Siswa Miskin Silakan ke Kedokteran

JAWA POS edisi Rabu (12 Desember halaman 15) menurunkan berita bersumber Mendikbud M. Nuh: Jatah untuk Mahasiswa Miskin Harus Sampai FK-FE. Di depan forum rektor PTN, Mendikbud menyatakan bahwa alokasi kursi mahasiswa baru untuk keluarga miskin belum merata. Masih banyak terserap di fakultas nonfavorit dan berbiaya murah saja, tak termasuk fakultas kedokteran (FK) dan fakultas ekonomi (FE).

Presiden SBY pun prihatin dan berkomentar. Saat rakor terbatas bidang pendidikan Juli lalu, presiden mengkritik biaya mahasiswa jalur mandiri untuk FK yang bisa mencapai Rp 200 juta. Presiden sampai meminta agar tidak ada lagi kenaikan biaya pendidikan di PTN.

Awal pendidikan kedokteran hingga mengubah perilaku menjadi dokter profesional memang dilalui dengan proses seleksi yang sangat kompetitif. Proses kuliah mahasiswa kedokteran dimulai dengan kuliah klasik, lalu menuju materi berorientasi klinis, hingga latihan yang intens. Mereka diwajiban menguasai ilmu biomedis termasuk anatomi, fisiologi, biokimia, farmakologi, patologi, dan ilmu perilaku serta medical ethics and law hingga ilmu klinik, baik rumpun bedah maupun nonbedah, yang didapat dari program clerkships maupun putaran klinik.

Dalam proses pendidikan itu, yang dibutuhkan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan sikap serta perilaku yang baik terhadap pasien dan kolega. Mereka masuk pembelajaran seperti kuliah berkelas besar, seminar dengan 10-25 mahasiswa, problem based learning dengan 8-12 mahasiswa, tutorial dengan 4-12 mahasiswa, praktikum dengan 8-12 mahasiswa, maupun bedside teaching dengan 2-4 mahasiswa.

Intinya, mereka harus melewati serangkaian kapasitas dalam proses pencetakan menjadi anggota baru kelak dengan citranya. Lalu, perlahan-lahan mereka melewati ujian hingga akhirnya belajar mendiagnosis pasien. Persis yang ada pada Blooms's taxonomy, mereka tidak sekadar tahu, tapi harus tahu dan mampu berdiskusi -menginterpretasi, mengaplikasi, menganalisis, menyinstesis, dan akhirnya mampu mengevaluasi.

Setelah lulus, seorang dokter akan memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat yang dinamis. Kepercayaan masyarakat akan terguncang jika terjadi banyak kasus kelalaian medis dan malapraktik. Karena itu, dibuat regulasi yang mengatur profesi kesehatan untuk menjaga budaya dan standar kualitas produk profesi kedokteran.

Carr-Sunders & Wilson (1933) menyebutkan beberapa elemen pada profesi kedokteran. Yaitu, adanya pengetahuan khusus (lewat pendidikan), kontrol atas pekerjaannya, standar etika yang tinggi, etos yang tinggi, nilai kebersamaan yang kuat, posisi tunggal dalam pasar kerja, serta status sosial yang tinggi (tingginya minat sekaligus tingginya respek masyarakat terhadap profesi dokter).

Kurikulum pendidikannya diawasi secara rutin dengan standar ketat. Masih ada lagi kurikulum informal yang akan menuntun sikap, perilaku, serta integritas. Proses pendidikan kedokteran yang ketat itu berlangsung bertahap dan saling terkait dengan kemampuan negara dalam membiayainya. Nah, di sinilah masalahnya.

Dalam negara berkembang dengan penduduk yang sangat besar seperti Indonesia, kebutuhan profesi dokter sangat besar, sedangkan yang tersedia masih sedikit. Rasio antara dokter dan jumlah penduduk masih sangat timpang.

Mulanya, negara mengambil solusi konservatif dengan menyelenggarakan pendidikan kedokteran lewat FK di PTN yang jumlahnya sangat terbatas. Dulu hanya dikenal UI, UGM, Unair, Undip, USU, dan Unhas. Berikutnya ditambah Unibraw, Unpad, Unsoed, UNS, Unila, dan lain-lain. PTN-PTN itu bisa dikatakan menerapkan prinsip konservatif dan prudential.

Demi menjaga kualitas lulusannya, proses pendidikannya sangat ketat, berstandar sangat tinggi, berbiaya sangat mahal, dan lulusnya sulit. Bahkan, iklimnya bisa dibilang sangat feodal. Jika di fakultas sastra seorang mahasiswa menyapa dosen seniornya cukup dengan ''Pak'', mahasiswa FK menyapa dosennya harus dengan sapaan ''Dok'' atau ''Prof''. Warna itu mungkin memang dimaksudkan untuk menjaga standar kualitas dan perilaku profesi kedokteran. Namun, hasilnya, jumlah dokter lulusan PTN-PTN masih sangat sedikit, tak sebanding dengan kebutuhan ratusan juta warga kita. Biayanya sangat mahal, hasil lulusannya sedikit.

Lalu, pendirian FK di PTS yang sebelumnya langka diperbanyak. Pendidikan kedokteran di PTS itu ''ditengarai'' berprinsip lebih moderat. Kurikulum dan sumber ilmunya sama dengan PTN. Tapi, proses dan iklim belajarnya tak seketat serta seseram di PTS yang konservatif. Rasio dosen dan mahasiswanya bisa lebih longgar dibanding FK di PTN. Karena itu, biaya pendidikannya lebih murah. Selain itu, terbuka kemungkinan bisa menghasilkan lulusan dalam waktu yang relatif lebih cepat dan lebih banyak. Dengan demikian, ''jalur moderat'' di PTS itu bisa membantu mempercepat penambahan dokter baru. Mereka juga harus melewati UKD (uji kompetensi dokter Indonesia) untuk menjaga kualitas.

Pembiayaan Negara

Meski bersikap lebih ''moderat'', biaya pendidikan kedokteran di PTS tetap saja paling tinggi dibanding fakultas lainnya. Dokter adalah profesi yang berhubungan dengan kesehatan dan nyawa manusia. Ibaratnya, salah mendiagnosis pasien akan berakibat salah memberikan tindakan dan resep obat yang bisa berisiko fatal. Dibutuhkan keahlian, keterampilan, serta sikap profesional dengan standar tinggi yang hanya bisa dicapai lewat serangkaian proses pendidikan dan latihan yang ketat, lama, serta berbiaya mahal.

FK membutuhkan lulusan SMA yang pandai agar nanti bisa lulus sebagai dokter yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Kenyataannya, banyak lulusan SMA yang dari sisi kualitas cukup pandai, tapi takut masuk FK gara-gara biaya yang mencekik.

Karena itu, pemerintah lalu memberikan alokasi bagi siswa berprestasi namun miskin agar bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Salah satunya, mengucurkan bantuan operasional (BO) dan program bidik misi yang dari tahun ke tahun jumlahnya ditingkatkan. Bisa dikatakan, pemerintah sudah memulai revolusi pendanaan pendidikan untuk level perguruan tinggi.

Nah, bisakah model pembiayaan seperti itu diterapkan di perguruan tinggi, termasuk untuk FK dan FE, tanpa menurunkan kualitas? Tentu harus bisa agar si miskin mendapat kesempatan pendidikan seluas-luasnya seiring meningkatnya APBN pendidikan. Monggo, Pak Nuh.

Djoko Santoso ; 

Dosen FK Unair dan Dokter RSUD dr Soetomo

JAWA POS, 15 Desember 2012

Artikel Terkait: