Keputusan MK Naif?

Cukup menarik tulisan bapak Aribowo, dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, yang penuh kegusaran mencerca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan RSBI (Republika, 26-01-2013). Andai saja Bapak Aribowo mau meluangkan sedikit waktu untuk menganalisis rangkaian normatif yang diamanatkan UUD 1945, UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, niscaya bapak Aribowo akan akan lebih arif dalam menghakimi putusan hakim MK.

Analog kaki kanan dan kiri yang bapak Aribowo kemukakan dalam penggambaran keputusan MK, bagi saya, justru merupakan penyodoran siluet yang dipaksakan untuk diterima dan dilihat sebagai gambar utuh 3D. Maaf, saya lebih memilih untuk menggunakan logika sederhana sebagai orang tua peserta didik.

Logika saya, sebelum melahirkan kebijakan dan pelaksanaan program RSBI yang secara garis besar sangat di sepakati Bapak Aribowo sebagai program peningkatan mutu, seharusnya pemerintah menjalankan dahulu apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang terkait mutu pendidikan. Dalam tataran normatif, pemerintah sendiri yang mensyaratkan suatu SBI, di antaranya harus memiliki lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) hektare, sarana dan prasarana laboratorium bahasa, IPA-IPS, komputer, olahraga, dan perpustakaan bertaraf internasional.

Begitu pun SDM pendidik sekurang-kurangnya strata 2 dan skor TOEFL 500. Dalam tataran konkret, jelas persyaratan itu jauh panggang dari api. Karena itu, tidak heran kalau dalam proses kembang biak RSBI periode 2006-2012 yang telah beranak pinak hingga lebih dari 1.350 RSBI di seluruh Indonesia, hingga saat ajal menjemputnya tidak ada satu pun RSBI yang berubah statusnya menjadi SBI sebagaimana keterangan ahli pihak pemerintah sendiri.

Andai pemerintah konsekuen mau melaksanakan amanat UUD 1945 dan putusan MK terdahulu yang mengamanatkan minimal 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan, akan teralokasi dana untuk pendidikan sekitar Rp 240 triliun per tahun berjalan.

Bayangkan, dengan dana sebesar ini, model pendidikan bermutu macam apa pun yang akan ditempuh pemerintah tidak akan membebani masyarakat. Negara-negara dengan pendidikan bermutu maju yang dicontohkan Bapak Aribowo, seperti Malaysia dan Brunei, bukan semata-mata karena mempergunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun, lebih karena mereka konsekuen untuk mengalokasikan dana maksimal untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bertaraf internasional. Bukankah di belahan benua Afrika banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris dan Prancis sebagai pengantar, tetapi memiliki mutu pendidikan di bawah Indonesia?

Contoh kasuistik Amien Rais, Mohammad Hatta dan BJ Habibie yang diusung Bapak Aribowo sebagai indikasi jati diri anak bangsa yang tak tergerus nasionalismenya meski lama di negeri rantau, justru menunjukkan bahwa mereka adalah produk sistem pendidikan kita yang sudah teruji kualitasnya, yang notabene bukan produk pendidikan RSBI. Bahkan, warga negara Indonesia yang berhasil menembus perguruan tinggi di luar negeri dan bertahan dalam persaingan global untuk beragam profesi, juga bermodal kualitas pendidikan kita sendiri.

Kita sudah memiliki Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswa, Budi Utomo, dan Muhammadiyah yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional yang menjadi benih jati diri nasionalisme Amien Rais, Mohammad Hatta, dan BJ Habibie untuk tidak tergerus nasionalismenya dalam perantauan menangguk ilmu di negeri orang.

MK menimbang, mengadili, dan memutus perkara tidak mengedepankan emosi dan sikap mentang-mentang memiliki kekuasaan. Justru, saya melihat bahwa opini dan hasrat yang diikhtiarkan Mendikbud untuk melobi MK sebagai bentuk sikap sangat naif. Bagaimana bisa sosok mendikbud yang sangat berpendidikan, tahu hukum, dan kerap mendengungkan pendidikan berkarakter, berupaya memelintir suatu keputusan hukum yang sudah final dan mengikat?

Dalam beberapa kesempatan di media massa, mendikbud dan segenap jajarannya hingga ke hilir di berbagai daerah, bahkan hingga di sekolah anak saya yang eks RSBI, menyatakan bahwa tidak masalah RSBI dihapuskan. Namun, secara eksplisit meminta tetap diperkenankan untuk mengambil pungutan dari masyarakat pada sekolah eks RSBI hingga akhir tahun ajaran 2012-2013.

Salahkah jika masyarakat yang sudah tercerahkan dengan putusan MK yang telah melihat indikasi tergerusnya jati diri bangsa dan indikasi komersialisasi pendidikan, menilai bahwa sesungguhnya kita tidak `butuh-butuh amat' RSBI.

Kemungkinan besar yang hendak dicapai dengan keberadaan RSBI adalah kebolehan untuk memungut dana pendidikan dari masyarakat untuk menomboki dana pendidikan dalam APBN.

Cukup sudah selama 2006-2012, banyak dana masyarakat ditangguk dalam hiruk pikuk pro-kontra RSBI yang ternyata inkonstitusional. Jangan lagi ada horor naif upaya pengerukan dana masyarakat yang berlindung di balik jargon pendidikan bermutu yang semu.

Harry Syahrial ;

Orang Tua Peserta Didik di Eks RSBI Jakarta

REPUBLIKA, 31 Januari 2013

Artikel Terkait: