Legasi Intelektual

Bagiku, pendidikan itu educating the heart. Namun, di negeriku, pendidikan itu educating the brain. Hasilnya: a flock of new barbarian. Yang cakap, cerdas, berpengetahuan tinggi, cuma siap bekerja dan dipekerjakan sebagai ahli bayaran.”

Sindiran Profesor Soetandyo Wignjosoebroto ini dicetuskannya lagi saat berbicara pada diskusi Forum ”Menjadi Indonesia”, di Jakarta, 19 Mei lalu, bertajuk ”Kemiskinan Karakter Bangsa”. Beberapa bulan sebelum wafat, ia juga menulis di Facebook: ”Mengapa aku merasa aneh dan asing di kampus? Pembicaraan di mana-mana kok hanya menyangkut pekerjaan teknis, bukan perburuan meningkatkan harkat ilmu dan martabat ilmuwan. Apakah kampus lain juga begitu?”

Kemasygulan Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Airlangga itu menyegarkan kembali kekhawatiran Julien Benda tentang the betrayal of intellectual, pengkhianatan kaum intelektual. Di sini, pesan Albert Einstein (1938) ketika revolusi industri bergemuruh melanda Eropa dan Amerika menjadi relevan: ”Perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis, agar buah ciptaan pemikiran kita merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan”.

Ruh yang tergadai

Cendekiawan Soedjatmoko (1972) pernah mengingatkan perlunya sebagian intelektual tetap berada di ”luar pagar” untuk mengkritisi setiap kebijakan koleganya, kaum teknokrat di lingkar kekuasaan. Tidak perlu ada dikotomi antara asketisme intelektual dan mereka yang merasa nyaman ”bergelayut di bawah pohon rindang kekuasaan”.

Pandangan ini sejalan dengan Michel Foucault yang secara terang benderang memilah hubungan intelektual dan kekuasaan. Foucault menilai intelektualitas hanya berporos pada dua kecenderungan belaka.

Pertama, seorang intelektual menjalankan fungsi intelektualnya sebagai suatu tindakan subversif, negasi atas sebuah konstruksi atau paradigma kebijakan. Kedua, sekaligus antitesisnya, seorang intelektual memanfaatkan fungsi intelektualitas sebagai pemberi legitimasi.

Dengan demikian, tarikan gravitasi kekuasaan dan politik yang acap kali memesona seharusnya tidak meluruhkan elan intelektual. Namun, pada akhirnya, kesanggupan memikul moralitas intelektual sepenuhnya bergantung pada integritas setiap individu.

Perbedaan pengembaraan itulah yang kelak menentukan seseorang layak disebut intelektual otentik atau malahan terjerembap berperilaku politicking. Manakala yang mengemuka dari laku seorang intelektual justru sikap penghambaan atas kekuasaan, berlakulah adagium: mereka yang tidak firm dengan integritasnya, pada umumnya akan terbiasa melakukan semua jalan yang mungkin untuk mempertahankan posisinya.

Ruh yang tergadai, laku tindak yang mengingkari etika intelektual itu, bukanlah hal baru. Ia berada di dalam resultante, gaya tarik-menarik dinamis dan selalu menggoda mereka yang memiliki keahlian dan kapasitas ilmu di atas rata-rata.

Pengakuan dosa

Belum lama berselang, dua profesor riset bidang ilmu rekayasa pangan—sahabat saya—menerima anugerah berlainan. Yang pertama diangkat sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), lembaga bergengsi kumpulan para ilmuwan terpilih, sebagai penghargaan atas dedikasi, ketekunan, dan sumbangannya terhadap pengembangan disiplin ilmu tersebut. Profesor kedua ditugaskan menjadi atase pendidikan di sebuah negara.

Untuk teman pertama, pujian yang pantas dilayangkan adalah no question. Anda berhak dan layak menerimanya. Sementara untuk teman kedua, meski dengan sedikit menyayangkan, tetap berhak mendapat ucapan selamat mengemban tugas. Tentu saja sembari tidak lupa mengingatkan kepada yang bersangkutan bahwa jabatannya itu lebih bersifat penunjukan, political appointee, tidak berkaitan sama sekali dengan standar meritokrasi keilmuan.

Intelektual sejati mewariskan jejak pikiran, karya, sumbangsih besar terhadap kemanusiaan, sekurang-kurangnya bagi disiplin ilmu yang digelutinya. Di ruang publik, mereka boleh jadi tidak mencorong, bahkan terlewatkan, dan dilupakan. Mereka umumnya membuat ”tapak jalan” sendiri yang diteladani murid-murid terbaik.

Mereka tidak silau jabatan struktural yang penuh takik-takik administratif dan protokoler. Mereka bahkan sering kali tak perlu rekognisi internal ataupun eksternal untuk melambungkan namanya.

Mereka bahkan tidak merasa terbatasi ekspresinya ketika lingkungan (pengabdian) di sekelilingnya tidak kondusif atau tidak mengapresiasi kiprah, dedikasi, dan karya-karyanya. Lapangan keilmuan terlampau luas untuk dipagari tembok universitas, bahkan negara.

Para pendiri bangsa—sebagian besar tak bergelar akademis—adalah intelektual sejati dengan integritas tak terpermanai. Dengan kedalaman dan keluasan ilmu, kegagahan martabat, kekayaan tempaan dan bantingan, mereka akhirnya tetap saja meroket menjadi pribadi-pribadi raksasa dengan legasi nyata, tak lekang dari generasi ke generasi.

Prof Andi Hakim Nasoetion (1932-2002), peraih PhD bidang statistika eksperimental dari North Carolina State University, AS, juga mantan Rektor IPB yang mencetuskan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian masuk, pernah mengaku ”berdosa” lewat tulisannya tahun 1985. ”Beberapa kali, selang dua atau tiga tahun, saya sempat menjenguk almamater saya yang kedua di Amerika Serikat dan berjumpa dengan guru saya. Setiap kali bertemu, ia terpaksa menanyakan apa pekerjaan saya karena hal itu memang tidak ada lagi. Tahun 1969 saya laporkan bahwa saya adalah Dekan Fakultas Pascasarjana IPB.”

”Tahun 1981,” begitu kisah Prof Andi Hakim Nasoetion, ”ketika berjumpa lagi dengannya, ia tertawa terbahak-bahak karena saya telah menjadi rektor. Semua muridnya boleh dikatakan telah menjadi ilmuwan statistika terkenal di dunia. Hanya saya muridnya yang menjadi administrator perguruan tinggi, menyimpang perjalanan hidupnya dari latihan penelitian yang ditempakannya kepada saya selama 38 bulan.”

Suwidi Tono  ;    

Koordinator Forum ”Menjadi Indonesia”

KOMPAS, 19 September 2013

Selengkapnya.. »»  

Menagih Janji Intelektual

  SEJATINYA kaum intelektual mempunyai tanggung jawab untuk menjadi mercusuar atas silang sengkarut masalah di negeri ini. Lebih jauh, mereka harus mewujudkan pemikiran menjadi tindakan, setidak-tidaknya memberi ilham kepada orang ramai untuk menerjemahkan gagasannya dalam kegiatan konkret. Betapa pun kaum terpelajar terbelah dalam pelbagai organisasi yang berbasis ideologi, mereka tidak bisa mengingkari kehadiran sarjana lain untuk bersama-sama mengurai karut-marut ekonomi, politik, dan sosial masyarakat untuk menemukan konsensus minimal.

José Ferrater Mora, filsuf Catalan Spanyol, lebih memahami sosok intelektual itu dengan kegiatan yang dilakoni, misalnya menulis esai, ulasan buku, sajak, novel, atau simfoni. Selain itu, mereka mengajar di lembaga pendidikan, menemukan teorema baru, sebuah teori baru tentang struktur kromosom atau enzim, sebuah isotop uranium atau litium baru. Tambahan lagi, mereka memberi kuliah, menghadiri kongres atau pertemuan, menandatangani manifesto atau menolak melakukannya. Yang pertama dan utama, mereka yang terlibat pembicaraan tentang tugas kaum intelektual dalam perubahan sosial.

Secara lugas, intelektual harus menempatkan diri dalam komunitas tempat mereka hidup dan berkarya. Mereka menempatkan diri sebagai bagian dari tantangan intelektual dunia (universal). Isu global hari ini terkait dengan ancaman perubahan iklim, terorisme, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.

Nah, untuk menghadapi perubahan yang cepat, dengan diilhami gagasan Mora itu, para intelektual muslim harus bahu-membahu dengan penganut agama lain untuk mengentaskan masalah bersama dan memandang tantangan itu secara menyeluruh. Bagaimanapun, pendidikan masyarakat menjadi penentu akhir dari sikap khalayak terhadap gagasan perubahan.

Tanpa pengetahuan yang sahih, banyak orang akan mudah terbujuk untuk menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, tanpa memandang jauh ke depan. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sejatinya seluruh perjuangan atas agama dialamatkan kepada mereka yang terpinggirkan, tak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesempatan pendidikan yang memadai.

Tentang Telunjuk Asing

Bagaimanapun, pelaku kekerasan itu tidak bisa disemati gelar intelektual. Sebab, mereka memiliki gelar sarjana, tetapi gagal memahami pengetahuan bahwa perubahan itu lahir dari kesadaran untuk perbaikan, bukan perusakan. Jelas, di dalam Al A'raf 56-58 Tuhan melarang manusia berbuat kerusakan di atas bumi. Tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap ajaran Tuhan itu sendiri, mereka yang terperangkap dalam gerakan teror hanya akan menuai penolakan dari seluruh umat dan mati sia-sia.

Namun, pada waktu yang sama kita juga menuntut peran intelektual sejati negeri ini untuk mendorong pemerintah memberikan kepercayaan kepada aparat untuk menumpas tanpa ragu kelompok "martir" dan tentara yang ringan "tangan" serta tidak menyeret tentara dan polisi ke arena politik.

Lebih jauh dari itu, pemerintah harus kembali memikirkan kerja sama penumpasan teror dengan negara-negara Barat, misalnya Amerika dan Australia, karena dua yang terakhir adalah bagian dari negara teror yang harus dilawan oleh negara-negara berkembang. Selagi kerja sama itu dilanggengkan, kelompok-kelompok baru di tanah air akan terus bermunculan untuk melawan negaranya sendiri karena dianggap sebagai bagian dari musuh bersama dari saudaranya yang ditindas di Afghanistan, Iraq, Syria, dan Libya.

Untuk itu, kita memerlukan suara intelektual sejati yang tidak membenarkan kekerasan dan pada waktu yang sama berani mengatakan tidak pada uluran tangan Paman Sam untuk menjadi mitra di negeri ini. Sebab, sejatinya kehadirannya hanya akan menambahkan bensin pada api kemarahan banyak orang.

Noam Chomsky, intelektual ternama, juga mengkritik campur tangan Amerika dalam menumpas terorisme di negara-negara berkembang karena didasarkan pada keterlibatan tidak tulus dan menangguk keuntungan di air keruh. Pandangan orang ramai pun telah mengemuka bahwa negeri McDonald's itu telah melakukan standar ganda dalam menyikapi pelanggaran hak asasi manusia di seantero dunia.

Melibatkan negara adikuasa dalam penumpasan teroris dalam negeri hanya akan menyuburkan perlawanan dari banyak pihak. Tentu saja kita harus berani mengambil sikap terhadap bantuan lunak agensi Amerika melalui kegiatan sosial yang menjerat. Sejak dulu, campur tangan negara Barack Obama itu memberangus kebebasan kita untuk menentukan nasib sendiri.

Sudah saatnya intelektual negeri ini mendorong republik ini untuk tidak ikut telunjuk Amerika Serikat dalam bidang keamanan dalam negeri. Membiarkan tangan-tangan jahat turut serta dalam pengurusan kepemerintahan, kaum intelektual secara sadar telah membiarkan negara kita ini menjadi buah catur yang bisa seenaknya digertak, didikte, dan diarahkan oleh kemauan Washington.

Pengalaman buruk diperlakukan secara tidak adil terkait dengan penanaman modal, seperti Freeport, Newmont, dan Exxon, seharusnya menyadarkan pemangku kepentingan negara ini untuk menimbang bekerja sama dengan Negeri Paman Sam pada masa yang akan datang dan lebih melirik kekuatan ekonomi lain, misalnya Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia, untuk menjadi mitra sejajar. Adakah kaum intelektual telah memenuhi panggilan itu?

Ahmad Sahidah ;  

Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia asal Jogjakarta

JAWA POS, 03 April 2013

Selengkapnya.. »»  

Mendidik Anak Bangsa

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan sistem rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) menimbulkan berbagai reaksi. Kolom ini tidak membicarakan benar-tidaknya keputusan atau sistem tersebut karena kita memang sedang terus mencari formula yang tepat untuk mendidik anak bangsa yang jumlahnya akan terus meningkat sesuai dengan ledakan penduduk.

Dilema yang umum dihadapi masyarakat negara-negara berkembang ialah memilih sistem pendidikan yang bisa meningkatkan taraf hidup untuk mengatasi ketertinggalan dari negara-negara maju. Masyarakat Jepang, misalnya, memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan formal dan nonformal. Sejak Restorasi Meiji lebih dari satu abad yang lalu (1852-1912), Jepang mempunyai hasrat besar untuk mengatasi ketertinggalan mereka dari kemajuan Barat. Mereka tidak henti-hentinya menerjemahkan buku-buku asing, khususnya dari Amerika dan Eropa, ke dalam bahasa Jepang. Dari penduduk Jepang yang seluruhnya berjumlah sekitar 130 juta jiwa, sekitar 127 juta jiwa tinggal di Jepang. Lebih dari separuhnya bekerja di industri ilmu pengetahuan, yang mencetak ribuan buku tiap tahunnya.

Profesor Ryokichi Hirono, ahli ekonomi dari Universitas Teiko, pernah menyatakan bahwa Jepang bisa semaju sekarang terutama berkat antusiasme mereka di bidang pendidikan. Korea Selatan juga tumbuh pesat karena penggiatan pendidikan mereka sejak Perang Dunia II. China, yang sudah mengirimkan anak-anak mereka ke Amerika sejak dari sekolah dasar, terbukti juga maju pesat. Mereka tidak khawatir anak-anak itu diresapi ideologi Barat. Menurut pengalaman Jepang, banjir ilmu pengetahuan dari Barat toh tidak mengikis kepribadian mereka sebagai orang Jepang.

Pendidikan Sebagai Pupuk Kemajuan

Lebih dari seperempat abad yang lalu, 21 pakar pendidikan kita bertemu dan berembuk dengan diketuai Prof Dr Slamet Iman Santosa (alm) dan Prof Sumitro Djojohadikusumo (alm) sebagai wakil. Kelompok yang disebut Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional itu selama satu setengah tahun berembuk menyusun konsep untuk mendidik para siswa supaya mampu memenuhi tantangan zaman. Begitu hakikatnya. Agar tuntas, banyak pihak dimintai pendapat. Hasilnya bak disertasi tingkat tinggi.

Soal pendidikan tidak hentihentinya menjadi sorotan. Sejak dulu kita menyadari perubahan zaman menuntut perubahan sikap dan perilaku kita semua, dari pemimpin sampai pekerja biasa. Jalan paling cepat dan tepat melakukannya memang lewat pendidikan, lewat rekayasa sosial. Yang terpenting menciptakan sistem politik, ekonomi, dan sosial yang memberi jalan ke arah itu; dan bila perlu mengenakan sanksi-sanksi hukum terhadap unsur-unsur yang merugikan gerakan menuju itu. Untuk sementara, itu bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan sistem pendidikan agar tidak semata-mata mengeruk keuntungan.

Masalahnya, bidang pendidikan menawarkan begitu banyak kesempatan untuk menjalankan bisnis di bidang itu. Ada pilihan-pilihan yang terbuka antara sistem pendidikan yang membagi jatah pendidikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Misalnya berbagai kursus keterampilan dalam berbagai hal jumlahnya menjamur, yang memberikan keuntungan besar bagi penyelenggaranya; antara lain salon kecantikan, kursus komputer dan bahasa, dan berbagai kursus teknik. Di samping itu, ada lembaga-lembaga pendidikan yang memang dijalankan untuk menjawab kebutuhan negara; termasuk berbagai sekolah swasta dan semacamnya.

Tanpa pengaturan yang jelas, apakah bisa disalahkan bila para orangtua menghendaki anak-anak mereka mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah yang menawarkan kurikulum terbaik? Pendidikan bermutu tentu memakan biaya. Maka mana yang dipentingkan? Pemerataan pendidikan yang diatur negara atau pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan keinginan masyarakat?

Kesulitan Memeratakan Pendidikan

Bila kita menginginkan produk pendidikan yang bisa dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat banyak, yang terbanyak diperlukan sekarang ialah tenaga-tenaga kerja yang dididik untuk menangani bidang pertanian dan industri kecil. Bidang-bidang yang menurut analisis para ahli akan bisa membawa masyarakat lebih dekat ke pemerataan pendapatan asalkan pemerintah memang mengambil kebijakan ke arah itu, hingga penanganannya dapat lebih terencana. Untuk itu, yang terbanyak dibutuhkan bukan ahli-ahli pertanian/ industri lulusan akademi atau universitas, melainkan tenaga-tenaga kerja tingkat bawah dan menengah yang mendapat didikan praktis tentang bagaimana cara menggarap tanah atau bidangnya.

Apakah itu yang kita inginkan? Sampai saat ini, rasanya kita belum pasti langkah apa yang akan diambil mengingat banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat ataukah pemerataan pendapatan yang cepat? Kedua, apakah pertimbangan politik memungkinkan kita menjatah pendidikan?

Dalam alam demokrasi, setiap warga berhak mendapat kesempatan yang sama.

Masyarakat pun belum tentu siap mental untuk mendapat pendidikan yang nantinya akan membagi-bagi mereka dalam kelompok tani di bawah, kelompok industri/dagang di tengah, dan kelompok intelektual di atas--sekadar sebagai contoh.

Lagi pula, sesuai dengan alam demokrasi, wajar bila para orangtua bercita-cita membuat anak mereka menjadi sarjana karena mereka yakin peningkatan pendidikan berarti peningkatan penghasilan dan status sosial. Quo vadis pendidikan kita? Mungkin dibutuhkan rumusan yang memberi harapan untuk semua pihak.

Toeti Prahas Adhitama ; 

Anggota Dewan Redaksi Media Group

MEDIA INDONESIA, 18 Januari 2013

Selengkapnya.. »»  

Waspadai Pelecehan Intelektual

Harus kita syukuri, budaya meneliti di Indonesia sudah mulai marak sampai ke anak-anak sekolah dan mampu menorehkan prestasi pada ajang lomba tingkat internasional.

Tidak terbantahkan bahwa ilmu pengetahuan adalah fondasi bagi kemakmuran suatu bangsa. Negara yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi terbukti makmur sekalipun tidak memiliki cukup sumber daya alam. Peluang Indonesia menggapai puncak kemakmuran sangat besar, asalkan ilmu pengetahuan menjadi budaya yang dipraktekkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bertanah air. Indonesia memiliki sumber daya alam yang tidak mudah ditandingi.

Harus kita syukuri, budaya meneliti di Indonesia sudah mulai marak sampai ke anak-anak sekolah dan mampu menorehkan prestasi pada ajang lomba tingkat internasional. Lembaga penelitian terbesar dan tertua di Indonesia, LIPI, awal Agustus tahun ini juga berhasil menjadi bagian dari Top 20 Lembaga Penelitian Terbaik Dunia menurut Webometrik. Kondisi ini harus terus dipelihara agar ilmuwan Indonesia terus meningkatkan prestasinya dan mampu memberikan sumbangan lebih nyata bagi terwujudnya cita-cita bangsa, menjadi bangsa yang adil dan makmur.

Meski demikian, suasana ini terusik dengan adanya publikasi di African Journal for Agricultural Research (AJAR) Volume 7, Nomor 28, halaman 4038-4044 terbitan tanggal 24 Juli 2012 dengan judul "Mapping Indonesian Paddy Fields Using Multiple-Temporal Satellite Imagery", yang ditulis oleh Nono Lee bersama Agnes Monica dan Inul Daratista, yang mengaku berasal dari "Institute of Dangdut" yang beralamat di Jalan Tersesat No. 100, Jakarta, 10000, Indonesia. Tulisan ini dikategorikan oleh AJAR sebagai full-length research paper. AJAR sendiri merupakan jurnal ilmiah yang mempunyai reputasi di regional Afrika. Jurnal ini bukan jurnal sembarangan karena memiliki DOI: 10.5897/AJAR12.148 dan ISSN 1991-637X-2012 Academic Journals.

Kepala PDII-LIPI, Sri Hartinah, dan timnya melakukan penelusuran dan menemukan bahwa artikel yang ditulis oleh Nono Lee, Agnes Monica, dan Inul Daratista itu ternyata diambil dari tulisan Arika Brdhikitta dan Thomas J. Overcamp dengan judul "Estimation of Southeast Asian Rice Paddy Areas with Different Ecosystem from Moderate-Resolution Satellite Imagery" (science direct), yang dipadukan dengan tulisan Abdul Karim Makarim (Central Research Institute for Food Crops, Jalan Merdeka 147, Bogor, Indonesia) yang berjudul "Bridging the Rice Yield Gap in Indonesia".

Syukurnya, informasi ini sudah sampai ke pengelola AJAR. Beberapa akses link dan indeks ke artikel ini mulai hilang. Di daftar isi AJAR, artikel ini sudah tidak tertera. Halaman yang memuat tulisan ini pun sudah tidak ada meskipun masih ada di DOAJ (Directory Open Access Journal ). Sangat beruntung bahwa database sitasi Thomson Reuters baru sampai pada AJAR tahun 2011. PDII juga menemukan bahwa, selain di AJAR, artikel yang mirip dimuat di Scholary Journal of Agricultural Science dengan penulis Nono Lee dan pejabat palsu dengan afiliasi Technology Medan, Jalan Tersesat. Pelacakan yang dilakukan oleh PDII juga menemukan blog milik http://fathulwahid.wordpress.com yang juga menulis ihwal dua artikel tersebut. Ini merupakan pelecehan intelektual.

Ilmuwan peneliti juga harus sangat berhati-hati memilih jurnal ketika hendak mempublikasikan hasil penelitiannya. Sekarang ini banyak jurnal yang asal terbit dan kurang bertanggung jawab. Telah banyak jurnal internasional dan nasional yang dimasukkan ke daftar hitam (blacklisted). Daftar jurnal yang masuk daftar hitam itu dapat diunduh di alamat: http://kepegawaian.ub.ac.id/wrp-con/uploads/2012/Blacklisted-Publishers-and-their-Respective-Journals.pdf.

Jeffrey Beall, seorang pustakawan Auraria Library di Universitas Colorado Denver, Amerika Serikat, telah melakukan tinjauan terhadap berbagai sumber elektronik (akses terbuka). Beall sebagai pribadi berhasil membuat daftar jurnal dan penerbit yang perlu dipertanyakan (questionable journals/ publishers). Daftar ini dapat dilihat dalam situs http://scholarlyoa.com. Daftar ini terakhir diperbarui pada 9 Agustus 2012. Beall merekomendasikan agar tidak berhubungan atau melakukan transaksi dengan jurnal dan penerbit tersebut. Beall juga menyarankan agar ilmuwan peneliti tidak memasukkan naskah, menjadi anggota editor, maupun menjadi dewan anggota redaksinya. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ini harus dievaluasi ekstra, terutama jika akan digunakan sebagai alat untuk promosi, angka kredit, apalagi jika akan dipakai sebagai rujukan dalam proses pengambilan kebijakan.

Modus pelecehan terhadap ilmuwan yang juga perlu diwaspadai adalah bertebarannya undangan dari penyelenggaraan kegiatan seminar. Panitia penyelenggara menawarkan bantuan atau grant tiket pesawat dan biaya akomodasi kepada pembawa makalah dengan cara diganti pada saat seminar dilaksanakan. Ternyata seminar itu bohong, demikian juga hotel tempat menginap yang direkomendasikan oleh penyelenggara.

Melihat kenyataan ini, ada baiknya ilmuwan peneliti di seluruh Tanah Air meningkatkan kewaspadaannya. Janganlah mudah terjebak oleh tawaran untuk mengirim naskah karya tulis ilmiah ke suatu jurnal, jangan pula mudah terbujuk untuk membantu mereka sebagai editor atau dewan editor jurnal ilmiah, dan jangan mudah terpancing jika diundang untuk turut serta dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar di luar negeri.

Ilmuwan peneliti Indonesia harus terus menjaga kredibilitasnya dengan berpegang teguh pada etika peneliti. Sebagai informasi, LIPI sudah menerbitkan Pedoman Etika dan membentuk Komisi Etika Peneliti. Upaya LIPI ini dapat pula dilakukan lembaga penelitian lain dan perguruan tinggi yang melakukan penelitian.

Saat yang sangat tepat bagi ilmuwan peneliti di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas output penelitiannya, menuliskannya dalam jurnal ilmiah yang kita miliki. Dengan tulisan yang kredibel dan tepercaya, hasil penelitian yang dipublikasikan menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya dan proses pengambilan kebijakan politik maupun investasi. Selamat berjuang!

Endang Sukara

Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KORAN TEMPO , 04 September 2012

Selengkapnya.. »»