Tampilkan postingan dengan label Keluarga. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Keluarga. Tampilkan semua postingan

Pemain Inti Dunia Pendidikan


 Setelah beberapa lama debat pro-kontra kurikulum 2013 berlangsung secara intensif di berbagai forum dan di media massa, Kamis, 28 Maret lalu, dalam sebuah forum sosialisasi di Jakarta, Mendikbud M Nuh mengeluarkan pernyataan, “Sudah bukan saatnya lagi mendebat kurikulum 2013.“ Dalam acara yang sama, Mendikbud juga mengatakan, “Kurikulum 2013 adalah soal akademik, bukan politik.“

 Sebenarnya, di berbagai kampus seperti ITB, Unpad, dan UI, telah dilakukan diskusi akademik untuk mengkaji kurikulum 2013 dari berbagai perspektif, mulai sains, bahasa, filsafat, sampai ke strategi implementasinya. Mendikbud mungkin terlewat mengetahui kajian akademik semacam itu karena sedang sibuk sosialisasi kurikulum 2013 ke berbagai ormas, pemimpin daerah, dan ke partai politik. Ia bahkan berkunjung ke rumah ketua partai seperti diceritakan salah seorang ketua umum partai politik. Tentu safari seperti itu lebih bisa kita sebut sebagai safari politik daripada safari akademik.

 Mendikbud juga menyatakan ia terbuka pada segala kritik asal disertai solusi. Lagilagi, solusi sebenarnya juga disuarakan para `pengkritik'. Diskusi akademik yang diadakan Majelis Guru Besar ITB, misalnya, mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penyusunan dan penerapan kurikulum baru. Namun memang, ada tawaran solusi serupa yang disuarakan sebagian besar mereka yang mengkritisi kurikulum 2013, yaitu penundaan implementasi kurikulum baru agar penyusunan dan persiapannya bisa lebih dimatangkan.  Sayangnya, penundaan tidak ada dalam kamus Kemendik bud. Sejak awal kita sudah dihadapkan pada pernyataan bahwa kurikulum 2013 ialah sesuatu yang penting dan genting sehingga pelaksanaan tahun ini juga harga mati.

 Terakhir, Mendikbud mengatakan para pengkritik kurikulum 2013 bukanlah pemain inti. Maksudnya, para pengkritik bukan termasuk pemilik dan pengelola sekolah yang berkepentingan langsung terhadap kurikulum sehingga kritik mereka tidak dipandang signifikan. Itu merupakan perubahan sikap yang signifikan jika dibandingkan dengan saat awal meluncurkan `uji publik' kurikulum 2013 yang bersemangat `mencari masukan dari berbagai lapisan masyarakat'.

Focusing Illusion

 Hiruk-pikuk kurikulum 2013 sebenarnya menggambarkan betapa focusing illusion sudah memengaruhi cara kita memandang permasalahan pendidikan. Focusing illusion ialah bias berpikir yang kita alami saat kita terlalu menganggap penting satu aspek sehingga kita salah memprediksi dampak dari aspek tersebut terhadap hasil secara keseluruhan.

 Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, memberi contoh tentang focusing illusion itu. Ia meneliti, apabila seluruh orang di dunia ini memiliki tingkat persekolahan yang sama, kesenjangan pendapatan di dunia ini ternyata hanya akan berkurang 10%. Tingkat persekolahan memang berpengaruh terhadap kesenjangan tingkat pendapatan. Namun karena begitu banyak faktor lain jarang dibahas, kita salah mengasumsikan pengaruh faktor persekolahan terhadap pendapatan menjadi lebih besar daripada yang se benarnya.

 Para pemasar dan politikus sangat andal dalam memanfaatkan focusing illusion. Contohnya, jangankan kurikulum, kita bahkan bisa dibuat percaya bahwa seragam sekolah akan sangat memengaruhi arah dan kualitas pendidikan bangsa. Tentu seragam sekolah bisa saja memengaruhi kualitas pendidikan, tapi perbedaannya akan jauh lebih kecil daripada yang kita kira apabila kita dipaksa berfokus memandang satu aspek itu saja.

 Lalu bagaimana dengan kurikulum baru yang `penting dan genting' itu? John Hattie, profesor pendidikan dari Selandia Baru, melakukan metaanalisis terhadap lebih dari 800 faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Hasilnya? Faktor-faktor puncak dipenuhi faktor yang terkait dengan guru.  Kualitas guru, misalnya, memiliki nilai dampak dua kali lipat faktor kurikulum integratif. Berbagai penelitian lain juga mendukung apa yang sering kali diteriakkan pakar dan praktisi pendidikan di Indonesia bahwa yang penting dan genting diperbaiki saat ini ialah kualitas guru.

Pendewaan terhadap Persekolahan

 Selain asumsi bahwa kurikulum baru ialah obat dewa bagi berbagai permasalahan pendidikan dan bangsa, sesungguhnya ada focusing illusion yang lebih kronis diderita masyarakat kita. Yaitu, menganggap sekolah formal sebagai satu-satunya cara untuk menjadi terdidik. Lebih parah lagi, sebegitu pentingnya sekolah formal se suai de ngan model dan standar pemerintah da lam persepsi masyarakat, sampai masyarakat perlu memasrahkan segala urusan pendidikan anak kepada pemerintah dengan berbagai kebijakannya.

 Paul Goodman, pemikir sosial dari Amerika, telah sejak 1960-an menyuarakan kekhawatirannya tentang dominasi sekolah publik dalam pendidikan. Ia mengatakan memfasilitasi tumbuh kembang anak melalui metode dan kurikulum yang kaku, seragam, dan penuh asumsi akan menyia-nyiakan kemampuan terbaik manusia untuk belajar dan menjadi mandiri.  Sekolah, menurutnya, tidak menyiapkan anak untuk kontribusi nyata. Menurutnya, pendidikan terbaik ialah pendidikan insidental di dalam masyarakat, yaitu saat anak terlibat aktif dalam aktivitas kehidupan harian masyarakat dan belajar darinya. Tugas pendidik ialah menemukan kesempatan dan menjembatani pendidikan insidental itu dalam aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat.

 Sayangnya, peringatan Paul Goodman itu cenderung terabaikan. Sejak era Paul Goodman, persekolahan formal berparadigma sistem industri dan ban berjalan malah semakin mendominasi dunia pendidikan. Namun saat ini, paradigma itu mulai goyah. Banyak pakar dan praktisi dari berbagai bidang menyuarakan kembali pentingnya reformasi, bahkan revolusi, pendidikan.  Sugata Mitra, profesor penggagas self-organized learning environment, menyatakan, “Sistem pendidikan tidak cacat. Ia bekerja sebagaimana ia dirancang. Namun, saat ini kita tidak memerlukannya lagi. Sistem pendidikan saat ini sudah kuno.“

 Lantas bagaimana kita harus mempersiapkan anak agar menjadi bagian dari masyarakat abad ke-21 yang sudah berubah, ketika kita justru mengurung mereka lebih lama di sekolah dan memisahkan persekolahan dari masyarakat? Salah satu kunci pendidikan abad ke-21 ialah integrasi persekolahan dengan masyarakat. Masyarakat perlu mengambil kembali peran dalam mengkritisi dan berkontribusi pada persekolahan formal serta ikut pula menyediakan berbagai model pendidikan bagi anak-anak bangsa. Mungkin karena sistem persekolahan formal kita selama ini bersifat sentralistis, kaku, dan resisten terhadap inovasi dari masyarakat, saat ini telah bermunculan berbagai gerakan dan inovasi pendidikan alternatif dari akar rumput sebagai bentuk perlawanan atau kekecewaan.

 Menggeliatnya komunitas sekolah rumah, munculnya jejaring belajar dengan model pendidikan alternatif, sampai berkembangnya fasilitas pembelajaran daring (online) adalah contohnya. Inisiatif semacam itu mungkin masih dianggap sebagai `shadow education' yang muncul akibat ketidakpercayaan pada sistem persekolahan. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang pesat, model-model pendidikan alternatif itu sangat berpotensi menjadi pilihan yang setara di mata orangtua bagi pendidikan anaknya.

Keluarga sebagai Pendidik Utama

 Ketika sekolah mendominasi proses pendidikan, bu kan hanya masyarakat yang perannya terambil. Yang lebih menyedihkan justru terambilalihnya peran keluarga. Ki Hadjar Dewantara menyatakan keluarga ialah tempat pendidikan yang sifat dan wujudnya lebih sempurna daripada tempat pendidikan lainnya, utamanya dalam hal pendidikan budi pekerti. Menurutnya pula, alam keluarga pun ialah sebaik-baiknya tempat melakukan pendidikan sosial.

 Ki Hadjar Dewantara memperingatkan, apabila rumah pengajaran masih bersifat `sekolahan', yang hanya mendidik kecerdasan dan mencari pengetahuan, tak perlu heran apabila tujuan pendidikan sosial terdesak dan terhambat. Sangat memprihatinkan apabila keluarga membiarkan sekolah mengambil alih pendidikan moral-karakter dan pendidikan sosial kemasyarakatan karena alam keluarga merupakan alam pendidikan yang pertama dan paling utama.

 Dalam sebuah diskusi terkait dengan kurikulum 2013, Prof Daniel Rosyid membuat perumpamaan bahwa kurikulum 2013 ialah resep makan siang cepat saji dari Jakarta untuk seluruh anak Indonesia. Sungguh celaka apabila makan siang seperti itu dibiarkan menjadi satu-satunya makanan yang didapat anak sepanjang hari. Sungguh celaka pula apabila keluarga tak melibatkan diri dan hanya melimpahkan sepenuh-penuhnya urusan pendidikan anak kepada sistem persekolahan yang dikelola pemerintah, lebih-lebih dengan tata kelola seperti yang kita saksikan saat ini. Sudah saatnya keluarga dan masyarakat melepaskan diri dari berbagai jebakan focusing illusion, serta menyadari peran mereka sebagai pemain inti dalam pendidikan Indonesia.

Kreshna Aditya ; 
Inisiator Bincang Edukasi
MEDIA INDONESIA, 08 April 2013

Selengkapnya.. »»  

Keluarga dan Pendidikan Moral


Sampai hari ini, pendidikan masih dipercaya sebagai medium strategis untuk mengenalkan diri dan menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan kepada anak. Namun, tak dapat disangkal, beragam masalah yang saling berkaitkelindan satu sama lain masih mendera di lembaga-lembaga pendidikan kita. Pada kenyataannya, lembaga pendidikan kurang memfasilitasi anak dalam melatih diri untuk berbuat sesuatu sesuai nilai-nilai moral.

Implikasinya, proses pendewasaan diri bagi anak tidak berlangsung secara baik, semultan dan berkesinambungan. Tak jarang, proses tersebut justru membelenggu dan memangkas perkembangan kepribadian anak. Sinyal ini telah didengungkan oleh Azyumardi Azra (2002) bahwa lembaga pendidikan telah gagal dalam membentuk anak bangsa hingga memiliki akhlak, moral dan budi pekerti.

Faktanya jelas banyak anak bangsa mengalami demoralisasi perilaku. Nilai-nilai moral kemanusiaan dialpakan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan, jika kenakalan anak/remaja, pergaulan bebas, ketidakjujuran, rendahnya belas kasih dan solidaritas, hilangnya budaya sopan santun dan rasa hormat, makin marak terjadi. Di luar sekolah, banyak anak usia sekolah terlibat kasus kekerasan, kerusuhan, tawuran antar-pelajar, kriminalitas dan aksi-aksi anarkis lainnya.

Tak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad H (2010) bahwa 67,9 persen pelajar SMA terlibat aksi kekerasan. Dari 100 remaja usia sekolah, 8 di antaranya menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang. Sedangkan 32 persen remaja usia 14-18 tahun di tiga kota besar di Indonesia sudah terlibat hubungan seks di luar nikah.

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan belum berhasil mewujudkan cita-cita idealnya. Beberapa hal yang menjadi pemicu kegagalan lembaga pendidikan adalah beban kurikulum terlalu berat dan lebih banyak diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif (kepekaan intelektual). Padahal, untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan adalah terintegrasinya nilai-nilai moral yang termanifestasi ke dalam kepekaan intelektualitas, emosionalitas dan spiritualitas kepribadian anak. Selain itu, model pembelajaran yang berjalan sampai hari ini lebih mengutamakan alih pengetahuan moral (transfer of moral knowledge).

Dengan paradigma ini, pendidik lebih menekankan pada penguasaan materi dalam kurikulum dan lebih mementingkan daya serap atau hafalan (memorisasi) dari anak. Praktik ini tergambar jelas dalam model soal ujian atau test-test tertentu. Akibat jangka panjang yang tidak dirasakan secara langsung adalah bahwa pendidikan moral dan akhlak terlalu banyak berorientasi pada intelektualisme etis. Padahal, paradigma pembelajaran moral (humanities) semestinya tidaklah seperti pembelajaran sains (natural sciences) yang memang memerlukan ketajaman analisis intelektual. Paradigma pembelajaran moral menghendaki adanya pola-pola internalisasi nilai melalui pembiasaan dan keteladanan.

Pada saat yang sama, anak kerap dihadapkan pada nilai-nilai yang sering bertentangan antara sikap dan perilaku guru dengan apa yang dipikirkannya. Sehingga, anak akan mengalami kesulitan dalam mencari sosok keteladanan. Di sinilah akar kegagalan sistem pendidikan tersebut, sehingga output yang dihasilkan miskin moralitas. Nilai-nilai kemanusiaan terkubur dalam hafalan dan tak terejawantahkan menjadi perilaku anak di lingkungan sosialnya. Menjadi problem serius ketika sekolah sudah tidak lagi mampu melahirkan tunas-tunas muda yang bermoral dan berperilaku sesuai nilai-nilai luhur kamanusiaan.

Peran Keluarga

Kini kahadiran keluarga sangat dibutuhkan. Ketika lembaga pendidikan tidak lagi kondusif bagi penanaman nilai-nilai moral bagi anak, maka keluarga harus cepat-cepat mengambil peran. Derasnya arus demoralisasi akibat gerak dinamika sosial budaya, teknologi komunikasi dan informasi membawa ekses yang luar biasa bagi anak. Oleh karena itu, keluarga adalah agen untuk mencipakan kondisi yang ramah bagi penanaman nilai-nilai moral, kebiasaan dan perilaku anak dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat. Anak harus diposisikan sebagai subjek utama pendidikan dalam keluarga.

Kegiatan pembelajaran dalam keluarga harus dimulai dari apa yang telah diketahui oleh anak. Di sini, orangtua berperan sebagai fasilitator dalam proses penanaman nilai-nilai moral kemanusiaan melalui interaksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Peran orangtua hanya sebagai perancang dan pengelola, sehingga tidak boleh melakukan indoktrinasi terhadap anak. Sebagai fasilitator, orangtua dalam keluarga harus memiliki pribadi yang berkarakter dan mampu memberikan keteladanan. Di sinilah orangtua berperan sebagai teladan dalam memberikan contoh yang baik bagi anak. Keteladanan harus dipelihara dengan menjaga komitmennya untuk selalu bersikap dan berperilaku serta mewujudkan nilai-nilai moral dalam kehidupan keluarga.

Orangtua juga harus mencegah berlakunya nilai-nilai buruk. Tak kalah penting adalah pemberian perhatian dan penghargaan ketika anak melakukan kebaikan. Semua ini harus menjadi pola dan kebiasaan berperilaku dalam keluarga yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Upaya ini diharapkan membentuk kepribadian anak yang bermoral, sehingga mampu menjalankan perbuatan utama.

Pribadi yang bermoral adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi standar kualitas kebaikan, kebajikan dan moral yang mendasari perilaku, pengambilan keputusan dan kepedulian anak. Akhirnya, nilai-nilai moral kemanusiaan menjadi living values dalam kehidupan dan perilaku anak sehari-hari.

Joko Wahyono
Pemerhati Sosial dan Masyarakat
di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
SUARA KARYA, 08 Agustus 2012
Selengkapnya.. »»