Tampilkan postingan dengan label Nalar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nalar. Tampilkan semua postingan

Logika Nalar Kebijakan Pendidikan

MENDIKBUD M Nuh telah memenuhi janjinya pada 13 Mei lalu mengumumkan penyebab kisruh dalam ujian nasional (UN). Dia menyebut, selain manajemen internal yang kurang sinergis dan kemenipisan sense of crisis, kisruh itu dipicu oleh ketidaksensitifan Kemenkeu bahwa momentum itu adalah hal yang sangat penting dan perlu kesiapan matang dalam waktu relatif panjang. 
Ia juga mengungkapkan waktu pencairan dana sangat mepet, hanya sekitar 2 bulan, padahal seharusnya lebih awal supaya langkah persiapannya bisa lebih baik. Terkait dengan masalah manajemen internal, ia mempersoalkan waktu penyerahan naskah soal yang sangat mepet ke percetakan. 
Dalam kasus itu, tentu yang paling terkena adalah Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro. Itulah sebabnya, ia memilih mengundurkan diri dari jabatan. Tapi banyak pihak merasa tak puas atas hasil investigasi tersebut, karena tidak sedikit dari mereka berharap hasil dari investigasi itu adalah Mendikbud harus dinyatakan sebagai orang yang paling bertanggung jawab. 
Paling tidak harapan itu bisa dirunut dari beberapa pendidik yang menyatakan bahwa sangat tidak pantas ketika kisruh itu terjadi. Itu sebabnya, Khairil Anwar dianggap sebagai tumbal. Hal itu bisa dimaklumi, mengingat pada era M Nuh tuntutan pada pendidikan sangat tinggi sehingga tidak ada tempat bagi tenaga pendidik yang santai dan bermalas-malasan. Maka, ketika momentum ada, hal itu adalah celah besar untuk menyerang sang Menteri.
Terlepas dari persoalan hasil invertigasi yang membuat Khiaril Anwar harus lengser, UN yang selama ini dianggap sebagai tolok ukur kebermutuan pendidikan memang harus dievaluasi. Hal itu mengingat kengototan terhadap penyelenggaraaan ujian secara tidak langsung telah menganggap pembinaan yang semestinya jadi tolok ukur, sebagai sesuatu yang tidak berguna selain sebagai tuntutan administrasi yang diamanatkan perundang-undangan. Pembinaan dimaksud tidak lain adalah akreditasi.
Dengan kata lain, jika UN masih dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur mutu pendidikan, akreditasi tak banyak mendatangkan kemaslahatan. Sementara untuk akreditasi pun diperlukan dukungan sumber dana dan SDM unggul. Bila sebuah sekolah telah memiliki dua dukungan itu dan kemudian dari proses akreditasi, semisal memperoleh A, pertanyaannya adalah apa nilai A itu jika kemudian dipenggal secara membabi-buta dan disamakan dengan sekolah yang akreditasinya di bawah A, menjadi malah tidak terakreditasi sama sekali. 
Sebuah sekolah mencapai akreditasi A tentu berdasarkan penilaian seksama oleh para assessor. Seharusnya nilai A sangat terkait dengan mutu. Lantas, jika masih diujinasionalkan, apa makna hasil akreditasi itu. Sebaiknya UN diperuntukkan bagi sekolah yang tidak berakreditasi, baik negeri maupun swasta, sebagai pelecut agar mau meningkatkan mutu. Hal itu, tentu lebih masuk akal, atau sama sekali tak ada akreditasi agar semua sekolah ditentukan lewat satu tolok ukur tunggal, yaitu UN.

Pengawasan Baik
Itu jika bangsa ini akan dikelola dengan pola nalar yang logis, mengingat sudah ada akreditasi, tapi juga ada ujian nasional, dan ini nalar yang tidak logis. Paling tidak ketidaklogisan itu ada pada akreditasi itu, karena terbukti tidak mendatangkan manfaat. Untuk ukuran kepercayaan, sama-sama tidak dipercaya lantaran masih ’’dirampas’’ oleh ujian nasional. Makin terlihat tidak logis ketika murid SD/ MI harus menempuh ujian nasional, seperti siswa SMP/ MTs dan SMA/ MA. 
Bagi para siswa, penyelenggaraan ujian nasional, selain mengabaikan akreditasi juga berlawanan dengan peraturan yang menetapkan Wajib Belajar (wajar) 9 Tahun. Bagaimana bisa 9 tahun itu berjalan dengan baik, jika akan melangkah ke level 7 saja sudah diganjal ujian nasional. 
Seharusnya, sesuai namanya, siswa tidak perlu ada hambatan ke jenjang level 7 mengingat itu kemauan negara. Realitasnya malah sebaliknya, negara bernafsu untuk memenggal harapan mereka. Tidak usahlah mempersoalan akreditasi yang memang telah membuat nalar pendidikan tidak logis, sesuatu yang wajib saja masih dikesampingkan.
Berkaitan masalah itu, tak ada pilihan lain, kecuali harus melogiskan cara pandang pengambil kebijakan pendidikan. Jika akreditasi akan dikedepan, tentu tidak perlu menyelenggarakan UN. Kecuali sebaliknya yang lebih penting akreditasi menjadi sesuatu yang tidak wajib. Hanya, jika pilihan jatuh kepada akreditasi, tentu harus ada pengawasan yang baik. 
Para penilik juga harus idealis, semata-mata demi kebaikan mutu pendidikan. Bukan seperti selama ini, banyak penilik datang pada akhir bulan sekadar mencari ’’gizi’’ tambahan, dan ketika sudah dikasih amplop, tidak lagi bertanya soal pendidikan. Selain ujian nasional untuk pendidikan dasar, baik dilihat dari kacamata akreditasi maupun keberlanjutan Wajar 9 Tahun, memang harus segera diakhiri. 
Di samping tidak sejalan dengan logika  wajar dan akreditasi, itu hanya meneguhkan otoritarianisme pemerintah. 

Laksmi Widajanti ; 
Dosen Bagian Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro 
SUARA MERDEKA, 16 Mei 2013


Selengkapnya.. »»  

Keprihatinan di Hari Pendidikan

Ki Hadjar Dewantara sebagai anggota BPUPKI merumuskan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945: ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional”. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada hakikatnya sama, hanya perkataan”satu sistem pengajaran nasional” diamandemen menjadi ”satu sistem pendidikan nasional”. Pada kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hadjar Dewantara ditunjuk memimpin Kementerian Pengajaran sebagai menteri.

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa (1922) sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat tertib, damai, bahagia, tangguh, dan berjaya.

Sejarah dunia mencatat, di tengah penjajahan kolonial, sekolah Tamansiswa mengajarkan kepada rakyat terjajah agar melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Gubernur Jenderal mengeluarkan ordonansi melarang sekolah liar. Tamansiswa termasuk yang dianggap liar. Pergerakan nasional melawan keras ordonansi itu. Ordonansi dicabut!

Darurat Nasional
Tersurat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merdeka mengemban doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan. Artinya, kebangsaan (nasionalisme) dan kerakyatan (pakem takhta untuk rakyat) harus mengambil perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lunturnya nasionalisme saat ini adalah darurat nasional. Kita lengah membedakan antara ”pembangunan Indonesia” dan sekadar ”pembangunan di Indonesia”. Kita menempatkan diri hanya sebagai ”penonton pembangunan” di negeri sendiri. Paham kerakyatan yang meluntur membuat kita cuek ketika pembangunan menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan.

Saya menulis di Kompas terbitan 29 Agustus 2012 tentang seorang ekonom di sekitar Presiden yang meremehkan nasionalisme. Ia barangkali termakan skenario global, neocortical warfare, dalam diktum-diktum miring the end of nation-states, the borderless world, dan the end of history. Dia mengatakan, ”Apa itu nasionalisme, kuno itu, masukin saja ke saku”.

Mengapa ekonom ini tidak malu dan tidak mau tahu bahwa nasionalisme adalah kedaulatan bernegara yang tak pernah menjadi kuno atau usang?

Jika yang dikatakan Bung Karno dan Bung Hatta tidak dipahami dan dikatakan kuno, hal tersebut disebabkan sejarah perjuangan bangsa makin diabaikan pendidikan nasional kita. Pembelaan Bung Karno di Pengadilan Bandung, Indonesië Klaagt-Aan ”Indonesia Menggugat” (1930); dan pembelaan Bung Hatta di Pengadilan Den Haag, Indonesië Vrij ”Indonesia Merdeka” (1926), tidak akan usang.

Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hadjar Dewantara, menegaskan (1928), ”... Pengajaran harus bersifat kebangsaan.... Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tidak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita....” Kunokah ini?

Servilisme kaum intelektual kita barangkali perlu digugah dengan mengutip pendapat kontemporer (abad ke-21) orang-orang Barat berikut ini.

Leah Greenfeld (2001): ”Pertumbuhan perekonomian modern hanya akan berkesinambungan justru jika didorong dan ditopang nasionalisme.”

Ian Lustic (2002): ”Nasionalisme merupakan suatu kekuatan pembangunan yang tidak ada tandingannya di dunia masa kini.”

Perkataan ”satu sistem pendidikan nasional” dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan, kurikulum pendidikan nasional kita adalah satu bagi seluruh bangsa untuk memperkukuh satu kenasionalan dari keberagamannya yang sangat kaya. Kurikulum pendidikan nasional harus membentuk pola-pikir ”ketunggalikaan” di dalam realitas kebinekaan Indonesia sebagai aset nasional. Bila tidak, ”persatuan” hanya akan bermakna ”persatéan”.

Kurikulum pendidikan nasional kita wajib membentuk dinamika konvergensi nasional, memperkukuh kohesi nasional. Pada tahun 1997, Menteri Pendidikan Malaysia Najib Razak menyampaikan kepada Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional kita, ”Malaysia negara federal, tetapi pendidikan dilakukan tersentralisasi untuk menjamin mutu dan isi yang satu bagi seluruh bangsa.” Indonesia terjebak ketidakterampilan plus lengah misi.

Budaya Bernalar
Adalah terburu-buru menolak ujian nasional (UN) karena dikatakan merusak budaya bernalar. Apabila pelaksanaan UN tidak ”gagal”, pastilah tuntutan menghapus UN tidak akan berlebihan sekeras ini. Keputusan Mahkamah Agung (2008) yang melarang pemerintah menyelenggarakan UN tentulah keliru karena tidak memahami misi nasional.

Gagalnya pelaksanaan UN memang tanggung jawab menteri, dan menteri memberi contoh keteladanan mendidik dalam ”berani memikul tanggung jawabnya”.

Namun, orang bertanya, mengapa para akademisi di Badan Standardisasi Pendidikan Nasional dan Balitbang tidak mengaku salah pula? Presiden menggunakan kata keras ”investigasi”, berarti menduga keras telah terjadi penyusupan kepentingan atau sabotase.

Sejak tahun 1961 marak sistem ujian dengan pilihan ganda, maka sejak itu pula diawali perusakan terhadap budaya bernalar, berkomunikasi, dan berkreasi dalam menghadapi dinamika tantangan zaman.

Budaya bernalar adalah salah satu tuntutan. Nalar tidak universal, tidak bebas-nilai. Neutrality of science atau die Wertfreiheit der Wissenschaft sudah lama ditolak. Ada nalar Indonesia, ada nalar Barat. Tuntutan fundamental lain dalam bernegara adalah bercita-cita, bermimpi bersama mendesain keindonesiaan masa depan, serta berdasarkan konsensus kebangsaan dan kerakyatan.

Nalar menempel pada mimpi nasional yang tidak boleh diabaikan oleh pendidikan nasional. Bahkan, Sejarah dan Ilmu Bumi untuk menumbuhkan keindonesiaan diabaikan. Legiun Veteran Republik Indonesia melayangkan teguran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi tidak ditanggapi.

Materi ujian serta mutu pendidikan dan pengajaran di ruang-ruang kelas memang harus ditingkatkan supaya substansinya relevan dan terarah. Menghapuskan UN sebagai standar membentuk pola pikir nasional merupakan kesalahan fatal. Bagaimana agar guru-guru dan oknum-oknum Dinas Pendidikan tidak membohongi diri, tidak menjual kunci jawaban UN, adalah soal lain lagi.

Menipis
Bonus demografi akibat membesarnya jumlah penduduk usia produktif hingga tahun 2030 dan membengkaknya kelas menengah yang dibanggakan sejumlah kalangan tidak akan merupakan ”bonus” apabila mereka berperilaku lebih konsumtif daripada produktif, lebih menyukai barang-barang impor daripada produk-produk dalam negeri.

Kepekaan anak-anak muda kita terhadap kebanggaan dan kepentingan nasional pun menipis tatkala pendidikan membiarkan ”modernisasi” direduksi menjadi ”westernisasi”.

Tanpa nasionalisme, kecerdasan otak tidak menjadi pendorong untuk mengangkat harkat kita dari keterjerumusan sebagai jongos globalisasi, tidak akan mampu merasakan bahwa restoran-restoran asing, mal-mal, dan supermarket-supermarket serba asing melumpuhkan dan memiskinkan usaha-usaha anak negeri.

Perkembangan demografi tidak akan menjadi bonus, tetapi menjadi lawan keindonesiaan yang ditakuti Ki Hadjar Dewantara.

Sri-Edi Swasono ;  
Guru Besar Universitas Indonesia;
Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa
KOMPAS, 02 Mei 2013



Selengkapnya.. »»  

Menuju Pendangkalan Nalar


Rencana pemerintah untuk mengintegrasikan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia membuat cemas para praktisi ilmu pengetahuan dasar. Mereka membahasnya dalam Forum Diskusi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, seperti yang diberitakan Kompas, Kamis, 8 November 2012. Dalam diskusi Dewan Pendidikan Tinggi, terutama Majelis Penelitian, para pemerhati ilmu-ilmu sosial dan humaniora pun turut mencemaskan hal ini.

Hitung-hitungan pemerhati pendidikan Prof Yohanes Surya memperlihatkan, jika pelajaran IPA dan IPS jadi diintegrasikan ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia, porsi IPA yang dapat dipertahankan dalam pelajaran baru tersebut akan kurang dari 30 persen. Padahal, kita sering mendengar bahwa isi dan cara pengajaran IPA di SD masih jauh dari ideal sehingga sering dituding menjadi penyebab rendahnya penguasaan IPA.

Guru Besar Matematika ITB Prof Iwan Pranoto menyatakan bahwa apa yang diajarkan saat ini adalah IPA dan Matematika semu karena tidak merangsang daya nalar siswa. Sangat ironis jika dikaitkan dengan cita-cita luhur bangsa ini untuk menjadi bangsa mandiri yang menguasai iptek dan tidak bergantung atau tidak dapat dikuasai bangsa lain.

Lebih ironis lagi jika kita mendengar bahwa rencana penghapusan IPA dilatarbelakangi oleh perilaku negatif siswa-siswa kita saat ini, seperti maraknya tawuran antarsiswa, yang korelasinya dengan pelajaran IPA jelas sangat sayup. Bukankah tawuran itu juga diakibatkan kurangnya daya nalar? Mohammad Abduhzen dalam tulisannya (Kompas, 12/12/2012) juga menyayangkan penghapusan ini mengingat sifat bangsa kita yang masih sangat mitis dan mistis.

Nalar Kita Kalah

Bukan rahasia lagi jika daya nalar siswa kita kalah dibandingkan dengan siswa negara jiran atau negara maju. Meski dalam olimpiade sains atau sosial siswa kita sering menggondol medali emas, secara rerata daya nalar siswa kita rendah. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari laporan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), sebuah pusat studi yang mengakses kemajuan matematika dan sains siswa kelas empat SD dan kelas dua SMP setiap empat tahun. Hasil TIMSS 2011 yang baru saja dilaporkan memutarbalikkan keyakinan sebagian masyarakat, bahwa siswa-siswa kita jauh lebih unggul dibandingkan siswa negara lain.

Untuk bidang sains, Indonesia menempati tiga urutan terendah bersama Maroko dan Ghana. Ironisnya, prestasi siswa Indonesia bahkan kalah dibandingkan dengan siswa Palestina, Lebanon, dan hampir semua negara Timur Tengah (Tabel 3.2 TIMSS 2011 Science). Singkat cerita, laporan TIMSS menguak bahwa siswa kita tidak unggul dalam memecahkan soal-soal sains dan matematika yang membutuhkan daya nalar tinggi ketimbang kepiawaian menghafalkan rumus-rumus kompleks.

Di lain pihak, kita juga tahu persis bahwa usia SD merupakan usia emas saat rasa ingin tahu (curiosity) seorang anak sangat tinggi, terutama terhadap fenomena-fenomena alam dan sosial di sekitarnya. Sebagai seorang ayah yang memiliki dua anak di tingkat SD, saya sendiri sering kewalahan menjelaskan fenomena-fenomena alam dengan cara dan bahasa yang mudah ditangkap daya nalar anak berusia kurang dari 10 tahun.

Untunglah, beberapa fenomena alam seperti turunnya hujan serta konservasi energi dijelaskan di pelajaran SD saat ini meski saya merasa pembahasannya kadang-kadang terlalu dalam untuk tingkat SD. Mungkin terasa aneh jika saya saja merasakan hal ini tidak mudah. Saya dapat membayangkan betapa sulitnya para orangtua yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan mendalam tentang IPA dalam hal ini. Akan lebih parah lagi jika orangtua yang bersangkutan memiliki bekal pendidikan relatif kurang.

Kondisi di atas akan semakin runyam jika pelajaran IPA di SD jadi dihapus. Kepiawaian dalam bernalar jelas sangat diasah di dalam pelajaran IPA di samping Matematika. Inilah yang membuat keresahan para pemerhati pendidikan sangat beralasan. Penghapusan ini tentu saja akan menurunkan daya nalar siswa. Mungkin, sejatinya, apa yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah terlalu tingginya level materi IPA dan IPS sehingga kurikulumnya terlihat terlalu gemuk.

Pada kenyataannya, hampir semua materi pelajaran SD saat ini memiliki tingkat yang terlalu tinggi dan terlalu gemuk. Bahkan, boleh dikatakan berlebih-lebihan. Tidak heran jika saat ini muncul pula usulan penghapusan pelajaran Bahasa Inggris di SD karena dianggap terlalu tinggi dan mengganggu konsentrasi siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, entah karena kebanggaan orangtua atau tuntutan sekolah berbasis internasional, pelajaran Bahasa Inggris di SD sudah menjadi mahapenting dan sakral.

Perlu Hati-Hati dan Saksama

Kurikulum SD boleh-boleh saja diperbaiki dari masa ke masa. Namun, penghilangan mata pelajaran tertentu harus didasari pada hasil penelitian yang sangat hati-hati dan saksama. Kurikulum yang ada saat ini tentu merupakan hasil evolusi puluhan tahun. Pasti ada argumen kuat di balik adanya mata pelajaran IPA dan IPS di tingkat SD. Selain itu, penggabungan IPA dan IPS menjadi satu mata pelajaran tampaknya juga kurang masuk akal karena domain kedua mata pelajaran sangat berbeda. Keduanya mungkin baru menyatu atau konvergen di ranah penelitian yang sangat frontiers, seperti quantitative sociology dan quantitative psychology, yang saat ini tampaknya hanya dipahami oleh para peneliti bidang tersebut.

Ada satu hal lain yang mungkin luput dari pemikiran para pengambil keputusan di tingkat pendidikan dasar, yaitu penalaan halus (fine tuning) pada program pendidikan dasar dapat berakibat besar dan fatal pada kinerja siswa ketika dia duduk di bangku kuliah, seperti cerita efek kupu- kupu dalam teori chaos. Apa yang tersurat di media massa saat ini, yaitu pemerintah sudah memperhitungkan dan mempersiapkan secara matang penghapusan IPA ini, mungkin perlu dikoreksi.

Pihak perguruan tinggi yang akan mengambil alih tugas mendidik siswa-siswa SD tersebut paling lama 10 tahun lagi tidak diminta masukannya. Padahal, pihak ini juga akan menanggung akibatnya jika penghapusan IPA ini berdampak negatif kepada siswa-siswa tersebut.

Terry Mart ; 
Dosen Fisika FMIPA UI
KOMPAS, 27 Desember 2012


Selengkapnya.. »»