Tampilkan postingan dengan label Politisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politisasi. Tampilkan semua postingan

Pendidikan Gratis Jadi Jualan Politis

Pendidikan gratis laris manis jadi jualan di berbagai ajang kampanye pemilu kepala daerah ataupun nasional. Program yang berpihak pada rakyat ini memang menggembirakan. Namun sayang, sering kali sekadar ”janji manis” bernuansa politis demi menggaet simpati masyarakat.

Ketika pemerintah pusat baru berani menjamin pendidikan dasar gratis di tingkat SD-SMP, sesuai amanat UUD 1945, saat ini saja tercatat 14 provinsi yang sudah mengklaim telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Adanya kata wajib belajar tentu sah saja jika dituntut gratis.

Ada yang memang bisa berjalan karena didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, yang sekadar ”janji manis” pada akhirnya meninggalkan beban di pundak pihak sekolah.

Tri Budi Ananto, Kepala SMKN 5 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan, wajib belajar 12 tahun sebenarnya dicanangkan Pemerintah Kota Mataram sejak 2009. Namun, baru pada tahun ajaran 2012/2013 ada kucuran dana semacam bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dari pemerintah setempat.

Sebelum ada Bosda, wajib belajar 12 tahun berjalan maju-mundur. Awalnya, sekolah menggratiskan biaya sekolah buat siswa pemegang Jamkesmas. Ketika tahun berikutnya dukungan APBD tak kunjung datang, penggratisan pun tak lagi bisa penuh, hanya separuhnya. Itu pun khusus bagi yang berasal dari keluarga pemegang kartu Jamkesmas.

Ketika Bosda mulai dikirimkan ke sekolah, kendala tetap juga membayangi pelaksanaan pendidikan gratis. Kucuran Bosda tak selancar yang diharapkan pihak sekolah. Alokasi Bosda untuk semester genap tahun 2013 belum juga kunjung diterima sekolah.

Jika pada semester ganjil dikucurkan Rp 150.000 per siswa, untuk semester genap ini menurun jadi Rp 90.000 per siswa. Padahal, sekolah sudah menggratiskan biaya bulanan siswa mampu ataupun yang berasal dari keluarga miskin.

”Kami mendukung saja pencanangan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah. Namun, yang penting sekolah juga diberi dukungan dana untuk merealisasikannya kepada masyarakat,” kata Tri.
Masyarakat yang telanjur percaya dengan ”janji manis” yang bertebaran saat kampanye memang berhak menuntut. Sekolah jadi serba salah. Ketidakpastian soal dukungan pendanaan inilah yang sering jadi biang masalah.

Klaim daerah

Di sisi lain, meski anggaran sekolah gratis masih bergantung penuh pada anggaran pemerintah pusat lewat bantuan operasional sekolah (BOS), pemerintah daerah mengklaim seakan program itu milik daerah. Padahal, BOS disebut sebagai bantuan dengan harapan pemerintah daerah menambah alokasinya lewat APBD.

Kasmawati, Kepala SDN 2 Lamokato, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengatakan, di daerah ini pendidikan gratis baru dicanangkan sembilan tahun alias SD-SMP. Anggarannya masih bergantung pada BOS yang dikucurkan Kemdikbud.

Besaran BOS untuk SD Rp 580.000 per siswa per tahun. Di jenjang SMP Rp 710.000 per siswa per tahun. Sekolah mendapatkan alokasi dana BOS sesuai dengan jumlah siswa.

Bisa jadi klaim daerah ini semakin menjadi-jadi menjelang Pemilu 2014. Apalagi pemerintah pusat mulai tahun ajaran 2013/2014 bakal mencanangkan pendidikan menengah universal sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Siswa SMA/SMK sederajat juga bakal dapat BOS seperti di SD dan SMP dengan besaran Rp 1 juta per siswa per tahun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memang belum bisa menjamin pendidikan di SMA/SMK sederajat bakal gratis seperti di SD-SMP. ”Semestinya dengan adanya BOS tidak naik atau bisa lebih murah,” ujar Nuh.

Menurut Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), hitungan ideal untuk pendidikan bermutu di jenjang SMA bisa berkisar Rp 4 juta per siswa per tahun. ”Jangan sampai masyarakat diiming-imingi wajib belajar 12 tahun gratis, tapi dananya belum cukup. Namanya dijanjikan, ya, tidak salah masyarakat menuntut. Namun, sekolah yang akhirnya kelabakan,” kata Iwan.

Pendidikan gratis pun tidak sekadar dimaknai siswa pergi ke sekolah dengan tidak membayar. Yang justru harus dipastikan, siswa mendapat layanan pendidikan yang semakin bermutu.

Abbas Ghozali, pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang juga mantan Ketua Tim Ahli Pembiayaan Badan Standar Nasional Pendidikan, dalam makalahnya, ”Implikasi Fiskal Pendidikan Dasar Gratis 2008 dan 2009”, mengatakan, pendidikan gratis memang dapat menimbulkan tafsir beragam dan kebijakan operasional yang beragam pula. Oleh karena itu, kebijakan pada tataran operasional sangat diperlukan agar kebijakan pendidikan dasar gratis dapat dilaksanakan secara efisien dan konsisten untuk mencapai tujuannya.

Menurut Abbas, penyelenggaraan pendidikan dasar gratis merupakan sebuah konsep yang dinamis, dalam arti kandungan dalam paket layanannya berevolusi sejalan dengan tuntutan daya tampung dan kualitas, dalam batas kapasitas fiskal.

Pendidikan gratis dengan layanan pendidikan bermutu itulah harapan masyarakat. Realisasinya tentu membutuhkan pendidik yang berkualitas dan terjamin kesejahteraannya, sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar nasional, hingga pembiayaan atau bahan dan alat pembelajaran habis pakai.

Namun, tampaknya pendidikan gratis yang bermutu masih jauh panggang dari api. Kondisi guru bukan hanya belum berkualitas seperti yang diharapkan meski sudah disertifikasi. Hampir satu juta guru berstatus honorer. Akibatnya, dana BOS pun terserap untuk gaji guru meski kini dibatasi maksimal 20 persen.

Belum lagi ruangan kelas yang rusak mencapai ratusan ribu. Di SD terdapat 173.344 ruangan kelas yang rusak dan di SMP sebanyak 41.027 ruangan kelas.

Dari segi kualitas sekolah, jika mengacu akreditasi juga masih memprihatinkan. Hampir 50 persen sekolah/madrasah berakreditasi C. Sekolah ini memiliki titik lemah di sektor tenaga pendidik dan kependidikan, standar kelulusan, dan sarana-prasarana.

Gratis versus kualitas

Kebijakan pendidikan gratis yang belum didukung dengan komitmen pendanaan yang memadai, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sekolah, memunculkan pesimisme. Dengan cap gratis, sekolah jadi terjebak sulit meningkatkan diri karena sumber dana yang terbatas dan tak pasti.

Tak heran jika sekolah pun kemudian memutar akal untuk dapat dukungan pendanaan. Dengan adanya celah, partisipasi masyarakat diperbolehkan, sekolah menggandeng komite sekolah untuk bisa menjadi pendukung adanya pungutan kepada masyarakat.

Pendidikan gratis pun kini jadi abu-abu. Antara janji manis kampanye dan realitas jadi tidak sejalan.

Ahmad Musyadad, Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Jejeran Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, jika mengandalkan BOS, sekolah yang memiliki program khusus dengan penguatan siaga bencana, sekolah sehat, dan sekolah hijau ini sulit merealisasikan program. Sekolah kemudian melibatkan orangtua untuk merencanakan program yang dibutuhkan siswa, termasuk siap untuk memberikan dukungan dana.

”Jika mau bicara ideal, dengan kondisi sekolah kami, hitungan kebutuhan siswa sekitar Rp 1 juta per siswa per tahun. Mengandalkan dana BOS masih kurang,” ujar Ahmad.

Pendidikan gratis sebenarnya bukanlah hal tabu jika dimaknai untuk melayani masyarakat, bukan untuk sekadar menarik simpati sesaat supaya menang pemilu kepala daerah. ”Wajib belajar sembilan tahun itu tugas pemerintah. Itu harus diwujudkan, bukan lagi jadi jualan setiap kampanye,” kata Soedijarto, Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia.

Dengan anggaran pendidikan yang semakin besar, yang semestinya tidak dimanipulasi demi pencitraan terpenuhinya minimal 20 persen dengan memasukkan gaji guru, pendidikan gratis bermutu di Indonesia bukan hal yang sulit. Sayang, janji manis yang masih sering ditawarkan. Dan, korupsi tak terkendali menggerus hak rakyat menikmati pendidikan gratis.

Ester Lince Napitupulu ;  
Wartawan Kompas
KOMPAS, 28 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Perubahan Kurikulum Pendidikan


 Tidak jarang para elite justru terlibat dalam upaya mempermainkan dan mencari keuntungan pribadi dari pendidikan dan menghilangkan ketulusan untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Dunia pendidikan kita akan membuat gebrakan lagi dengan adanya rencana perubahan kurikulum. Namun beberapa tokoh pendidikan menyoroti rencana perubahan tersebut.

 Salah satunya adalah kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Muncul pertanyaan mendasar, bukankah seharusnya perubahan kurikulum 2013 mengacu pada Standar Nasional Pendidikan? Pertanyaan ini sekaligus untuk menanggapi kesan yang ditangkap bahwa Standar Nasional Pendidikan justru mengikuti keinginan perubahan kurikulum 2013.

 Selain itu, muncul masukan mengenai besarnya anggaran yang digunakan. Apakah anggaran Rp 2,49 triliun yang akan dikeluarkan benar-benar mampu mengangkat derajat atau kualitas pendidikan Indonesia? Ataukah justru akan membuatnya lebih terpuruk? Apalagi, mengubah kurikulum di luar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jelas memiliki konsekuensi anggaran yang tidak kecil.

 Itu semua berangkat dari kecemasan segolongan tokoh masyarakat yang menyarankan seharusnya perlu ada mekanisme perubahan kurikulum yang sistematis dan jelas. Langkah tersebut juga harus diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak melanggar peraturan perundangan lain yang levelnya justru lebih tinggi. Apabila perubahan kurikulum tidak memenuhi unsur perencanaan secara matang dan sistematis, asumsi yang berkembang sejauh ini di tengah sebagian masyarakat bisa terbukti kebenarannya, yakni kebijakan tersebut ujung-ujungnya hanya pada soal kenaikan anggaran.

 Perubahan dalam dunia pendidikan merupakan sesuatu yang alamiah dan wajar dilakukan demi menyesuaikan dengan situasi sosial kemasyarakatan yang berkembang. Selain itu, tujuan meningkatkan derajat pendidikan yang lebih baik seharusnya menjadi prioritas utama dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebijakan dasar pendidikan nasional.

Kisah Masa Lalu
 Kisah masa lalu tentang kebijakan pendidikan tak luput dari politisasi yang kental. Orde Baru banyak mengajarkan cara-cara perubahan dalam dunia pendidikan yang justru tidak mendidik. Kritik dan kecaman tidak banyak mendapat tempat, terutama karena ada faktor kekuasaan yang turut mendorong terwujudnya niat untuk mengambil keuntungan semata, dan menjadikan "kualitas" pendidikan sebagai tameng belaka.

 Akibatnya dapat kita saksikan dewasa ini. Pendidikan tidak menjadi lebih baik, tapi justru banyak dikatakan "merosot". Tiap ganti menteri, ganti pula pola dasar pendidikan, termasuk kurikulumnya. Akibatnya, kita sesungguhnya tidak memiliki visi mendasar tentang pengembangan pendidikan itu sendiri; sebuah visi jangka panjang yang tertuang dalam langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan inilah yang membedakan negeri ini dengan negara-negara maju lainnya yang melihat pendidikan sebagai dasar utama pembangunan bangsa.

 Berbagai masalah pendidikan pun muncul. Komersialisasi, politisasi, korupsi anggaran, sampai soal teknis tentang buku pelajaran dan seterusnya menyebabkan visi dasar pendidikan kita semakin kabur.

Jangka Pendek
 Mencermati karut-marut dan sisi gelap dunia pendidikan kita dari masa ke masa, seolah-olah kita tidak menyadari arti penting pendidikan. Tidak jarang para elite justru terlibat dalam upaya mempermainkan dan mencari keuntungan pribadi dari pendidikan serta menghilangkan ketulusan untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Kebijakan pendidikan tidak tentu arahnya, tergantung ke mana angin bertiup. Kesadaran berpendidikan dari kalangan masyarakat yang meningkat seiring dengan waktu tidak diiringi oleh kebijakan negara yang kondusif.

 Elite-elite lebih banyak berpikir sempit dan jangka pendek. Ketulusan dan perjuangan bagaimana pendidikan bangsa ini maju menjadi luntur karena pikiran-pikiran sempit ini. Upaya untuk memajukan pendidikan bangsa ini adalah sebuah pekerjaan panjang dan tidak mungkin selesai besok. Kebiasaan berpikir jangka pendek telah membutakan mata hati kita, mau ke mana sebenarnya pendidikan kita ini?

 Sebagai sebuah pekerjaan panjang, kita memerlukan visi untuk mencapainya. Bila visi pendidikan sudah gelap, lalu apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Terlalu banyak teladan dari bangsa lain dalam hal pendidikan. Mereka memiliki visi dan menyadari betul bahwa baik-buruk nasib bangsa akan ditentukan dari sini, bukan dari mana pun.

 Pendidikan adalah roh pembangunan bangsa. Kemajuan pendidikan adalah kemajuan peradaban bangsanya. Begitu pula sebaliknya. Memang kita sudah sangat sering mendengar petuah-petuah semacam ini. Para elite juga begitu. Namun godaan untuk mempermainkan pendidikan masih saja sangat menggiurkan; menganggapnya sebagai lahan proyek yang bisa menguntungkan.

Minus Visi
 Pendidikan bangsa ini dicerminkan dari sejauh mana kebijakan pendidikan memberi fasilitas terbaik bagi warganya. Keberhasilan utama pemerintah dalam hal pendidikan adalah dalam konteks mensosialisasi arti penting pendidikan bagi masyarakat.

 Kini kita menyaksikan, semiskin apa pun, setiap orang tua berjuang keras bagaimana generasinya mengenyam pendidikan. Mereka tidak mau melihat anaknya menjadi kuli seperti dirinya. Bahkan mereka yang ada di pedalaman pun demikian. Berkilo-kilo jarak sekolah ditempuh setiap hari oleh anak-anak kita dengan tujuan agar mereka bisa maju dan memiliki kehidupan lebih baik daripada orang tuanya.

 Meski demikian, keberhasilan membangkitkan motivasi pendidikan ini justru bertepuk sebelah tangan. Pemerintah sejauh ini lebih baik dianggap gagal memberi fasilitas dan kemudahan bagi warganya untuk menempuh pendidikan. Hiruk-pikuk yang menyedihkan pada saat awal-awal ajaran baru sekolah dimulai merupakan bukti bahwa negara ini kehilangan kedigdayaan untuk memberikan yang terbaik buat warganya. Itulah yang dicerminkan dari perilaku elite yang merasa sadar akan arti pendidikan, tapi tidak jarang yang berperilaku melemahkan arti pendidikan.

 Indonesia membutuhkan visi kebijakan yang tidak gamang. Salah satu jalan yang bisa diharapkan untuk merealisasi hal ini adalah political will yang tulus untuk memajukan pendidikan.

Benny Susetyo ; 
Pemerhati Sosial
KORAN TEMPO, 06 Maret 2013

Selengkapnya.. »»  

Politisasi Pendidikan


Pendidikan merupakan bisnis semua orang. Banyak pihak berkepentingan ketika kurikulum nasional didesain kembali.

Pemikiran konseptual yang dangkal, pragmatis, bahkan terdistorsi oleh politisasi bisa berdampak buruk bagi desain pendidikan nasional. Padahal, setiap perubahan kurikulum perlu pemikiran konseptual yang kokoh serta visi pendidikan yang jelas. Ironisnya, pragmatisme dan politisasi pendidikan inilah yang terjadi.

Pemikiran yang dangkal, pragmatis, hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, serta lebih didominasi wacana politis akan menyandera kinerja dunia pendidikan kita. Reformasi kurikulum yang tak didasari pemikiran jangka panjang serta dilandasi pemikiran konseptual-fundamental tentang manusia Indonesia macam apa yang ingin dilahirkan di masa kini dan masa depan hanya menjerumuskan reformasi kurikulum sekadar politisasi pendidikan.

Makna Nama
Politisasi pendidikan tampak, pertama- tama, dari cara memberikan nama kurikulum baru yang sedang digodok: Kurikulum Perekat Kesatuan Bangsa. Nama membawa pesan, seperti jabaran proses pendidikan yang harus dijalani, mata pelajaran yang diutamakan, serta sistem evaluasi yang dipraktikkan.

Dari cara memberikan nama, jelas bahwa kurikulum baru bertujuan membentuk warga negara Indonesia menjadi warga yang cinta bangsa dan menghargai kesatuan. Penamaan ini berlatar belakang politis tentang situasi bangsa yang karut-marut, gemar berkelahi, tawuran, gampang diadu domba, kemerosotan penggunaan bahasa Indonesia, serta berbagai situasi krisis sosial di masyarakat yang memang hari-hari ini mengentak nurani kita.

Tentu, mendesain sebuah kurikulum yang mampu mempersatukan bangsa ini sebagai satu saudara, sebangsa dan setanah air, tidak salah. Namun, meredusir reformasi kurikulum pendidikan nasional dengan orientasi seperti ini justru merugikan bangsa di masa depan. Tantangan ke depan jauh lebih besar dibandingkan persoalan tawuran, perkelahian, atau ketakutan bahwa NKRI akan hancur.

Selain itu, salah besar menimpakan segala persoalan sosial yang terjadi hari- hari ini pada dunia pendidikan sehingga kurikulum nasional harus mengorbankan dirinya demi kepentingan politis yang sesaat seperti ini. Tampaknya, jalan-jalan inilah yang saat ini sedang dilakoni para pembuat draf kurikulum baru. Desain kurikulum baru ini tidak bervisi jauh ke depan tentang bagaimana generasi Indonesia emas ini akan bersaing di dunia global: dari segi kemampuan teknologi, informasi, sains, dan ilmu pengetahuan.

Logika berpikir tentang fungsi dan peranan mata pelajaran dalam konteks kurikulum pun tidak jernih. Untuk merekatkan kesatuan bangsa, ada empat prioritas mata pelajaran yang akan diajarkan, yaitu Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan, Agama, dan Matematika. Keempat mata pelajaran ini, selain dipercaya sebagai perekat kesatuan bangsa, juga memiliki muatan pembentukan karakter generasi muda bangsa.

Pandangan seperti ini meremehkan dan meredusir mata pelajaran lain dalam rangka partisipasi mereka membentuk insan Indonesia yang cerdas, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Mata pelajaran adalah sebuah konstruksi materi, pengajaran dan evaluasi yang terintegrasi, yang dalam dirinya sendiri bisa dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan. Pendidikan sains, misalnya, tidak kalah hebat dalam membentuk karakter bangsa dibandingkan mata pelajaran Agama atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini semua bergantung pada cara kita memahami makna, fungsi, dan peran mata pelajaran dalam rangka tujuan pendidikan.

Pemilihan empat prioritas mata pelajaran ini menunjukkan distorsi pemikiran serta konsepsi parsial tentang makna, peran, dan fungsi mata pelajaran. Pendidikan nasional tidak akan bertambah baik bila para konseptor pendidikan nasional tidak memahami bahkan hal-hal yang paling fundamental dalam desain kurikulum.

Pilihan empat prioritas ini tentu saja akan berdampak pada sistem evaluasi. Kita akan mengulangi kesalahan dan kecerobohan yang sama bila akhirnya keempat mata pelajaran ini di-ujian nasional-kan! Meng-UN-kan empat mata pelajaran itu tidak akan menjamin kemerosotan moral bangsa berkurang. Kemerosotan moral terus terjadi karena banyak sendi kehidupan berbangsa yang terkorupsi, seperti hilangnya keadilan, yang melahirkan korupsi di berbagai sendi kehidupan, sehingga langsung terasa pada dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Pemikiran Jangka Panjang
Reformasi kurikulum mestinya didasarkan pada pemikiran jangka panjang. Terutama tentang bagaimana bangsa ini menghadapi situasi zaman yang penuh tantangan, baik dari dalam negeri maupun dalam lingkup tatanan global.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebenarnya sudah merupakan langkah tepat. Di dalamnya terdapat ruang bebas bagi para guru, pendidik, dan sekolah untuk mengeksplorasi. KTSP tak berjalan bukan karena KTSP salah, melainkan karena pemerintah tak mendukungnya dengan konsepsi fundamental yang konsisten. Sebutlah seperti mekanisme peningkatan profesionalisme guru dalam menerapkan KTSP serta sistem evaluasi UN yang menyandera otonomi guru.

Reformasi isi kurikulum memang sesuatu yang penting agar anak-anak Indonesia mempelajari banyak hal yang sungguh-sungguh relevan. Juga penting bagi perkembangan hidup pribadinya ataupun bagi perkembangan karier dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang aktif di masa depan. Namun, mereformasi kurikulum tanpa pemahaman konseptual mendasar, tanpa visi jangka panjang tentang bagaimana negara ini mempersiapkan warga bangsanya agar bisa aktif terlibat dalam kehidupan berbangsa dalam konteks menjagat, hanya akan membuat dunia pendidikan kita tersandera kepentingan sesaat para politisi. Ini merugikan bangsa ini di masa depan.

Reformasi kurikulum saat ini memiliki orientasi dasar bervisi jangka pendek, pragmatis, serta lebih banyak unsur politisasinya daripada perubahan dalam visi pendidikan yang sifatnya transformatif, yang menyiapkan generasi muda Indonesia jadi pelaku perubahan dalam masyarakat. Padahal, sejak zaman Soekarno, pendidikan nasional yang bervisi transformasi sosial ini menjadi tujuan awal.

Bangsa kita sejak awal ingin lepas dari perbudakan penjajah, menjadi manusia merdeka yang mampu mengisi dan menjaga bangsa ini dengan kekuatan sendiri karena muncul semangat merdeka. Sayangnya, justru semangat merdeka yang dibutuhkan bagi lajunya dunia pendidikan tidak kita temukan. Yang kita temukan adalah politisasi pendidikan yang visinya hanya kebutuhan jangka pendek: sesaat!

Doni Koesoema A ; 
Pemerhati Pendidikan;
Alumnus Boston College Lynch School of Education Boston, Amerika Serikat
KOMPAS, 05 November 2012


Selengkapnya.. »»