Tampilkan postingan dengan label Siti Muyassarotul Hafidzoh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Siti Muyassarotul Hafidzoh. Tampilkan semua postingan

Aksara dan Indeks Pembangunan Manusia

Setiap tanggal 8 September, masyarakat dunia memperingati Hari Aksara Internasional (HAI). Peringatan hari aksara dimaksudkan agar masyarakat dunia menjadi melek aksara, dan akhirnya melek pengetahuan. Melek aksara kemudian menjadi salah satu hak asasi manusia yang disepakati oleh bangsa-bangsa dunia.
Buta aksara memberikan kontribusi tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Angka buta aksara menyumbang dua pertiga dalam penentuan HDI. Sepertiga ada dalam pendidikan, lainnya ekonomi dan kesehatan (Kemendiknas: 2012).
Data dari Human Development Indeks (HDI) menjelaskan angka buta aksara penduduk Indonesia sebesar 12,1 persen. Artinya, satu dari delapan orang masih buta aksara. Dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 7 persen, dan Brunei Darussalam 6 persen, Indonesia masih di atas 10 persen.
Jumlah penduduk buta aksara saat ini diklaim Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tinggal 10.1 juta orang. Angka ini menurun drastis 1.7 juta orang dibanding tahun 2007 yang tercatat 11,8 juta orang. Pada akhir 2009, jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas ditargetkan tinggal 7,7 juta orang (Kemendikbud: 2012).
Kalau data yang dikemukakan Depdikbud itu benar, kita layak apresiasi dengan positif. Walaupun demikian, data tersebut tidak memberikan jaminan kepastian. Itu adalah hasil rekayasa kebijakan pemerintah.
Terbukti, Depdikbud merasa ada banyak kendala yang dihadapi terkait pemberantasan buta aksara, khususnya mereka yang masih dijerat kemiskinan, keterbelakangan, dan jauh dari peradaban, selain minimnya spirit belajar yang menancap dalam diri mereka.
Walaupun demikian, bukan berarti Depdikbud kemudian berpangku tangan tanpa adanya sebuah rekayasa baru yang lebih inovatif dan bisa langsung menyentuh jantung persoalan masyarakat. Kalau galau dan lunglai dengan persoalan aksara, masyarakat Indonesia bisa tertinggal dari kereta peradaban dunia yang melaju begitu cepat, bersamaan dengan kecepatan teknologi dan komunikasi yang menembus lintas batas peradaban manusia.

Melek Peradaban
Laju peradaban dunia memang dimulai dari aksara. Aksara memainkan peran penting penciptaan tata peradaban yang maju dan modern. Untuk mengerti aksara saja, para pencipta peradaban selalu bekerja keras menyusun huruf demi huruf.
Lihatlah bangsa Aida yang bekerja keras menata batu bata peradaban Barat lewat salinan ensiklopedi pengetahuan selama delapan abad lamanya. Bangsa Aida, menurut Taufik Rahzen, menjadi ujung tombak lahirnya peradaban modern yang menelurkan ragam keilmuan yang berkembang pesat hingga sekarang.
Bangsa Aida dengan tekun menyalin pengetahuan yang berasal dari Yunani, Islam, Romawi, India, China, dan berbagai khazanah peradaban agung lainnya. Dengan ketekunan beraksara, ciptaan mereka menjadi agung sampai sekarang.
Lihat pula yang dilakukan Harun al-Rasid dengan proyek perpustakaan baitul hikmahnya. Sang Khalifah mengeluarkan dana sangat besar untuk mendanai berbagai program keilmuan dan kebersaksaraan dalam rangka menjulangkan peradaban Islam hingga tampil dengan gemilang.
Para penyalin pengetahuan yang bergelut di perpustakaan baitul hikmah tersebut, menjalani prosesi agung mentranskrip ragam pengetahuan yang terhampar di dunia. Salinan pengetahuan dengan ketekunan beraksara kemudian menjadikan Islam di Timur Tengah sebagai pemimpin peradaban dunia selama beberapa abad.
Demikian juga yang terkisah dalam pembuatan kamus Oxford English Dictionary. Kamus yang penyusunannya diketuai Prof Murroy tersebut menghabiskan waktu penyusunan 70 tahun. Kamus tersebut disusun dengan ketelitian dunia aksara yang sangat mendalam. Setiap kata yang lahir ditashih dengan penuh khidmat.
Tak salah kalau kamus tersebut kemudian menjadi kamus standar literasi dalam dunia akademik Barat. Kamus ini selalu dipajang dalam meja para peneliti dan pengkaji pengetahuan. Ketelitian dalam beraksara yang dilakukan Prof Murroy adalah pelajaran berharga, bahwa dunia aksara sarat dengan ketekunan dan kedisiplinan.
Dari situlah peradaban lahir dengan tegak dan kokoh. Bagaimana dengan Indonesia? Beraksara belum mendapat tempat yang layak di Bumi Indonesia. A Teeuw (1994) melihat Indonesia masih terombang-ambing antara tradisi kelisanan dan keberaksaraan. Kelisanan masih mendominasi dalam gerak pengetahuan di Indonesia.
Terbukti karya tulis belum mendapatkan tempat standar dan ideal dalam laju keilmuan yang berkembang di Indonesia. Tak salah juga kalau buta aksara masih berderet di Indonesia sepanjang deretan kepulauan yang membujur se-Nusantara.
Tak mendapatkan perhatian yang layak, padahal melek aksara sangat menentukan kualitas bangsa, tidak salah kalau Human Development Index (HDI) Indonesia selalu berada di peringkat rendah, sudah tertinggal dengan negara tetangga Asia Tenggara lainnya.
Dalam konteks ini, peradaban di Indonesia sejatinya sedang menggantung, sedang di persimpangan jalan. Kualitas beraksara masih dalam krisis kalut. Itikad baik pemerintah untuk meminimalisasi angka buta aksara tahun 2009 tinggal 7,7 juta orang harus didukung bersama seluruh elemen bangsa.
Program pemberantasan buta aksara harus segera diselesaikan. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta secara maksimal bisa menjadi langkah strategis dalam menyegerakan bebas buta aksara.
Keputusan anggaran pendidikan 20 persen seharusnya juga menjadi pelecut kebijakan negara dalam mengentaskan program buta aksara bersama berbagai lembaga pendidikan negeri dan swasta. Ingat, hak beraksara sama dengan hak-hak pelayanan kesehatan dalam standar hak asasi manusia.
Peradaban Indonesia harus ditegakkan bersama. Bukan saja oleh kaum terpelajar dan elite kota, melainkan juga oleh masyarakat desa yang berjejer di berbagai pelosok.
Semua bertugas sama dalam menegakkan kaki ke-Indonesia-an. Indonesia yang melek aksara, yang terus berjuang menjaga kedaulatan aksara dalam gerak peradaban yang telah diperjuangkan sejak Indonesia berdiri.

Siti Muyassarotul Hafidzoh  ;    
Peneliti pada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
SINAR HARAPAN, 10 September 2013




Selengkapnya.. »»  

Memberantas Buta Aksara

Tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Sedunia. Peringatan ini bagi bangsa Indonesia sangat strategis untuk merumuskan kembali kebijakan negara terkait dengan kondisi buta aksara yang masih mendera rakyat Indonesia. Buta aksara sangat berpengaruh atas Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Tinggi rendahnya buta aksara akan menjadi penentu utama tinggi-rendahnya kualitas pembangunan manusia Indonesia.
Angka buta aksara di Indonesia, menurut Kementerian Pendidikan Nasional, masih tinggi, yakni 4,8 persen dari jumlah penduduk. Itu setara dengan 8,5 juta jiwa. Tentu saja permasalahan itu memerlukan penanganan khusus berupa pemberantasan buta huruf. Perlu penanganan khusus karena selain jumlahnya masih banyak, juga 60 persen dari 8,5 juta jiwa tersebut adalah kaum perempuan. Saat ini ada 10 provinsi dengan tingkat buta huruf tinggi hingga di atas 10 persen. Provinsi itu, antara lain Papua, NTT, NTB dan Jabar serta Sulsel. (Kemendiknas: 2011)
Data ini menjadi fakta untuk membangun harapan akan optimisme merealisasikan pemberantsan buta aksara secara maksimal. Optimisme ini terkait problem buta aksara yang dicanangkan pemerintah tidak ada jaminan bahwa mereka akan melek aksara terus, karena terkait berbagai hal, sangat mungkin akan kembali buta aksara. Hal ini juga diakui Kemendiknas sendiri. Artinya, perlu kerangka kebijakan sistematis dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas buta aksara.
Agenda pemberantasan buta aksara dalam gerak kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini terkendala oleh beberapa hal.
Pertama, mereka berasal dari keluarga miskin. Kemiskinan seringkali menjadi kendala sangat praktis dalam upaya pembelajaran masyarakat. Mereka sibuk dengan agenda setiap hari dalam upaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena sibuk dengan ritualisme kerja sehari-hari, mereka menganggap tidak penting lagi melek atau buta aksara. Bagi mereka, mengatasi masalah kemiskinan jauh lebih urgen di tengah balutan krisis multidimensi.
Kedua, mereka berada di daerah terpencil dan pelosok. Karena jauh dari pusat kebudayaan dan pusat peradaban, masyarakat menganggap diri mereka sebagai sosok inferior. Menjadi masyarakat terbelakang kemudian dipahami secara kodrati, sehingga upaya dan usaha pemberatasan aksara tidak begitu penting dalam agenda kemasyaratan, karena melek aksara belum mereka sadari sebagai bagian dari upaya penciptaan kemajuan dan kesejahteraan.
Ketiga, paradigma berfikir yang kalut membuat mereka tidak mempunyai motivasi belajar tinggi. Belajar sudah tidak menjadi prioritas kerja sehari-hari mereka karena menganggap sudah terlambat untuk belajar. Yang lebih tragis, belajar bagi mereka malah dianggap membuang waktu saja. Pola pemikiran yang demikian masih menggejala dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ini bukan saja melanda mereka yang masih buta aksara. Mereka yang sudah melek aksara pun masih enggan dan bermalas-malas dalam meningkatkan belajar dan tradisi membaca. Belajar dan membaca seringkali dianggap sesuatu yang aneh, dan sok belajar. Inilah yang masih dilematis dalam struktur kesadaran masyarakat Indonesia.
Di tengah problem kalut tersebut, sudah saatnya dalam rangka merealisasikan pemberantasan buta aksara, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan kerja sosial yang strategis, sistematis, dan berkelanjutan.
Pertama, membongkar kesadaran semu ihwal belajar. Kesadaran akan lemahnya motivasi belajar merupakan pangkal persoalan dalam hak pemberantasan buat aksara. Berbagai program bisa diproyeksikan, tetapi kalau masyarakat enggan dan tidak semangat belajar, hasilnya pasti tidak maksimal. Perlu dibongkar kesadaran semu tersebut, diganti dengan kesadaran autentik ihwal motivasi belajar yang total dan penuh kesungguhan.
Kedua, memaksimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya gerakan masif pemberantasan buta aksara. Kerja sama dalam konteks bisa dilakukan lewat program kuliah kerja nyata (KKN) yang langsung masuk dalam jantung tradisi masyarakat. Kerja sama bisa digunakan dalam realisasi tersebut. Kalau selama ini su-dah dilakukan, maka upaya maksimalisasi di berbagai tempat terpelosok dan marginal. Kerja sama ini akan sangat efektif kalau pemerintah dan perguruan tinggi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial yang mempunyai basis kultural yang jelas di berbagai daerah terpelosok tersebut. Taruhlah, misalnya, bekerja sama dengan organisasi sosial keagamaan yang mempunyai tradisi ritual keagamaan yang ajeg dalam masyarakat. Kampanye pemberatasan buta aksara dapat dimaksimalkan dalam berbagai ritual keagamaan, terlebih juga dikampanyekan oleh agamawan dan tokoh masyarakat lokal.
Ketiga, program ini diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya. Dalam konteks sekarang, maksimalisasi pemberantasan buta aksara bisa dilanjutkan lewat anggaran pendidikan 20 persen. Anggaran 20 persen dari total APBN dapat dijadikan modal berharga dalam mencipta masyarakat yang melek aksara. Anggaran besar tersebut jangan hanya diorientasikan dalam penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan menengah dan tinggi. Kaum buta aksara harus diperhatikan dengan serius, sehingga indeks pembangunan manusia (HDI) semakin meningkat.
Demi masa depan bangsa, buta aksara harus kita berantas. Melek aksara adalah bagian penting pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Peringatan hari aksara sedunia menjadi cacatan penting bagi Indonesia untuk terus berbenah menyongsong mimpi visi Indonesia 2030 yang maju dan berkeadaban.

Siti Muyassarotul Hafidzoh  ;   
Peneliti pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
SUARA KARYA, 07 September 2013




Selengkapnya.. »»  

Soekarno dan Pendidikan Kebangsaan

Tanggal 6 Juni adalah Hari Lahir Soekarno, proklamator Kemerdekaan RI. Soekarno lahir dari keluarga bangsawan, tetapi justru sangat dekat dengan rakyat kecil. Ini tak lepas dari seorang perempuan bernama Sarinah, pengasuhnya saat kecil, yang setiap pagi memberikan sarapan ilmu tentang kehidupan orang kecil kepadanya. Sejak muda Soekarno memang sangat lantang dan membenci segala bentuk penjajahan di Indonesia. Dia berusaha sekuat tenaga dengan segala keterbatasannya, selalu melakukan upaya-upaya perlawanan untuk mencapai kemerdekaan bangsa dengan berbagai cara.

Soekarno muda ketika menjadi mahasiswa di Sekolah Teknik Bandung (sekarang ITB) membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada Kongres PNI pertama, Soekarno terpilih sebagai Ketua PNI. Kegiatan politik Soekarno muda tidak disukai Belanda sehingga ia sering dipenjarakan. Meskipun demikian, Soekarno tidak patah semangat untuk berjuang memerdekakan Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang, Soekarno diminta Jepang mengobarkan semangat bangsa Indonesia agar bersedia membantu melawan Sekutu. Untuk itu, Soekarno bersama dengan Drs Moh Hatta. KH Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara (Empat Serangkai) ditunjuk sebagai pemimpin organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Namun, oleh tokoh Empat Serangkai, Putera justru dimanfaatkan untuk menggembleng watak bangsa Indonesia agar lebih cinta dan rela berkorban untuk tanah airnya.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, Soekarno berjuang di dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. Soekarno menyumbangkan pemikirannya dalam pembentukan dasar negara Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila pada lembaga BPUPKI. Soekarno juga dipercaya menjadi Ketua PPKI, panitia khusus yang dipersiapkan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya, Soekarno bersama Hatta pada 17 Agustus 1945 mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, perjuangan Soekarno tidak berhenti begitu saja. Pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Walaupun pada dekade 1950-an, Hatta hengkang dari Dwitunggal, Soekarno tetap memimpin negara dan bangsa Indonesia sampai akhirnya jatuh tahun 1966. Dan, pada 21 Juni 1970 meninggal dunia di dalam tahanannya, Wisma Yaso, dengan status sebagai tahanan rumah sekaligus tahanan politik.

Tokoh Teladan

Membaca jejak hidup Soekarno sangat tepat dijadikan sebagai refleksi dan inspirasi dalam menegakkan kembali pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan merupakan program pendidikan sebagai wadah pembelajaran dengan metode dan pendekatan yang khusus dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Soekarno merupakan prototipe tokoh teladan bangsa dalam pendidikan kebangsaan.

Pemerintah sebenarnya sudah mendisain pendidikan kebangsaan ini. Kemendikbud dan Kemendagri menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pendidikan kebangsaan pada 7 Maret 2011. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang menyebutkan perlunya pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan. Termasuk, di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan.

Muhammad Nuh (2011) mengatakan, lembaga pendidikan berupa perguruan tinggi merupakan institusi yang independen, karena tidak didirikan untuk kepentingan partai politik tertentu, atau kepentingan pemerintah, melainkan untuk kepentingan bangsa, sehingga sangat tepat dijadikan sebagai tempat pendidikan kebangsaan. Sumber daya manusia (SDM) di universitas luar biasa, terus mengalir. Kemudian, dalam melakukan kajian, universitas menggunakan prinsip benar dan utuh, serta mampu melihat ke depan, untuk jangka panjang.

Pendidikan kebangsaan ini penting karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu ada dinamika sosial dan politik yang berkembang mewarnai proses demokratisasi di Indonesia. Pendidikan kebangsaan dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan sesuatu yang strategis untuk mengatasi permasalahan bangsa ke depan.

Secara histori-empirik, menurut Ki Supriyoko (1995), pendidikan kebangsaan Indonesia tumbuh dan berkembang melalui dua jalur sekaligus; masing-masing jalur pendidikan alam (natural education) dan pendidikan yang direncanakan (systematic education). Jalur yang pertama secara linear ditarik dari abad ke-14 pada zaman Majapahit dan abad ke-7 pada zaman Sriwijaya. Sementara jalur yang kedua ditarik dari titik awal sejarah Indonesia modern yang ditandai dengan lahirnya BO (Boedi Oetomo) tahun 1908.

Sampai sekarang ini, dua jalur ini masih berjalan secara efektif. Pendidikan kebangsaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan satu proses yang tak pernah berhenti (never ending process), sehingga bentuknya senantiasa sangat bergantung pada perkembangan alam dan zaman. Kalau pada era prakemerdekaan, pendidikan kebangsaan Indonesia lebih termanifestasi dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah, maka pada era pascakemerdekaan ini lebih termanifestasi dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk mensukseskan pembangunan.

Semangat perjuangan Soekarno menjadi catatan krusial bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan pendidikan kebangsaan, agar semakin menancap kuat akar kebangsaannya. Aktualisasi pemikiran dan gerak langkah Soekarno menjadikan pendidikan kebangsaan semakin kaya dan relevan dalam menjawab problematika politik dan demokrasi di Indonesia.

Siti Muyassarotul Hafidzoh ;   
Peneliti pada Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
SUARA KARYA, 04 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Dosen Lulusan Luar Negeri

Apa kabar dosen lulusan luar negeri? Perguruan tinggi (PT) di Indonesia sejak awal abad ke-21 sedang dibanjiri oleh dosen hasil didikan luar negeri. Bukan saja PT di kota-kota besar, tetapi PT di berbagai kota kabupaten juga kebanjiran dosen lulusan luar negeri. Mereka itu dielu-elukan oleh civitas kampus, bak seorang dewa yang datang membawa panji keselamatan dan kebahagiaan. Mereka datang langsung mendapatkan tempat khusus dari kampus, tanap harus capek mengabdi bertahun-tahun terlebih dahulu.

Diakui, kedatangan mereka memberikan "sesuatu yang berbeda" bagi kampus. Setidaknya menambah daya tawar kampus tersebut karena tenaga pengajarnya tidak hanya lulusan PT lokal, tetapi juga lulusan luar negeri. "Nilai tambah" ini sangat berarti, dan bisa memicu animo publik untuk studi di PT tersebut. Di samping itu, lulusan luar negeri tentu mempunyai kelebihan dalam penguasaan bahasa asing, sehingga memicu mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya.

Akan tetapi, dosen lulusan luar negeri itu juga memendam banyak keganjilan. Hampir setiap mengajar, mereka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap PT di Indonesia secara umum. Mereka akhirnya terbiasa dengan berbagai ucapan dan kelakar yang mengolok-olok negeri sendiri. Mereka merasa fun, senang dan puas.

Kalau model dosen yang berseberangan dengan negara dan kekuasaan seperti itu terjadi pada era orde baru, tentu bisa menjadi salah satu kebanggaan. Tetapi, menjadi suatau "kemunafikan" kalau dilakukan hari ini, saat kampus masih berbenah diri.

Jujur diakui, mengolok-olok menghadirkan kepuasan tersendiri tetapi olokan tanpa berusaha memperbaiki mungkin omong kosong. Jika seorang dosen yang disekolahkan negara kemudian pulang ke negerinya, lalu menjadikan kelemahan bangsa sebagai bahan olok-olok tanpa usaha memperbaikinya hal itu sama artinya dengan mencederai nafas reformasi, mencederai rakyat dan membuat pendidikan makin runyam.

Kalau lulusan luar negeri hanya untuk mengolok-olok kampus dalam negeri tanpa melakukan perbaikan yang berarti, maka kebanggaan seorang dosen karena lulusan luar negeri adalah kebanggaan semu. Karena, tidak menambah baik keadaan yang dianggap "lemah" selama ini.

Inilah yang menjadi cermin manusia Indonesia yang retak, gagal memahami peradaban Barat secara utuh. Kita tentu harus ingat sosok Sutan Takdir Alisyahbana (STA) yang pernah menggelorakan bangsa Indonesia untuk meniru budaya Barat. Tetapi saat itu STA bukanlah orang yang ingin mengolok-olok peradaban Indonesia. STA ingin membangkitkan peradaban Indonesia dengan strategi kebudayaan dan STA membuktikan diri mampu menjadi salah satu pemikir cerdas yang menggelorakan semangat pembaharuan dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Tentu saja lulusan luar negeri adalah kebanggaan, karena tidak banyak orang Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan luar negeri. Tetapi, kebanggaan itu seyogyanya menjadi pintu masuk bagi dosen lulusan negeri untuk membangun pendidikan Indonesia yang setara dan sederajat dengan pendidikan di luar negeri. Itu harus dibuktikan oleh dosen lulusan negeri, serius melakukan gerak perjuangan jika tidak ingin menjadi kebanggaan semu.

Barangkali apa yang dilakukan para tokoh seperti Mohammad Hatta atau dikenal Bung Hatta, dan para pendiri bangsa ini sangat baik menjadi contoh oleh para dosen lulusan luar negeri. Bung Hatta menjadikan pengalaman studi di luar negeri sebagai bahan dan inspirasi perjuangan menegakkan peradaban Indonesia. Tidak salah kemudian dia menjadi tokoh sangat penting dalam proses berdirinya Indonesia. Bung Hatta juga yang menjadi pelopor berdirinya ekonomi kerakyatan lewat koperasi. Bahkan, beliau didaulat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Bermutu Internasional

Pendidikan adalah kunci untuk meraih perubahan, eskalator sosial ekonomi. dan resep untuk mendapatkan janji kemerdekaan. Karena itulah, kemajuan di Indonesia bisa kita raih jika keterdidikan sudah menjadi kewajaran. Itulah yang menjadi tugas para dosen lulusan luar negeri agar mampu menjadikan pendidikan sebagai kunci perubahan dan kemajuan bangsa. Pengalaman mereka di luar negeri menjadi momentum untuk menjadikan berbagai PT di Indonesia supaya bermutu internasional. Studi di luar negeri memang menarik, tetapi akan lebih menarik kalau mampu menjadikan PT di Indonesia lebih bermutu dan setara dengan PT bergengsi di luar negeri.

Dalam hal ini, menarik yang dilakukan Anies Baswedan, doktor ilmu politik lulusan Amerika Serikat dan sekarang menjadi rektor di Universitas Paramadina. Anies bertekad menjadikan Universitas Paramadina sebagai PT bertaraf internasional.

Artinya, gebrakkan Anies ini seharusnya menjadi inspirasi bagi para dosen lulusan luar negeri. Kuncinya adalah stop cursing darkness, let's light candles, lakukan perubahan dan beri kontribusi sekecil apapun sesuai kemampuan. Apalagi, dosen lulusan luar negeri adalah kelompok berpendidikan dan, tentu berkewajiban mendidik kelompok lain yang kurang terdidik. Sebab itu, janganlah terus menerus mengecam kekurangan pendidikan, namun dorong upaya membangun pendidikan di negeri ini.

Dalam persaingan global ke depan, para mahasiswa dituntut untuk menjadi future leader berwawasan global. Para mahasiswa harus didorong untuk tetap menjaga prestasi akademik, kemampuan bahasa asing, dan prestasi lain. Di titik inilah, dosen lulusan luar negeri harus berperan besar. Bangsa Indonesia menunggu peran Anda, Pak Dosen!

Siti Muyassarotul Hafidzoh ;  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
SUARA KARYA, 30 April 2013


Selengkapnya.. »»  

Revolusi Pendidikan

Ada kebanggaan ketika mendengar pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan peringkat ketiga tertinggi di Asia. Namun, sedih dan kecewa ketika mendengar salah satu stasiun televisi dari Qatar, yakni Al-Jazeera (26/02/2013) dalam reportase khusus "101 East" memotret buramnya dunia pendidikan Indonesia. Diungkapkan, sistem pendidikan di Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan yang buruk di dunia. Lalu, apa gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendidikannya buruk? Sungguh ironis!

Al Jazeera menyebut, belum lama ini Indonesia berada pada peringkat akhir dalam peningkatan taraf pendidikan yang menghitung tingkat literasi, hasil ujian, tingkat kelulusan dan parameter kunci lainnya dari 50 negara. Selain itu, hanya dari 57 juta anak usia sekolah di Indonesia, yang menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Selain itu, setengah dari jumlah guru di Indonesia tidak memiliki kualifikasi layak untuk mengajar. Banyak pula bukti lainnya seperti ratusan ribu sekolah rusak, sistem yang belum menentu, terlihat dari seringnya pergantian kurikulum karena tidak matang. Belum lagi, persebaran guru yang tidak merata di seluruh penjuru Nusantara, dan masih diperparah dengan wabah korupsi di mana-mana bahkan dalam dunia pendidikan.

Banyak kasus tentang penyuapan orangtua kepada sekolah supaya anak-anak mereka lulus tes masuk. Begitupun terjadi di perguruan tinggi, banyak calon mahasiswa rela merogoh uang orangtuanya hingga puluhan juta rupiah demi lolos seleksi. Ini bisa dibuktikan dari catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa hanya sedikit sekolah yang bersih dari korupsi, dengan 40 persen biaya operasional sekolah yang seharusnya menjadi jatah mereka, "disunat" sebelum sampai ke ruang kelas.

Para pakar pendidikan menilai rusaknya pendidikan dikarenakan hilangnya karakter bangsa. Juga ada yang berpendapat karena sistem pendidikan di Indonesia masih mementingkan hafalan daripada berfikir kreatif, sehingga para siswa layaknya menjadi penumpang dalam kendaraan yang tidak bisa mengendalikan arah kendaraan sesuai keinginan (bakatnya). Para siswa selalu diam mengikuti arah dari si pengendara, bukan mengusahakan agar seluruh siswa pun mampu mengendarai kendaraan tersebut. Sehingga, memunculkan nalar kreativitas yang tinggi dan berpikir kritis terhadap sebuah kejadian.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun menyusun strategi dan solusi untuk permasalahan pendidikan. Salah satunya dengan meluncurkan kurikulum baru, yang menimbulkan kontroversi itu. Banyak yang menilai Kurikulum 2013 , serta terkesan tergesa-gesa untuk menjalankannya tanpa melakukan penggodogan yang lebih matang. Seakan proyek kurikulum ini diboncengi dengan kepentingan-kepentingan lain.

Solusi Kemendikbud dengan meluncurkan Kurikulum 2013 terlalu cepat dan terlihat dipaksakan. Revolusi dalam pendidikan Indonesia memang sudah seharusnya terjadi. Namun, butuh waktu yang tidak sebentar, bukan hanya 2-3 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Karena, kondisi buruk pendidikan Indonesia bukan hanya terletak pada sistem saja (kurikulum), namun pemerataan infrastuktur dan sumber daya manusia (SDM) sekolah pun lebih penting untuk dicarikan solusi.

Apakah ada hubungannya dengan tahun 2014, tahun yang penuh dengan gejolak politik dan kekuasaan sehingga kurikulum ini harus segera diluncurkan. Mendudukkan pendidikan itu seharusnya dalam konteks yang independen, tidak boleh ditarik dalam ranah politik. Membenahi kondisi pendidikan haruslah bertahap, bukan malah mengganti dengan yang baru.

Terlihat jelas sekali setiap adanya pemerintahan yang baru maka muncul kurikulum baru. Bagaimana kita bisa menilai perbaikan jika selalu berganti sistemnya. Ini menandakan sistem pemerintahan Indonesia masih diwarnai 'haus kekuasaan'.

Jika demikian, pendidikan berada pada lingkaran setan yang tak kunjung berhenti, tidak menemui titik terang. Pendidikan Indonesia tersandra dalam politisasi pendidikan dan tidak lagi independen dalam menjalankannya. Pendidikan menjadi bermakna lain ketika motor penggeraknya bukan pelaku pendidikan sendiri. Pendidikan yang disandra politik, tidak akan pernah muncul solusi terbaik. Apalagi, ketika banyak terungkap kasus korupsi dalam dunia pendidikan.

Pendidikan layaknya nafas bagi kehidupan manusia. Apa pun yang terhirup itu yang akan masuk dan meresap dalam tubuh. Menghirup udara segar akan menyehatkan tubuh, namun menghirup udara kotor akan membuat sistem dalam tubuh tercemar, bahkan susah untuk bernafas.

Jika dunia pendidikan di Indonesia masih dalam lingkaran setan, diwarnai dengan kepentingan-kepentingan, tak heran kalau Indonesia menjadi negara paling buruk dalam pendidikannya. Kini, saatnya memutus lingkaran setan ini. Harus ada yang berani menghentikan jalan melingkar terus menerus ini, mengembalikan ruh pendidikan dalam jalan yang lurus dan terarah. Mencerdaskan bangsa, menciptakan generasi berakhlak karimah, kreatif dan mandiri. Karena itu, perlu revolusi pendidikan, semua tarikan-tarikan politik yang sarat dengan kepentingan harus segera dihentikan. Entah dalam ranah pemerintah maupun sekolah.

Kesadaran melakukan pemutusan awal adalah dari sekolah. Karena, dari sanalah anak-anak Indonesia belajar, mencari ilmu, mengukir cita-cita. Saatnya sekolah memberikan sistem yang baik dan sehat. Apa pun yang dilakukan pemerintah terkait akan adanya kurikulum baru atau peraturan baru tetaplah kembali pada visi dan misi sekolah.

Kebijakan perintah jangan menjadikan sekolah kebingungan. Bawalah kebijakan tersebut dalam visi dan misi yang ada. Dalam ilmu manajemen pendidikan, sekolah memiliki hak untuk mengatur segala elemen yang berhubungan dengannya, baik dari sisi internal maupun eksternal. 

Siti Muyassarotul Hafidzoh ;
Peneliti pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
SUARA KARYA, 27 April 2013



Selengkapnya.. »»  

Berantas Narkoba dari Sekolah


Geger kaum artis terjerat narkoba menjadi alarm serius bagi masa depan Indonesia. Gerakan melawan narkoba harus menjadi agenda penting, karena bahaya narkoba mengancam nasib generasi penerus bangsa. Narkoba bukan hanya menghabiskan uang, tetapi juga menghabiskan nalar jernih manusia. Narkoba bukan saja menghabiskan kertas negara membuat kebijakan, tetapi juga menghabiskann tintas yang terus dituliskan dalam berbagai undang-undang, tetapi terus saja mandek di tengah jalan.

Masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya sangat resah dengan bahaya narkoba. Berbagai tempelan sudah disematkan di berbagai tempat sebagai wujud kampanye melawan narkoba. Tetapi seolah tempelan bahkan kampanye di televisi oleh pemerintah seringkali mental oleh berbagai kasus narkoba yang juga selalu tayang di televisi yang menyerang kaum muda. Bukan saja diri para pecandu yang rusak, tetapi mereka juga telah merusak lingkungan hidupnya. Tinta UU seolah kabur, karena banyaknya kasus narkoba terus berdatangan tanpa henti. Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas narkoba juga dilakukan dengan berbagai segi, tetapi tetap saja pecandu bisa kabur, menikmati surga narkoba yang penuh tipuan itu.

Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman papaper somniferum (candu), erithroxyion coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun campuran. Cara kerjanya membuat kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Menurut Undang-Undang Narkotika nomor 22 tahun 1997 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini 1,5 persen populasi atau 3,2 juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Dari 3,2 juta pecandu narkoba tersebut, sekitar 56 persen atau 572 ribu orang merupakan pecandu berat yang menggunakan jarum suntik.

Dalam Islam, narkoba disebut khamr. Khamr merupakan perkara yang memabukkan. Perkara yang memabukkan hukumnya haram, karena merusak akal manusia. Sayyid Sabiq menyebut diharamkannya khamr sesuai ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan khamr melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama akal.

Abdullah bin Amar meriwayatkan hadits Rasulullah SAW, Khamr adalah induk keburukan dan salah satu dosa besar. "Barang siapa yang minum khamr biasanya dia meninggalkan sholat dan bisa jadi menyetubuhi ibu dan bibinya sendiri." Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda: "Sepuluh orang yang dikutuk karena khamr: pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadits gharib).

Banyak jalan untuk memberantas narkoba. Tetapi setiap jalan itu tentu ada permulaannya. Permulaan itu berada di sekolah. Kenapa sekolah? Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sejak dini memperkenalkan anak tentang berbagai persoalan kehidupan. Dari sekolah seorang mengenal huruf abjat kehidupan. Banyaknya huruf abjat kehidupan itu diajarkan kepada peserta didik untuk dimengerti, kalau bermanfaat diambil dan dikembangkan, kalau merusak, ditinggalkan dan dimusnahkan. Sekolah menanamkan jiwa yang berkarakter bagi anak, sehingga bisa menjadi manusia yang siap berjuang untuk masyarakat.

Dari sinilah sebenarnya bermula. Pemerintan bisa menjadikan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai mitra strategis dalam melakukan perlawanan atas narkoba. Pertama, sekolah bisa memberikan perspektif yang benar tentang bahaya narkoba. Guru mempunyai peran penting dalam mengarahkan peserta didik untuk menjauhi narkoba. Di dalam kelas, narkoba bisa dibahas secara mendalam, sehingga peserta didik mempunyai perangkat yang cukup dalam memahami narkoba dan bahaya bagi kehidupan. Lebih baik lagi kalau sekolah juga mendirikan narkoba center, yang dikelola siswa bersama guru, untuk menjadi media berkegiatan dalam menciptakan pendidikan anti-narkoba serta membangun jejaring sosial memerangi narkoba.

Kedua, sekolah bisa bekerja sama dengan organisasi sosial keagamaan bahwa kunci utama memberantas narkoba adalah menciptakan pribadi yang teguh dengan ajaran sucinya. Salah satu upaya atau jalan pencegahan yang diajarkan oleh agama adalah dengan menempa ketakwaan individual. Penempaan atau peningkatan ketakwaan ini merupakan benteng keluarga yang kokoh untuk menangkal budaya yang buruk, tradisi amoral dan narkoba. Pribadi yang bertaqwa akan melawan bentuk-bentuk kejahatan, karena bisa merusak keyakinan dan prinsip kehidupan.

Kerja sama dengan organisasi sosial keagamaan dalam konteks tersebut sangat penting, karena lembaga sosial keagamaan berisi kaum agamawan yang paham ajaran agama dengan mendalam. Bangsa Indonesia perlu ingat bahwa negara-negara besar di dunia yang sukses melawan kejahatan di negera, termasuk masalah narkoba, karena peran agama yang kuat dalam mencetak individu-invidu yang tangguh, berani dan tegas dalam menindak suatu perkara. Bangsa yang malu dengan keyakinannya sendiri akibatnya runtuh, karena tidak mempunyai pegangan.

Begitu pentingnya sekolah dalam memberantas narkoba, sehingga seluruh elemen masyarakat harus merapat bekerja sama tuntut bahu-membahu. Masa depan jangan sampai dikepung narkoba, tetapi harus dikepung oleh manusia yang berilmu yang menjalankan ilmunya untuk kebaikan bersama. Itulah yang didamba para pendiri bangsa ini.

Siti Muyassarotul Hafidzoh ; 
Peneliti Pendidikan pada Program
 Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta
SUARA KARYA, 22 Februari 2013

Selengkapnya.. »»  

Selamat Tinggal RSBI


Amanat Undang-Undang 1945 sangat jelas bahwa memberikan hak kepada semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan adalah sama dan setara. Karena itu, keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebenarnya mencederai UUD 1945, karena yang terjadi selama ini adalah RSBI memberikan pelayanan pendidikan secara layak dengan fasilitas bagus dan berbiaya mahal. Maka, yang miskin dianggap tidak layak mengenyam pendidikan di RSBI.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus RSBI rasa-rasanya memang sudah sesuai dengan amanat UUD 1945. Bahwa pelayanan pendidikan bukan ditekankan hanya pada sekolah yang berlabel internasional, nasional maupun favorit. Jika hal itu yang ditekankan, maka yang sudah terjadi, yakni sekolah favorit milik si kaya, dan sekolah murah(an) milik si miskin.

Selama ini yang beredar di masyarakat adalah sekolah bermutu merupakan sekolah yang biayanya mahal. Berarti si miskin yang hanya mampu membayar biaya sekolah dengan harga murah bisa dianggap tidak bermutu. Anggapan seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak sekolah yang memiliki fasilitas lengkap untuk meningkatkan biaya pendidikannya. Ini terjadi pada RSBI, padahal dana dari pemerintah untuk RSBI lebih tinggi daripada pembiayaan sekolah reguler.

Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa penekanan pelayanan pendidikan lebih pada peningkatan mutu pendidikan bukan pada biaya pendidikan. Mutu menurut Deming adalah merupakan kesesuaian pada kebutuhan. Dalam arti, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu menyediakan layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat di sini berlaku untuk semua kalangan, baik yang kaya maupun yang miskin.

Pemerataan mutu pendidikan seharusnya berlaku untuk seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah berstatus negeri maupun swasta, baik di Jakarta maupun di Papua, baik di kota maupun di desa. Semua setara. Jangan kemudian men-spesial-kan satu lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas lengkap, gedung megah dan lain sebagainya hingga mendapat label 'favorit' dan kucuran dana lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang hampir roboh karena dimakan usia, sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, bahkan sekolah yang peserta didiknya banyak yang tidak memiliki sepatu. Ini terdengar tidak ada keadilan bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Kualitas
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dhus, jika memang itu hak, maka berikanlah pendidikan yang layak bagi mereka. Karena, sesungguhnya memiliki generasi cerdas, berilmu dan berakhlak, jauh lebih bernilai dan lebih mahal harganya.

Potensi anak bangsa sangat beragam, karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda yang dimilikinya sejak dilahirkan di dunia ini. Menyiapkan generasi penerus bangsa harus dengan perjuangan untuk mencetak generasi yang mandiri, disiplin, penuh dedikasi, mau bekerja keras, mencintai Tanah Air dan memiliki rasa kepedulian terhadap bangsanya. Ini akan didapatkan jika pelayanan pendidikan di Indonesia rata dan setara.

Rata dan setara dapat diwujudkan dengan menyamakan mutu pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Memberikan fasilitas yang sama, pelayanan yang sama dan kelayakan tempat belajar yang sama. Yang kaya mendapatkan pendidikan dan yang miskin pun mendapatkan pendidikan. Semuanya sekolah, semuanya pintar dan semuanya cerdas.

Peran pemerintah memang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan, namun jauh lebih penting peranannya adalah masyarakat itu sendiri. Jangan terkecoh dengan sekolah yang mahal dan bermutu, namun sadarilah bahwa sekolah yang murah jika menyediakan apa yang kita butuhkan maka itu yang lebih bermutu.

Yang perlu diperhatikan pendidik maupun pengelola sekolah adalah menemukan sumber mutu. Menurut Edward Sallis (1993), menemukan sumber mutu adalah petualang yang sangat penting bagi pengelola pendidikan. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya kepada peserta didik. Ada banyak sumber mutu dalam pendidikan bukan hanya ada pada sarana atau fasilitas sekolah namun juga diantaranya adalah kurikulum pendidikan, guru, nilai moral, prestasi belajar, sumber daya yang baik dan lain-lain.

Inilah yang perlu dijadikan catatan penting bagi semua, bahwa sumber mutu bukan hanya pada fasilitas, namun mencakup segala hal yang mampu mempengaruhi peserta didik untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, jika sekolah hanya memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang sederhana, maka manfaatkan yang ada dan kembangkan sumber mutu lain yang mampu menghasilkan sebuah prestasi dan keberhasilan mencapai tujuan pendidikan.

Siapa bilang pendidikan memerlukan biaya yang mahal? Itu hanya kalimat bagi orang yang tidak memahami makna pendidikan sesungguhnya. Karena, pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, sekolah, maupun guru saja. Pendidikan adalah tugas kita bersama, menciptakan pendidikan rata dan setara bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, dan dengan cara apapun.

Dengan adanya keputusan MK mengenai mencabut-an RSBI di dunia pendidikan Indonesia ini, kita bernafas lebih lega, karena diskriminasi pendidikan telah berkurang. Menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana caranya menyetarakan mutu pendidikan di seluruh sekolah di pelosok Nusantara? Mewujudkan amanah UUD 1945, yakni mencerdaskan bangsa, bukan hanya mencerdaskan si kaya.

Akhirnya, jangan ada diskriminasi lagi dalam pendidikan. Perhatikan yang lebih membutuhkan, bukan memperhatikan yang sudah cukup kebutuhannya. Ratakan yang belum rata dan setarakan yang belum setara. Selamat tinggal RSBI.

Siti Muyassarotul Hafidzoh ; 
Peneliti pada Program
 Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
SUARA KARYA, 17 Januari 2013


Selengkapnya.. »»  

Gugurnya RSBI


Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menarik dicermati. Dunia pendidikan bergembira karena diskriminasi pendidikan sudah diakhiri. RSBI selama ini menimbulkan friksi sosial yang mengancam integrasi bangsa ini karena kaum kaya dan kaum miskin sudah dibedakan oleh "batas" sejak dalam pikiran (sekolah).

Keputusan MK ini jelas sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memberikan hak kepada semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dan setara. Selama ini, orang miskin masih sulit untuk mengenyam pendidikan. Jika mereka berpendidikan, itu pun ditempuh lewat lembaga pendidikan berkualitas rendah sesuai dengan biaya yang dimilikinya.

RSBI jelas mencederai UUD 1945 karena hak warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas bagus dengan biaya yang ter jangkau. Tidak ada istilah, yang kaya sekolahnya mahal dan yang miskin sekolahnya murah(an). Maka, siapa pun berhak sekolah di mana pun yang sesuai dengan kemampuannya.

Tampak lebih jelas ketika pemerintah membeda-bedakan label sekolah, mulai dari RSBI sampai SBI. Ini akan memunculkan kasta dalam pendidikan. Sekolah RSBI maupun SBI dikenal sekolah favorit yang wajar jika biaya pendidikannya jauh lebih mahal dibanding sekolah pada umumnya. Dengan mengandalkan sistem dan fasilitas memadai, sekolah favorit ini merasa wajib untuk memberikan harga mahal pada seluruh siswanya.

Dengan demikian, orang tua yang mempunyai kecukupan finansial (the have) akan mampu membiayai anak mereka di sekolah ini. Sementara, kaum miskin (the have not) harus puas dengan sekolah seadanya, sesuai dengan kecukupan dana yang dimiliki orang tuanya. Retno Listyarti (2012), sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSDI) menyatakan bahwa predikat RSBI adalah sebutan yang menakutkan bagi siswa miskin.

Kasta yang terbangun di sekolah ini mengakibatkan kondisi psikologis yang buruk bagi anak miskin di Indonesia. Mereka akan cenderung minder dan takut melangkah ke lembaga pendidikan yang baik, padahal banyak anak kurang mampu memiliki prestasi yang tinggi.

Prestasi Bukan Tarif

Kehadiran sekolah berlabel RSBI maupun SBI selama ini sudah mendapatkan kritik dan protes keras dari masyarakat. Sekolah-sekolah berstatus RSBI alih-alih mampu meningkatkan mutu pendidikan di daerah malah menjadikan sekolah yang biaya pendidikannya tidak terjangkau masyarakat miskin. Nilai pendidikan yang seharusnya bertaraf internasional berubah menjadi bertarif internasional. Padahal faktanya, mutu pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dengan label RSBI maupun SBI cenderung sama dengan sekolah lainnya. Bahkan, ada sekolah yang jauh berkualitas dan sama sekali tidak mahal mampu memberikan pelayanan yang baik bagi siswanya. Sehingga, banyak siswa di sekolah yang tanpa label RSBI maupun SBI ini yang berprestasi dan outputnya mampu bersaing di kancah internasional.

Ini menandakan bahwa bukanlah label yang penting, melainkan kualitas dan mutunya yang harus dipertimbangkan. Kualitas pendidikan juga perlu dilihat dari bagaimana sekolah membangun prestasi bagi siswanya. Dalam konteks membangun prestasi sekolah ini, menarik kalau melihat hasil kajian Hanushek (2008) atas berbagai laporan penelitian pendidikan di negara-negara sedang berkembang. Hanushek menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah tidak semudah yang diduga.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan "konvensional" dalam meningkatkan mutu dengan menyediakan dana, kualitas, serta kuantitas variabel input, seperti pelatihan guru, penyediaan buku teks, penyediaan fasilitas pendidikan yang lain, tidaklah menghasilkan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, agar mutu meningkat, selain dilakukan secara konvensional sebagaimana selama ini telah dilaksanakan, perlu diiringi pula dengan pendekatan inkonvensional.

RSBI atau SBI merupakan salah satu upaya peningkatan mutu secara konvensional. Maka itu, sekolah jangan terjebak dengan model konvensionalnya saja karena itu bisa membuat kemajuan sekolah menjadi selesai. Dalam konteks ini, marilah kita melihat sekolah sebagai suatu sistem yang memiliki tiga aspek pokok yang sangat berkaitan erat dengan mutu se kolah, yakni proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah, serta kultur sekolah. Ketiga aspek pokok ini sangat berpengaruh pada kualitas sekolah.

Memilih sekolah tidak harus yang berlabel RSBI ataupun SBI yang biayanya menghebohkan. Sekarang masyarakat sudah tidak bodoh lagi. Mereka bisa lebih cerdas dan tidak akan mau jika membeli kucing dalam karung. Oleh karena itu, kita bisa menilai sekolah dari ketiga aspek tersebut.

Pertama, proses belajar mengajarnya (PBM). Jika sekolah memiliki manajemen PBM yang baik dan berkualitas maka hasilnya pun akan baik. Walaupun fasilitas seadanya, dengan potensi pengajar dan cara pengajarannya baik, siswa mampu menyerap pelajaran dengan mudah. Maka, keterbatasan fasilitas bukanlah suatu penghalang.

Kedua, sekolah memiliki pemimpin yang berkualitas sehingga pemimpin mampu memilih dan menggunakan manajemen sekolah yang bagus. Sekolah itu, antara lain, mampu menerapkan manajemen berbasis sekolah untuk menuju sekolah efektif atau menggunakan manajemen mutu terpadu untuk membangun budaya mutu dalam sekolah.

Yang ketiga, membangun kultur yang sehat. Tidak ada kasta dalam lembaga pendidikan. Baik siswa miskin maupun kaya memiliki kesempatan dan pelayanan yang sama. Kultur kebersamaan yang paling diutamakan. Ini akan membawa kondisi psikologi yang baik.

Dengan demikian, keputusan MK men jadi inspirasi bangsa ini agar pendidikan bisa diberikan kepada semuanya sehingga yang maju dan berperadaban bukan hanya yang kaya, tetapi semuanya. Inilah amanat UUD 1945 yang harus ditegakkan bersama.

Siti Muyassarotul Hafidzoh ;  
Peneliti pada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
REPUBLIKA,  10 Januari 2013


Selengkapnya.. »»