Menyambut Buku Gratis

Di luar persoalan ''kebingungan'' kalangan pendidik, peserta didik dan orang tua mereka terkait pemberlakuan kurikulum baru mulai tahun ajaran 2013-2014,  ada kabar menarik mengiringi kebijakan baru tersebut. Pemerintah berencana memberikan buku-buku pelajaran secara gratis.

 Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Diah Harianti mengatakakan hingga saat in  kementerian itu masih menyempurnakan isi model buku tersebut, dan belum memutuskan  pencetakannya oleh negara atau swasta. Pemberian buku gratis itu tentu menjadi hal positif bagi Kemendikbud mengingat pada waktu bersamaan memulai menerapkan kurikulum baru. Lebih penting lagi, dapat meringankan beban orang tua peserta didik mengingat harga buku-buku pelajaran kini cukup mahal dan memberatkan orang tua siswa.

 Buku pelajaran gratis akan membuat pendidikan dasar hingga menengah atas (SD, SMP, SMA) makin bisa dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, terlebih sebelumnya ada program bantuan operasional sekolah (BOS). Hal itu tentu makin mempercepat ketercapaian indeks kualitas SDM Indonesia.

 Namun sebelum merealisasikan pemberian buku pelajaran gratis itu, pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Pertama; mengintegrasikan isi buku itu dengan seluruh satuan tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan rasionalitas kondisi anak didik. Semisal  buku pelajaran tingkat SD harus dibuat sesuai dengan sistem pembelajaran pada jenjang itu.

 Selain itu, satu tema yang diangkat oleh guru harus bisa diintegrasikan pada 6 mapel wajib, yaitu Pendidikan Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Materi itu harus saling berhubungan pada seluruh tingkatan kelas dan secara bertingkat harus ''nyambung'' pada jenjang SMP hingga SMA.

 Kedua; mengutamakan kualitas isi. Jangan sampai karena buku itu gratis, pemerintah mengabaikan kualitas. Buku itu harus berisi mapel lengkap dan detail, baik dalam segi uraian maupun penggambaran. Isi buku juga harus mudah diterapkan anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak didik terpaksa harus membeli lagi buku referensi lain.

 Ketiga; pemerintah jangan sering mengganti atau mengubah kurikulum pendidikan nasional. Pasalnya pergantian kurikulum membuat buku pelajaran sebelumnya otomatis tidak ''nyambung'' lagi sehingga terpaksa harus ganti buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum terbaru.

Menjaring Masukan

 Jika pemerintah memutuskan untuk menggratiskan buku-buku pelajaran, berarti juga harus konsisten mempertahankan kurikulum pendidikan dalam waktu cukup lama. Apabila Kemendikbud menganggap kurikulum yang berlaku saat itu tidak lagi up to date, akan lebih baik bila hanya merevisi sebagian isi yang dirasa perlu. Pilihan itu jauh lebih bijak daripada mengganti secara keseluruhan. Selain menghemat anggaran negara, langkah itu tidak membingungkan guru dan peserta didik terkait dengan buku referensi yang harus dipakai.

 Untuk itu, guna menghasilkan kurikulum baru yang lebih bermutu dan menghindari kesalahan atau perevisian isi maka seluruh isi dan makna dari kurikulum terbaru yang sudah disusun itu, perlu ditelaah lebih cermat dan teliti. Jika ada yang masih tidak cocok atau sulit diimplementasikan di lapangan maka harus secepatnya direvisi selagi belum diterapkan.

 Di sisi lain, pemerintah perlu membuat beberapa model buku pelajaran, dan mengujinya dengan minta pendapat para pakar dan guru. Pelibatan pakar dimaksudkan untuk menjaga mutu isi buku tersebut, sementara pelibatan guru untuk memberi masukan supaya isi buku itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pengadaan buku gratis itu, seluruh komponen masyarakat harus proaktif ikut mengawasi. Jangan sampai terjadi penyunatan anggaran mulai tingkat pusat hingga daerah karena tindakan itu berisiko  mengurangi mutu dan kualitas buku gratis yang kelak dibagikan.

Sri Mulyati  ;  

Dosen IKIP Veteran Semarang,

Guru MTs Nurul Huda Mangkang Semarang

SUARA MERDEKA, 09 Februari 2013

Artikel Terkait: