Tampilkan postingan dengan label Daniel Mohammad Rosyid. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daniel Mohammad Rosyid. Tampilkan semua postingan

Sekolah di Rumah


   Sudah makin jelas, di abad internet ini belajar sebagai jantung pendidikan kian tak membutuhkan sekolah.
 Google sudah banyak menggantikan guru. Tembok-tembok sekolah lambat tapi pasti bertumbangan diterjang internet. Sungguh mengherankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih sibuk dengan bongkar pasang kurikulum, sementara sekolahnya sendiri justru terancam ambruk dan tergusur.
 Gagasan deschooling (baca: sekolah di rumah) untuk pertama kali disampaikan Ivan Illich pada awal 1970-an saat internet belum ada. Illich berpendapat, begitu pendidikan diartikan sama dengan persekolahan dan dimonopoli oleh sekolah, pendidikan justru jadi barang langka. Akses ke pendidikan justru jadi terbatas. Begitu pendidikan diartikan lebih luas dan tak hanya persekolahan, pendidikan justru lebih mudah diakses. Mengapa? Karena sejumlah institusi di masyarakat, termasuk keluarga di rumah, bangkit untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga.
 Oleh karena itu, Kemdikbud keliru saat meletakkan taruhan masa depan bangsa ini di sekolah, apalagi di kurikulum. Taruhan terbesar kita justru kepada keluarga di rumah. Memperkuat keluarga jauh lebih efektif untuk mendidik warga muda. Kurikulum hanya resep makan siang di warung dekat rumah yang disebut sekolah. Keluarga di rumahlah yang menyediakan sarapan dan makan malam. Menaikkan upah buruh yang lebih layak akan memperkuat keluarga menyediakan sarapan dan makan malam yang bergizi. Makan siang tidak akan terlalu penting lagi.
 Sugata Mitra, profesor teknologi pendidikan, mengatakan, sekolah sudah kuno, tidak kita butuhkan lagi. Dia mengusulkan perlunya self-organized learning environment (SOLE) sebagai model pendidikan baru. Saya ingin mempertegas bahwa keluarga adalah model SOLE terbaik yang pernah diciptakan di planet ini. Ki Hadjar Dewantara pun memandang keluarga adalah tempat belajar terbaik, terutama bagi warga belia.
 Sekolah di rumah berfokus pada pemberdayaan diri dan keluarga. Adalah logika sekolah yang mengajarkan: makin banyak bersekolah kita akan makin terdidik. Makin banyak rumah sakit, kita makin sehat. Makin banyak kantor polisi, kita makin tertib. Makin banyak tentara dan tank, kita makin aman. Makin banyak masjid dan gereja, kita makin religius. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya: kita makin tidak terdidik, tidak sehat, tidak tertib, tidak aman, dan tidak religius.
 Semangat belajar mandiri atau otodidak perlu dipromosikan dan dihargai. Syarat formalistik ijazah untuk berbagai jabatan harus kita buang. Ijazah bukan bukti kompetensi yang meyakinkan. Pendidikan nonformal dan informal perlu lebih kita hargai dan memperoleh perhatian serta alokasi anggaran yang lebih sepadan.
 Barat jelas lebih tersekolahkan daripada bangsa ini. Kita mengadopsi konsep sekolah ini dari sana. Namun, kita lihat saat ini, Barat sedang terhuyung-huyung didera sejumlah krisis. Kita harus belajar dari kesalahan Barat. Kemdikbud tidak bisa kita biarkan meletakkan taruhan masa depan bangsa ini di sekolah, apalagi di kurikulum. Taruhan besar bangsa ini ada di rumah.

Daniel Mohammad Rosyid  ; 
Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur
KOMPAS, 13 April 2013

Selengkapnya.. »»  

Urgensi Tata Kelola Pendidikan


MENCERMATI ekses pendidikan akhir-akhir ini, sejak hasil uji kompetensi guru yang jeblok, kecurangan ujian nasional, kontroversi RSBI yang diskriminatif, serta kurikulum pendidikan yang overload, saya ingin mengajukan perspektif lain yang perlu dicermati, yaitu soal tata kelola pendidikan (education governance).

 Penyakit pendidikan saat ini adalah layanan yang government-heavy (dominan pemerintah), supply-oriented sehingga rawan korupsi, tidak berorientasi pelayanan, dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa sebagai subjek yang sedang belajar. Kehadiran internet sedang dan akan mengubah pendidikan Indonesia abad ke-21.

 Tata kelola pendidikan sering mendorong praktik dan budaya layanan pendidikan menjadi kurikulum yang terlaksana, yang bisa bertentangan dengan tujuan kurikulum yang direncanakan yang tampak bagus di atas kertas. Termasuk, praktik korupsi di sekolah dan birokrat pendidikan. Tata kelola pendidikan yang buruk adalah peluang korupsi.

 Kurikulum antikorupsi menjadi lelucon dalam praktik pendidikan yang koruptif. Pendidikan karakter adalah lelucon yang lebih besar di lingkungan sekolah yang membiarkan kecurangan saat ujian nasional. Maksud Kemendikbud baru-baru ini untuk mengevaluasi kurikulum yang dipandang ''berat konten miskin proses'' patut diapresiasi. Namun, kurikulum yang terlaksana justru sering disebabkan tata kelola yang buruk.

 Pertama, dalam format desentralisasi saat ini, pelayanan pendidikan juga harus didesentralisasikan. Untuk Indonesia dengan keragaman sosial, budaya, sumber daya alam, serta cakupan geografi seluas Eropa ini, sentralisasi pendidikan jelas merupakan arah yang keliru. Yang kita perlukan saat ini adalah membangun sistem pendidikan daerah (sisdikda) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan membangun sisdikda ini, sistem pendidikan nasional akan lebih lentur serta luwes menghadapi kebutuhan layanan pendidikan yang beragam dan berubah cepat. Sayang, banyak bupati dan wali kota yang tidak mampu memanfaatkan peluang membangun sisdikda tersebut.

 Konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan konsep yang sudah benar, namun justru terganjal kebijakan ujian nasional yang dirancang sebagai bagian dari penentu kelulusan. Yang kita butuhkan adalah sebuah standar nasional pendidikan (SNP) sebagai panduan sasaran capaian kinerja pendidikan. Namun, sebagai panduan, ia tidak harus dipenuhi setiap daerah. Daerah bisa menetapkan standar daerah pendidikan (SDP) yang lebih tinggi atau lebih rendah dari SNP.

 Daerah bisa merancang ujian daerah untuk melayani seleksi masuk guna menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak untuk menentukan kelulusan dari sekolah. Kelulusan dari sekolah diserahkan kepada guru sekolah masing-masing. Untuk mencegah malapraktik pendidikan oleh sekolah, akreditasi dilakukan lembaga independen untuk melindungi murid sebagai konsumen sekolah yang berengsek. Jika masih gagal setelah pembinaan beberapa tahun melalui akreditasi, sekolah semacam itu bisa dibubarkan dinas pendidikan daerah.

 Kedua, pembinaan profesi guru seharusnya diserahkan kepada organisasi profesi guru. Itu adalah best practice yang dilakukan komunitas dokter, insinyur, arsitek, dan lain profesi. Calon dokter hanya layak disertifikasi dokter. Sertifikasi guru dilaksanakan oleh organisasi profesi guru di daerah. Setiap profesi mensyaratkan organisasi profesi yang mandiri dan tepercaya serta memiliki kode etik profesi yang ditaati. Kemendikbud atau LPTK tidak memiliki kompetensi teknis dan moral untuk melakukan sertifikasi guru. Dosen tidak berkompeten menilai kinerja profesional guru.

 Ketiga, jika jargon education for all masih dipercaya, itu berarti juga education by all. Apalagi, dengan ketersediaan jaringan internet saat ini, layanan pendidikan semakin tidak memerlukan formalisme persekolahan. Setiap warga negara bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Internet sedang mengubah semua permainan, termasuk pendidikan. Jika sekolah dan guru serta pemerintah tidak berubah, sekolah akan menjadi museum dan guru akan menjadi dinosaurus abad ke-21.

 Karena itu, peran dewan pendidikan daerah perlu diperkuat agar layanan pendidikan lebih demand-sensitive dan lebih nonformal. Layanan pendidikan universal justru tidak mungkin dicapai melalui persekolahan belaka. Yang menjadi masalah bukan jumlah anak yang tidak bersekolah, tapi jumlah anak yang tidak bisa belajar.

 Layanan perpustakaan atau kesempatan magang di usaha kecil di sekitar rumah justru memberikan kesempatan belajar yang lebih luas daripada di kelas. Yang perlu dikembangkan adalah jejaring belajar (learning web), bukan sekolah dengan semua formalisme dan kecongkakannya. Kecenderungan yang berlebihan dari sekolah untuk memberikan pesan dan kesan sebagai satu-satunya tempat belajar harus dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

 Keempat, struktur Kemendikbud saat ini perlu disederhanakan karena sebagian kewenangan pelayanan pendidikan sudah didaerahkan dan diserahkan kepada masyarakat serta organisasi profesi. Kemendikbud cukup mengelola pendidikan tinggi serta penelitian dan pengembangan. Itu berarti Kemenristek dan Dirjen Pendidikan Tinggi disatukan menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset.

Daniel Mohammad Rosyid ; 
Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur,
Guru Besar ITS
JAWA POS, 08 September 2012


Selengkapnya.. »»