubahan unas terbaru. 

Dari informasi online saya dapatkan pengumuman bahwa unas tingkat SMA di daerah saya, Bali, diundur menjadi Rabu. Spontan saya terkejut dan tidak percaya atas pengumuman mendadak yang sangat tidak masuk akal tersebut. Namun, saya kembali diyakinkan dengan SMS kedua yang muncul sebagai pengumuman bahwa seluruh siswa berkumpul pada Minggu pagi untuk mendapatkan informasi terkait teknis pelaksanaan unas terbaru dari sekolah.

Berdasarkan pengumuman pihak sekolah pada Minggu pagi disampaikan penundaan unas menjadi Rabu karena berkaitan dengan permasalahan teknis. Itu adalah perkembangan ter-update yang saya terima pagi itu. Namun, alangkah terkejutnya ketika Minggu sore saya mendapatkan SMS terbaru bahwa unas di daerah saya akan dimulai secara pasti pada Kamis. 

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya terkait kejadian ini. Saya selaku siswa yang menjadi objek kebijakan merasa sangat dirugikan dengan kejadian tersebut. Terus terang, setelah pengumuman perubahan beruntun tersebut, konsentrasi saya menjadi buyar dan secara psikologis mental saya down. Hal ini juga menjadi keluh kesah teman-teman di sekolah. Bahkan, teman dari sekolah lain juga mengirimkan SMS yang mengungkapkan nada kekesalan dan kekecewaan mereka atas ketidakprofesionalan yang ditunjukkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengorbankan perasaan dan mental kami selaku anak bangsa.

Kami Dituntut Profesional 

Parahnya lagi, setelah saya mengikuti pemberitaan di media, ternyata kondisi yang kami rasakan juga dialami anak-anak SMA di 11 provinsi di Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah ada siswa yang tidak mendapatkan pengumuman yang pasti, sehingga mereka tetap datang ke sekolah pada Senin untuk mengikuti unas. 

Saya sebagai anak bangsa yang merasakan langsung dampak kebijakan spontan yang tidak profesional tersebut merasa miris membayangkan kondisi bangsa saat ini. Pemerintah menuntut kami agar bisa profesional, mandiri, dan belajar secara sungguh-sungguh. Sementara, pemerintah sendiri tidak bisa memberikan contoh profesionalisme dan kesungguhannya kepada kami. Terlepas dari apa pun dalih yang disampaikan pemerintah, saya sebagai anak bangsa sangat tidak dapat memaklumi kejadian tersebut. Namun, apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. 

Saat ini yang dapat kita lakukan hanyalah belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Pemerintah hendaknya benar-benar merenungkan dan memetik hikmah dari peristiwa yang sangat memalukan tersebut. Faktanya, kejadian itu telah sangat mencoreng citra pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang justru bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan Indonesia. 

Jangan sampai peristiwa serupa terulang kembali kepada adik-adik kami di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD) yang secara berturut-turut akan memulai unas pada 22 April dan 6 Mei 2013. Apa pun alasannya, hal tersebut tidak boleh terulang kembali. Cukup kami saja, anak-anak SMA di 11 provinsi, yang menjadi korban. Semoga anak-anak bangsa yang lain dapat mengikuti pelaksanaan unas dengan tenang tanpa beban psikologis seperti kami. Mohon doa restu.

Gusti Indira Vikanaswari ;  
Peserta Unas dari SMA Negeri 1 Denpasar
JAWA POS, 19 April 2013
  


Selengkapnya.. »»  

Momentum Mengevaluasi Unas

Romantika ujian nasional (unas) memang penuh warna. Tahun ini sensasi unas terjadi, yaitu keterlambatan distribusi naskah yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan unas tingkat SMTA di sebelas provinsi. Mendikbud M. Nuh sampai harus meminta maaf kepada publik. Keterlambatan distribusi dan penundaan unas adalah yang pertama terjadi sepanjang sejarah ujian nasional atau ujian negara.

Kelompok masyarakat yang menolak unas mendapat tambahan amunisi untuk lebih keras menolak unas. Pada 2012, dua lembaga besar, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) dan Wantimpres, mendorong peniadaan unas. Sebelumnya, pada 2010, menteri pendidikan nasional berbeda pendapat dengan para rektor PTN. Mendiknas berkehendak hasil atau nilai unas dijadikan instrumen seleksi mahasiswa baru ke PTN, sedangkan para rektor belum bisa menerima.

PB NU menolak unas dengan alasan hasil dan dampak unas jauh dari harapan serta memboroskan anggaran. PB NU menunjuk survei UNESCO 2011 bahwa hanya 6 (enam) persen output pendidikan nasional yang mampu bersaing secara global.

Wantimpres meminta presiden menyetop unas berdasar alasan putusan MA 2009. Putusan dari hasil class action itu memerintahkan penghentian unas sementara waktu hingga pemerintah mampu menyamakan standar pendidikan nasional di seluruh wilayah NKRI seperti disebut oleh PP No 19/2005. Hingga kini, putusan MA tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah.

Unas banyak dipandang tidak mampu mengukur hasil belajar siswa yang sesungguhnya. Unas hanya mampu mengukur hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran, tidak bisa mengukur kualitas input dan prosesnya. Unas hanya mampu mengukur aspek kognisi, tidak bisa mengukur sikap/afeksi dan psikomotorik. Unas hanya digelar satu kali pada akhir kalender akademik dengan tes tulis (pencil and paper test).

Banyak fenomena siswa yang rajin, tapi dalam mengerjakan soal unas hasilnya kurang memuaskan karena berbagai sebab temporal. Nasibnya pun sial. Adapun siswa yang malas, ogah-ogahan, ketika unas nasibnya bagus karena sebab-sebab temporal juga. Dialah ''pemenang''.

Masalah penting lain adalah peningkatan batas kelulusan yang disamakan sebagai peningkatan kualitas pendidikan. Batas kelulusan yang semula ditetapkan 3,01 (2003) menjadi 4,01 (2004), 4,25 (2005), 4,51 (2006), 5,00 (2007), lalu 5,5 (2008), dan seterusnya. Dengan tambahan persyaratan nilai minimal mata pelajaran dan syarat lain-lain, bisa jadi itu menimbulkan angka ketidaklulusan yang tinggi. 

Jika itu terjadi, yang menderita tidak hanya anak didik, tetapi juga orang tua merasa malu. Jika anaknya tidak mau mengulang sekolah, itu akan menambah jumlah anak putus sekolah sehingga turunlah kualitas bangsa.

Guru dan sekolah pun mengalami hal serupa. Lebih-lebih, para guru yang mengajar mata pelajaran yang diunaskan. Pada 2007, ke belakang hanya ada tiga mata pelajaran yang diunaskan, yakni matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Mulai 2008 ada enam mata pelajaran, yaitu ditambah biologi, kimia, dan fisika untuk jurusan IPA; ekonomi, geografi, dan sosiologi untuk jurusan IPS; sejarah budaya, sastra Indonesia, dan bahasa Asing untuk jurusan bahasa; dan tambahan ilmu kalam, ilmu hadis, dan ilmu tafsir untuk madrasah aliyah.

Kurikulum nasional yang belaku saat ini, ketika Unas 2013 digelar, adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK sangat erat berkaitan dengan proyek pendidikan Unicef-UNESCO-Depdiknas tentang MBS (manajemen pendidikan berbasis sekolah). 

Kaidah MBS mengharuskan pemberdayaan guru, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi. Artinya, evaluasi merupakan tugas yang melekat dengan tugas seorang guru dan sebagai bagian integral dari manajemen sekolah. Demikian juga, masalah penentuan kelulusan siswa adalah tugas, tanggung jawab, dan sekaligus hak guru melalui mekanisme sistem organisasi sekolah. Penilaian hasil pembelajaran harus dilakukan secara berbasis kelas, portofolio, dan penilaian otentik (authentic assessment). Mereka tidak ''dihakimi'' hanya ketika unas. Tetapi, mereka sudah mengumpulkan berbagai poin dari proses pembelajaran sebelumnya. 

KBK dan KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) menghajatkan kurikulum untuk dikembangkan dengan bersumber kepada kebutuhan belajar lokal; materi belajar sumber belajar, bahan belajar, dan metode belajar lokal. Dengan demikian, pengalaman belajar yang dikembangkan kepada diri murid benar-benar variatif dan fungsional untuk hidup di wilayahnya. Dengan demikian, praksis unas yang ''seragam nasional'' tidak simetris dengan filosofi dan konsep KBK dan KTSP.

Pernah unas (lebih tepatnya UAN) akan dihapus seperti kata Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar dalam Kompas edisi Jawa Timur, 14 April 2004. Tapi dengan syarat, sekolah dapat dipercaya sesuai dengan kaidah MBS. 

Sangat terasa bahwa unas tidak lagi menjadi instrumen pendidikan, melainkan telah menjadi instrumen penjinakan, bisnis, manifestasi kekuasaan, upacara, dan mantra. Itu tidak sinkron dengan teori pendidikan konstruktivitik yang dianut KBK dan KTSP. Harus diingat bahwa Kurikulum 2013 yang bakal dijalankan Kemendikbud pun beraliran konstruktivistik.

Sebelum ditemukan sebuah model ujian yang memenuhi kaidah pendidikan humanistis, unas akan tetap menjadi kontroversi abadi. Kembalikan saja penetuan kelulusan siswa kepada otonomi dewan guru. Adapun kebutuhan pemerintah untuk mengendalikan mutu pendidikan melalui pemetaan mutu dilakukan dengan cara yang lain, tidak dengan unas yang semakin sarat beban dan masalah

Supriyono  ; 
Guru Besar dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Malang (UM)
JAWA POS, 18 April 2013



Selengkapnya.. »»