Tampilkan postingan dengan label Kualitas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kualitas. Tampilkan semua postingan

PAUD Bangun Anak Berkualitas

Mendidik bukanlah semata transfer pengetahuan saja, tetapi juga menyiapkan anak-anak agar sanggup mendidik dirinya sendiri sepanjang hidup (Angga Setyawan, penulis buku 'Anak juga Manusia'). Pendidikan anak usia dini memiliki makna strategis bagi pengembangan perjalanan anak pada tahap selanjutnya. Salah mendisain atau metoda dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran akan berakibat fatal bagi masa depan mereka. Dalam konteksini. Kecerdasan dan kreativitas anak tidak tumbuh dan berkembang dengan cemerlang serta luar biasa seringkali karena salah asuh, salah mendidik dan salah memfasilitasi yang dilakukan, baik oleh orangtua, guru maupun institusi pendidikan.
Anak-anak yang terlahir memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, talenta dan bakat yang besar. Sebagaimana dikatakan Adi W Gunawan, penulis buku bestseller, Born to be a Genius bahwa sewaktu lahir bayi langsung diberi 100 miliar selotak aktif dan 900 miliar selotak pendukung. Bila dijumlahkan ada 1 trillun sel pada bayi tersebut. Sungguh, luar biasa memangotak manusia itu. Di sisi lain, otak manusia ini pula mampu menyimpan satu informasi baru setiap detiknya.
Sungguh ajaib dan mengagumkan sebenarnya potensi kecerdasan anak-anak. Pendapat lain dikemukan oleh Thomas Armstrong PhD, periset kecerdasan anak dalam buku In Their Own Way: Discovering and Encouraging Your Child's Multiple Intelligences, bahwa semua anak terlahir cerdas dan berbakat, tidak ada anak bodoh. Kalaupun potensi kecerdasan yang luar biasa ini tak dapat tumbuh dengan baik dan bagus, karena tidak disemai dengan metoda pendidikan dan pengajaran yang baik. Pendidikan yang tidak berorientasi kepada anak-anak sehingga tidak membuat anak-anak nyaman dan senang belajar. 
Pada akhirnya pendidikan model ini tidak mengantarkan anak-anak menjadi berkualitas dan berkarakter.
Usia anak-anak adalah usia emas (golden age). Usia dengan pertumbuhan kecerdasan dan kreativitas yang luar biasa. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) memilikiperan strategis untuk membuka jalan dan cakrawala anak-anak. PAUD dapat memfasilitasi anak-anak untuk mewujudkan impiannya. Tentu saja, PAUD yang bagaimana yang dapat memfasilitasi anak-anak menjadi anak berkualitas dan berkarakter? Anak-anak yang mampu eksis dan tangguh menghadapi tantangan zaman serta mampu mengelola perubahan di zamannya.
PAUD adalah salah satu peletak fondasi, selain keluarga (baca; orangtua), dalam mendidik anak-anak. Peran strategis ini mengharuskan PAUD melakukan beberapa hal.
Pertama, penguatan sumber daya manusia pengelola PAUD, terutama guru. Guru-guru yang mengajar atau fasilitator di PAUD hendaknya memiliki kompetensi dan integritas yang bagus. Bila PAUD hanya memiliki guru-guru dengan kompetensi asal-asalan, ini akan berakibat pada proses pendidikan dan pengajarannya. Idealnya guru-guru PAUD itu bergelar S2, Kenapa? Karena, PAUD ini peletak dasar, bila fondasi sudah kokoh pada tahap selanjutnya adalah tinggal proses penguatan dan pengembangannya. Oleh karena itu, SDM yang memiliki kompetensi maksimal dan berintegritas tinggi mutlak adanya untuk membangun PAUD yang dapat mengembangkan anak-anak yang berkualitas. Seluruh komponen bangsa sedianya berupaya keras meningkatan SDM pengelola PAUD.
Kedua, menjadikan PAUD sebagai wahana atau tempat yang kondusif untuk mengembangkan kecerdasan majemuk (multiple intelegence) yang dimiliki anak-anak kita. Dalam buku Intelligence Reframed: Multiple Intelligence for The 21st Century (1999), Howard Gardner menjelaskan 9 kecerdasan yang tersimpan dalam otak manusia, antara lain: kecerdasan verbal linguistik (cerdas kata), kecerdasan logis mathematics (cerdas angka), kecerdasan visual spasial (Cerdas Gambar Warna), Kecerdasan Musical (Cerdas Music/Lagu), Kecerdasan Kinestetik (Cerdas Gerak), Kecerdasan Interpersonal (Cerdas Sosial), Kecerdasan Intrapersonal (Cerdas Diri), Kecerdasan Naturalis (Cerdas Alam) dan Kecerdasan Eksistensial (Cerdas Hakekat). Dalam kaitan ini, PAUD tidak boleh hanya menjadi tempat persemaian satu kecerdasan ini, misalnya, kecerdasan logis mathematics, tetapi beragam kecerdasan anak-anak di usia dini difaslitasi dan diberikan ruang secara maksimal.
Ketiga, menjadikan PAUD tempat menumbuhkan pendidikan karakter terutama, melalui keteladanan dan upaya yang nyata. Pendidikan berbasiskan keteladanan dimaksud bahwa para pengelola PAUD merupakan contoh nyata yang mempraktikkan karakter-karakter positif yang nantinya menjadi anutan bagi anak-anak tersebut. Adapun yang dimaksud keteladanan dengan upaya nyata, bahwa PAUD sebagai institusi praktik dalam kegiatan sehari-hari. Kemandirian, misalnya, PAUD dapat membuat sebuah usaha untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang tidak tergantung kepada pihak lain.
Keempat, menjadikan PAUD bukan tempat tumbuhnya budaya menghukum, tetapi budaya untuk memajukan. Seringkali anak-anak kita memiliki kelambatan dalam belajar. Bukannya dia tidak cerdas maupun tidak pintar, tetapi perlu metoda khusus untuk membuat potensi kecerdasannya berkembang. Artinya, tidak memberikan vonis, mi-salnya, jika nilai matematika rendah, justru perlu dilakukan adalah tetap mendukung dan memberikan pujian, sambil mencari solusi agar anak tersebut dapat belajar matematika yang menyenangkan.
Setidaknya keempat hal dapat menjadi renungan kita semua, khususnya pengelola PAUD.Keempat hal ini diharapkan menjadi PAUD-PAUD di Tanah Air dapat dengan baik dan benar untuk memfasilitasi anak-anak di usia dini untuk mendapatkan fondasi yang kokoh dalam ilmu pengetahuan maupun karakternya tersebut. Bila pendidikan usia dini kita bermutu dan bagus, maka generasi masa depan bangsa ini akan cemerlang dan membanggakan. Mereka akan menjadi bagian penting bagi perjalanan sejarah bangsa dan negara ini untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat. Semoga.

Muhtadi ;
Staf Pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
SUARA KARYA, 16 September 2013





Selengkapnya.. »»  

Peran Memajukan Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia rendah disebabkan rendahnya pula mutu pembelajaran dan kemelemahan kompetensi guru. Argumen dari Profesor Donald Ely dari Syracus University AS tersebut mendasarkan pada fakta calon guru yang kuliah di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) adalah lulusan sekolah menengah yang tidak diterima di fakultas nonkependidikan.

Kuliah di LPTK adalah pilihan terakhir setelah tidak diterima di mana-mana. Akibatnya, LPTK tidak bisa merekrut alumnus terbaik untuk dididik menjadi guru. Mereka inilah yang kemudian menekuni profesi guru. Mendikbud Muhammad Nuh pada saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Sawangan Bogor awal 2013 menyinyalir rendahnya kualitas pendidikan disebabkan oleh kemelemahan kompetensi dan profesionalisme guru (Koran Tempo, 12/2/13).

Hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan Kemendikbud menunjukkan skor rata-rata di bawah 50%. Mendikbud mengibaratkan itu seperti air keruh dalam bejana. Kalau dibuang semua, siapa yang mengajar di sekolah. Solusinya, adalah mengangkat guru-guru baru berkualitas, sementara yang sudah terlanjur menjadi guru biarkan secara alamiah memasuki usia pensiun.

Salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah mengangkat harkat dan martabat profesi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  memberikan dasar hukum akan pengakuan terhadap profesi guru sejajar dengan profesi lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 juga memberikan aturan tentang pembayaran tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok. Secara perlahan tapi pasti profesi guru mendapat tempat terhormat di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir lulusan SMA/ MA yang memilih LPTK meningkat signifikan. Menurut laporan Ketua Umum SBMPTN 2013 Ahmaloka yang juga Rektor ITB, dari 585.789 pendaftar, sekitar 407.000 lulusan SMA memilih prodi di LPTK. Berarti 69,4% dari pendaftar SBMPTN memilih kuliah di lembaga pendidikan yang mencetak calon guru. Program studi yang menjadi pilihan utama antara lain PGSD, Bahasa Inggris, Matematika, Teknik Informatika, dan Pendidikan Jasmani.

Menurunkan Kualitas

Ini suatu indikator penting bahwa menjadi guru saat ini menjadi alternatif profesi yang diperhitungkan oleh generasi muda. Kenyataan ini sangat membahagiakan di tengah rendahnya mutu pendidikan nasional sebagaimana dilaporkan dalam studi komparatif internasional, sepertiTrend in International Mathematics and Sciences Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA).

Perlu diperhitungkan kebutuhan profesi ini di masa depan. Jangan sampai terjadi oversupply yang justru mencetak pengangguran. Artinya, LPTK tidak boleh kemaruk menerima mahasiswa baru, apalagi sampai melebihi kapasitas hingga menurunkan kualitas pelayanan, terutama pembelajaran dalam perkuliahan.

Indikasi ini sudah mulai tampak. Mahasiswa berjejalan dalam ruang kuliah. Dosen berebut ruangan karena jadwal tumpang tindih. Sekolah-sekolah kewalahan menampung mahasiswa untuk melaksanakan praktik mengajar (PPL). Beberapa sekolah sudah mulai menolak karena dianggap mengganggu pembelajaran.

Demikian pula, karena kegagalan LPTK mengemban amanah mencetak calon guru berkualitas, jangan salahkan kalau universitas umum juga membuka prodi kependidikan. Contoh sudah ada di Universitas Brawijaya Malang. Alasannya sederhana, kalau universitas mantan IKIP boleh membuka prodi nonkependidikan, tentu universitas umum juga boleh menerima calon mahasiswa untuk menjadi guru.

Kita boleh berharap masa depan yang cerah dengan generasi baru guru-guru berkualitas yang bangga dengan profesinya. Mengajar dengan penuh gairah dan kecintaan (passion). Ada segumpal optimisme bahwa 2030 Indonesia akan menjadi negara maju dengan sumber daya manusia andal dan berdaya saing tinggi.

Ahmad Muslih  ;   
Peneliti Muda dari Lembaga Pusat Penelitian Pendidikan (LP3) IAIN Walisongo Semarang
SUARA MERDEKA, 21 Agustus 2013




Selengkapnya.. »»  

Perguruan Tinggi Berkualitas

Pada Juli 2013, Kompas mengetengahkan beberapa artikel tentang perguruan tinggi.
Berkenaan dengan melorotnya peringkat perguruan tinggi (PT) kita, menurut Quacquarelli Symonds (QS) baru-baru ini, Eko Nugroho menjelaskan beberapa tolok ukur yang dipakai oleh QS dan urgensi pemeringkatan PT pada skala global (Kompas, 15/7/ 2013). Selanjutnya, terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kinerja PT kita, Syamsul Rizal mempertanyakan jumlah dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan korelasinya dengan jumlah publikasi internasional yang dihasilkan PTN penerima dana tersebut (Kompas, 16/7/2013).
Kedua tulisan di atas membuat saya merenung. Tulisan ini merupakan hasil perenungan tersebut, terkait dengan permasalahan yang lebih mendasar di balik sejumlah upaya dan kinerja yang ditunjukkan PT kita.

Digerogoti ”rayap”
Sekitar 10 tahun silam, istri saya menanam tiga pohon palem botol yang ukurannya masih kecil. Ditanam berdekatan di halaman rumah, ketiganya tumbuh membesar secara perlahan. Walau kami tidak membedakan perlakuan terhadap ketiga pohon tersebut, dua di antaranya tumbuh lebih besar daripada yang ketiga. 
Semakin diamati, semakin tampak perbedaannya. Kami pun memberi perhatian lebih kepada pohon terkecil, tetapi upaya kami sia-sia. Pohon tersebut tetap kecil, jauh lebih kecil daripada dua pohon lainnya.
Perguruan tinggi kita kebanyakan didirikan beberapa puluh tahun yang lalu, lebih kurang bersamaan waktunya dengan PT di negara tetangga yang juga baru mengecap kemerdekaan pada pertengahan abad lalu. Pada 1970-an, sekelompok dosen kita sempat membantu pengembangan satu perguruan tinggi di Malaysia. Namun, waktu berjalan, dan melalui beberapa pemeringkatan PT yang dilakukan sejumlah lembaga survei internasional belakangan ini, kita disadarkan bahwa perguruan tinggi kita sekarang (cukup 
jauh) tertinggal di belakang PTN tetangga.
Secara internal, beberapa pengukuran kinerja perguruan tinggi gencar dilakukan, misalnya melalui akreditasi program studi dan akreditasi institusi, serta pemantauan produktivitas penelitian perguruan tinggi. Namun, hasilnya hanya mengukuhkan bahwa perguruan tinggi kita pada umumnya memang bermasalah.
Sejumlah upaya pun sebetulnya telah dilakukan sejak 1990-an, antara lain berupa program pengembangan institusi (dengan skema hibah kompetitif), internasionalisasi jurnal ilmiah, sertifikasi dosen, beasiswa bidik misi, dan yang terkini adalah BOPTN. Hasilnya tentu tidak dapat kita tagih dalam waktu dekat, tetapi saya kembali teringat yang terjadi dengan ketiga pohon palem kami.
Walau ukurannya tidak sama, ketiga pohon palem tersebut membesar. Karena itu, pada suatu saat kami memutuskan untuk memindahkan ketiganya ke tanah di depan rumah, yang terletak di pinggir jalan. Ketika itulah kami menemukan penyebab kenapa salah satu di antara pohon-pohon itu terhambat pertumbuhannya. Ternyata, akar pohon kerdil itu digerogoti rayap!
Apa yang terjadi dengan perguruan tinggi kita selama ini merupakan sesuatu yang tampak di permukaan: peringkat perguruan tinggi kita melorot, jumlah publikasi internasional rendah, plagiarisme semakin marak terjadi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut di satu sisi dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi kita di sisi lain patut diapresiasi. Namun, tanpa mendalami masalah sesungguhnya serta menangani akar permasalahannya, sejumlah upaya tersebut akan sia-sia.
Dalam artikel saya sebelumnya (Kompas, 1/7/2013), saya mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan mendasar dengan perguruan tinggi kita adalah kualitas para dosennya. Di balik itu, terdapat sejumlah hal yang perlu digarap apabila kita ingin membangun perguruan tinggi berkualitas, yaitu (1) sistem perekrutan dan sistem promosi berbasis merit; (2) sistem peer-review; (3) mobilitas dosen; (4) kompetisi yang sehat di antara perguruan tinggi; (5) otonomi dan kebebasan akademik; (6) sinergi pengajaran dan penelitian; (7) pendanaan; serta (8) keberadaan filantropis.
Barangkali hanya di Indonesia dosen direkrut sekali dan menetap selamanya. Tak ada mobilitas sama sekali. Asep Saefuddin, dalam tulisannya di Kompas Siang edisi 7/7/2013, mengungkapkan masalah inbreeding yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kita. Tampaknya tak banyak pihak yang melihat masalah ini sebagai sesuatu yang serius, apalagi menanganinya. Sebagai contoh, Kompas Minggu edisi 21/7/2013 menampilkan sosok seorang guru besar di sebuah PTN di Sumatera, yang mendapat gelar S-1, S-2, dan S-3-nya dari PTN itu juga. Di negara lain, hal seperti ini sangat dihindari.
Berbicara tentang produktivitas penelitian, selain kualitas dosen, besar anggaran yang tersedia untuk kegiatan penelitian juga merupakan isu utama. Bagaimana dapat bersaing dengan perguruan tinggi Malaysia apabila besar anggaran penelitian perguruan tinggi kita hanya Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar per tahun, sementara mereka dikucuri Rp 100 miliar hingga Rp 300 miliar per tahun? Padahal, dari penelitian-lah kita menantikan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yang akan mendongkrak daya saing bangsa.

Cita-cita berbangsa
Selain mengandalkan dana dari pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi di negara lain juga memiliki dana abadi dan terbantu oleh para filantropis yang bermurah hati memberikan donasi puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. Sebagai contoh, perguruan tinggi di AS, baik privat maupun publik, bisa mempunyai dana abadi yang besarnya mencapai ratusan triliun rupiah.
Keinginan mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas tentunya bukan sekadar untuk unjuk gigi, tak mau kalah dari perguruan tinggi di negeri jiran. Lebih penting lagi, kita harus bekerja keras mewujudkannya karena kita percaya, perguruan tinggi yang berkualitas pada gilirannya akan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bukankah dua hal itu yang dicita-citakan pendiri bangsa kita, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945?

Hendra Gunawan ;   
Guru Besar FMIPA ITB
KOMPAS, 19 Agustus 2013



Selengkapnya.. »»  

Mendambakan PT Berkualitas

Beberapa tahun silam, saya mendapat kunjungan dari seorang kolega asal Jepang. Setelah mendapat gelar doktor dari Universitas Tokyo, kolega saya ini menjabat sebagai dosen di sebuah universitas kecil di Tokyo.
Ketika itu, saya bertanya kepadanya, mengapa ia tidak menjadi dosen di Universitas Tokyo mengingat prestasinya yang sangat baik. Dalam dua tahun setelah kelulusannya, ia telah memublikasikan tak kurang dari 14 paper di berbagai jurnal internasional dan pada saat itu ia sedang menulis enam paper berikutnya. Ia menjawab, Universitas Tokyo sedang tidak mempunyai lowongan dosen baru. Lalu saya bertanya lagi, jika ada lowongan nanti, apakah ia akan melamar. Tentu saja, katanya. Namun, ia menambahkan, persaingan akan sangat ketat.
Masuk akal. Menurut The Times Higher Education Supplement Survey, Universitas Tokyo merupakan universitas terbaik di Asia.

Kualitas perguruan tinggi Indonesia
Dalam satu dekade terakhir, sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia tiba-tiba memiliki visi menjadi universitas kelas dunia, bahkan tak sedikit yang mengaku telah menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
Menurut Webometrics, lembaga independen asal Spanyol yang juga rutin melakukan pemeringkatan perguruan tinggi dunia, beberapa perguruan tinggi Indonesia rupanya telah dikenal di dunia walaupun masih jauh tertinggal di belakang perguruan tinggi Jepang, China, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Thailand.
Secara umum, masih ada banyak hal yang perlu dibenahi pada perguruan tinggi kita. Bukan sekadar untuk meningkatkan peringkat, melainkan lebih untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita. Kualitas dalam hal apa? Tentunya kualitas dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kualitas Tridharma, kita juga perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan, serta kualitas para pelakunya, yakni para dosen dan tenaga pendukung, yang akan berdampak langsung pada kualitas Tridharma.
Dalam tulisan ini, saya akan menyoroti kualitas dosen. Dibandingkan dengan perguruan tinggi di negara lain seperti Jepang atau Singapura, betapa mudahnya orang menjadi dosen di Indonesia. Hanya dengan menyandang gelar magister, orang dapat menjadi dosen di perguruan tinggi kita.
Saat ini, dari sekitar 270.000 dosen (dan peneliti) pada perguruan tinggi negeri dan swasta, hanya sekitar 23.000 yang berpendidikan doktor (Kompas, 27 Mei 2013). Pada saat yang sama, terdapat 3.200 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Jadi, secara rata-rata, hanya terdapat 7-8 doktor per perguruan tinggi.
Selebihnya hanya bergelar master dan tak sedikit pula yang berbekal ijazah sarjana. Di sebuah perguruan tinggi ternama, jumlah doktor memang bisa melampaui 1.000 orang, tetapi ini justru menunjukkan distribusi doktor yang sangat tidak merata di antara perguruan tinggi kita.

Kualitas dosen
Itu baru tentang ijazah yang dimiliki dosen kita. Jika kita tengok lebih jauh kualitas dosen yang tersebar di berbagai perguruan tinggi sekarang ini, hati kita bisa lebih menciut lagi.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 yang baru saja diberlakukan pun, seseorang dapat meraih jabatan tertinggi, yaitu guru besar, tanpa harus memiliki prestasi yang istimewa dalam penelitian. Hanya dengan memiliki satu atau dua publikasi internasional sejak menjadi lektor, seorang dosen dapat diusulkan menjadi guru besar asalkan ia telah mencapai angka kredit 850, yang dikumpulkannya sejak menjadi dosen.
Di Universitas Tokyo, orang yang kualitasnya pas-pasan seperti itu bahkan tidak layak untuk melamar menjadi dosen. Pembaca mungkin berkilah, jangan membandingkan dengan Universitas Tokyo dong. Memang, membandingkan perguruan tinggi Indonesia, sekalipun perguruan tinggi terbaik kita, dengan perguruan tinggi sekelas Universitas Tokyo, ibarat membandingkan kucing dengan harimau: sejenis, tetapi beda kelas. Maksud saya mengemukakan hal di atas adalah untuk mendapat gambaran kira-kira seberapa jauh posisi perguruan tinggi kita dari perguruan tinggi kelas dunia.
Kita baru mengamati satu aspek, yaitu kualitas dosen, melalui sistem perekrutan dan sistem promosinya. Logisnya, dengan dosen berkualitas rendah, apa yang dapat kita harapkan dengan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi kita? Jika saat ini banyak program studi yang belum terakreditasi, maka kualitas (dan juga kuantitas) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih menyedihkan lagi.
Pemerintah, bersama-sama dengan para pelaku pendidikan tinggi, tampaknya harus berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Adanya perguruan tinggi yang mempunyai visi menjadi universitas kelas dunia tentu perlu didukung. Namun, untuk menjadi perguruan tinggi yang diakui dunia, kita tentunya perlu mempelajari karakteristik unggul dari sejumlah perguruan tinggi ternama pada tataran global, untuk dilakoni dan kita capai di kemudian hari.

Belajar ke negeri China
Itulah yang dilakukan Pemerintah China, misalnya, pada tahun 1990-an, dan sebagaimana kita ketahui Universitas Beijing dan Universitas Tsinghua saat ini termasuk dalam jajaran perguruan tinggi papan atas. Dalam bukunya Education for 1.3 Billion, Li Lanqing, eks PM China pada 1993-2003, menjelaskan bagaimana konsepnya tentang universitas kelas dunia.
Menurut Li, sebuah universitas papan atas harus mempunyai reputasi akademik yang mapan dan sumber daya akademik yang kaya. Selain itu, sebuah universitas kelas dunia lahir dengan pengembangan diri dan upaya tanpa pamrih untuk memenuhi standar universal. Karena itu, tidak masuk akal menargetkan setiap perguruan tinggi menjadi kelas dunia. Apalagi tidak semua universitas atau perguruan tinggi mempunyai potensi untuk menjadi institusi kelas dunia.
Dalam pengamatan Li Lanqing, terdapat sejumlah karakteristik perguruan tinggi kelas dunia, antara lain menyangkut kualitas dosennya dan kemampuan perguruan tinggi tersebut dalam merekrut dan mendidik banyak orang terkenal, sebagian di antara lulusannya menjadi orang yang berhasil dalam kariernya dan mengharumkan nama almamaternya.

Tampaknya, dalam upaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, kita harus belajar dari China.

Hendra Gunawan ;  
Guru Besar pada FMIPA ITB Bandung
KOMPAS, 01 Juli 2013



Selengkapnya.. »»  

Pendidikan Berkualitas untuk Indonesia

Target Pembangunan Milenium (MDGs), yang ditetapkan pada 2000 oleh 193 negara dan 23 organisasi internasional, akan mencapai tenggatnya dua tahun lagi. Ada delapan target pembangunan yang menjadi kesepakatan global, yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengurangi separuh angka kemiskinan di dunia.
Delapan target tersebut adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain; kelestarian lingkungan hidup; serta membangun kemitraan global untuk pembangunan.
Mayoritas negara berkomitmen memenuhi kedelapan target tersebut pada 2015. Artinya, MDGs segera berakhir dan negara-negara di seluruh dunia hanya memiliki dua setengah tahun lagi untuk memenuhi keseluruhan target tersebut. Beberapa kritik muncul terkait dengan delapan target tersebut, yang kemudian diturunkan menjadi beberapa indikator keberhasilan, misalnya pertumbuhan yang muncul bukanlah sekadar angka statistik. Contohnya adalah kematian anak.
Pada 2011, hampir 7 juta anak-anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka. Angka ini turun drastis dari 12 juta pada dua dekade lalu. Namun jumlah tersebut masih cukup tinggi untuk disimpulkan bahwa pembangunan telah terjadi dan berjalan di koridornya. Contoh lain adalah kesetaraan akses untuk pendidikan. Di suatu daerah, tercatat lebih dari 90 persen anak-anak usia sekolah telah terdaftar di sekolah dasar. Namun, di daerah lain, target MDGs itu belum berhasil.
Upaya Indonesia 
Pemerintah Indonesia telah memasukkan target MDGs sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004- 2009 dan 2010-2014, serta Rencana Kerja Program Tahunan. Laporan pencapaian MDGs pada 2010, yang dikeluarkan oleh Bappenas, menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai beberapa target MDGs, satu di antaranya adalah angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan angka melek huruf melebihi 99,47 persen pada 2009.
Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak Indonesia telah mengenyam pendidikan dasar. Namun bukan berarti mereka telah mendapatkan pendidikan berkualitas. Jika dilihat dari peringkat Indonesia untuk Programme for International Students Assessment (PISA)-sebuah program yang mengevaluasi kompetensi anak berumur 15 tahun dalam hal membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan setiap 3 tahun-kita masih jauh tertinggal. Pada 2009, Indonesia berada di peringkat 10 terbawah dari 65 negara.
Di semua negara, kemiskinan mengantarkan stres kronis untuk anak-anak dan keluarganya. Sebagai contoh, di Indonesia bagian timur, tingkat kemiskinan dua kali lipat lebih dari rata-rata angka nasional (13,33 persen), yaitu Papua 36,80 persen, Papua Barat 34,88 persen, dan Maluku 27,74 persen. Mereka juga memiliki persentase yang lebih rendah untuk partisipasi murni dalam pendidikan dasar. 
Ketimpangan pembangunan
Permasalahan pendidikan di Indonesia bukan sekadar jumlah anak yang masuk sekolah dan jumlah anak yang bebas dari buta huruf. Yang lebih penting adalah berkaitan dengan pendidikan yang merata dan berkualitas. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah anak yang ikut program Wajib Belajar 9 Tahun, salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari total alokasi BOS untuk 2013, yaitu Rp 23 miliar lebih, sebagian besar (93 persen) ditujukan untuk sekolah di daerah tidak terpencil. Selain itu, penghitungan pemberian BOS didasari jumlah siswa. Jadi, semakin banyak siswa, semakin besar dana didapat. Lalu, bagaimana dengan sekolah di daerah terpencil dengan jumlah siswa yang sedikit? Inilah yang disebut sebagai ketimpangan pembangunan.
Pemerintah juga berupaya untuk melakukan standardisasi pendidikan nasional sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan, dan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35. Salah satunya dengan ujian nasional, yang pada implementasinya mendapat banyak kritik, terutama terkait dengan negasi proses belajar, kualitas tenaga pengajar, serta infrastruktur/fasilitas belajar-mengajar yang berbeda dari setiap wilayah di Indonesia. Tidak aneh jika pada akhirnya ujian nasional juga dijadikan alat untuk mendongkrak prestise sekolah dan berujung pada mencoba segala cara untuk mendapatkan persentase kelulusan tinggi.
Komitmen pemerintah
Indonesia, melalui kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan agenda pembangunan setelah 2015. Presiden Yudhoyono adalah satu di antara tiga pemimpin anggota Panel Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa berjumlah 27 negara, bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Sejak September 2012 sampai Mei 2013, panel ini bertugas memberi rekomendasi kepada Sekjen PBB dalam agenda pembangunan global setelah 2015. 
Panel Tingkat Tinggi telah menyampaikan lima agenda transformatif serta 12 target dan 54 indikator pembangunan global yang berkelanjutan. Salah satu targetnya adalah penyediaan pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Hal ini tentunya membutuhkan keseriusan pemerintah tiap negara untuk menjamin warganya mendapatkan akses belajar tanpa batasan kelas dan usia, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan menghitung sebagai standar minimum sebuah proses pembelajaran.
Tiba saatnya negara-negara anggota PBB menjadikan agenda ini sebagai agenda serius sampai 2030. Komitmen dari para pemimpin negara diperlukan untuk memastikan bahwa agenda tersebut memberi manfaat kepada semua warga negara, bahkan yang paling sulit dijangkau, misalnya anak-anak di daerah paling terpencil dan miskin.

Ratna Hadikusumah ;   
Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerhati MDGS
KORAN TEMPO, 17 Juni 2013



Selengkapnya.. »»  

Mendongkrak Kualitas Guru


   Selama pola rekrutmen dan pembinaan yang sistematis itu tidak mengalami perbaikan, penulis pesimistis kualitas guru akan terdongkrak naik. Akhirnya, justru hal itu menjadi sebab kegagalan implementasi kurikulum baru.
 Kualitas guru nasional yang rendah sudah lama menjadi sorotan publik. Bahkan penutupan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dan perubahan dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) menjadi universitas pun didasari oleh keprihatinan atas rendahnya kualitas para calon murid/mahasiswa yang masuk ke kedua institusi tersebut, yang kemudian berdampak rendahnya kualitas lulusannya. Pembubaran SPG dan IKIP itu sendiri merupakan hasil dari rekomendasi Bank Dunia.
 Kritik Bank Dunia adalah, para lulusan SPG dan IKIP itu dinilai memiliki keterampilan mengajar yang baik tapi minim penguasaan ilmu dasar. Dengan dihapuskannya SPG, diharapkan yang menjadi guru SD adalah lulusan SMA plus sekolah dua tahun di PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) yang didirikan di beberapa IKIP. Dengan demikian, pengetahuan dasarnya lebih tinggi, sedangkan kemampuan mengajarnya dipelajari di PGSD. Demikian pula, pembubaran IKIP didorong oleh kenyataan bahwa selama itu yang masuk ke IKIP adalah lulusan SMA bukan yang terbaik. Lulusan SMA terbaik masuk ke PTN-PTN terkemuka di negeri ini. Tapi yang terjadi di lapangan adalah tetap saja yang masuk ke universitas eks IKIP adalah mereka yang tidak diterima di PTN-PTN terkemuka.
 Seleksi calon guru berlangsung lebih buruk lagi karena para calon guru itu digodok di fakultas keguruan di setiap universitas eks IKIP tersebut. Mereka yang masuk ke fakultas keguruan adalah yang tidak diterima di fakultas-fakultas ilmu murni. Dengan kata lain, kualitas para calon guru itu sebetulnya paling bawah. Ini memang kesalahan konsep pembubaran IKIP. Semestinya pembubaran IKIP tidak perlu disertai dengan pembentukan fakultas keguruan di dalamnya agar memperoleh input yang lebih bagus. Kecuali itu, kalau masih harus membuka fakultas keguruan untuk mendidik calon guru, mengapa IKIP harus dibubarkan?

Memercik Muka Sendiri
 Tahun ini pembubaran SPG sudah mencapai usia ke-24 dan perubahan IKIP menjadi universitas mencapai usia ke-17 tahun. Artinya, para lulusan PGSD dan universitas eks IKIP itu sekarang telah menjadi guru senior. Sangat mungkin mereka juga menjadi obyek penelitian Bank Dunia tentang kualitas guru. Jadi, sebetulnya Bank Dunia sudah mengetahui buruknya kualitas guru di Indonesia sejak dulu. Karena itu, kritik Bank Dunia terhadap kualitas guru seperti terangkum dalam laporan tentang Education Public Expenditure Review (Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan) sebagaimana dikutip oleh Sukemi, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Komunikasi Media (Tempo, 25 Maret 2013), bukan hal baru. Laporan itu ibarat memercik air di dulang, terkena muka sendiri. Mengapa? Guru-guru yang mengajar saat ini dengan usia 50 tahun ke bawah merupakan produk dari pemikiran besar (grand design) Bank Dunia dengan pembubaran SPG dan IKIP tersebut, tapi hasilnya sekarang dikritik sendiri.
 Penulis, sejak 2004, ketika proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Guru dan Dosen sedang berlangsung, sudah mengingatkan bahwa: "Guru yang ada saat ini, meskipun ditingkatkan gajinya dua kali lipat, kenaikan kualitasnya tidak akan signifikan karena memang salah dalam rekrutmen. Karena itu, pemberian tunjangan profesi tidak boleh dikaitkan dengan peningkatan kualitas mereka, lantaran itu hak mereka sebagai guru yang disebut sebagai tenaga profesional. Bila ingin mendapatkan kualitas guru yang baik, lakukan tes ulang secara massal, dan hanya mereka yang lolos uji ulang yang layak menjadi guru".

Perbaikan Proses Rekrutmen
 Menghadapi buruknya kualitas guru saat ini membutuhkan penanganan khusus. Tapi penanganan khusus yang dimaksudkan itu tidak sesederhana melalui program pelatihan seperti yang dikemukakan oleh Sukemi dalam Koran Tempo (25/3) lalu. Bahwa pelatihan yang serius dapat berperan meningkatkan kualitas guru, hal itu tidak terelakkan, tapi signifikansinya tidak seberapa. Kecuali itu, selama ini mayoritas guru tidak pernah mengikuti program pelatihan selama menjadi guru, karena pelatihan pada umumnya hanya diikuti oleh guru yang itu-itu juga, yaitu guru yang dekat dengan pengawas. Guru pada umumnya, terlebih guru-guru swasta-ada yang sampai pensiun-tidak pernah sekalipun mengikuti program pelatihan.
 Upaya mendongkrak kualitas guru yang signifikan bisa dilakukan melalui pembenahan pola rekrutmen dan pembinaan yang baik. Pola rekrutmen yang baik akan menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas karena seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap. Pola rekrutmen yang penulis usulkan sejak awal reformasi dulu adalah sistem tertulis dan praktek di lapangan. Tes tertulis calon guru terbuka bagi semua sarjana yang berminat menjadi guru, bukan hanya lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Setelah lulus tes tertulis, kemudian mereka diminta melakukan praktek mengajar selama satu tahun.
 Penilaian seorang calon guru cakap mengajar atau tidak-sehingga layak diangkat jadi guru PNS atau tidak-diberikan oleh murid yang diajar, bukan oleh guru senior, kepala sekolah, ataupun pengawas. Mengapa? Murid tidak memiliki kepentingan subyektif, kecuali hanya berharap mendapatkan guru yang cakap mengajar. Tapi guru senior, kepala sekolah, dan pengawas cenderung resistan terhadap calon-calon guru yang kritis, kreatif, dan inovatif sehingga yang diterima justru guru-guru yang patuh. Setelah lolos menjalani kerja praktek di lapangan, barulah mereka bisa diangkat menjadi guru.
 Pola rekrutmen seperti yang penulis usulkan itu sekarang diwadahi dalam program Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terbelakang, dan Terluar (SM3T). Hanya bedanya, peserta SM3T adalah para sarjana lulusan LPTK saja, sedangkan, menurut penulis, semestinya itu terbuka untuk semua sarjana strata satu (S-1). Para peserta SM3T, setelah lolos menjalani kerja praktek di lapangan, diikutsertakan dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Setelah lulus, barulah PPG bisa diangkat menjadi guru PNS. Harapan penulis, peserta SM3T itu dapat diperluas ke semua lulusan S-1 sesuai dengan semangat pembubaran IKIP.
 Sedangkan pola pembinaan yang penulis maksudkan adalah di lingkup internal sekolah. Sekolah-sekolah swasta yang maju selalu memberikan beasiswa kepada para gurunya untuk studi lanjut, memfasilitasi pembelian buku, wisata belajar ke luar negeri, serta ikut pelatihan ini-itu sehingga wawasannya berkembang. Pembinaan yang sama jarang terjadi di sekolah-sekolah negeri. Bila melakukan studi lanjut, umumnya mereka menggunakan biaya sendiri. Selama pola rekrutmen dan pembinaan yang sistematis itu tidak mengalami perbaikan, penulis pesimistis kualitas guru akan terdongkrak naik. Akhirnya, justru hal itu menjadi sebab kegagalan implementasi kurikulum baru. Sebab, kurikulum sebagus apa pun, jika berada di tangan guru yang jelek, hasilnya tetap saja jelek. Tapi kurikulum sejelek apa pun, jika berada di tangan guru yang bagus, hasilnya akan bagus.

Darmaningtyas  ; 
Aktivis Pendidikan dari Tamansiswa
KORAN TEMPO, 01 April 2013

Selengkapnya.. »»  

Pertaruhan Bangsa dan Ijtihad RSBI


SIDANG Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/1), telah mengabulkan gugatan yang diajukan Koalisi Pendidikan ke MK. Putusan MK itu menghapus dasar hukum sekolah negeri berlabel internasional (rintisan sekolah bertaraf internasional/RSBI).

Dasar hukum yang terdapat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 50 ayat 3, secara lengkap berbunyi, `Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional'.

Dasar hukum itu pulalah yang kemudian melahirkan Permendiknas No 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagi pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, tidak ada pilihan lain kecuali mematuhi dan menghormati putusan MK tersebut, sebagai lembaga yang memang bertugas melakukan judicial review terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Itu sebabnya Mendikbud Mohammad Nuh, dalam kesempatan pertama menanggapi putusan itu, menyatakan pihaknya akan patuh dan menghormati apa yang telah diputuskan MK.

Tentu dalam perjalanannya, penghormatan dan kepatuhan dalam menjalankan keputusan itu harus dipilah dan dipilih. Persoalan pendidikan bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan atau mematikan sakelar listrik on-off.

Itu sebabnya MK pun sepakat keputusan terkait dengan penghapusan RSBI dilakukan secara bertahap. Dalam bahasa lugas Mendikbud menyatakan RSBI tetap berjalan hingga berakhirnya semester ini. Apalagi dalam kalimat lain dinyatakan, RSBI bukan ideologi terlarang yang harus serta-merta dienyahkan.

Tentu apa yang disampaikan Mendikbud bukan dalam kapasitas pembangkangan, sebagaimana disampaikan segelintir orang. Itu lebih kepada upaya memikirkan keberlangsungan sebuah proses pendidikan yang memang tengah berjalan. Apalagi diyakini, RSBI ialah sebuah kebijakan yang tidak hadir dan berdiri sendiri sehingga pemerintah harus mencarikan solusi terbaik dan tidak sekadar menutup.

Tulisan berikut ini ingin menyampaikan duduk perkara terhadap pilihan kenapa pemerintah (Kemendikbud) mengambil langkah transisi (bertahap) di dalam melaksanakan putusan MK.

Memang persoalannya sudah selesai ketika Mendikbud dan Ketua MK menyampaikan pernyataan bersama tentang masa transisi untuk menjalankan putusan MK itu. Itu artinya pemimpin MK pun memahami kondisi riil di dunia pendidikan, utamanya di RSBI, yang telah diputuskan bertentangan dengan konstitusi dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Sebuah Cita-Cita

Tentu tulisan ini tidak hendak membela atau menyebabkan pembatalan putusan MK tersebut, tapi lebih kepada ijtihad tentang RSBI. Berangkatnya dari pemikiran sederhana bahwa orang boleh memberi penafsiran terhadap lahirnya sebuah UU, sama seperti ketika ulama atau kiai memberi penafsiran terhadap sebuah firman Allah SWT. Bisa jadi ulama atau kiai satu dengan lainnya berbeda dalam memberi pemahaman.

Dengan menggunakan cara pandang itu, harus pula dipahami bahwa lahirnya UU No 20 Tahun 2003, yang di dalamnya memuat sebuah cita-cita luhur agar bangsa ini memiliki lembaga pendidikan bertaraf internasional, ditampung dalam Pasal 50 ayat 3. Dalam perjalanannya, karena memerlukan proses dan tidak bisa sebuah keinginan luhur itu dicapai dalam waktu singkat, dilakukanlah rintisan dalam bentuk RSBI.

Keinginan itu dapat dipahami. Dalam suasana awal-awal reformasi, bangsa ini berada dalam keterpurukan yang sangat akibat dampak krisis global dan krisis multidimensional saat itu sehingga wajar jika muncul cita-cita tersebut, yang kemudian muncul dan dibahasakan dalam sebuah ayat pada UU Sisdiknas.

Pertanyaannya, apakah tidak boleh bangsa ini memiliki cita-cita luhur, dengan sekolah nya yang bertaraf internasional? Apa kah konstitusi kita EBET melarang bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu?

Jawabnya tentu tidak. Cita-cita kemerdekaan kita jelas dalam konstitusi. Tekad kita agar bisa maju bersamasama bangsa lain, yang saat itu sudah merdeka, sudah lebih maju, yang dalam UU Sisdiknas diidealisasikan sebagai bentuk cita-cita bertaraf internasional.

Lalu di mana kesalahan RSBI? Tidak ada yang salah jika pola pikirnya seperti itu sehingga sebenarnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun harus diakui, dalam praktiknyalah kesalahan RSBI itu muncul sehingga memunculkan diskriminasi, keterbatasan masyarakat tidak mampu dalam mengakses RSBI, pungutan, dan lainnya.

Persoalannya, jika praktiknya yang bermasalah, mestinya praktik tidak bisa dijadikan acuan untuk mempermasalahkan norma UU. Dalam bahasa Mendkibud, norma tidak bisa disandingkan dengan praksis sehingga putusan MK terhadap RSBI lebih menekankan UU sebagai realitas, padahal UU harus ditempatkan sebagai idealitas.
Itu pulalah mungkin `ijtihad' yang dijalankan hakim MK Achmad Sodiki, satu dari sembilan hakim di MK, yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) ketika memutuskan perkara RSBI.

Konsistensi terhadap putusan MK selama inilah yang dipegang Sodiki, sebab ia
`berijtihad' bahwa kesalahan dalam praktik tidak bisa dijadikan acuan untuk mempermasalahkan norma UU. Ada delapan putusan MK sejak 2009-2012 yang cara berpikirnya seperti itu.

Hakim Sodiki menilai tidak ada kata-kata dalam Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas yang dapat dimaknai bahwa pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, menimbulkan liberaisasi, diskriminasi, dan kastanisasi pendidikan, serta menghilangkan jati diri bangsa. Apa yang dikemukakan sebagai keberatan oleh para pemohon ialah gejala gejala dalam dunia praktik pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf inter nasional, bu kan normanya yang mengan dung arti libe ralisasi atau ralisasi atau diskrimi nasi (Gatra, 23/1).

Pada titik itulah hakim Sodiki --meminjam istilah Andi Irmanputra Sidin--sedang mengingatkan MK untuk melihat UU sebagai idealitas. Jika penerapan di lapangan buruk, bukan berarti normanya juga buruk.

Taruhan Kualitas

Tulisan ini tentu bukan sedang `menggugat' keputusan delapan hakim MK. Ini sebagai sebuah diskursus intelektual yang dalam bahasa agama disebut sebagai ijtihad, yang jika salah sekalipun tetap dapat pahala satu di hadapan Yang Mahakuasa. Apalagi disadari, sebagai manusia kita tidak lepas dari sifat khilaf.

Ke depan kita berharap yang menjadi fokus dan perhatian Kemendikbud ialah bagaimana caranya, meski tanpa embel-embel RSBI atau SBI, upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah dan lulusannya tetap berjalan karena kualitas bangsa menjadi taruhan.

Itu sebabnya wacana memanfaatkan dana yang selama ini sudah diputuskan pada APBN dalam DIPA RSBI untuk digunakan bagi peningkatan mutu sekolah melalui cara hibah kompetisi, seperti selama ini dilakukan untuk perguruan tinggi, perlu didukung.

Mekanismenya memang perlu disiapkan dan secara transparan harus dikomunikasikan kepada semua satuan sekolah sehingga tidak ada lagi anggapan terjadi diskriminasi sebagaimana dalam praktik RSBI. Kita juga berharap upaya Kemendikbud untuk dalam berkoordinasi, baik dengan DPR maupun Kementerian Keuangan, terkait dengan revisi penggunaan anggaran, dalam waktu yang tidak terlalu lama tidak menemukan kendala.

Ke depan, taruhan kualitas pada satuan pendidikan di berbagai jenjang menjadi sebuah keniscayaan mengingat salah satu tolok ukur keberhasilan kita yang bisa dilihat dalam hasil Trends In International Mathematics and Science Studies (TIMSS) 2011, yang diselenggarakan International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, AS, berada di peringkat 40 untuk bidang sains dan peringkat 38 untuk matematika dari 42 negara.

Fakta tersebut harus dijadikan sebagai salah satu pemicu untuk berupaya terus meningkatkan mutu dan kualitas dunia pendidikan kita. Sebagaimana dinyatakan Mendikbud, ada atau tidak ada RSBI/SBI, komitmen Kemendikbud untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu pada semua satuan dan jenjang pendidikan. Semoga.

Sukemi ; 
Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media
MEDIA INDONESIA, 28 Januari 2013

Selengkapnya.. »»