Tampilkan postingan dengan label Kampus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kampus. Tampilkan semua postingan

Wapres dan Gagasan Kuliah “Online”


Dalam pembukaan Konvensi Kampus Ke-9 dan Temu Tahunan Ke-15 Forum Rektor Indonesia di Semarang, Januari lalu, Wakil Presiden Boediono mengangkat sebuah gagasan yang layak dikaji oleh kalangan pendidikan tinggi di negeri ini.

Demi meningkatkan mutu dan daya saing di ranah internasional, Wapres Boediono menyarankan agar perguruan tinggi Indonesia memanfaatkan mata kuliah online yang banyak tersedia saat ini. Menurut Wapres, ”Materi dan proses pengajaran itu umumnya disusun dan diolah oleh pendidik dan pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan ternama di dunia di luar negeri. Oleh karena itu, standarnya dijamin memenuhi standar internasional.”

Gagasan Wapres terkesan menjanjikan. Alih-alih menunggu tersedianya dosen bermutu nan mumpuni di kampus-kampus seluruh Nusantara, mengapa kita tidak langsung saja ”mengudap” hasil ramuan para pengajar hebat dari kampus-kampus ternama di luar negeri.

Bisnis Pendidikan Tinggi

Wapres rupanya terpikat tawaran Massive Open Online Courses (MOOCs), sebuah wabah yang sedang melanda bisnis pendidikan tinggi internasional, terutama di Amerika Serikat. Apalagi, saat ini MOOCs umumnya tersedia secara prodeo. Para penyedia MOOCs, seperti Coursera, Audacity, EdX, MITx, dan Khan Institute, masih membebaskan bea bagi para pengguna jasa kuliah online mereka.

Pembebasan bea tadi tentu tak selamanya. Penyedia MOOCs sudah merancang langkah-langkah taktis untuk meraup penghasilan. Peter Lange, provost salah satu universitas mitra Coursera—Duke University—dengan optimistis menyatakan, ”Kami akan menghasilkan uang ketika Coursera menghasilkan uang. Saya pikir hal itu akan terjadi tidak lama lagi. Kita tak ingin mengulang kesalahan industri surat kabar yang menggratiskan produk online mereka terlalu lama.” (Jakarta Post, 8/1).

Coursera, yang dibangun dua profesor ilmu komputer di Stanford University, Daphne Koller dan Andrew Ng, telah menyiapkan strategi untuk mendapatkan aliran uang masuk. Coursera merancang penarikan biaya dari: (1) sertifikasi (sertifikat kelulusan peserta); (2) rekrutmen karyawan (akses terhadap data nilai dan prestasi peserta); (3) tutorial tatap muka dan penilaian; (4) sponsor; (5) uang kuliah; dan (6) penjualan platform MOOCs kepada lembaga penyelenggara kuliah. Butir yang terakhir rupanya telah punya pasar. Disadari atau tidak, solusi ala Wapres itulah yang justru ditunggu-tunggu para penyedia MOOCs.

Dengan keleluasaan finansial yang dimiliki, kiranya tidak sulit bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membeli platform MOOCs dan memberikan akses kepada perguruan tinggi. Namun, solusi yang disarankan Wapres harus dipertanyakan secara kritis. Perlu disadari, dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi tidak ada resep yang instan dan mujarab.

Konsep MOOCs sendiri masih sarat kontroversi. Pada awal peluncurannya, portal MOOCs berhasil memikat begitu banyak peminat; melampaui sukses jejaring sosial Facebook dan Twitter. Hingga Desember 2012, pendaftar kuliah Coursera telah mencapai lebih dari dua juta. Setiap minggu, ada 70.000 pendaftar untuk 200 mata kuliah yang ditawarkan. Hanya dalam waktu empat bulan sejak diluncurkan, Coursera mampu menggandeng 33 universitas mitra dalam pengembangan bahan kuliah, dan mampu menarik modal ventura sebesar 16 juta dollar AS.

Istilah MOOCs diangkat pertama kali oleh Dave Cormier dan Bryan Alexander untuk menyebut perkuliahan online tentang ”Connectivism and Connective Knowledge” oleh George Siemens dan Stephen Downes di Universitas Manitoba, Kanada. Kuliah online dalam platform MOOCs adalah rekaman video perkuliahan biasa yang dipilah dalam segmen 15 menit.

Setiap minggu, peserta mendapat semacam ujian dengan soal pilihan ganda. Ujian ini dirancang untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah (algoritme), bukan penguasaan konsep. Setelah mengerjakan soal, peserta kuliah tak mendapatkan umpan balik apa pun kecuali nilai. Dalam telaahnya atas sejumlah institusi peserta Coursera, Amstrong (2012) menengarai kurangnya keterlibatan ahli pedagogi dalam pengembangan mata kuliah online yang mereka tawarkan.

Dalam konteks daya saing, praksis penggunaan MOOCs justru berpotensi mereduksi makna dan menurunkan mutu pendidikan tinggi, serta mengancam kebebasan akademik. Penggunaan MOOCs di kampus-kampus kita sejatinya mereduksi kegiatan pengajaran jadi sekadar usaha waralaba. Kampus hanya jadi pembeli lisensi paket pengajaran dari pihak pengembang MOOCs. Kalaupun nanti tersedia MOOCs versi Indonesia dan gratis, risiko yang mengadang sama saja.

Anjuran penggunaan MOOCs sebenarnya berisiko menggerus kebebasan akademik. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan kebebasan akademik ”Merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma” (ayat 2).

Dalam kebebasan akademik melekat otonomi keilmuan, yaitu ”..Otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik” (ayat 3).

Jadi, setiap dosen justru harus mengembangkan bahan perkuliahannya sendiri, bukan hanya mengasongkan paket perkuliahan yang disusun dan dikemas dosen lain. Tentu saja dalam mengembangkannya sang dosen selayaknya didorong memanfaatkan kekayaan sumber ilmu, baik konvensional maupun online, termasuk melongok isi MOOCs. Namun, sekali lagi, bukan sekadar mencomot dan menggunakan modul yang sudah tersedia.

Sekadar ”Sopir Tembak”

Dalam ranah praktis, penggunaan MOOCs justru dapat menjerumuskan para dosen jadi sekadar ”sopir tembak”. Hal ini tentu saja bertabrakan langsung dengan rumusan tugas dosen dalam Pasal 12 UU No 12/2012. Dua ayat pertama dalam pasal itu menegaskan bahwa dosen (1) sebagai anggota sivitas akademika bertugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya, dan (2) sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

Artinya, para dosen harus berupaya keras dan terus mengembangkan ilmu dan menularkannya kepada mahasiswa melalui proses belajar-mengajar yang interaktif dalam rumah universitas magistrorum et scholarium. Jalan terjal masih harus dilalui untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dosen kompeten dan mumpuni yang banyak diidap perguruan tinggi kita saat ini. Dalam dunia pendidikan, jalan pintas memang tidak pernah ada

Budi Widianarko  ;   
Rektor Unika Soegijapranata
KOMPAS, 14 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Kampus tanpa Budaya Kampus


MASIH hangat dalam ingatan dua mahasiswa Universitas Negeri Makassar meninggal karena tawuran. Sebelumnya, seorang pelajar di Jakarta tewas akibat tawuran.

 Stasiun TV pernah menyiarkan bentrok fisik di tiga kampus sekaligus, yakni di Medan, Jogja, dan Ambon. Sangat memprihatinkan. Bahkan, pernah terjadi tawuran antara mahasiswa dan sopir angkutan kota di Makassar. Di Ampenan, Medan, dan Makassar juga terjadi mahasiswa yang merusak gedung dan sarana ajar, termasuk laboratorium. Belum lagi kekerasan ala IPDN dan Akademi Kepolisian.

 Kerusuhan fisik seperti itu sudah terlalu jauh dari gambaran pola pikir dan budaya akademis yang aktivitas utamanya bergelut dengan ilmu serta nalar (rasio) dengan metode yang tersistem. Kini kampus tak ubahnya menjadi komunitas kekerasan, kepentingan kelompok, serta komunitas masyarakat yang tidak ilmiah dan tidak rasional. Lebih mengandalkan fisik daripada nalar. Salah siapa?

 Kalau banyak kecelakaan pesawat terbang, kereta api terguling, dan jembatan jebol, orang dengan mudahnya menuding serta meminta pertanggunganjawaban menteri perhubungan. Kalau banyak wabah penyakit, yang dicecar adalah menteri kesehatan. Jika terjadi kerusuhan kampus, siapa yang diminta mundur? Rektor atau ketua senat akademis universitasnya atau Mendikbud?

 Sebenarnya, tidak semudah itu menuding sang menteri untuk bertanggung jawab. Sebab, kerusuhan tersebut bisa timbul karena sistem yang ada saat ini tidak menciptakan iklim budaya akademis, budaya kampus. Para pimpinan universitas, menurut saya, tidak begitu paham dengan budaya akademis. Masih banyak perguruan tinggi yang hanya menerapkan budaya lokal di mana ia berada. Kalau berada di Medan, ia pakai "budaya Medan". Kalau ada di Jogja, pakai "budaya Jawa".

 Sebenarnya, perguruan tinggi punya budaya akademis yang khas dan universal, yang menjadi iklim kampus dalam menggeluti dunia ilmiah. Iklim ini seharusnya sama di mana pun, di Amerika, Jawa, Inggris, dan lain-lain. Budaya akademis disebut juga budaya ilmiah atau budaya profesional.

 Perguruan tinggi di Indonesia masih belum terbiasa dengan budaya akademis, setidaknya belum mempratikkan budaya akademis secara utuh. Budaya akademis pun tidak pernah diajarkan di perguruan tinggi kita sehingga para dosen, guru besar, dan para pimpinan perguruan tinggi tidak banyak tahu tentang budaya akademis. Akibatnya, budaya akademis bagaikan benda maya yang kehadirannya tak jelas.

 Mempelajari dan mengembangkan ilmu akan mengalami kemudahan bila iklim di perguruan tinggi selalu berada dalam budaya akademis. Seringnya budaya nonakademis yang mendominasi perguruan tinggi justru mudah menghambat kegiatan akademis karena banyak bermain dengan emosi dan tata cara yang tidak baku.

 Kegiatan akademis bergelut dengan ilmu, pendapat, gagasan, ajaran, seminar, penelitian, membuat media ilmiah, forum diskusi, debat, dan lain-lain. Budaya akademis menuntut para civitas academica jujur, tidak memihak, dan tidak membentuk grup-grupan atau kubu kepentingan. Tidak asal bunyi, harus memakai alat bukti, referensi, dan alat ukur, serta tidak memakai otoritas kekuasaan sebagai alat pembenaran. Ada kebebasan akademis.

 Budaya akademis akan membawa civitas academica menjadi ilmuwan dan calon ilmuwan (para mahasiswa) yang mengerti cara bereaksi terhadap berbagai masalah ilmiah dan publik layaknya seorang ilmuwan. Nah, bila sudah menjadi pejabat publik, dia akan bisa bekerja secara profesional.

 Segala macam masalah yang kontroversial harus dibawa dalam forum debat atau forum diskusi. Di situ kita beradu argumentasi secara rasional, bukan bertengkar secara emosional. Bukan pula apriori, show of force, gagah-gagahan fisik, pamer kekuatan, dan tawuran. Yang begitu bukan cara akademis, itu tak perlu sekolah. Demo bukan kegiatan akademis! Apalagi jika bentrok fisik, merusak, menyiksa, dan membunuh di dalam kampus.

 Nah, bagaimana para mahasiswa bisa berbudaya akademis kalau dalam kampusnya sendiri tidak pernah mengenal budaya akademis? Tidak ada forum debat yang sehat. Kalau di sana tidak tersedia forum sebagai saluran nalar yang akademis, mereka akan mudah masuk dalam kegiatan demo kekuatan fisik, berdasar pada jumlah orang, yang sama sekali tidak akademis.

 Karena itu, para mahasiswa sejak pertama masuk perguruan tinggi harus diberikan materi budaya akademis agar mengerti arah, iklim, dan budaya yang kompatibel dengan ilmu yang akan dipelajarinya. Kalau budaya akademis adalah sesuatu yang baru di perguruan tinggi itu, para dosen dan guru besar juga harus mendapat penataran subjek yang sama. Tanpa perlu malu atau gengsi.

 Pendidikan adalah hari depan bangsa. Ia adalah kebutuhan publik, kebutuhan bangsa, apa pun suku kita, agama, dan budaya kita. Apa yang akan terjadi dengan bangsa ini bila pendidikan anak anak bangsa tidak berada dalam arah yang benar? Kalau itu dibiarkan, bangsa ini akan hancur, terpuruk penuh anarki. Anarki sudah merebak, jangan biarkan ia merajalela.

Djohansjah Marzoeki ; 
Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga
JAWA POS, 17 Oktober 2012



Selengkapnya.. »»  

Pintu Kampus Negeri bagi Orang Daerah


Kondisi perguruan tinggi negeri yang sangat didominasi oleh orang-orang Jawa tersebut kurang bagus untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan maupun untuk ketahanan nasional.

Berita yang menggembirakan untuk dunia pendidikan adalah sebanyak 749 siswa SMA/SMK sederajat dari Papua dan Papua Barat mendapat beasiswa khusus melalui jalur affirmative action untuk mengikuti kuliah strata satu di 32 perguruan tinggi negeri, antara lain UI, UGM, ITB, ITS, Unair, Undip, Unpad, Unhas, dan perguruan tinggi negeri lain yang sudah tergolong mapan. Para lulusan SMTA tersebut akan mengambil bidang studi kedokteran, teknik sipil, teknik elektronika, ekonomi, akuntansi, dan bidang lainnya.

Rencananya, mulai 2013, beasiswa yang sama akan diberikan kepada siswa dari daerah khusus lain, seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Aceh. Biaya kuliah mereka yang diterima melalui jalur afirmasi itu ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan biaya hidupnya ditanggung oleh pemda setempat.

Kebijakan ini merupakan hal baru yang patut diapresiasi. Saya pribadi gembira dan mendukung penuh kebijakan affirmative action (diskriminatif positif) ini. Sebab, hanya dengan cara semacam itu anak-anak di Papua (di dalamnya Papua Barat), Maluku Utara, NTT, dan mereka yang tinggal di kepulauan terluar dapat kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka, yang kebetulan semuanya ada di Jawa. Hal itu mengingat pendidikan dasar hingga menengah mereka tertinggal jauh dari pendidikan di Jawa, sehingga mustahil mereka akan lolos masuk ke PTN-PTN terkemuka melalui jalur undangan maupun seleksi bersama nasional. Sedangkan bila tidak sempat kuliah di PTN-PTN terkemuka di Jawa, mustahil pula mereka dapat memperbaiki ketertinggalan dalam pembangunan daerahnya. Di sisi lain, peran PTN terkemuka sebagai jembatan emas kehidupan tidak dapat dinikmati oleh semua warga.

Atas dasar pengalaman semacam itulah, penulis selalu mengingatkan pentingnya kebijakan affirmative action untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia timur dan di daerah kepulauan lainnya, agar mereka dapat kuliah di PTN terkemuka. Perjuangan untuk mengegolkan kebijakan affirmative action ini termasuk melalui lobi kepada anggota Komisi X DPR RI dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Djoko Santoso, pada saat penyusunan RUU Pendidikan Tinggi. Dengan diatur dalam UU Pendidikan Tinggi, posisinya menjadi kuat karena mau tidak mau harus terimplementasikan.

Pada awalnya, penulis mengusulkan satu pasal khusus untuk mengatur hak-hak mereka dari pulau tertinggal untuk dapat kuliah di PTN terkemuka di Jawa. Tapi kompromi politiknya dalam pembahasan RUU Pendidikan Tinggi adalah dijadikan satu dengan mereka yang tidak mampu secara ekonomis, sehingga bunyi pasal 74 ayat (1) itu adalah: "PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi." Cetak tebal dari penulis sebagai bukti diakomodasikannya usulan tersebut dalam peraturan perundangan yang baru. Yang tambah menggembirakan lagi adalah pasal tersebut langsung diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai Tahun Ajaran 2012/2013 ini.

Belajar dari Sejarah

Apa yang penulis usulkan itu sebetulnya bukan hal baru, melainkan kebijakan yang pada masa lalu sudah dilaksanakan oleh beberapa PTN terkemuka. Penulis masih punya kenangan indah ketika 30 tahun lalu kuliah di UGM mempunyai kawan dari berbagai daerah, termasuk dari Maluku, NTT, dan Papua. Hampir semua fakultas di UGM pada masa itu mempunyai mahasiswa yang merupakan representasi dari seluruh kepulauan besar di Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), sehingga rasa bangga sebagai orang Indonesia itu muncul karena memang bertemu dengan perwakilan warga dari seluruh Nusantara.

Manuel Kaisiepo, mantan Menteri Daerah Tertinggal pada masa Presiden Gus Dur, adalah putra asli Papua yang sempat kuliah di UGM pada dekade 1970-an. Rektor kedua UGM, Prof Dr Herman Johanes, adalah mahasiswa Pulau Rote, NTT. Kondisi yang sama itu ditemui di ITB, UI, dan IPB. Salah seorang ahli fisika terkemuka di ITB berasal dari Papua. Para putra Papua dan NTT yang menjadi tokoh masyarakat atau ilmuwan terkemuka itu adalah produk dari kebijakan pendidikan masa lalu yang adil.

Sayang, kebijakan pendidikan tinggi yang adil dan beradab itu kemudian hilang akibat proses kapitalisasi dan liberalisasi PTN selama satu dekade terakhir, yang menjadikan materi sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru. Pada 10 tahun terakhir setelah pembentukan PT BHMN, pernah dalam kurun waktu lima tahun awal PT BHMN, beberapa PTN didominasi oleh lulusan dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), karena mereka memiliki kemampuan untuk membayar tinggi.

Tapi sejak 2010, ketika pemerintah menerapkan kebijakan bahwa mahasiswa yang diterima melalui seleksi bersama secara nasional minimum 60 persen dari total mahasiswa baru, mulai terjadi penyebaran asal mahasiswa baru, meski tetap didominasi oleh Jawa, Sumatera, dan Bali saja.

Kondisi perguruan tinggi negeri yang sangat didominasi oleh orang-orang Jawa tersebut kurang bagus untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan maupun untuk ketahanan nasional. Bagaimana mungkin PTN terkemuka di Jawa berperan menumbuhkan wawasan kebangsaan, sedangkan interelasi mereka hanya dengan sesama suku dan etnis saja? Atas dasar itulah maka kebijakan pendidikan yang sudah terbukti baik pada masa lalu perlu dikembangkan lagi pada saat ini.

Pertukaran Dosen

Ide affirmative action ini satu paket dengan pertukaran dosen antarpulau, baik dari PTN terkemuka maupun PTN terbelakang. Pertukaran dosen amat diperlukan untuk saling belajar tentang budaya yang berkembang di setiap PTN. Bagi dosen dari PTN terkemuka, dengan mengajar di PTN terbelakang, diharapkan mereka mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di PTN terbelakang. Karena itu, dosen yang dikirim ke daerah bukan sekadar ahli dalam bidangnya, tapi juga mampu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bertindak lebih baik. Sedangkan bagi dosen dari PTN terbelakang yang dikirim ke PTN terkemuka, diharapkan mereka dapat ngangsu kawruh (berguru) di PTN terkemuka. Dengan demikian, ketika kembali ke PTN asalnya, mereka dapat membawa semangat perubahan untuk maju. Substansi affirmative action dan pertukaran dosen itu adalah pemerataan kualitas PTN serta pertukaran wawasan agar memunculkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan yang tinggi. Fungsi PTN sebagai jembatan emas untuk pembangunan bangsa tetap harus dikedepankan.

Tentu saja, kebijakan affirmative action tidak boleh hanya berhenti pada memberikan kuota saja, tapi juga memberikan bimbingan secara khusus, baik melalui program matrikulasi sebelum masa kuliah dimulai maupun dalam pembelajaran sehari-hari. Sebab, tanpa ada pembimbingan khusus, para mahasiswa dari daerah terbelakang akan susah mengikuti kuliah. Sebaliknya, bila dosen harus menyesuaikan dengan kemampuan mereka, proses belajar secara keseluruhan dapat terhambat.

Karena itu, pembimbingan khusus mutlak diperlukan. Pembimbingan secara khusus tersebut dapat dilakukan oleh dosen muda atau mahasiswa senior dengan diberi insentif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan fokus perhatian pada beberapa mata kuliah pokok saja. Selebihnya didorong belajar sendiri. Betul ini sedikit ribet, tapi itulah konsekuensi dari kebijakan pendidikan yang adil dan beradab. Sebab, bila tidak mau ribet, kesenjangan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa akan terus terjadi, dan dampaknya kurang bagus untuk ketahanan nasional. Selain itu, keberadaan PTN terkemuka pun bukannya berkontribusi memecahkan masalah bangsa, sebaliknya justru menambah masalah bangsa. Sekarang dibalik: bagaimana PTN terkemuka turut memecahkan persoalan bangsa, terutama menyangkut soal kesenjangan sosial dan kesenjangan antardaerah.

Darmaningtyas ; 
Pengamat Pendidikan
KORAN TEMPO, 07 September 2012


Selengkapnya.. »»