Tampilkan postingan dengan label Agus Suwignyo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Agus Suwignyo. Tampilkan semua postingan

Jurnal Predator dan Politik Pengetahuan

Di balik perdebatan tentang jurnal predator terkesan ada upaya saling merebut pengakuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas eksistensi peneliti dan karyanya.
Umum diketahui, menerbitkan artikel pada jurnal internasional dengan  peer review merupakan proses panjangdan tak mudah. Disisi lain, jurnal-jurnal kategori predato rbersedia menerbitkan artikel secara cepat dan relatif mudah. Jika artikel-artikel yang diterbitkan melalui mutu proses yang amat berbeda itu diakui sama secara kualitas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), masuk akal bila para penulis pada jurnal peer review merasa keberatan.
Saya setuju dengan gagasan Terry Mart (Kompas, 13/5) bahwa Dikti harus memiliki standar penilaian yang lebih tegas dan jelas tentang definisi dan kategori jurnal ilmiah yang baik. Tidak semua jurnal yang berlabel internasional, misalnya, sungguh-sungguh berkaliber internasional.
Pengakuan oleh komunitas komunitas keilmuan sebidang merupakan indikator proses yang krusial untuk menilai kredibilitas dan mutu jurnal. Indikator krusial lainnya yakni tahap-tahap penilaian artikel yang harus dilalui sebelum editor memutuskan menerbitkan atau menolak. Tahap-tahap itu bisa menjadi panduan meneropong derajat mutu artikel-artikel yang dipublikasikan suatu jurnal.
Pada jurnal kategori predator, saringan atas kualitas artikel praktis tidak ada. Editor dengan mudah dan cepat memenuhi permintaan penulis artikel untuk ”menaikkan” atau ”menurunkan” artikelnya dari situs web jurnal (Kompas, 24/4).
Segera merevisi
Kiranya Dikti perlu segera merevisi daftar jurnal yang diakuinya dengan membuat kategorisasi dan kriteria standar mutu penilaian berdasarkan temuan dan perdebatan terbaru ini.
Di luar itu harus disadari bahwa menjamurnya gejala jurnal predator bukan semata-mata persoalan kredibilitas jurnal dan derajat mutu artikel-artikel yang diterbitkannya, tetapi berkaitan erat dengan politik ilmu pengetahuan.
Pada jurnal-jurnal dengan peer review, proses seleksi artikel yang secara substantif sudah ketat itu sering menjadi lebih ”ketat” karena unsur-unsur non akademik yang mendasari arah kebijakan editor dan penerbit jurnal.
Ada dua hal. Pertama, jurnal-jurnal berbasis komunitas keilmuan sering ”dikuasai” anggota-anggota komunitas atau bahkan oleh segelintirelite dengan aliran keilmuan tertentu dari komunitas itu. Kasus yang telah lama beredar adalah jurnal kedokteran umummilik sebuah asosiasi kedokteran di Amerika Serikat. Bukan hanya niranggota asosiasi yang kesulitan memasukkan artikel pada jurnal asosiasi, anggota asosiasi pun mengalami kesulitan jika mereka berbeda aliran keilmuan dengan elite berpengaruh di asosiasi itu.
Kedua, kebanyakan penulis dari negara-negara ”berkembang” mengalami kesulitan ketika memasukkan artikel kejurnal  peer review di negara-negara maju, kecuali jika mereka berafiliasi denganinstitusi tertentu di negara maju. Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan pendapat peneliti Ariel Heryanto (2007), yang menyebutkan rendahnya produktivitas karya ilmiah ilmuwan Indonesia sebagai penyebab kesenyapan kiprah mereka di kancah keilmuan internasional.
Jika diperhatikan, banyak peneliti Indonesia menerbitkan artikel mereka di aneka jurnal ilmiah berkaliber dunia atau mempresentasikan hasil penelitian pada konferensi-konferensi asosiasi keilmuan internasional yang bergengsi. Namun, nyaris semua ilmuwan Indonesia itu memakai bendera institusi dari negara maju.
Kenyataan itu telah memunculkan perdebatan tentang gejala brain-drain  ilmuwan-ilmuwan Indonesia atau soal garingnya kebijakan Pemerintah RI dalam memfasilitasi dan mengelola sumberdaya manusia terdidik. Namun,yang luput dari perhatian adalah adagaris politik bersuasana kolonialisme baru dalam produksi (dan penyebaran) ilmu pengetahuan oleh negara-negara maju, khususnya di Barat.
Sebagaimana pendidikan formal di negara-negara kolonial di Asia, Amerika Latin dan Afrika dulu dibangun dengan kendali kebijakan yang berorientasi ke metropolimperial di Barat, demikian pun sekarang. Ilmu dan pengetahuan tentang bekas negara-negara kolonial, termasuk Indonesia, diproduksi oleh ilmuwan negara-negara maju atau lewat lembaga dan kacamata negara maju.Meskipun tidak sistemik, praktik ini tampaknya terjadi  by design, bukan  by accident.
Dugaan tersebut terdukung fakta bahwa jurnal-jurnal peer review yang diterbitkan oleh negara-negara maju bekas koloni kenyataannya dikelola dan dengan editor para ahli (bukan mitra bestari) yang disewa dari Amerika Serikatdan Eropa. Jurnal kajian Asia Tenggara yang cukup bergengsi di Singapura dan Jepang dikelola oleh editor profesional dari universitas-universitas di Eropa yang dikontrak khusus untuk tugas mengelola jurnal. Sebuah jurnal baru tentang kajian Asia di sebuah universitas di Korea Selatan pada acara peluncurannya tegas-tegas menyatakan peran utama editor berkebangsaan Eropa yang telah dikontrak untuk beberapa tahun ke depan.
Kendali ideologis
Terkesan  xenophobic, anti-asing, tetapi fakta-fakta itu menegaskan bahwa proses produksi dan penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya lewat jurnal dan konferensi ilmiah, tak lepas dari kendali ideologis yang aromanya agak-agak neokolonialis. Jadi, bukan semata-mata soal mutu karya dan kredibilitas jurnal.
Kehadiran jurnal-jurnal kategori predator mungkindapat dibaca dalam kerangka gugatan atau protes dari mereka yang selama ini tidak terwadahi dalam jurnal-jurnal  peer review terhadap dominasi negara-negara maju atau elite ilmuwan tertentu dari suatu komunitas keilmuan atas proses produksi, aksesibilitas, dan penyebaran ilmu pengetahuan.
Karena itu, tidak cukup jika Dikti hanya membuat kriteria penilaian dan kategorisasi jurnal-jurnal yang baik dan yang predator berdasarka klasifikasi (dan klaim) yang dibuat ”orang luar” dan telah beredar global belakangan ini.
Dikti harus memfasilitasi dirintisnya jaringan jurnal-jurnal Indonesia berkaliber internasional dengan patokan mutu yang ditentukan sendiri oleh komunitas-komunitas akademisi Indonesia sesuai dengan peta kebutuhan dan kondisi keilmiahan di Indonesia saat ini.
Jika Dikti hanya menampik mengakui artikel-artikel yang diterbitkan jurnal berkategori predator tanpa menawarkan solusi, itu sama saja ia abai terhadap aneka faktor yang menyebabkan banyak akademisi Indonesia dengan bendera institusi Indonesia tidak dapat menembus jurnal internasionalpeer review. 

Agus Suwignyo  ;  
Pedagog cum Sejarawan Pendidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
KOMPAS, 23 Mei 2013


Selengkapnya.. »»  

Prospek KurIkulum Baru


Pemerintah sedang mematangkan kurikulum baru dan berencana memberlakukannya mulai tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum itu akan ramping dalam jumlah mata pelajaran.

Misalnya, untuk jenjang sekolah dasar, hanya ada mata pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Jasmani/Kesehatan.

Dengan hanya enam mata pelajaran, menyusut dari 12 selama ini, pendidikan di SD diharapkan lebih fokus pada aspek-aspek kemampuan dasar dan tidak membebani murid. Secara umum kurikulum baru diharapkan membentuk manusia Indonesia yang berakhlak, berkarakter mulia, berbadan sehat, cerdas, berkepribadian Indonesia, dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Terlalu Dini

Saat ini masih terlalu dini menilai apakah kurikulum baru tersebut akan meningkatkan mutu pendidikan nasional dan melahirkan generasi Indonesia berkompeten seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, ada prakondisi-prakondisi yang harus dipenuhi agar kurikulum baru dapat diterapkan sesuai dengan desain dan maksudnya. Prakondisi itu mencakup minimal tiga hal.

Pertama, guru-guru telah memiliki kesiapan memadai, baik dalam segi kualifikasi dan kompetensi maupun dalam hal kesamaan pemahaman paradigma pendidikan yang dijabarkan di dalam kurikulum. Faktanya sekarang, kualifikasi dan kompetensi guru masih amat beragam. Pemerintah dan masyarakat sedang berjuang menciptakan standardisasi kualifikasi formal guru lewat aneka program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

Namun, mengingat sekitar 2,6 juta guru yang ada di Indonesia saat ini adalah luaran dari model pendidikan guru pada periode yang berbeda, kompetensi mereka tidak akan serta-merta terstandarkan oleh kualifikasi formal.

Di samping itu, standardisasi melalui program sertifikasi telah menggeser hakikat kompetensi kepada suatu perkara teknis tetapi manusiawi, yakni tunjangan. Semua persoalan menyangkut guru dipastikan akan menghambat pemahaman dan implementasi konsep-dasar pendidikan yang diusung kurikulum baru dan, karena itu, sebaiknya dituntaskan sebelum kurikulum diberlakukan.

Kedua, kurikulum baru dapat diterapkan sesuai dengan desain dan tujuannya jika kita semua berhenti memaksa sekolah mengajarkan sesuatu di luar hakikat dan kapasitasnya! Selama ini banyak pihak berupaya menambahkan setiap hal pada kurikulum sekolah dan memaksa sekolah menjadi rujukan solusi atas aneka persoalan masyarakat, misalnya soal korupsi.

Muncul pandangan salah kaprah bahwa persoalan perilaku dan imoralitas, yang seharusnya menjadi ranah lunak dan tersembunyi pada kurikulum, harus diatasi dengan suatu mata pelajaran khusus yang merupakan wujud kurikulum keras dan eksplisit.

Implementasi kurikulum baru nanti harus tetap fokus pada desain, konsep, dan tujuan awalnya. Aspek-aspek pembentukan disposisi sikap tidak perlu dikeraskan dan dijadikan tujuan langsung pengajaran.

Biarkan aspek-aspek itu menjadi akibat-penyerta dari profil seseorang yang berpengetahuan dan terdidik. Seperti bunyi peribahasa non multa, sed multum, postur kurikulum yang ramping perlu dibarengi dengan kedalaman cakupan kompetensi dasar sesuai dengan usia perkembangan murid dan hakikat pendidikan sekolah.

Ketiga, kurikulum akan berhasil jika konsep ”multimuatan” pada mata pelajaran tidak menghambat pembelajaran ”ilmu sebagai ilmu”. Salah satu argumentasi yang mendasari perampingan kurikulum adalah bahwa mata pelajaran tertentu dapat mencakup substansi mata pelajaran lain yang selama ini diberikan terpisah.

Misalnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat bermuatan hal-hal tentang Ilmu Alam sehingga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dirasakan tidak perlu menjadi mata pelajaran tersendiri. Argumentasi tersebut dapat dipahami, tetapi sangat mengkhawatirkan karena membuka peluang sabotase dan monopoli substansi mata pelajaran yang justru membahayakan penyemaian nilai-nilai demokrasi.

Dilandasi Keprihatinan

Kurikulum yang sedang dimatangkan pemerintah antara lain dilandasi keprihatinan atas hilangnya akhlak mulia, rendahnya moral dan etika berbangsa, menguatnya radikalisme, dan melemahnya toleransi. Dikhawatirkan, kurikulum akan dijejali oleh muatan-muatan tentang upaya membangun karakter semata.
Murid tidak akan pernah benar-benar belajar dan diajari bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia pura-pura yang intinya pembentukan karakter. Seni budaya bukan sebagai seni budaya wujud identitas, tetapi alat membentuk karakter. Pendidikan jasmani/kesehatan dijejali muatan akhlak mulia sehingga bentuk baju saat pelajaran berenang atau bermain voli pun harus diatur.

Jadi, desain multimuatan dalam satu mata pelajaran berpotensi mengideoligisasi ilmu dan mengabaikan makna ilmu sebagai ilmu. Fenomena sabotase sudah teramati sejak pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pengajaran (KTSP). Tidak mengherankan jika sejumlah survei menunjukkan menguatnya sikap intoleran di kalangan murid-murid sekolah belakangan ini.

Dengan KTSP dan desain kurikulum multimuatan yang akan diterapkan, potensi sabotase dan monopoli akan lebih terbuka sebab baik pendekatan maupun substansi pengajaran memungkinkan hal itu.

Di luar semua itu, pemberlakuan kurikulum baru nanti akan langsung melahirkan hiruk-pikuk baru persoalan teknis. Pertama, perampingan jumlah mata pelajaran akan menimbulkan masalah bagi guru-guru yang bidang studinya tidak ada di dalam kurikulum.

Di SD, misalnya, guru bidang studi IPA, IPS, dan Bahasa Inggris akan bagaikan di-PHK. Ini menambah kompleksitas persoalan yang sudah ada selama ini tentang pemenuhan persyaratan minimal jam mengajar per minggu sebagai syarat penerimaan tunjangan sertifikasi.

Kedua, para kepala sekolah akan bingung. Guru-guru yang bidang studinya tidak ada di dalam kurikulum harus mengajar mata pelajaran apa? Jika seorang guru IPA ditugaskan mengajar Bahasa Indonesia, apakah hal itu sesuai dengan ketentuan profesional yang mensyaratkan guru harus mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya?

Ketiga, para penerbit akan mengalami kerugian besar akibat tidak dipakainya buku-buku berbagai mata pelajaran yang tidak ada lagi di dalam kurikulum. Bagaimana pula buku sesuai dengan kurikulum baru harus disusun? Terakhir, dengan kurikulum baru berkonsep dan berparadigma baru, apakah mitos ujian nasional masih relevan dipertahankan?

Agus Suwignyo ;
Pedagog cum Sejarawan Pendidikan, FIB UGM Yogyakarta
KOMPAS, 26 November 2012



Selengkapnya.. »»  

Kunci Reformasi Pendidikan



Lewat artikel ”Pendidikan Kunci Pembangunan” (Kompas, 27/8/2012), Wapres Boediono mengulas tentang hilangnya ”apa” yang seharusnya diajarkan di sekolah ”untuk menyiapkan manusia-manusia Indonesia yang mampu berkontribusi maksimal bagi bangsa”.

Tulisan berisi pemikiran yang tampaknya dimaksudkan sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan strategis arah reformasi pendidikan nasional. Sayang sekali, harus dikatakan, gagasan-gagasan yang diuraikan Wapres bersifat umum, satu sisi (one- sided), dan abai terhadap pemikiran pendidikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Wapres menyatakan sampai saat ini belum ada ”konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan”.

Benarkah? Mengapa di usia ke-67 Republik Indonesia memiliki seorang wapres yang lebih memilih mengadopsi pemikiran rektor Universitas Harvard daripada gagasan-gagasan pendidikan kerakyatan dari para pemikir negeri sendiri? Apakah gagasan dan praktik pendidikan Ki Hadjar Dewantara, KH Ahmad Dahlan, Mohammad Sjafei, RA Kartini, Rohana Kudus, Dwijo Sewojo, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Ki Mangunsarkoro, Muhammad Yamin, Daoed Joesoef, YB Mangunwijaya, atau Butet Manurung sudah tidak relevan?

Perspektif bahwa pendidikan kunci pembangunan hanya satu dari dua sisi hubungan pendidikan dengan masyarakat, yakni pendidikan sebagai daya dorong perubahan sosial. Pada sisi lain, pendidikan merupakan obyek kekuasaan politik, yang tak bebas dari aneka kepentingan yang mengebiri potensinya sebagai daya dorong perubahan sosial. Ini berarti, implementasi semua gagasan dan program pengembangan pendidikan sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen para pemegang kuasa.

Sebagai obyek kekuasaan, ranah pendidikan adalah bagian dari skema pembangunan masyarakat. Ia bagian hilir yang menjabarkan konsepsi hulu di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ketiga bidang bermuara pada apa yang oleh para pemikir politik dirumuskan sebagai visi kebangsaan dan kenegaraan serta oleh para budayawan diidentifikasi sebagai gambaran manusia Indonesia. Dalam konteks ini, problem utama pendidikan kita saat ini bukan hilangnya atau tiadanya ”apa” yang harus diajarkan, melainkan absennya arah pembangunan sebagai kunci reformasi pendidikan nasional. Perumusan visi, misi, dan kebijakan pendidikan tak mungkin didasarkan pada ruang hampa. Harus ada dasar pijakan solid yang memberikan gambaran historis dan kontekstual tentang hubungan pendidikan dan perubahan masyarakat.

Di mana posisi dan ke mana sebenarnya arah pembangunan manusia dan negara Indonesia saat ini? Apakah yang pernah dicanangkan sebagai Visi 2030 dijadikan dasar pembuatan kebijakan? Mengapa persoalan strategis pendidikan kita hingga kini masih serupa kenyataan 1950-an ketika kedaulatan Indonesia baru saja diakui dunia?

Ulasan Wapres sebenarnya mencerminkan keterbatasan perspektif pemerintah dalam merancang pembangunan nasional dan pembangunan pendidikan nasional. Dengan anggaran pendidikan Rp 331 triliun dalam RAPBN 2013 dan pujian masyarakat internasional atas pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, pemerintah punya kebutuhan menyeimbangkan penilaian publik dalam negeri atas kinerja dan keberpihakannya pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Sayangnya, kebutuhan itu tak diimbangi perspektif yang secara proporsional melibatkan dan mengapresiasi masa lalu bangsa.

Sifat, Bentuk, Isi, Irama

Salah satu butir penting pemikiran Wapres sebagaimana tertuang dalam tulisannya adalah pendidikan memiliki sasaran umum berupa pembentukan ”sikap dan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap warga negara di mana pun mereka berkarya”. Dicontohkan, untuk pendidikan tinggi tingkat sarjana (S-1), ada delapan kemampuan dasar yang harus diajarkan. Yaitu kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, dimensi moral, menjadi warga negara efektif, mengerti dan toleran terhadap perbedaan, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, minat luas atas kehidupan, dan kesiapan bekerja.

Kedelapan butir kemampuan dasar ini dikenal juga sebagai modern liberal arts atau kompetensi pokok dalam misi pendidikan yang memerdekakan. Kendati teramat penting, kedelapan kemampuan dasar ini berlaku di belahan mana pun di dunia saat ini. Artinya, jika delapan butir itu dijadikan patokan perumusan muatan pendidikan, akan dihasilkan generasi dengan profil kompetensi dasar yang umum dalam arti tidak menampakkan kekhasan identitas kulturalnya. Negara seperti Brasil mengadopsi kedelapan butir kemampuan dasar dengan mengontekstualkannya pada pengalaman dan kebutuhan bangsa Brasil.

Jika hendak mengadopsi kedelapan butir kemampuan dasar itu, Indonesia rasanya juga perlu menyesuaikannya dengan sejarah dan kebutuhan bangsa kita agar kekhasan identitas manusia Indonesia tecermin dalam profil kompetensi dasar generasi Indonesia. Untuk itu, tak ada pilihan kecuali melihat kembali pemikiran pendidikan para pemikir yang (pernah) kita miliki. Sebagai patokan dalam upaya pengadopsian itu, rumus yang diajukan Ki Hadjar Dewantara masih relevan dan mungkin bisa diterapkan. Yaitu sifat, bentuk, isi, dan irama, di mana sifat itu tetap dan tidak berubah, sedangkan bentuk, isi, dan irama berubah sesuai konteks waktu, tempat, dan kebutuhan. Sifat dari visi, isi, strategi, dan kebijakan pendidikan harus tetap berpijak dan berpihak pada jati diri bangsa. Bentuk, isi, dan irama dari aspek-aspek pendidikan selalu dinamis, fleksibel, dan selalu disesuaikan kondisi.

Agus Suwignyo
Pedagog Cum Sejarawan Pendidikan FIB UGM
KOMPAS , 04 September 2012



Selengkapnya.. »»