Tampilkan postingan dengan label Manajemen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manajemen. Tampilkan semua postingan

Pelajaran dari UN 2013

Ujian Nasional (UN) 2013 untuk semua jenjang memang belum berakhir. Tetapi, pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat sudah berakhir dengan kekecewaan dari berbagai pihak. 

Apalagi jika bukan penundaan pelaksanaan ujian di 11 provinsi gara-gara ketidakmampuan percetakan dalam menyiapkan bahan ujian. Permasalahan tersebut utamanya karena distribusi soal UN terlambat. Tak hanya itu, UN di daerah lainnya juga kacau karena sejumlah masalah seperti paket soal kurang, tertukar, atau tidak lengkap sehingga panitia lokal harus melakukan langkahlangkah seperti menggandakan soal sendiri. 

Di beberapa daerah di Kalimantan Timur bahkan terpaksa harus menunda UN untuk kedua kalinya karena belum siapnya naskah UN. Dalam sejarah UN, UN 2013 adalah penyelenggaraan UN terburuk dari segi manajemen. Kekecewaan ini terasa juga hingga istana presiden. Presiden SBY terpaksa memanggil untuk mendapatkan penjelasan mengenai amburadulnya manajemen pelaksanaan UN 2013. Kacaunya pelaksanaan UN tak pelak menjadi isu nasional yang diperbincangkan berbagai kalangan. 

Publik mengecam ketidakmampuan Kemendikbud sebagai otoritas tertinggi pelaksanaan UN. Di tingkat teknis, percetakan memang bertanggung jawab dalam produksi bahan ujian. Tapi, dalam perspektif kebijakan publik, Kemendikbud merupakan pihak pertama yang harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan UN. Akibat dari penundaan UN ini, siswa semakin stres berkepanjangan. Sementara pelaksanaan UN yang tertunda di beberapa provinsi tersebut juga terancam akan tertunda karena belum jelasnya manajemen produksi bahan ujian tersebut. 

Beban psikologis dan mungkin juga beban ekonomi akan lebih dirasakan oleh murid dan orang tua. Banyak siswa yang sangat stres akibat penundaan UN. Mereka bahkan mengalami depresi karena terjadi penundaan yang dua kali lebih lama di beberapa daerah. Mereka merasa sudah siap menghadapi ujian. Sayang, kesiapan mental mereka dihancurkan dengan masalah teknis naskah UN. 

Manajemen Buruk 

Mendikbud mengakui UN tahun ini lebih buruk penyelenggaraannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ironisnya, dalam beberapa pernyataannya, Mendikbud merasa kecolongan dengan percetakan yang berhasil memenangkan tender dalam penggandaan bahan ujian tersebut. Kecolongan yang dimaksud adalah Mendikbud merasa semua urusan teknis sebelum UN berlangsung dianggap lancar dan selesai. Semua percetakan termasuk anak buah Mendikbud melaporkan persiapan urusan UN lancar dan tanpa hambatan. 

Faktanya, empat hari sebelum UN berlangsung, Mendikbud menjumpai ketidaksiapan percetakan dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang memperbanyak dan mendistribusikan bahan ujian. Hingga akhirnya diambil keputusan untuk menunda ujian di 11 provinsi. Berbagai laporan yang diterima Mendikbud menunjukkan masih dilakukannya laporan “asal bapak senang”. Semua yang dilaporkan kepada Mendikbud adalah positif, yang baik-baik saja dan semuanya lancar. 

Faktanya di lapangan berantakan. Tidak ada mekanisme kontrol dan Mendikbud tidak melakukan kontrol lebih jauh di lapangan. Fakta ini sangat ironis karena institusi pemerintah selevel Kemendikbud dengan kemampuan sumber daya manusia yang luar biasa kecolongan dan gagap dalam mengelola hal teknis yang semestinya bisa diselesaikan di tataran level praktis. Bukan lagi di level menteri apalagi presiden. Tentu saja, amburadulnya pelaksanaan UN ini sangat mencoreng wajah Kemendikbud. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, ada konsep yang disebut New Public Management (NPM) sebagai manifestasi reformasi dalam praktik pendidikan global. 

NPM memiliki karakteristik dalam penguatan kepemimpinan organisasi pendidikan, level strategi dan kebijakan (Tolofari, 2005). Dalam bagian lain isu NPM juga menempatkan organisasi pendidikan berada pada ranah birokrasi yang efektif, efisien, dan berbasiskan kualitas. Paradigma NPM sudah lama diterapkan berbagai negara sejak akhir 1980-an. Ada kesadaran kolektif di tingkat global dalam modernisasi organisasi pendidikan sebagai sebuah keniscayaan. 

Mengacu pada kesadaran global, rasanya sebuah kemunduran jika Indonesia masih berkutat dengan urusan teknis yang mencederai orientasi kualitas pendidikan. Ibarat jauh panggang dari api, Indonesia masih belum tersentuh dengan prinsip NPM di level otoritas pendidikan. Kita tertinggal jauh dibandingkan negeri jiran yang sudah jauh melangkah melaksanakan prinsip-prinsip NPM sebagai bentuk reformasi pendidikan. 

Evaluasi Total 

Tidak dimungkiri jika UN masih menjadi kotak hitam yang sarat masalah. Kritik keras melalui penolakan terhadap UN terus berdatangan tanpa henti dari berbagai kalangan. Mulai dari filosofi UN yang kontraproduktif dengan tujuan pemetaan kualitas hingga urusan legal yuridis yang menjadi titik poin kritik tersebut. Praktik kecurangan juga masih mendominasi pelaksanaan UN di berbagai daerah. Justru ketakutan praktik kecurangan adalah satu hal yang menjadi perhatian publik. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan distribusi bahan ujian yang bermasalah. 

Bukannya Kemendikbud menyelesaikan dan mengurangi masalah, malah menambah daftar masalah baru yang menjadikan urusan pendidikan di negeri ini semakin berantakan. Hal ini memang ironis. UN masih tersandera dengan berbagai problem yang berada dalam lingkungan kita. Di satu sisi, anggaran UN terus dikeluarkan dengan logika peningkatan kualitas pendidikan di seluruh daerah, tetapi di sisi lain kita juga masih belum melihat perubahan signifikan. Pelaksanaan UN 2013 juga menambah inventarisasi masalah yang dihadapi Kemendikbud di bawah kepemimpinan Mendikbud M Nuh. 

Sebelumnya pelaksanaan ujian kompetensi guru (UKG) juga berantakan di berbagai daerah karena masalah teknis yaitu jaringan komunikasi/ teknologi informasi akibat ujian bersifat online. Inti masalah ini hampir sama dengan pelaksanaan UN yaitu masalah teknis lapangan. Lagilagi, sebenarnya urusan ini bisa diselesaikan di lapangan karena anggaran dana yang dimiliki Kemendikbud sangat berlimpah. Selain itu, Kemendikbud juga dikalahkan dalam uji materi RSBI di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kekalahan ini menunjukkan rapuhnya basis argumentasi hukum yang dibangun Kemendikbud. Sebelum UN berlangsung, Kemendikbud juga tengah disorot dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.Sebagian besar publik menolak pelaksanaan kurikulum 2013 yang cenderung dipaksakan tanpa melihat kesiapan guru di lapangan. Melihat beberapa fakta tersebut, apa yang bisa kita jelaskan? Pertama, pendidikan kita masih dihadapkan dengan urusan teknis. 

Kita masih terlalu jauh berharap kualitas jika kita tak bisa menyelesaikan berbagai urusan teknis.Ini bukan hanya jalan di tempat, tapi mencerminkan kemunduran dalam manajemen pendidikan. Negara- negara lain sudah jauh melangkah dibandingkan kita. Mereka sudah fokus dengan strategi peningkatan kualitas. Kedua,kita dihadapkan pada masalah serius manajemen pendidikan yang masih berantakan dalam level otoritas tertinggi pengambil kebijakan. Manajemen adalah prinsip penting dalam praktik pendidikan di sebuah negara. Berbagai masalah pendidikan yang dihadapi Kemendikbud mencerminkan bahwa kita menghadapi masalah darurat dalam manajemen. 

Yang harus dilakukan mendesak Kemendikbud adalah melakukan evaluasi total penyelenggaraan UN dengan melibatkan berbagai pihak. Hal yang mendesak juga adalah melakukan audit keuangan baik di Kemendikbud maupun di percetakan yang terlibat dalam penyelenggaraan UN. UN dilakukan dengan biaya yang besar. Potensi korupsi sangat terbuka lebar. Tidak salah jika lembaga KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap manajemen penyelenggara UN agar bisa dipertanggungjawabkan kepada publik uang rakyat tersebut. 

Semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini dengan penuh tanggung jawab agar tidak terulang di kemudian hari. Penundaan UN sangat mencoreng wajah pendidikan Indonesia. Di level Kemendikbud, melakukan penguatan dan revitalisasi manajemen berbasiskan kontrol dan kualitas menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Cukup satu kali peristiwa ini terjadi. 

“Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.” Pepatah ini tentu sudah akrab sekali di telinga kita. Kemendikbud seharusnya mengambil hikmah dari kesalahan yang sudah terjadi tersebut.

Rakhmat Hidayat  ; 
Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kandidat PhD Sosiologi Pendidikan Universite Lumiere Lyon 2 France 
KORAN SINDO, 20 April 2013



Selengkapnya.. »»  

Menyoal Pelatihan Guru


SARAN paling banyak dilayangkan kepada Kementerian Pendi dikan dan kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan rencana perubahan kurikulum ialah pentingnya penyiapan guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas. Pelatihan sangat penting bagi guru, seperti dikatakan Sutermeister (1976) dalam People and Productivity, “Kemampuan dihasilkan dari pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan minat. Keterampilan dipengaruhi oleh bakat dan kepribadian, sebagaimana juga oleh pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan minat.“

Berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, banyak guru belum memahami kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)--meskipun melaksanakannya; mempraktikkan belum tentu memahami. Jika belajar dari masa lalu, kebijakan baru tidak serta-merta meningkatkan mutu pendidikan. Sosialisasi dan pelatihan terkait dengan kebijakan dilakukan, tetapi tidak menyasar hingga ke lapisan yang berkepentingan.

Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terburu-buru. Bradley, et al (1994) menulis dalam Developing Teachers Developing Schools; Making Inset Effective School, tentang pentingnya pelatihan bagi guru sehingga mereka bisa mengajarkan hal-hal baru bagi para murid dan sekolah mampu menghadapi setiap perubahan dengan penuh percaya diri.

Tidak ada jaminan guru menjadi kompeten setelah mengikuti pelatihan. Kasus pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) bisa jadi pelajaran. PLPG merupakan syarat guru memperoleh sertifikat profesi (guru). Namun, banyak penelitian membuktikan tidak ada korelasi positif antara sertifikasi dan kompetensi guru.

Rantai Masalah

Mengapa pelatihan-pelatihan guru seperti PLPG tidak efektif? Beberapa masalah terkait dengan pelatihan bisa diringkaskan dalam beberapa butir berikut ini. Pertama, terkait dengan materi dan metode penyampaiannya. Pelatihan tidak efektif karena sekadar teoretis-konseptual. Pelatihan seharusnya melatih keterampilan guru terkait dengan tugas-tugasnya, seperti komputer, pembelajaran aktif, dan penelitian tindakan kelas.

Darling-Hammond, et al (2005) menulis dalam The Design of Teacher Education Programs, `Pelatihan harus memperhatikan kebutuhan riil guru terkait dengan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik, bukan sebatas memberikan kemampuan teoretis'. Materi pelatihan harus memuat keterampilan di samping konseptual. Masalahnya lebih dari itu, sering materi yang membutuhkan praktik disampaikan secara teoretis atau konseptual. Seharusnya peserta langsung praktik dan pelatih mengarahkan.

Kedua, masalah di seputar peserta. Peserta yang dikirim sekolah tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta panitia, seperti pelatihan untuk guru matematika, tetapi yang dikirim ialah guru bahasa Inggris. Pengiriman pe Inggris. Pengiriman peserta yang tidak tepat tersebut memunculkan masalah baru, yaitu ketidakpahaman peserta pada materi-materi pelatihan. Akibatnya, peserta sulit menerima materi dan sulit beradaptasi dengan suasana pelatihan.

Pelatihan tidak efektif juga karena peserta tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Peserta sangat pasif di dalam kelas. Tidak bergairah. Guru senior atau sangat tua biasanya kehilangan semangat sehingga hanya menjadi pendengar. Padahal, tipe pelatihan membutuhkan komunikasi dua atau multiarah. Dengan strategi pembelajaran aktif apa pun, kategori peserta seperti itu biasanya sulit ‘maju’.

Kecuali itu, kesempatan mengikuti pelatihan bagi guru tidak merata. Kuota pelatihan tidak sebanding dengan jumlah guru. Di sisi lain, setelah pelatihan, guru tidak berinisiatif atau tidak diberi kesempatan oleh sekolah untuk melatih sesama guru.

Ketiga, terkait dengan waktu. Waktu pelatihan sangat sempit sehingga materi pelatihan tidak dipahami secara utuh oleh guru. Jumlah materi pelatihan cukup banyak, sedangkan waktunya sedikit. Sebagai contoh, pelatihan dilaksanakan pada pukul 07.00-22.00. Itu amat melelahkan bagi peserta pelatihan sehingga pelatihan tidak efektif. Itu amat melelahkan bagi peserta pelatihan sehingga pelatihan tidak efektif. Pelatih juga sering menutup sesi pelatihan tidak sesuai dengan waktu yang disediakan.

Pelatihan juga sering dilaksanakan tidak tepat waktu. Pelatihan sering dilaksanakan pada waktu Sabtu-Minggu, waktu guru istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Hal itu membuat kurangnya konsentrasi mereka. Padahal, guru memerlukan relaksasi satu atau dua hari dalam seminggu.

Keempat, pelatih yang tidak kompeten. Pelatihan guru sudah menjadi proyek yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga mengabaikan aspek kompetensi siapa melatih materi apa. Akhirnya, tujuan pelatihan tidak tercapai karena pelatih bukan orang yang menguasai materi.

Kelima, terkait dengan sekolah. Fasilitas sekolah sangat sekolah sangat minim sehingga tidak mendukung penerapan keterampilan guru setelah selesai pelatihan. Guru memerlukan tempat dan fasilitas untuk mempraktikkan pengetahuan barunya setelah pelatihan. Keterampilan baru guru sering tidak terlatih saat sudah kembali ke sekolah yang minim fasilitas. Kecuali itu, budaya sekolah juga tidak propembaruan.

Morley dalam Recent Developments in In-Service Education and Training for Teacher (1994) menulis, ‘Kesadaran saja belum cukup, dan di mana pun pelatihan ditempatkan, ia harus didukung (back up) oleh satu pemahaman tentang prinsip-prinsip dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan, jika ingin mengubah sebuah praktik’.

Masalah lainnya sekolah sering tidak mengirim guru untuk pelatihan karena kekurangan guru. Itu yang menjadikan mutu guru tidak pernah meningkat dari tahun ke tahun. Alih-alih meneruskan pendidikan ke jenjang S-1 atau S-2, untuk pelatihan pun guru sering gagal. Keenam, pengabaian terhadap evaluasi pelatihan. Pelatihan berakhir tanpa evaluasi. Jikapun ada evaluasi, data evaluasi tidak dimanfaatkan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dilakukan sekadar formalitas.

Padahal, evaluasi bertujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan pelatihan. Seperti diungkapkan Stufflebeam dalam Evaluation Models: Viewpoints on Education and Human Services Evaluation (1985), “Tujuan paling penting dari evaluasi program ialah bukan untuk membuktikan, melainkan untuk meningkatkan.“ Tanpa (pemanfaatan hasil) evaluasi, sulit mengharapkan pelatihan yang efektif di masa depan.

Langkah Perbaikan

Rantai masalah tersebut bisa diatasi dengan beragam cara sehingga pelatihan men jadi efektif. Pertama, pelatih harus memiliki sertifikat pelatih melalui training of trainers (ToT). ToT sebaiknya memuat materi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAI KEM), tentu di samping materi utama. Dengan demi materi utama. Dengan demikian, ia tidak hanya memiliki pemahaman tentang substansi materi, tetapi juga menguasai metode penyampaiannya.

Kedua, penambahan waktu pelatihan. Pola pelatihan in-onin (in-service training, on the job learning, and in-service training) bisa diterapkan. Pelatihan dibagi dalam tiga tahap besar. Peserta mengikuti pelatihan dalam waktu tertentu (teori), kemudian praktik di sekolah masing-masing, dan selanjutnya tahap penilaian hasil kerja guru.

Pada tahap akhir ini guru menerima feedback dari para pelatih. Pola itu sudah dilakukan dalam beberapa pelatihan, khususnya di 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kepen didikan (P4TK) seluruh Indonesia. Akan tetapi, di lembaga lain seperti lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK), pola pelatihan tersebut belum diterapkan--khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sebagai contoh).

Ketiga, sekolah dikelola dengan manajemen terbuka atau transparan, dan menghindari praktik koruptif, nepotisme (buta), serta mulai berbenah ke dalam secara perlahan tetapi pasti. Fasilitas pembelajaran dilengkapi sesuai kemampuan. Para guru diberikan haknya sesuai aturan yang berlaku, seperti kesempatan yang sama bagi semua guru untuk mengikuti pelatihan.

Keempat, sekolah melaksanakan pelatihan mandiri. Sekolah mendesain sendiri program-program pelatihan yang menjadi kebutuhan guru, minimal dua kali dalam setahun. Namun, sekolah sering abai terhadap pentingnya peningkatan kompetensi guru. Padahal, tanggung jawab peningkatan mutu guru bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sekolah.

Astin (1985) mengingatkan dalam Achieving Educational Excellence, “Lembaga yang paling unggul ialah yang memiliki pengaruh yang besar pada pengembangan kepribadian dan pengetahuan siswa, para pendidik, dan kemampuan pedagogis dan produktivitas.“ Dalam hal ini, kepala sekolah bisa bekerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

Akhirnya, pelatihan yang berkelanjutan (continuous improvement) sangat penting bagi guru. Guru tidak hanya akan mengetahui hal baru, tetapi juga menguasai keterampilan dan sikap baru. Hal itu disebabkan tujuan akhir dan hakiki dari setiap pelatih an ialah mengajar guru cinta belajar. Dengan demikian, mutu guru meningkat dan selalu siap dengan perubahan apa pun, termasuk dari KTSP ke kurikulum 2013.

Jejen Musfah ; 
Dosen dan Sekretaris Program Magister FITK
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 18 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Program Implementasi Sekolah


SINYALEMEN kebijakan kurikulum baru yang akan mulai diterapkan pada Maret mendatang, perlu secara kreatif dituangkan dalam program pelatihan guru berbasis sekolah (school based training program).

Mengapa berbasis sekolah? Dengan titik tekan pada pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa dapat dipastikan akan menjadi kegagapan baru bagi para guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru. Karena itu, proses pembelajaran terhadap kerangka konseptual dan filosofis kurikulum baru harus didasari atas eksistensi sekolah.

Kerap dan umum diketahui, salah satu bentuk sosialisasi dan pengenalan kurikulum baru selama ini selalu berlangsung dengan memanggil hampir semua guru dalam rumpun yang sama secara serentak. Pelatih dan fasilitator disusun bukan berdasarkan kompetensi, melainkan sering kali hanya berdasar level jabatan, yang ketika pelatihan berlangsung lebih banyak bersifat instruktif. Tak jarang setelah guru kembali ke sekolah masing-masing yang terjadi ialah kebingungan.

Model seperti itu tak bisa dilakukan lagi dalam sosialisasi dan pelatihan kurikulum baru. Dengan modal UUD 45 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sudah seharusnya kurikulum pendidikan kita mampu meletakkan landasan operasional yang jelas bagi sebuah sistem pelayanan pendidikan yang terpadu dan komprehensif bagi masyarakat dan itu semua berasal dari sekolah.

Sebagai sektor yang melibatkan begitu banyak kepentingan politik dan budaya di dalamnya, sudah sewajarnya jika kritik dan konflik yang menyangkut implementasi kurikulum justru diletakkan ke dalam sebuah kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan yang baik dan benar di jantung proses pendidikan itu berlangsung, yaitu sekolah (Hill et.al., 2000).

Meletakkan semua kegiatan pelatihan dan sosialisasi rencana implementasi kurikulum baru di sekolah akan menjadi solusi efektif untuk melihat efektifi tas kebijakan pengembangan kurikulum. Sebagaimana diketahui, efektivitas kebijakan implementasi kurikulum pendidikan selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan monitoring yang memadai. Sulitnya mengontrol kualitas sekolah serta perilaku birokrasi pengelola kebijakan pendidikan adalah salah satu bukti yang menunjukkan lemahnya kontrol yang berkualitas (quality assurance).

Penyebabnya antara lain ketiadaan unsur keterlibatan masyarakat sekitar sekolah ketika sebuah kebijakan diakuisisi ke dalam bentuk program. Padahal, sejatinya kesempatan masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan terhadap suatu kebijakan haruslah dibuka peluangnya.

Meskipun pelibatan semua pemangku kepentingan telah dilakukan, jika dilihat dari sudut pandang arah perubahan kurikulum yang diinginkan, nampaknya agenda untuk memasukkan secara serius perbaikan manajemen sekolah belum dimasukkan ke dalam skema perubahan kurikulum. Yin Cheong Cheng dalam Effectiveness of Curriculum Change in School: An Organizational Perspective (1994) mengingatkan agar perubahan kurikulum bisa berlangsung setidaknya di tiga level, yaitu individu guru, kelompok, dan sekolah.

Organizational model of curriculum change ini jelas harus memasukkan agenda seperti perbaikan manajemen sekolah, memberlakukan kurikulum berbasis sekolah (school based curriculum), serta membiarkan sekolah memiliki strategi implementasi kurikulum berdasarkan perencanaan pengembangan sekolah yang sesuai dengan visi dan misinya. Hasil riset di beberapa negara juga menunjukkan bahwa persoalan kurikulum sering kali dikemas dalam balutan politik secara serampangan sehingga tumbuh situasi yang tidak seimbang dan tidak konsisten menyangkut relasi antara sesama guru di sekolah, guru dengan kepala sekolah, sekolah dan masyarakat.

Perlu Pembaruan

Meskipun dalam lima tahun terakhir ini kita banyak menghasilkan peraturan dan perundangan mengenai pendidikan, pada praktiknya terjadi banyak tumpang-tindih dan kesalahan dalam implementasi program-program pendidikan (Edward G. Rozyki: 2006). Inefektifitas akan terjadi lagi di Indonesia dalam lima tahun ke depan jika dari sekarang kita tak membuat rencana implementasi kurikulum berbasis sekolah sehingga tumbuh inisiatif dan komitmen yang secara kreatif memacu mutu pendidikan.

Pembaruan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan melalui konsensus antarbirokrat dengan komunitas/masyarakat sekolah nampaknya harus dijadikan prioritas Mendikbud saat ini. Dan itu harus dijadikan bingkai dialog secara terbuka antarbirokrasi di tingkat pusat, terutama dalam mencermati dan membuat rancangan program pelatihan kurikulum baru.

Konsensus dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam rangka mengetahui harapan (expectations) masyarakat terhadap suatu isu dan menyepakati (consensus) bagaimana melakukannya dengan tidak lupa memberi peran (tasks) mereka untuk terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah tersebut (Charles Perrow, 1979).

Dengan pelatihan berbasis sekolah kita dapat dengan mudah mengukur tingkat efektivitas sebuah kebijakan. Kelas dan sekolah harus dijadikan cermin oleh birokrasi pendidikan mengenai bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita ditegakkan dan dijalankan. Karena itu, kebebasan akademis dari para guru, kepala sekolah, siswa, dan masyarakat harus tecermin kuat dalam program penguatan kapasitas guru sekaligus kapasitas peran serta masyarakat yang berkesinambungan. The primacy of teachers harus menjadi prioritas tidak hanya aspek kesejahteraannya, tetapi juga kapasitasnya.

Karena itu, tanpa kapasitas yang mumpuni para guru akan semakin terjebak pada rutinitas mengajar yang formal, yakni guru selalu ingin memaksakan prakonsepsi tertentu kepada pikiran para siswa ketimbang sebagai fasilitator yang akan membuat para siswa lebih kreatif dan terbuka (Hatch, White, & Faigenbaum, 2005).

Ahmad Baedowi ; 
Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 18 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Manajemen dan Pengembangan Kurikulum


ISU perubahan kurikulum menghangat kembali seiring dengan banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia pendidikan, mulai dari tawuran yang seakan tiada henti di kalangan para siswa dan mahasiswa hingga persoalan kebijakan seperti ujian nasional yang tetap kontroversial. Belum lagi hilangnya kesadaran untuk saling berbagi dan menghormati dalam praktik kehidupan sehari-hari, yang lagi-lagi ditandai dengan tergerusnya tatanan sosial masyarakat kita dari nilai-nilai dan prinsip hidup bernegara seperti tecermin dalam falsafah negara, Pancasila.

Apa yang salah dengan pendidikan kita? Bahkan orang sekaliber Boediono dengan posisi politik sebagai seorang Wakil Presiden juga jengah melihat fakta sistem pendidikan kita yang ia katakan tidak memiliki arah jelas (Kompas, 23/8). Isyarat itu seolah mengonfirmasi butuhnya sebuah perubahan fundamental di bidang manajemen dan pengembangan kurikulum yang mampu mengatasi tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks dan memiliki kecepatan perubahan yang sulit diduga.

Meskipun arah perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengerucut pada peletakan tanggung jawab di tingkat satuan pendidikan, prinsip dasar peletakan tanggung jawab itu tidak dibarengi pengembangan kapasitas guru dalam mengawal kebijakan tersebut. Dalam ratusan kali kesempatan melatih guru di bidang pengembangan kurikulum, didapati banyak sekali kebingungan para guru dalam memahami maksud dan tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan karena notebene guru kurang memiliki kapasitas dan kreativitas sebagai pengembang kurikulum.

Salah satu yang kerap mengemuka ialah pemaknaan dan tanggung jawab guru sebagai pengembang kurikulum terkadang selalu terbentur dengan posisi hierarkis birokrasi pendidikan kita yang tidak menempatkan guru dalam posisi sejajar dengan pengawas dan kepala sekolah. Padahal, jika secara teoretis tanggung jawab guru lebih banyak dari siapa pun sesama pemangku kepentingan (stakeholder) bidang pendidikan, sudah sepantasnya seluruh kebijakan dan program didorong untuk meningkatkan kapasitas guru.

Dalam siklus manajemen kurikulum, baik pada aspek desain maupun delivery, peran sentral guru sangat signifikan. Pada aspek desain yang terdiri dari konstruksi kurikulum, pengembangan, hingga pelembagaan dan modifi kasi kurikulum, seharusnya dan sepantasnya otoritas pendidikan kita ikut melibatkan guru dalam menyu sun kerangka dasar rencana pembelajaran secara makro. Ketiadaan wakil guru dalam proses ini pasti akan menyebabkan terjadinya kebingungan yang luar biasa dalam memaknai dan menjalankan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Minimnya keterlibatan peran guru dalam aspek desain pasti akan memengaruhi aspek delivery yang terdiri dari implementasi kurikulum di tingkat kelas, bagaimana memperoleh dan menggali umpan balik (feedback), serta melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap proses belajar-mengajar. Karena itu, sangat wajar jika kegagapan selalu muncul di kalangan guru begitu ada kebijakan dan penamaan baru dari rencana perubahan kurikulum nasional. Penting memahami siklus manajemen kurikulum sebagai sebuah tools dalam membuat standar kebijakan di bidang kurikulum serta mengidentifikasi sebanyak mungkin pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, termasuk guru (Fenwick W English: 2002).

Sebagai pengembang kurikulum, gurulah yang akan menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan dan sistem pendidikan yang hendak dijalankan. Karena itu, orientasi peningkatan kapasitas guru jauh lebih utama daripada aspek apa pun di bidang pendidikan. Seumpama kendaraan, guru itu mesin utama yang akan membuat seluruh komponen dalam siklus manajemen kurikulum bergerak secara dinamis.

Kesadaran tentang pentingnya menimbang manajemen dan pengembangan kurikulum dalam memastikan kerangka sistem pendidikan yang mudah dimengerti dan dijalankan adalah sejalan dengan tantangan pembelajaran abad ke-21. Artinya, manajemen dan proses pengembangan kurikulum harus dapat dipastikan kompatibel dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan anakanak mereka berkembang secara maksimal.

Sebagai guideline sederhana, tak ada salahnya jika kita sedikit mencerna apa yang dirumuskan National Research Council dalam Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century (James W Pellegrino: 2012) tentang kebutuhan pengembangan kurikulum di tingkat makro atau kebijakan. Dalam dokumen itu, setidaknya manajemen kurikulum diharapkan mampu mendistribusikan secara baik kebutuhan kognitif siswa hingga ke tingkat berpikir kritis (critical thinking), melek informasi, nalar yang argumentatif, serta inovatif.

Selain itu, proses pendidikan kita juga diharapkan memiliki capaian afeksi dan psikomotorik yang terukur, terutama dalam mengembangkan budaya dan etika akademik yang terbuka dan jujur, fleksibel, menghargai perbedaan, serta kemampuan metakognisi yang akan membuat guru dan siswa kita mampu beradaptasi dengan segala macam jenis perubahan di sekitar mereka.

Jenis-jenis kemampuan intrapersonal tersebut juga sebaiknya diimbangi dengan upaya meningkatkan kapasitas guru dan siswa kita di domain kemampuan interpersonal seperti komunikasi efektif, kerja sama, tanggung jawab, serta keterampilan resolusi konfl ik. Beberapa jenis keterampilan pada ketiga bidang itu (kognitif, intrapersonal, dan interpersonal) jelas sekali menuntut kerja keras seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kunci dari keseluruhan cita-cita ideal pendidikan ini, sekali lagi, terletak pada upaya peningkatan kapasitas guru dalam merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang studi yang mereka ajarkan dan arah kebijakan sistem pendidikan yang jelas.

Ahmad Baedowi ;
Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
MEDIA INDONESIA, 12 November 2012


Selengkapnya.. »»