Tampilkan postingan dengan label Moral. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Moral. Tampilkan semua postingan

Cacat Moral Kaum Pelajar

Penangkapan sejumlah pelajar yang terlibat menjadi anggota geng motor di sejumlah kota besar, kembali memperburam wajah pendidikan kita. Bagaimana tidak, di saat banyak pelajar di negara lain saling berkompetisi mengukir prestasi, ulah para pelajar kita itu justru beramai-ramai melanggengkan kehancuran moral.

Jaringan geng motor tertentu di Riau, baru-baru ini, misalnya, seakan telah didoktrin untuk melakukan sejumlah aksi kekerasan dan kriminalitas. Tak heran, jika meluasnya tren geng motor di kalangan pelajar ini telah menjadi bagian mass culture, bahkan mengarah menjadi popular culture. Hal ini terjadi lantaran semakin kuatnya pengaruh perubahan permisif seiring dengan bertambahnya usia pelajar menuju kedewasaan.

Ironisnya, proses transisional pelajar ini sering kali luput dari perhatian sekolah dan para orangtua. Akibatnya, motivasi hidup mereka cenderung hanya untuk memuaskan hasrat pribadi. Hasrat untuk meluapkan jati diri dan ingin diakui keberadaannya di masyarakat yang disalurkan pada hal-hal yang menyimpang (perverse) dari tatanan sosial (social order).

Inilah potret paradoksal pendidikan. Demoralisai telah menjangkiti perilaku sebagian pelajar kita. Nilai-nilai moral kemanusiaan (human morality) dialpakan dalam pergaulan kehidupan mereka. Pendidikan gagal membentuk pribadi anak bangsa yang memiliki akhlak, moral dan budi pekerti. Cita-cita pendidikan sebagai medium strategis bagi pengembangan potensi dan kepribadian pelajar semakin jauh dari kenyataan.

Ini menjadi bukti otentik bahwa para pelajar tengah mengalami apa yang disebut cacat moral. Atas dasar kondisi fisik, mental dan spiritual semacam itulah, cacat moral dapat dikatakan sebagai cacat yang sebenarnya. Kecacatan tersebut secara kasat mata lahir dari aspek batiniah, kemudian berimbas pada perilaku lahiriah. Implikasinya, harkat dan martabat kemanusiaan lenyap tanpa menyisakan jejak makna sosok kaum terpelajar. Sikap insan kecendekiawanan dengan semangat intelektualitas terkubur dalam ingatan dan tak terejawantah menjadi perilaku di lingkungan sosialnya.

Menurut Erich Fromm (2000), cacat moral yang mewujud dalam bentuk geng motor, kekerasan dan kriminalitas ini lahir dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan pelajar berkembang secara positif. Itu terjadi ketika individu mengalami hambatan untuk tumbuh secara baik. Keterhambatan inilah yang membalikkan pertumbuhan individu ke arah perilaku agresif. Lebih-lebih, masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa.

Di masa ini, seseorang akan berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial lingkungannya dan dengan keinginan pribadinya. Di sinilah pelajar mengalami konflik identity versus role confusion. Pelajar merasakan ketidakpastian mengenai identitas dirinya sendiri, sehingga cenderung mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya.

Mereka akan mempersepsikan diri dan orang-orang yang sama dengan diri mereka dalam suatuin-group dan mempersepsikan ketidaksamaannya dengan orang lain sebagai out-group. Mereka akan mencari dan menonjolkan kelebihan kelompoknya demi harga diri dan kelompok orang lain tidak dipandang sebagai 'manusia seperti kita'.

Dari sinilah embrio kekerasan kelompok geng motor di kalangan pelajar bermula, yakni dari kondisi-kondisi epistemologi di mana proses pengenalan manusia terhadap sesamanya berlangsung secara stigmatif. Dari sini pula lahir sistem-sistem nilai yang mendisosiasikan mereka ke dalam 'kawan dan 'lawan'. Dengan demikian, kekerasan dilakukan bukan terhadap yang sama, melainkan yang lain yang berbeda. Korban mengalami depersonalisasi sampai pada status objek yang ditentukan oleh yang lain. Di tengah-tengah itu, pendidikan yang seharusnya sebagai alat pembebasan, justru menjadi ajang penindasan, dominasi dan intimidasi dengan berbagai bentuknya yang dapat membonsai perkembangan pertumbuhan manusia.

Kini, saatnya membangun gerakan kolektif dengan melibatkan unsur pemerintah (aparat), sekolah dan keluarga agar lebih sensitif terhadap aksi kekerasan yang melibatkan pelajar. Keluarga harus kembali berperan aktif dan nyata. Dari keluarga, anak pertama kali mendapat pengaruh yang akan mendasari pertumbuhan sikap dan kemampuan interaksi sosial di masyarakat.

Untuk itu, kondisi keluarga harus ramah bagi penanaman nilai-nilai moral, agama, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan pandangan hidup yang diperlukan anak. Di sini, orangtua harus intensif memonitor perilaku anak dan bertindak sebagai teladan dan contoh yang baik. Keteladanan harus dipelihara dengan menjaga komitmennya untuk selalu berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan mencegah berlakunya nilai-nilai amoral dalam keluarga.

Sekolah harus serius membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah, sehat demi kesejahteraan pelajar. Proses belajar bukan saja urusan kepala (otak), melainkan totalitas diri individu (fisik, psikis, harga diri). Potensi intelektualitas, emosionalitas dan spiritualitas pelajar harus berkembang secara optimal. Sekolah harus transparan dan akuntabel dalam memberikan laporan ihwal perkembangan meraka. Tak kalah penting, koordinasi harus berjalan secara integratif dengan melibatkan pemerintah secara proaktif dalam mendeteksi adanya potensi yang mengarah kepada aksi kekerasan.

Koordinasi harus dilakukan secara simultan demi upaya membentuk kepribadian pelajar yang bermoral, sehingga mampu menjalankan perbuatan utama. Pribadi yang bermoral adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai nilai-nilai moral kemanusiaan sebagai dasar berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena, keberhasilan pembangunan adalah seberapa jauh pendidikan bisa meningkatkan harkat kemanusiaan seutuhnya.

Niken Ulfah Rahmaningrum ;   
Guru di MTs N Model Sumberlawang, Sragen, alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
SUARA KARYA, 30 Agustus 2013




Selengkapnya.. »»  

Tiga Pilar Moral Pendidikan

Tiga Pilar Moral Pendidikan

CONCERN saya terhadap persoalan pendidikan bermuara pada pandangan dan keyakinan moral bahwa pendidikan adalah sebuah proses dan moralitas adalah target utamanya. Pendidikan bukan masalah politik, agama, dan hukum, melainkan persoalan moralitas. Karena itu, ada banyak alasan bagi kita untuk mempersoalkan bagaimana nasib pendidikan moral dan budi pekerti dikembangkan dan diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah.

Para penggiat dan pemikir pendidikan sejak lama gundah tentang suasana pendidikan yang berlangsung di sekolah. Orang seperti Ivan Illich dan Paolo Freire bahkan mengkritik dengan pedas sekali bahwa sekolah telah menjadikan para siswa seperti robot karena kurangnya mereka dilatih untuk memberi respons kreatif. Lebih hebat lagi bahkan keduanya juga menuduh sekolah telah memasung kebebasan dan kreativitas serta membunuh daya pikir anak.

Sejak lama sistem sekolah lebih banyak menggunakan pendekatan kognitif, tetapi abai dalam menumbuhkan dan melatih aspek afektif dan psikomotorik siswa secara tajam. Soal di sekolah lebih banyak menuntut siswa hanya untuk menjawab benar dan salah, tetapi lalai dalam melakukan autokritik terhadap pelembagaan ujian. Meskipun saat ini, katanya, pemerintah telah memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang seharusnya memberi ruang yang lebih banyak bagi guru dan siswa untuk mendesain pola pembelajarannya. Kenyataannya? Kurikulum masih sentralistis, terlalu banyak mengatur ini boleh dan itu tidak boleh sehingga antara guru dan birokrasi pendidikan kita menjadi setali tiga uang: saling memengaruhi untuk menumbuhkan budaya kepatuhan tanpa inovasi yang berarti.

Di sekolah, pendekatan pembelajaran lebih banyak berorientasi pada aspek competitive: sebuah budaya untuk mengalahkan dan menyisihkan orang lain, sehingga menimbulkan banyak sekali labeling seperti murid pandai dan murid bodoh, kelas biasa dan kelas khusus, sekolah nasional dan sekolah internasional, serta atribut lain yang sungguh menyiksa perasaan siswa dan orangtua karena tingginya diskriminasi. Dalam konteks ini, wajar jika sekarang kita disibukkan dengan rencana dan wacana untuk membuat dan mengubah orientasi kurikulum pendidikan moral dan budi pekerti.

Saya tak memiliki kapasitas dan pretensi untuk menjawab model kurikulum pendidikan moral dan budi pekerti yang seharusnya. Namun, saya ingin mencoba merekonstruksi ulang pertanyaan tersebut dengan kalimat, “Dari manakah kesadaran dan tanggung jawab para guru terhadap pendidikan moral dan budi pekerti harus dimulai?” Isu soal moral dan budi pekerti sesungguhnya hampir menjadi barang usang karena perdebatan tentangnya selalu hanya sampai pada tingkat wacana. Karena itu, penting mengidentifi kasi tentang siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab memproses penanaman moral dan budi pekerti di sekolah.

Hasil studi di banyak negara yang pendidikannya maju menyebutkan bahwa keberhasilan proses pendidikan yang bermakna lebih banyak ditentukan oleh segitiga emas pendidikan, yaitu guru, orangtua, dan pemerintah. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Phi Delta Kappa/Gallup studypada 2004 menyebutkan bahwa 73% responden setuju tentang kelemahan mendasar pendidikan, yaitu bertumpu pada ketiadaan guru yang baik hati. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa jika karena kondisi terpaksa/mendesak seseorang harus berhenti dari profesinya sebagai seorang guru, jawaban yang paling banyak dipilih adalah karena alasan rendahnya gaji dan fasilitas (67%), kekakuan birokrasi (21%), kesulitan dalam menghadapi orangtua siswa (8%), dan alasan kondisi siswa (4%).

Artinya, hanya 4% saja sebenarnya guru yang selalu memiliki keterikatan secara emosional terhadap siswa mereka (Rosanne Liesveld dan Jo Ann Miller, 2005). Namun, ketika ditanya kepada para orangtua dan guru tentang apa yang menyebabkan mereka kurang peduli terhadap siswa, 76% menjawab karena rata-rata siswa malas, tidak disiplin, dan bodoh.

Selain guru, masyarakat juga menjadi penentu moralitas pendidikan kita. Jika pendidikan diartikan secara sederhana dalam bentuk kelembagaan, sekolah adalah penjelasannya. Karena itu, sekolah menjadi tempat bergantung setiap anggota masyarakat untuk mempersiapkan masa depan anak-anak mereka. Jika sekolah-sekolah kita memperoleh dukungan dari masyarakat yang berkehendak untuk berubah, sesungguhnya pendidikan telah bergerak ke arah yang benar.

Masalahnya adalah sikap mental masyarakat kita yang saat ini sangat permisif dari segi budaya dan mudah mengambil kesimpulan karena masyarakat kita belum terbiasa dengan perbedaan pendapat. Kedua jenis mentalitas masyarakat ini perlu dibangun ulang melalui serangkaian socio-therapy yang merupakan tugas utama dari moral pendidikan. Sekolah dengan struktur manajemen yang sehat dan dukungan masyarakat yang kuat merupakan kata kunci yang tepat untuk mengatasi masalah maraknya perilaku menyimpang siswa di sekitar kita.

Pilar moral ketiga adalah negara atau pemerintah. Ada ungkapan, ‘What you want in the state, you must put into the school’ (apa yang Anda inginkan dalam negara, harus Anda masukkan ke sekolah). Karena itu, peran negara bisa sangat amat kuat terhadap arah dan visi pendidikan suatu bangsa, sehingga implikasi praktisnya akan menjadikan semua bangunan kebutuhan pembelajarannya menjadi sangat formal.

Padahal totalitas pendidikan harus meliputi semua jenis dan pendekatan pengajaran, baik formal, informal maupun nonformal. Peran negara untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa masih kurang maksimal. Pendekatan yang digunakan negara dalam merumuskan kebijakan tentang sistem pendidikan nasional kita terlihat sekali masih sangat formalistis, dan efektivitas kebijakan pendidikan selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan monitoring yang memadai.

Ahmad Baedowi  ;  
Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONSIA, 13 Mei 2013 
Selengkapnya.. »»  

Pendidikan Moral Preman


Ketika diberitakan para pelajar melakukan tawuran sampai menimbulkan korban jiwa, seorang kawan berkomentar: ”Klop! Yang tua jadi intelektual maling, yang muda jadi pelajar preman.”

Sejak Januari hingga September 2012, tawuran pelajar di negeri kita telah menelan korban 21 jiwa. Ini artinya rata-rata setiap bulan minimal ada dua korban dalam tawuran pelajar.

Kendati kita berharap fenomena tawuran pelajar itu hanyalah ”setitik nila yang merusak susu sebelanga”, tampaknya para penanggung jawab pendidikan di negeri ini perlu mencari sebab, apa yang salah dalam pendidikan kita? Ibarat membuat roti berbahan baku terigu, apabila hasilnya ternyata bakwan mungkin ada yang salah dalam jenis bahan tambahan dan atau cara pengolahannya.

Jika tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan, tetapi hasilnya adalah lahirnya generasi yang cerdas tetapi bermoral preman, maka tentu ada yang salah dalam pendidikan kita. Bahan bakunya sudah jelas, yaitu para pelajar. Bahan tambahan dan cara pengolahannya mungkin perlu ditinjau ulang.

Bila tujuan pendidikan kita seperti disebut di atas, bahan tambahannya tentu pendidikan moral agama karena agama tak pernah mengajarkan premanisme. Namun, tampaknya bahan tambahan yang diajarkan bukan pendidikan moral agama. Boleh jadi pendidikan moral preman. Sebab, hasilnya adalah generasi yang cerdas, tetapi bermoral preman dengan budaya tawuran dan bunuh-bunuhan.

Akui Kesalahan Kita
Seyogianya kita berani mengakui ada yang salah dalam pendidikan kita. Dengan keberanian mengakui kesalahan itu maka kita dapat melakukan perbaikan. Sejauh ini kita tidak pernah dan semoga tak akan pernah, mendengar adanya tawuran dan bunuh-bunuhan antarpelajar dari sekolah yang berbasis agama. Kendati begitu, kita perlu waspada adanya upaya pembusukan sekolah berbasis agama.

Perbedaan pendidikan antara sekolah berbasis agama dan yang tak berbasis agama terletak pada bahan tambahan dan cara pengolahannya. Sekolah yang berbasis agama telah melahirkan generasi cerdas dan berakhlak mulia, kendati hal itu belum sempurna dan masih banyak kekurangan,

Premanisme pelajar dengan budaya tawuran dan bunuh-bunuhan tidak pernah dikenal di sekolah berbasis agama. Sementara bahan baku untuk semua jenis sekolah sama: peserta didik alias pelajar. Maka, untuk melahirkan generasi bangsa sesuai tujuan pendidikan yang diamanatkan UU Sistem Pendidikan Nasional, kita perlu mengubah bahan tambahan dan cara mengolahnya dengan pendidikan moral agama dan akhlak mulia.

Kendati begitu, belum ada jaminan pasti apabila bahan tambahan itu diubah akan melahirkan generasi cerdas dan bermoral. Sebab, untuk melahirkan generasi yang ideal diperlukan tiga unsur pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan. Kendati jam pelajaran pendidikan moral agama di sekolah ditambah semaksimal mungkin, apabila rumah tangga dan lingkungan tidak ikut mendukung hal itu, hasilnya juga jauh dari harapan.

Oleh karena itu, apabila kita menginginkan lahirnya generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, tiga unsur pendidikan itu wajib segera dibenahi. Apabila hal ini tidak dilakukan, justru akan lahir generasi preman dan intelektual maling

Ali Mustafa Yaqub ; 
Imam Besar Mesjid Istiqlal
KOMPAS, 19 Oktober 2012



Selengkapnya.. »»  

Mempermalukan Koruptor


Dalam hal menangani koruptor masa kini, mungkin kita masih perlu mendengar nasihat Bung Karno yang berbunyi: ”Jangan sekali-sekali melupakan sejarah!”
Koruptor adalah maling. Akan tetapi, tidak sama dengan maling ayam atau seseorang yang mengambil beberapa buah untuk dimakan sendiri, termasuk mengambil buah cokelat yang tidak bisa langsung dikonsumsi.

Sanksi Moral

Belajar dari sejarah yang saya maksudkan adalah melihat di dalam sejarah kita sendiri tentang peristiwa ”mencuri”. Kita mengenal di masa lampau, di bawah pemerintahan ratu yang sangat adil, rakyat tak berani memungut sesuatu barang atau uang yang tercecer di jalan. Sebab, hukumannya adalah potong tangan.

Adapun yang ingin saya ceritakan kembali adalah sanksi moral yang dirasa cukup berat bagi orang Bali di abad lalu. Tak begitu jauh ke belakang, belum lagi 90 tahun lewat, lebih baru dibandingkan yang terjadi di kerajaan di Jawa yang membuat rakyatnya super-jujur. Namun, untuk dapat meniru hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni rasa malu.

Orang Inggris bilang: Man is an animal that blushes, manusia adalah binatang yang bisa merah muka. Binatang tidak bisa merah muka. Kucing sehabis mencuri juga tidak merah muka, bahkan setelah dipukul malahan melingkarkan tubuhnya seolah tak bersalah.
Ungkapan ”malu-malu kucing” mungkin benar-benar dibuat setelah mengamati perilaku kucing. Mungkin! Yang jelas, kucing tak tahu malu. Walau dia kita pelihara, menerima jatah makan tetap, masih saja suka mencuri, dan setelah mencuri diam-diam tidur dengan gaya tak bersalah.

Miguel Covarrubias di dalam bukunya yang terkenal, Island of Bali (terjemahan bahasa Indonesia oleh Sunaryono Basuki Ks, akan segera terbit), menceritakan pengalamannya selama berkunjung ke Bali tahun 1930-an.

Pada suatu hari dia melewati Desa Silekarang, bertemu dengan sebuah arak-arakan yang aneh. Seorang lelaki tua dengan memikul dua ikat padi yang dihiasi bebungaan dan dedaunan diarak oleh sekitar 50 lelaki. Tubuhnya dilumuri cat putih, demikian pula wajahnya. Mereka, para pengarak tersebut, memberi tahu khalayak bahwa lelaki itu telah mencuri seikat padi.

Di akhir arak-arakan seseorang menemuinya dan memberinya sirih untuk dikunyah. Waktu itu memang banyak orang Bali yang mengunyah sirih dan buah pinang sampai seolah-olah mulutnya mengeluarkan darah merah. Kalau sekarang, mungkin orang akan memberinya air mineral untuk melepas dahaganya.

Dalam hal ini sanksi moral membawa beban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hukuman badan. Konon, ada orang yang bersalah minta agar dihukum sesuai dengan hukum Pemerintah Belanda, yakni dimasukkan ke dalam penjara. Dia merasa lebih nyaman berada di penjara, dapat makan gratis dan tidak seorang pun yang tahu bahwa dia dihukum.

Di Desa Ubud terjadi tontonan yang lebih ”mengerikan”: seorang lelaki diarak berkeliling desa dengan dikalungi sepasang sepatu bekas yang dicurinya.

Koruptor Kita

Terhadap koruptor kita, banyak yang menyarankan agar mereka dimiskinkan agar tahu rasanya menjadi si miskin. Namun, kita juga akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Memilah-milah harta hasil korupsi dan hasil yang ”halal” pastilah dituntut, dan hanya hasil korupsi yang dapat disita oleh negara. Menghadapi soal ini, para koruptor mampu menyewa para ahli hukum untuk membela mereka agar hukuman atau sanksi apa pun yang akan mereka terima bisa sekecil atau seringan mungkin atau bahkan tidak ada sama sekali.

Mempermalukan koruptor seperti mempermalukan maling di Bali abad lalu? Mungkinkah? Sampai sejauh ini, usul yang masuk baru agar tersangka korupsi mengenakan seragam khusus yang didesain untuk koruptor.

Kalau sampai ada arak-arakan seperti yang disaksikan Covarrubias di Bali dilaksanakan pada hari Ahad di Jalan MH Thamrin, Jakarta, entah upaya apa yang akan ditempuh para koruptor yang sudah divonis bersalah untuk membela harga dirinya. Entah undang-undang apa yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Sebab, belum sampai divonis saja wajah sudah disembunyikan di balik kerudung. Yah, silakan dipertimbangkan, tetapi bila tak punya rasa malu, arak-arakan jenis apa pun akan sia-sia.

Sunaryono Basuki Ks
Sastrawan
KOMPAS, 24 Agustus 2012


Selengkapnya.. »»  

Keluarga dan Pendidikan Moral


Sampai hari ini, pendidikan masih dipercaya sebagai medium strategis untuk mengenalkan diri dan menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan kepada anak. Namun, tak dapat disangkal, beragam masalah yang saling berkaitkelindan satu sama lain masih mendera di lembaga-lembaga pendidikan kita. Pada kenyataannya, lembaga pendidikan kurang memfasilitasi anak dalam melatih diri untuk berbuat sesuatu sesuai nilai-nilai moral.

Implikasinya, proses pendewasaan diri bagi anak tidak berlangsung secara baik, semultan dan berkesinambungan. Tak jarang, proses tersebut justru membelenggu dan memangkas perkembangan kepribadian anak. Sinyal ini telah didengungkan oleh Azyumardi Azra (2002) bahwa lembaga pendidikan telah gagal dalam membentuk anak bangsa hingga memiliki akhlak, moral dan budi pekerti.

Faktanya jelas banyak anak bangsa mengalami demoralisasi perilaku. Nilai-nilai moral kemanusiaan dialpakan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan, jika kenakalan anak/remaja, pergaulan bebas, ketidakjujuran, rendahnya belas kasih dan solidaritas, hilangnya budaya sopan santun dan rasa hormat, makin marak terjadi. Di luar sekolah, banyak anak usia sekolah terlibat kasus kekerasan, kerusuhan, tawuran antar-pelajar, kriminalitas dan aksi-aksi anarkis lainnya.

Tak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad H (2010) bahwa 67,9 persen pelajar SMA terlibat aksi kekerasan. Dari 100 remaja usia sekolah, 8 di antaranya menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang. Sedangkan 32 persen remaja usia 14-18 tahun di tiga kota besar di Indonesia sudah terlibat hubungan seks di luar nikah.

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan belum berhasil mewujudkan cita-cita idealnya. Beberapa hal yang menjadi pemicu kegagalan lembaga pendidikan adalah beban kurikulum terlalu berat dan lebih banyak diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif (kepekaan intelektual). Padahal, untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan adalah terintegrasinya nilai-nilai moral yang termanifestasi ke dalam kepekaan intelektualitas, emosionalitas dan spiritualitas kepribadian anak. Selain itu, model pembelajaran yang berjalan sampai hari ini lebih mengutamakan alih pengetahuan moral (transfer of moral knowledge).

Dengan paradigma ini, pendidik lebih menekankan pada penguasaan materi dalam kurikulum dan lebih mementingkan daya serap atau hafalan (memorisasi) dari anak. Praktik ini tergambar jelas dalam model soal ujian atau test-test tertentu. Akibat jangka panjang yang tidak dirasakan secara langsung adalah bahwa pendidikan moral dan akhlak terlalu banyak berorientasi pada intelektualisme etis. Padahal, paradigma pembelajaran moral (humanities) semestinya tidaklah seperti pembelajaran sains (natural sciences) yang memang memerlukan ketajaman analisis intelektual. Paradigma pembelajaran moral menghendaki adanya pola-pola internalisasi nilai melalui pembiasaan dan keteladanan.

Pada saat yang sama, anak kerap dihadapkan pada nilai-nilai yang sering bertentangan antara sikap dan perilaku guru dengan apa yang dipikirkannya. Sehingga, anak akan mengalami kesulitan dalam mencari sosok keteladanan. Di sinilah akar kegagalan sistem pendidikan tersebut, sehingga output yang dihasilkan miskin moralitas. Nilai-nilai kemanusiaan terkubur dalam hafalan dan tak terejawantahkan menjadi perilaku anak di lingkungan sosialnya. Menjadi problem serius ketika sekolah sudah tidak lagi mampu melahirkan tunas-tunas muda yang bermoral dan berperilaku sesuai nilai-nilai luhur kamanusiaan.

Peran Keluarga

Kini kahadiran keluarga sangat dibutuhkan. Ketika lembaga pendidikan tidak lagi kondusif bagi penanaman nilai-nilai moral bagi anak, maka keluarga harus cepat-cepat mengambil peran. Derasnya arus demoralisasi akibat gerak dinamika sosial budaya, teknologi komunikasi dan informasi membawa ekses yang luar biasa bagi anak. Oleh karena itu, keluarga adalah agen untuk mencipakan kondisi yang ramah bagi penanaman nilai-nilai moral, kebiasaan dan perilaku anak dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat. Anak harus diposisikan sebagai subjek utama pendidikan dalam keluarga.

Kegiatan pembelajaran dalam keluarga harus dimulai dari apa yang telah diketahui oleh anak. Di sini, orangtua berperan sebagai fasilitator dalam proses penanaman nilai-nilai moral kemanusiaan melalui interaksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Peran orangtua hanya sebagai perancang dan pengelola, sehingga tidak boleh melakukan indoktrinasi terhadap anak. Sebagai fasilitator, orangtua dalam keluarga harus memiliki pribadi yang berkarakter dan mampu memberikan keteladanan. Di sinilah orangtua berperan sebagai teladan dalam memberikan contoh yang baik bagi anak. Keteladanan harus dipelihara dengan menjaga komitmennya untuk selalu bersikap dan berperilaku serta mewujudkan nilai-nilai moral dalam kehidupan keluarga.

Orangtua juga harus mencegah berlakunya nilai-nilai buruk. Tak kalah penting adalah pemberian perhatian dan penghargaan ketika anak melakukan kebaikan. Semua ini harus menjadi pola dan kebiasaan berperilaku dalam keluarga yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Upaya ini diharapkan membentuk kepribadian anak yang bermoral, sehingga mampu menjalankan perbuatan utama.

Pribadi yang bermoral adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi standar kualitas kebaikan, kebajikan dan moral yang mendasari perilaku, pengambilan keputusan dan kepedulian anak. Akhirnya, nilai-nilai moral kemanusiaan menjadi living values dalam kehidupan dan perilaku anak sehari-hari.

Joko Wahyono
Pemerhati Sosial dan Masyarakat
di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
SUARA KARYA, 08 Agustus 2012
Selengkapnya.. »»