Momentum Mengintrospeksi RSBI

”Idealnya, berbagai ’’penyimpangan’’ terkait penyelenggaraan RSBI itu kita perbaiki tanpa harus membunuhnya"

SEPERTI nasib jabang Tetuka yang begitu lahir harus menghadapi perang dahsyat Bharatayuda. Dia cepat tumbuh dewasa karena digodok di Kawah Candradimuka. Dia memang sakti lantaran dukungan semua ajia mantra para leluhurnya. Tapi akhirnya dia mati muda dengan luka sekujur tubuh. Begitulah gambaran kelahiran rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang harus mati muda penuh luka akibat godam palu Mahkamah Konstitusi (MK)

Ada tiga argumen yang menjadi basis perlunya mendirikan RSBI. Pertama; salah satu strategi mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan di aras sekolah. Ia diharapkan menjadi model sekolah di daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedua; kelahirannya  berangkat dari keprihatinan tentang banyak anak Indonesia yang harus dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang tentu saja menguras devisa.

Ketiga; pada era global banyak perusahaan multinasional beroperasi di Indonesia, mengambil keuntungan dari sumber daya alam tapi anak-anak kita sulit mengakses untuk bisa berkarier pada perusahaan tersebut yang mensyaratkan standar kompetensi yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh lulusan pendidikan kita. 

Menilik tujuan awal itu, sejatinya tak ada yang salah dengan RSBI. Tujuan baik butuh metode pencapaian yang baik pula. Tapi ada dua hal yang bisa menjadi tilikan mengapa model sekolah itu harus mati. Pertama; meskipun bertujuan baik, landasan hukum kehadirannya kurang kokoh, bahkan bertabrakan dengan spirit undangundang di atasnya. Kedua; terjadi penyimpangan dalam manajemen operasional penyelenggaraan sehingga model sekolah itu berkesan kapitalistik dan liberal.

Kapitalistik-Liberal

Tujuan-tujuan baik yang menjadi spirit kehadirannya kurang ditopang analisis kuat untuk melahirkan rujukan perundang-undangan sebagai pijakan operasional. Padahal UUD 45 mengamanatkan pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya layanan pendidikan bermutu bukan hanya untuk mereka yang berada  di RSBI tapi untuk semua siswa di seluruh sekolah. Argumen ini dikukuhkan palu MK.

Juga tentang penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar jelas bertabrakan dengan Pasal 36  UUD 45, kendati ruang publik kita saat ini penuh sesak dengan bahasa asing. Kemunculan kesan liberalistis dan kapitalis bermula dari pemberian kewenangan kepada pihak sekolah untuk menerima; memungut sumbangan dari orang tua siswa. Meskipun berulangkali dikatakan pemberian sumbangan tak dikaitkan dengan penerimaan peserta didik, nyatanya tak ada kontrol jelas.

Juga keleluasaan pihak sekolah menentukan besaran pungutan dan cara pemungutan telah menguatkan kesan kapitalis dan liberalistis. Celakanya, pemberian kewenangan melakukan pungutan kurang dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Fakta inilah yang menjadi salah satu amunisi ICW menggugat lewat MK. 

Saat sebagian besar sekolah masih terseok-seok kekurangan sarana dan prasarana, RSBI sudah tampil dengan gedung megah, ruangan ber-AC, perangkat komputer dan akses wifi. Ditambah dengan berseliwerannya mobil-mobil berstiker RSBI; jelas ini menimbulkan antipati. Itulah sebabnya saat MK mengetuk palu, mereka yang tak suka kepada RSBI langsung sujud syukur dan membuat tumpeng. Seburuk itukah citra RSBI sehingga layak dibenci dan disyukuri kematiannnya?

Pelajaran Menarik

Satu-satunya hal yang pantas diratapi adalah kesadaran kolektif kita atas perubahan. Kita ternyata termasuk orang yang memiliki alam bawah sadar kolektif mudah mendendam dan suka menghancurkan. Idealnya, berbagai ’’penyimpangan’’ terkait penyelenggaraan RSBI itu kita perbaiki tanpa harus membunuhnya.

Kita bisa memperbaiki atau menggati penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, meniru pola Pondok Gontor yang sudah puluhan tahun membekali santri dengan penguasaan Bahasa Inggris melalui strategi English Day? Kenapa kebencian itu membutakan kebaikan.

Bangga dan puas bila bisa menghancurkan bukanlah sifat baik, mestinya yang harus dikembangkan adalah sifat positif untuk selalu membangun dan menyempurnakan. 

Saat ini kualitas hampir 90% sekolah kita masih setara dengan standar pelayanan minimal (SPM) sehingga kekuatan pembiayaan dan pengerahan SDM pendidikan sangat tidak memadai untuk bisa secara serentak mendorong sekolah-sekolah tersebut mencapai peningkatan mutu yang signifikan.

Tapi keputusan MK memberikan sejumlah pelajaran menarik. Pertama; banyak regulasi yang menjadi pijakan penyelenggaraan RSBI, seolah-olah ditimpakan sepihak sebagai kesalahan pemerintah, dan itu tidak adil. Model sekolah itu adalah konsekuensi dari UU Sisdiknas yang disusun bersama dan disahkan oleh DPR. Bila sekarang banyak anggota parlemen berkomentar miring, tentu tidak etis;

Kedua; bagi manajer RSBI, hal ini bisa menjadi momentum introspeksi bahwa tiap amanah harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Ketiga; pemerhati pendidikan perlu terus mengkritisi kebijakan pendidikan, tidak dalam niatan menghancurkan tapi membangun dan menyempurnakan supaya menjadi lebih baik.

Nugroho ; 

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes)

SUARA MERDEKA, 26 Januari 2013

Selengkapnya.. »»  

Liberal Arts Dasar Pendidikan Tinggi

Walaupun berkembang di Eropa sejak zaman antik, dunia kontemporer mengenal pendidikan liberal arts mengakar di Amerika Serikat. Kecuali community college yang menyediakan pendidikan terapan, praktis semua pendidikan tinggi setingkat S-1 berparadigma liberal arts.

Hal ini dapat dibaca dalam situs web perguruan tinggi (PT) AS yang masuk peringkat utama dunia. Sebutlah seperti PT swasta Harvard, Princeton, Yale, Stanford, juga negeri, antara lain University of California, University of Wisconsin, University of Illinois, serta institut teknis, seperti MIT, IIT, dan Caltech. Menurut Academic Ranking of World Universities 2012: dari 25 PT dunia terbaik 19 adalah PT AS; dari 50 PT terbaik 36 berasal dari AS.

Tidak heran bila paradigma liberal arts makin banyak diimpor negara lain, termasuk Eropa. Bahkan, paradigma ini akan menjadi skema dasar pendidikan di Eropa dan Australia, juga di PT ternama sejumlah negara Asia, seperti Jepang, Korea, Hongkong, India, dan Pakistan. National University of Singapore pun— yang melejit masuk ranking dunia—mengadopsi liberal arts.

Pengertian liberal arts berasal dari zaman antik klasik. Liberal arts dipelajari oleh warga bebas dalam arti bukan budak. Waktu itu pendidikan liberal arts terdiri dari gramatika, retorika, dan logika. Pada periode Abad Pertengahan, ketiga kemampuan yang dinamakan trivium itu dirasa memerlukan imbangan quadrivium yang meliputi matematika, geometri, musik, dan astronomi (termasuk astrologi). Ketujuh bidang ini masuk kurikulum PT Abad Pertengahan.

Ciri penting hasil didikan liberal arts: bekal dan fondasi luas pada berbagai bidang ilmu dasar. Dengan kemampuan berekspresi lewat cara berbahasa (gramatika dan retorika) dan matematika (logika), lulusannya dimampukan mengutarakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar, sistematis dan logis. Mereka juga dibentuk menjadi manusia utuh, intelek yang mampu berpikir dan berwawasan luas karena juga paham geometri, musik dan astronomi.

Dengan bekal demikian lulusannya lebih mampu berpikir, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bahkan mampu mengubah lingkungannya. Jangan heran jika ada sejarawan menduduki puncak pimpinan bank.

Pendidikan liberal arts memberi bekal dasar ilmu pengetahuan yang memungkinkan lulusannya berpikir bebas, kreatif, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Mereka akan dimampukan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, mereka akan dapat menambah pengetahuan di bidang yang mungkin sekali dianggap tidak berhubungan, seperti ilmu pasti dan alam yang dipelajari bersamaan dengan kesenian atau olahraga.

Menjawab Pasar

Pasar tenaga kerja, terutama bagi lulusan PT, akan terus berubah pesat. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi dan saling keterkaitan dalam pasar global yang juga berdampak besar pada Indonesia. Maka, mereka yang berpendidikan tinggi dan ingin relevan dalam pasar kerja harus terus mampu mengembangkan pengetahuan agar peluang berganti haluan, bahkan berganti profesi, tetap terbuka.

Dunia yang berubah cepat membutuhkan berbagai profesi dan vokasi dengan kemampuan imajinasi luas dan kritis. Kebutuhan pengetahuan dasar tersebut lebih tepat dipenuhi oleh program pendidikan liberal arts yang menyiapkan siswa agar mampu menjawab tantangan yang terus berkembang (James Engell, Harvard University).

Paradigma liberal arts berbeda dengan di Indonesia. Di satu sisi, pendidikan liberal arts menyiapkan lulusan untuk terus mengembangkan pemikiran serta mampu melanglang buana menghasilkan kreasi dan inovasi secara teknologi dan sosial. Sebaliknya, pemerintah, yang meletakkan dasar harapan orangtua, bervisi jauh lebih jangka pendek. Orangtua mengharapkan putra- putrinya selesai S-1 langsung memasuki dunia kerja dengan keterampilan vokasi. Makin banyak jenis vokasi tidak lagi mengikuti ilmu pengetahuan tetapi sudah merupakan ilmu terapan.

Adalah dalam konteks demikian diusahakan paradigma liberal arts. Semua siswa diperkenalkan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam kelompok (1) humaniora, (2) ilmu pengetahuan alam, dan (3) ilmu pengetahuan sosial.

Tekanan diberikan pada pengembangan kemampuan berpikir dan menulis kritis melalui perkenalan dengan kesusastraan Indonesia. Pengembangan ini menjawab keluhan dosen tentang ketidakmampuan mahasiswa memformulasikan pertanyaan, pendapat, ataupun menulis esai untuk membangun argumentasi secara ilmiah.

Pengembangan bahasa Indonesia didukung pelajaran matematika yang menekankan logika sebagai dasar berpikir. Perkenalan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial diharapkan membangun kesadaran mahasiswa tentang lingkungan fisik serta sosial yang tidak terpisah dan harus dihadapi pada saat bersamaan. Dengan landasan pendidikan liberal arts, diperkirakan lulusan S-1 lebih siap menyerap pengetahuan, termasuk ilmu terapan dalam dunia profesi yang akan digelutinya.

Mayling Oey-Gardiner ;

Ketua Pusat LA, UPJGB FEUI; Anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI

KOMPAS, 28 November 2012

Selengkapnya.. »»  

In Indonesia, Liberal Studies Are Unfurtunately Neglected

In Indonesia, Liberal Studies Are Unfurtunately Neglected

Singapore recently launched a breakthrough in higher education. The Straits Times (July 7) reported the opening of the Liberal Arts College as part of the National University of Singapore (NUS), claiming to be the first college of its kind in the country.

 At the ground-breaking ceremony, Prime Minister Lee Hsien Loong envisioned that the graduates of Yale-NUS College would develop the ability to think critically and to understand world complexities. They are also expected to develop skills of communication and the arts of leadership.

 The college will be completed in 2015 and the first batch of 150 students will start their studies in August 2013. By 2015, this college will house 1,000 students and 100 faculty members. The students will comprise well-selected students from Asia, Europe and America. The college will combine the intellectual traditions of Yale, Oxford and Cambridge.

 As with other colleges of liberal arts, the Yale-NUS College is distinctive in many respects. During the first two years of the baccalaureate program, students will study general education courses combining Western and Eastern perspectives. Upon completion of those, they will choose one of 14 majors offered, such as anthropology, urban studies, etc.

 Second, the curriculum will be designed to suit the social and cultural context of Singapore in particular and Asia in general. Combining US and European traditions of liberal arts molded in tandem with the global power of Asia, the college will develop an innovative learning-teaching culture. The students will also benefit from modern facilities including 30 sky gardens so as to facilitate maximum learning and teaching.

 Third, the college will have three residential colleges where the students will live in nested communities, typical of the long-established traditions of Yale, Oxford and Cambridge. In this way, the students will learn from each other as much as from the professors. Twenty percent of the faculty, including the college president Pericles Lewis, will also stay in the college.

 Fourth, the college will require the students to study the so-called great books or kitab-kitab adiluhung, such as The Iliad by Homer and the Hindu epic, Bhagavad Gita. The college graduates will be a new generation, namely Asians who are knowledgeable about European culture and Europeans who are knowledgeable about Asian culture. In short, the college will be a place for dialogue between great civilizations.

 Fifth, the college will emphasize liberal arts or the humanities, rather than vocational skills. It is purposely designed to provide students with two types of knowledge of equal importance: specialization and general education.

 Mindful of the aforementioned criteria, a number of pedagogical values are worth elaborating. Striking the balance between the two opposing Eastern-Western ideologies is a sensible strategy. This should be materialized in the curriculum. At home, many academics tend to readily accept Western concepts as valuable and worth adopting, without necessarily realizing that the corresponding concepts exist in local cultures.

 To live in a dormitory or residential college is educative in many aspects. It provides students with the maximum opportunity of learning. Both lecturers and students live a happy life in a nested community, supervised by mentors, faculty members and management staff.

 Besides that, the college will promote a peer effect; that is, informal and mutual learning and teaching, an educational experience almost taken for granted by many. Extra-curricular activities, such as sports, music, vocal groups, publications and informal coffee talks late into the night, will provide lessons provided by excellent professors. The nested community represents the community at large.

 Sharing a room with somebody with a different religion, language and culture will promote cross-cultural appreciation and tolerance to understand human beings as whole people. Students are conditioned to be open-minded, non-sectarian and ready to accept differences. Such a residential life is typical of undergraduate programs in the US, one that barely exists in Indonesia.

 As critics have pointed out, our universities have failed to produce (prospective) leaders, politicians and bureaucrats with multicultural intelligence. That is, the predisposition to be tolerant toward differences. They should demonstrate qualities such as open-mindedness, non-sectarian attitudes and an ability to communicate with people from multicultural backgrounds. Without such qualities, they will definitely fail to manage the nation, and as a consequence, the country is destined to become a failed state.

 Apparently, our universities have failed to inculcate the mission of liberal arts on the students. In the US, students are required to read the “great books” passed on from generation to generation. Despite an abundance of great works, our educational system has not identified the great books as must-read books for our students. This is telling evidence that our universities have failed to discover the great traditions and deeds of those who came before us.

 The existing general education courses, called MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum), could function as liberal studies in the US, provided they are redesigned properly. Customarily, the courses comprise Indonesian language, English, religion, sports, citizenship, arts appreciation and community service. However, these courses are perceived as the least important. From the outset, the students are readily overwhelmed with specialization courses, and therefore view the MKDU courses as being easy.

 Ostensibly within the existing system, students develop their specializations too early, receiving meaningless general studies. Noticeably, those who graduate from the system become the ruling politicians and bureaucrats who lack an understanding of their own culture. Moreover, they lack competence to communicate with their own constituents.

 Long before the colonial powers came to Indonesia and up to the present day, there have been at the grassroots level traditional Islamic boarding schools or pesantren. Students as well as teachers live in the compound as a nested community. Junior students learn from senior ones as mentors. The teachers set a good example of living a modest life and are always available for consultation on academic and non-academic matters.

 This residential college system has been a distinctive feature of the world-class universities, such as Oxford, Cambridge and Yale. Singapore is now joining them to catch up. Our educational policy makers are just blind to the fact that this system is actually deep-rooted in our own soil.

 Despite huge allocations of funding to the Education and Culture Ministry, building residential colleges is perceived as less important than, say, building gymnasiums and laboratories. Actually, residential colleges are a good place for thoughtful students to develop as future leaders in the community. Living with others with different religious, cultural and language backgrounds is an invaluable learning experience that would be useful for managing this multicultural nation.

A Chaedar Alwasilah

A Professor at the Indonesian Education University (UPI), Bandung, A Member of The Board of Higher Education

JAKARTA POST, 21 Juli 2012

Selengkapnya.. »»